Tag: bpp

  • Wamenkop Gandeng Hipmi Dukung Kopdes Merah Putih


    Jakarta

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono meminta tolong kepada para pengusaha untuk membantu mengajari para pengurus Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dalam berbisnis. Hal ini termasuk dengan cara berinvestasi, misalnya di mata uang kripto seperti Bitcoin.

    Hal ini disampaikan Ferry langsung di hadapan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Kementerian Koperasi sendiri telah menyelesaikan pembentukan 80 ribu badan Kopdes Merah Putih dan ditargetkan bisa dioperasikan serentak pada bulan Oktober mendatang.

    Ferry mengatakan, nantinya koperasi-koperasi ini akan diberikan plafon hingga Rp 3 miliar sampai dengan Rp 5 miliar per koperasi. Kemudian, koperasi desa-kelurahan ini juga akan diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan bisnis sesuai dengan potensi desa, baik itu peternakan, kerajinan, maupun yang berkaitan dengan digitalisasi.


    “Koperasi desa-kelurahan ini menjadi sangat menarik untuk dipikirkan bagaimana proses konektivitasnya dan digitalisasinya, dan bisa jadi dengan bitcoin. Dengan platform yang disediakan oleh pemerintah Rp 3 miliar sampai dengan Rp 5 miliar per kooperasi desa,” ujar Ferry, dalam acara Indonesia Digital Forum, di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Senin (23/6/2025).

    “Itu kira-kira Rp 250 triliun sampai Rp 400 triliun uang dari bank-bank Himbara yang ada, dimiliki di Kementerian BUMN itu, meluncur ke desa-desa. Dan kalau itu bisa di leverage bahasa orang bisnisnya, itu akan terjadi perputaran uang yang luar biasa,” sambungnya.

    Menurutnya, potensi besar tersebut bisa dioptimalkan hingga menghasilkan perputaran uang di daerah, serta mendongkrak pertumbuhan ekonominya. Dengan demikian, kemiskinan bisa teratasi dan lapangan pekerjaan juga akan terbuka lebar.

    Dari aktivitas Kopdes Merah Putih saja diproyeksikan akan membutuhkan tenaga kerja hingga 1,6 juta orang. Melihat potensi itu, anak muda tidak perlu lagi pergi ke kota untuk mencari pekerjaan sehingga ekonomi desa juga akan ikut terangkat.

    Selaras dengan itu, ia meminta bantuan dari para pengusaha yang berpengalaman dalam bisnis untuk mengajari para pengurus Kopdes dalam berbisnis. Dengan demikian, harapannya digitalisasi yang canggih akan terbentuk, didukung dengan terbentuknya aktivitas ekonomi.

    “Koperasi desa ini kita dorong, didampingi oleh teman-teman HIPMI, yang lebih punya pengalaman bisnis, mengajari para pengurus dan pengelola koperasi desa untuk menjadi pintar bisnis,” ujarnya.

    Ferry menambahkan, aktivitas bisnis ini juga termasuk dengan cara berinvestasi. Mengingat potensi perputaran dana di lingkup Kopdes Merah Putih nantinya, ia berharap para pengurus nantinya juga dapat memanfaatkannya untuk investasi.

    “Pokoknya saya terbuka, kami butuh diajarkan koperasi-koperasi desa ini oleh pengalaman teman-teman Hipmi yang ada di Kabupaten/Kota. Syukur kalau bisa teman-teman mau terjun ke desa. Jangan lihat desanya, tapi potensi desa ini yang tadi saya gambarkan besar sekali,” kata Ferry.

    “Kalau bisa di dikapitalisasi, kita terbuka, apalagi Bitcoin. Nanti kalau misalkan keuntungan dari koperasi desa ini besar secara akumulatif, bisa ditaruh, ditempatkan di investasi, di Bitcoin, kan lumayan luar biasa,” sambungnya.

    (shc/kil)



    Sumber : finance.detik.com

  • Apakah KIP Kuliah 2025 Termasuk Biaya Hidup dan Uang Kuliah? Mendikti Bilang Begini



    Jakarta

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan Rp 724 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk pendidikan. Sebanyak Rp 297,2 triliun di antaranya dialokasikan untuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP), termasuk Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan tunjangan profesi guru non-PNS.

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) menyatakan pihaknya tengah mengupayakan kenaikan besaran KIP Kuliah per mahasiswa, jumlah mahasiswa yang dibiayai, dan skenario komponen pembiayaannya.

    Ia mengatakan skenario KIP Kuliah paling efektif jika diberikan penuh pada komponen uang kuliah maupun biaya hidup.


    “Kalau hanya sepotong-sepotong, itu kadang-kadang nanti tanggung, gitu. Hanya biaya hidup, nanti nggak bisa kuliah karena nggak punya uang kuliah,” kata Satryo pada detikEdu di Kantor Kemendiktisaintek, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    “Jadi memang kita sedang susun lagi skenarionya supaya bermanfaat secara penuh. Yang paling bagus, ya utuh, gitu. KIP kuliah yang utuh,” imbuhnya.

    Satryo mengatakan, negara bisa membiayai calon mahasiswa kurang mampu yang untuk dapat melanjutkan pendidikan tinggi. Salah satunya melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).

    “Kan tidak boleh ada anak yang tidak mampu nggak bisa kuliah, gitu. Negara pasti bisa bayar. Nah, kita ingin dapat datanya yang baik, ya kalau memang itu kita bantu. Kita fokus dana itu untuk pendidikan. Untuk beasiswa, misalnya, bisa,” ucapnya.

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro saat menerima wawancara khusus detikcom di Kemendiktisaintek, Jakarta Jumat (10/1/2024)Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro saat menerima wawancara khusus detikcom di Kemendiktisaintek, Jakarta Jumat (10/1/2024) Foto: Ari Saputra/detikfoto

    Calon mahasiswa kurang mampu yang diterima di jalur mandiri menurut Satryo juga akan berkesempatan untuk lanjut pendidikan tinggi dengan KIP Kuliah. Perguruan tinggi dapat mengajukan kebutuhan pembiayaan untuk mahasiswa yang akan diterima dengan KIP Kuliah.

    “Iya, bisa. Ya mereka mengusulkan, butuh berapa, dia. Kita lihat. Kalau kita bisa beri semua, kita beri semua. Kalau nggak kita berikan, ya kalau nggak semua, ya kita di sebagian, mereka milih. Prioritas mana yang dahulukan,” ucapnya.

    (twu/pal)



    Sumber : www.detik.com