Tag: bursa kripto

  • Bappebti: Bursa Kripto Indonesia Hadir Paling Lambat Juni 2023

    Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (Bappebti) kembali memberikan informasi terkait perkembangan bursa kripto di Indonesia. Lembaga penunjang ekosistem industri aset kripto itu telah direncanakan hadir sejak tahun 2021.

    Plt Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko, mengatakan pembentukan bursa kripto di Indonesia paling lambat pada bulan Juni 2023. Menurutnya kehadiran bursa kripto merupakan sebuah kebutuhan yang harus direalisasikan untuk berbagi risiko antara Bappebti dengan bursa itu sendiri.

    “Bursa kripto harus segera terbentuk dan Pak Menteri (Zulkfli Hasan) tenggat waktunya adalah Juni 2023,” kata Didid dikutip Antara pada Selasa (24/1).

    Didid menambahkan pembentukan bursa kripto juga akan mempercepat perkembangan perdagangan aset kripto yang sudah memiliki banyak pelanggan. Menurut data Bappebti hingga November 2022, jumlah investor aset kripto di Indonesia telah mencapai 16,55 juta. Tren kenaikan ini terus berlanjut, walau market kripto sepanjang 2022 mengalami kelesuan.

    “Jadi sebetulnya yang harus kami bentuk adalah ekosistem dari perdagangan aset kripto bukan sekedar bursanya saja,” ujar Didid.

    Upaya Pembinaan

    Plt. Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko. Sumber: Bappebti.
    Plt. Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko. Sumber: Bappebti.

    Baca juga: Sambut Imlek, Tokocrypto Gelar Kompetisi Trading Hadiah Rp 200 Juta

    Didid mengatakan terkait dengan aset kripto dan perdagangan derivatif, Bappebti akan melakukan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan koordinasi. Hal ini juga berkaitan dengan peralihan sebagian pengawasan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Saat ini, Bappebti dengan kementerian keuangan akan menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk masa transisi pengalihan aset kripto dan perdagangan derivatif ke OJK.

    Upaya tersebut meliputi pengawasan terhadap pedagang yang mendapat izin dari Bappebti, serta pelaku usaha yang melakukan usaha-usaha menyerupai perdagangan berjangka komoditi (PDK).

    “Kami akan melakukan upaya-upaya pendekatan agar mereka masuk ke dalam ekosistem Bappebti. Artinya izinnya harus diurus, jadi ada beberapa pelaku perdagangan berjangka komoditi yang tidak berizin dan itu pelanggannya udah cukup banyak,” jelas Didid.

    Anti-pencucian Uang

    Aset kripto lokal yang masuk daftar legal Bappebti. Sumber: TokoNews.
    Aset kripto lokal yang masuk daftar legal Bappebti. Sumber: TokoNews.

    Baca juga: Tokocrypto Raih Penghargaan dari PPATK

    Bappebti, lanjut Didid, juga turut aktif dalam upaya mewujudkan Indonesia menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF). FATF merupakan suatu keanggotaan negara-negara yang aktif melakukan upaya-upaya pencegahan pencucian uang. Saat ini Indonesia merupakan satu-satunya negara G20 yang belum menjadi anggota FATF.

    “Keanggotaan dalam FATF ini penting untuk meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata negara-negara yang akan berinvestasi maupun bertransaksi dengan Indonesia. Bappebti secara aktif mewakili Kementerian Perdagangan bersama PPATK, Kepolisian RI, Kejaksaan, Bank Indonesia dan kementerian lainnya menjawab asesmen yang dilakukan oleh FATF,” terangnya.

    Dari segi nilai transaksi, sampai akhir Desember 2022, nilai transaksi kripto di Indonesia sebesar Rp 296,66 triliun. Memang ada penurunan dari tahun 2021 yang mencapai Rp 859,4 triliun, tapi perlu ingat nilai transaksi masih tercatat lebih besar dibanding tahun 2020 sebesar Rp 64,9 triliun.



    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Bursa Kripto Potensi Kembalikan Gairah Pasar dan Investor di Indonesia

    Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO) memberi sambutan hangat atas diresmikannya Bursa, Kliring, dan Pengelola Tempat Penyimpanan (Depository) aset kripto di Indonesia oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Peresmian ini menunjukkan langkah progresif BAPPEBTI dan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan teknologi aset kripto di Indonesia.

    Ketua ASPAKRINDO, Teguh Kurniawan Harmanda mengatakan, pendirian dan pemberian izin ini merupakan langkah awal dalam penyelenggaraan transaksi yang sesuai dengan peraturan BAPPEBTI. 

    “Langkah ini juga menjadi momentum penting bagi Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) untuk memperoleh status pedagang fisik aset kripto. Selain itu, peresmian ini juga memberikan wadah bagi pelaku usaha untuk bertransaksi secara aman dan terpercaya,” kata pria yang akrab disapa Manda. 

    Asih Karnengsih, Chairwoman Asosiasi Blockchain Indonesia (A-B-I), juga menyatakan optimismenya akan masa depan kripto di Indonesia. “Peresmian Bursa, Kliring, dan Pengelola Tempat Penyimpanan (Depository) aset kripto ini membuka jalan bagi akselerasi pertumbuhan industri aset kripto domestik dalam hal pengawasan dan pengembangan produk dan jasa dalam transaksi aset kripto,” tutur Asih. 

    Aspirasi Pelaku Industri

    Asih Karnengsih, Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI).
    Asih Karnengsih, Chairwoman Asosiasi Blockchain Indonesia (A-B-I).

    Baca juga: CFX Resmi Jadi Bursa Kripto di Indonesia: Perkuat Ekosistem Aset Digital

    Asih juga menekankan pentingnya Bursa, Lembaga Kliring, dan Depository untuk mempertimbangkan biaya keanggotaan dan transaksi demi mempertahankan daya saing pelaku usaha lokal. Adanya beban biaya pajak yang harus dibayarkan CPFAK (PPh Badan) serta pajak yang dikenakan pada pelanggan (PPN & PPh), pengenaan biaya keanggotaan dan transaksi aset kripto pada organ penyelenggaraan pasar, diharapkan tidak akan menjadi penambahan beban bagi CPFAK atau pengenaan biaya lebih pada pelanggan.

    Hal ini dapat mendorong berpindahnya minat pada penggunaan platform transaksi aset kripto asing atau tidak terdaftar, yang juga dapat mengakibatkan capital outflow. Diperlukan upaya akselerasi dan intensif dari Pemerintah, untuk membina pertumbuhan industri, mengingat Indonesia memiliki potensi dalam industri aset kripto yang besar untuk bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara. 

    Saat ini, industri aset kripto di Indonesia telah memasuki babak baru yang diiringi dengan semangat optimisme. Yudhono Rawis, CEO Tokocrypto mengatakan langkah selanjutnya yang harus dilakukan industri kripto di Indonesia adalah pengembangan inovasi produk dan layanan kripto yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pasar Indonesia. 

    Gairahkan Pasar Lokal

    CEO Tokocrypto, Yudhono Rawis. Sumber: IDNFT.
    CEO Tokocrypto, Yudhono Rawis. Sumber: IDNFT.

    Baca juga: Apa Itu Kelas Crypto Tokocrypto?

    Menurut Yudho, meskipun pasar global saat ini cenderung turun, keberadaan bursa kripto dengan segala fungsinya dapat memberikan sentimen positif bagi pasar lokal. Dengan adanya lebih banyak pilihan dan layanan yang ditawarkan oleh bursa kripto, diharapkan akan menarik minat investor dan mendongkrak likuiditas, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi sentimen harga aset kripto secara global.

    “Kami berharap industri kripto di Indonesia dapat lebih matang dalam menciptakan ekosistem agar lebih terintegrasi dan berdaya saing dengan global players. Dengan adanya bursa kripto, potensi untuk menggairahkan transaksi di pasar lokal sangat mungkin terjadi. Bursa berperan sebagai pusat perdagangan aset kripto dan mampu menciptakan likuiditas yang lebih tinggi. Pengembangan produk juga dapat menjadi pendorong penting untuk kembali menghidupkan pasar kripto di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan minat dan aktivitas perdagangan,” kata Yudho.

    Dalam keterangannya, Yudho memastikan Tokocrypto sudah mengajukan pendaftaran untuk mendapatkan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB). Setelah meperoleh SPAB, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto akan kembali mendaftar ke Bappebti untuk mendapat izin sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto. “Semoga proses ini bisa berlangsung dengan cepat dan tidak ada hambatan.” 

    ASPAKRINDO dan A-B-I berkomitmen terus berkolaborasi dengan pihak berwenang dan stakeholder dalam membangun regulasi yang inklusif, mendukung pertumbuhan berkelanjutan industri aset kripto di Indonesia dan untuk mencapai keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan konsumen.



    Sumber : news.tokocrypto.com

  • CFX Resmi Jadi Bursa Kripto di Indonesia: Perkuat Ekosistem Aset Digital

    PT Bursa Komoditi Nusantara, juga dikenal sebagai Commodity Future Exchange (CFX), meluncurkan Bursa Aset Kripto Indonesia secara resmi pada Jumat, 28 Juli 2023. Peresmian bursa ini dilakukan oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, dan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Didid Noordiatmoko.

    Dalam acara peluncuran, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa kehadiran Bursa Aset Kripto akan memperlengkap ekosistem industri kripto di Indonesia. Dengan adanya bursa ini, masyarakat kini akan merasa lebih aman dan nyaman dalam berinvestasi di dunia kripto.

    “Investasi kripto memiliki resiko tinggi karena sifatnya high risk high return. Diharapkan dengan adanya bursa kripto, kerjasama dengan berbagai pihak dapat memaksimalkan perlindungan masyarakat,” ujar Zulkifli Hasan saat memberikan sambutan di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada 28 Juli 2023.

    Keterlibatan Pemerintah

    Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan meluncurkan Bursa Berjangka Aset Kripto di Jakarta, Jumat (28/7). Sumber: Kemendag.
    Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan meluncurkan Bursa Berjangka Aset Kripto di Jakarta, Jumat (28/7). Sumber: Kemendag.

    Baca juga: Pasar Kripto Sideways, Bagaimana Prediksi Harga Bitcoin di Akhir Juli?

    Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko, juga menyatakan bahwa pembentukan Bursa Berjangka Aset Kripto merupakan bukti keterlibatan pemerintah dalam menciptakan kepastian berusaha dan membangun ekosistem perdagangan Aset Kripto yang adil dan terpercaya.

    “Hal ini juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat sebagai pelanggan, sehingga mereka dapat bertransaksi dengan aman dan memberikan nilai dalam ekonomi dan perdagangan,” tambah Didid.

    Selain itu, Presiden Direktur CFX, Subani, menjelaskan bahwa CFX memiliki misi besar untuk menjamin kelangsungan dan keselamatan dunia kripto di Indonesia. Bursa ini tidak hanya sebagai platform perdagangan kripto, tetapi juga memiliki komitmen kuat untuk mengatur pertukaran kripto dan memastikan keamanan aset digital bagi masyarakat sebagai pelanggan. CFX juga berperan aktif dalam mendorong perkembangan industri kripto.

    Tantangan di masa depan dari perspektif regulator dan CFX sendiri menjadi pemicu sinergi dalam upaya memajukan ekosistem kripto di Indonesia. CFX berkomitmen untuk menerapkan keterbukaan, tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam business-modelnya serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan seperti regulator, anggota bursa, lembaga kustodian, kliring, dan kalangan trader serta investor, akan membantu CFX mengedukasi masyarakat dan meningkatkan literasi keuangan atas produk kripto di Indonesia.

    Peran CFX

    CFX akan mengembangkan pasar kripto di Indonesia dengan infrastruktur dan prasarana edukasi konsumen yang mencakup:

    1. Melaksanakan program edukasi dan kampanye awareness untuk meningkatkan tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang manfaat serta risiko aset kripto.
    2. Menjalin kemitraan dengan berbagai otoritas keuangan dan regulator untuk memastikan kepatuhan dan keamanan dalam operasional sistem dan platform perdagangan kripto.
    3. Mengembangkan inovasi produk dan layanan kripto yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pasar Indonesia.
    4. Terus meningkatkan likuiditas pasar dengan mendorong partisipasi aktif dari berbagai pelaku pasar.
    5. Memperluas aksesibilitas kripto dengan menyediakan cara-cara yang mudah bagi masyarakat untuk membeli, menyimpan, dan menggunakan aset kripto.
    6. Membangun kemitraan strategis dengan entitas lokal, seperti bank atau perusahaan keuangan, untuk meningkatkan adopsi kripto.
    7. Menyediakan dukungan pelanggan yang baik dan penyuluhan tentang penggunaan yang benar dan aman dari aset kripto.
    Peresmian Bursa Aset Kripto Indonesia di Jakarta. Sumber: Kemendag.
    Peresmian Bursa Aset Kripto Indonesia di Jakarta. Sumber: Kemendag.

    Baca juga: Jumlah Investor Terus Bertambah, Peluang Investasi Kripto Meningkat

    Bursa kripto resmi ini disahkan sebagai respons terhadap maraknya transaksi aset kripto di Tanah Air. Pemerintah melalui Bappebti dan Kemendag menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung perkembangan sektor ini dan membuka peluang kontribusi bagi perekonomian nasional.

    Proses pendirian bursa kripto telah melalui tahap panjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Bappebti menetapkan pendirian bursa kripto melalui Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BBAK/07/2023 tertanggal 17 Juli 2023 tentang Persetujuan Sebagai Bursa Berjangka Aset Kripto kepada PT Bursa Komoditi Nusantara atau Commodity Future Exchange (CFX). Selain itu, Bappebti juga telah mengeluarkan Keputusan Kepala Bappebti yang relevan untuk persetujuan sebagai lembaga kliring berjangka dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto.

    Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Bursa Aset Kripto Indonesia akan semakin menguatkan posisinya dalam ekosistem kripto di Indonesia dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai pelanggan.



    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Bappebti Resmikan Bursa Kripto Indonesia, Jadi Pertama di Dunia

    Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) akhirnya resmi menetapkan pendirian bursa kripto dan lembaga pendukung lainnya di Indonesia. Keputusan ini menjadi kabar yang baik, karena kehadiran bursa kripto atau bursa berjangka aset kripto sudah tertunda cukup lama sejak tahun 2021.

    Dalam keterangan resminya, setelah melalui proses panjang serta sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, Bappebti menetapkan pendirian bursa kripto melalui Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BBAK/07/2023 tertanggal 17 Juli 2023 tentang Persetujuan Sebagai Bursa Berjangka Aset Kripto kepada PT Bursa Komoditi Nusantara.

    Selain itu, Bappebti juga menerbitkan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-LKBAK/07/2023 tertanggal 17 Juli 2023 tentang Persetujuan Sebagai Lembaga Kliring Berjangka untuk Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto kepada PT Kliring Berjangka Indonesia.

    Hal lain yang juga diatur oleh Bappebti adalah Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto melalui Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-PTPAK/07/2023 tertanggal 20 Juli 2023 Tentang Persetujuan Sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto kepada PT Tennet Depository Indonesia.

    “Pembentukan bursa, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto tersebut sebagai bukti pemerintah hadir dalam upaya menciptakan ekosistem perdagangan aset kripto yang wajar dan adil untuk menjamin kepastian hukum dan mengutamakan perlindungan bagi masyarakat sebagai pelanggan,” kata Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko dalam keterangan resminya dikutip Jumat (21/7).

    Kepastian Hukum dan Jamin Keamanan Konsumen

    Ilustrasi market kripto di Indonesia.
    Ilustrasi market kripto di Indonesia.

    Baca juga: Menkeu Sri Mulyani: Aset Kripto Memiliki Banyak Peluang dan Tantangan

    Lebih lanjut, Didid menjelaskan bahwa pendirian bursa, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto tersebut mengacu pada Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka sebagaimana diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 10 Tahun 2019 dan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka sebagaimana diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022.

    “Pembentukan yang dilakukan pada masa transisi Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) difokuskan agar industri kripto Indonesia tetap berjalan dan terjaga dengan baik, serta mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian melalui penerimaan negara,” jelas Didid.

    Bappebti tidak bekerja sendiri dalam pengembangan dan penguatan bursa, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto. Didid menjelaskan membutuhkan kolaborasi dari kementerian/lembaga terkait, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan serta masyarakat luas.

    “Perdagangan fisik aset kripto mengandung risiko yang cukup tinggi. Sesuai sifatnya, nilai aset kripto bisa mengalami peningkatan maupun penurunan nilai yang sangat drastis dalam waktu yang cepat.Untuk itu, diperlukan pemahaman yang baik di masyarakat termasuk manfaat, potensi, dan risiko dari perdagangan aset kripto,” jelas Kepala Bappebti.

    Pertama di Dunia

    Ilustrasi mekanisme perdagangan aset kripto. Sumber: Bappebti.
    Ilustrasi mekanisme perdagangan aset kripto. Sumber: Bappebti.

    Baca juga: Hasan Fawzi Terpilih Jadi DK OJK Pengawas Kripto, Ini 7 Pilar Strateginya

    Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, sempat berujar menyatakan bursa kripto yang hadir di Indonesia juga akan menjadi yang pertama di dunia. “Beberapa negara pun berminat membentuk bursa yang sama seperti Korea Selatan karena mereka juga melihat potensi, kesempatan dan peluang yang bisa dilakukan dengan keberadaan bursa tersebut,” kata Jerry dikutip Antara, Rabu (14/9).

    Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 untuk dapat memperoleh persetujuan sebagai penyelenggara Bursa Berjangka wajib memenuhi persyaratan yang salah satunya memiliki modal disetor paling sedikit Rp 500 miliar. Dan dalam jangka waktu tiga bulan setelah persetujuan diberikan, memiliki modal disetor menjadi paling sedikit sebesar Rp 1 triliun, atau paling sedikit sebesar 2% dari nilai transaksi yang difasilitasi atau dilaporkan.

    Tugas Bursa Berjangka sendiri adalah bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan transaksi Pasar Fisik Aset Kripto agar berjalan dengan tertib, teratur dan transparan. Bursa Berjangka yang telah mendapatkan persetujuan untuk menyelenggarakan perdagangan Aset Kripto tidak dapat menyelenggarakan transaksi untuk subyek Komoditi lainnya.

    DISCLAIMER: Artikel ini bersifat informasi dan bukan merupakan tawaran atau ajakan untuk menjual dan membeli aset kripto apapun. Perdagangan aset kripto merupakan aktivitas beresiko tinggi. Harga aset kripto bersifat fluktuatif, di mana harga dapat berubah secara signifikan dari waktu ke waktu dan Tokocrypto tidak bertanggung jawab atas perubahan fluktuasi dari nilai tukar aset kripto.



    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Bappebti Kembali Targetkan Bursa Kripto Meluncur pada Tahun 2023

    Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kembali menargetkan peluncuran bursa kripto pada tahun 2023. Sebelumnya, lembaga di bawah Kementerian Perdagangan (Kemendag) itu gagal mewujudkannya pada tahun 2021 dan 2022.

    Plt Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko, menjelaskan hambatan belum terwujudnya bursa kripto di Indonesia. Menurutnya, pembentukan lembaga tersebut perlu kehati-hatian dan membutuhkan benchmarking yang tepat untuk menjalankannya.

    “Itu catatan buat kami, padahal 2022 itu janji kami (membangun bursa kripto). Di sini harus mengakui, belum membangun kliring, bursa kripto. Kenapa? Kita ingin memastikan ekosisitem berjalan dengan baik. Karena kita kesulitan membuat benchmarking-nya,” kata Didid dikutip Bisnis.com, Kamis (5/1).

    Regulasi Bursa Kripto

    Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
    Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

    Baca juga: Misteri Pi Network yang Mendadak Listing di Bursa Kripto Houbi

    Didid melanjutkan mekanisme pendirian bursa kripto kemungkinan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) turunan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

    “Dengan masa transisi ini 6 bulan ini sebelum diawasi oleh OJK, nanti mungkin dalam PP turunan UU PPSK bakal ada mekanisme/pendirian bursa kripto,” ujarnya.

    Lebih lanjut dalam enam bulan ini Bappebti akan fokus pada penyusunan PP turunan UU PPSK yang telah disahkan DPR pada Desember kemarin. Nantinya, lewat UU PPSK pengawasan perdagangan aset kripto bakal dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebelumnya oleh Bappebti.

    Perbaiki Kinerja

    Plt. Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko. Sumber: Bappebti.
    Plt. Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko. Sumber: Bappebti.

    Baca juga: Ini 5 Aset Kripto yang Paling Banyak Dicari di Google Tahun 2022

    Sepanjang 2022, Didid mengakui Bappebti belum optimal dalam memberikan pengawasan terhadap perdagangan aset kripto. Penjelasannya kerja-kerja Bappebti banyak tersedot pada masalah-masalah penyelewengan perdagangan robot trading yang marak sepanjang 2021-2022.

    “Upaya kami, untuk inovasi terkait kebijakan menjadi tidak optimal karena kita fokus pada pengawasan pada 2022 itu yang terjadi. Ini akan diperbaiki pada 2023,” tegas Didid.

    Menurut Didid, transaksi kripto pada 2022 mengalami penurunan. Dalam catatannya hingga November 2022 transaksi kripto di Indonesia kurang dari Rp 300 triliun. Meski begitu, dari segi jumlah investor justru meningkat, ada 16,55 pelanggan.



    Sumber : news.tokocrypto.com

  • JP Morgan Percaya Bursa Kripto Terpusat Akan Tetap Dominan

    JP Morgan menyatakan keyakinan mereka bahwa exchange atau bursa kripto terpusat akan tetap dominan di masa mendatang. Pernyataan ini diketahui bocor ke media dari catatan yang ditujukan kepada pelanggan mereka.

    Terlepas dari peristiwa beberapa bulan terakhir yang mengguncang pasar, JP Morgan yakin bahwa peralihan ke bursa terdesentralisasi tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

    Dengan FTX jatuh ke dalam kebangkrutan, banyak pelanggan yang mempertanyakan umur dari bursa kripto terpusat di market. Namun, JP Morgan telah meyakinkan mereka bahwa transisi apa pun dari bursa kripto terpusat tidak akan terjadi untuk waktu yang lama.

    JP Morgan Tegaskan Dominasi Bursa Kripto Terpusat

    Ilustrasi investasi di bursa kripto.
    Ilustrasi investasi di bursa kripto.

    Baca juga: NGOBRAS Season 2: Bahas Potensi Bullish Dogecoin dan MobileCoin

    Jatuhnya FTX tidak seperti perusahaan kripto mana pun yang pernah dialami di industri aset digital ini. FTX menjadi salah satu platform bursa kripto terbesar di planet ini bangkrut yang hancur dalam semalam.

    Selain itu, skandal dan penularan keruntuhan FTX menginfeksi sebagian besar industri yang lebih jauh. Peristiwa FTX ini menyebabkan banyak orang mengakui kejatuhan bursa kripto yang akan datang dari platform exchange terpusat.

    Selain itu, banyak ahli percaya bahwa jawaban atas skandal yang disebabkan oleh FTX bukanlah pada regulasi, tetapi pada kebangkitan dan penerimaan DeFi dan platform bursa kripto terdesentralisasi.

    Pandangan Negatif DeFi

    Coindesk melaporkan ada banyak yang memandang Decentralized Exchange (DEX) memiliki kecepatan transaksi yang lebih lambat, pengumpulan aset dan fitur yang cenderung membatasi partisipasi institusional. Selain itu, DEX juga menunjuk pada risiko yang melekat sebagai pencegah besar terhadap potensi kenaikannya.

    Ilustrasi DeFi (decentralized finance) jadi revolusi layanan keuangan
    Ilustrasi DeFi (decentralized finance) jadi revolusi layanan keuangan.

    Baca juga: Perusahaan Kripto BlockFi Ajukan Bangkrut Imbas FTX Runtuh

    Sebuah laporan dari Coindesk menunjuk ke catatan klien dari JP Morgan menyatakan manajemen, tata kelola, dan audit protokol DeFi tanpa terlalu banyak mengorbankan keamanan dan sentralisasi merupakan tantangan besar.

    Namun, tidak dapat disangkal bahwa popularitas pertukaran terdesentralisasi telah tumbuh sejak kejatuhan FTX.

    Data DefiLlama menunjukkan volume perdagangan naik 68%. Selain itu, mencapai US$ 97,22 miliar pada bulan Oktober saja. Selain itu, Ada peningkatan kelayakan dalam platform pertukaran terdesentralisasi seperti DexGuru, dYdX, dan Uniswap.



    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Wamendag: Indonesia Bakal Punya Bursa Kripto Pertama di Dunia

    Bursa kripto atau Bursa Berjangka semakin dekat bakal hadir di Indonesia. Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, bahkan menyatakan bursa kripto tersebut juga akan menjadi yang pertama di dunia.

    Jerry menyatakan Indonesia akan memiliki bursa kripto yang ditargetkan bisa rampung dan terbentuk pada tahun ini. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah Indonesia menyikapi perkembangan perdagangan aset kripto yang tumbuh secara eksponensial.

    “Keberadaan bursa ini sangat penting karena ada banyak hal yang bisa diantisipasi, misalnya pencucian uang, pendanaan yang tidak baik seperti untuk narkoba dan terorisme, dan perdagangan akan semakin tertib,” kata Jerry dikutip Antara, Rabu (14/9).

    Bursa Kripto Pertama di Dunia

    Wamendag menyebutkan jika bursa kripto di Indonesia tersebut bisa diwujudkan, maka akan menjadi bursa kripto pertama di dunia.

    “Beberapa negara pun berminat membentuk bursa yang sama seperti Korea Selatan karena mereka juga melihat potensi, kesempatan dan peluang yang bisa dilakukan dengan keberadaan bursa tersebut,” katanya.

    Ilustrasi investasi aset kripto di Indonesia.
    Ilustrasi investasi aset kripto di Indonesia.

    Baca juga: Ketua MPR RI: Aspek Legalitas Kripto Penting untuk Pertumbuhan

    Tujuan utama dari pembentukan bursa sendiri salah satunya adalah memberikan perlindungan kepada konsumen. Selain itu juga untuk mengantisipasi berbagai tindakan perdagangan atau pendanaan yang berimplikasi negatif.

    “Yang paling prioritas adalah perlindungan kepada konsumen. Bursa adalah instrumen untuk memberikan proteksi kepada konsumen,” ujar Jerry.

    Dibentuk Hati-hati

    Proses pembentukan bursa kripto, menurut Jerry, akan dilakukan secara hati-hati, tidak terburu-buru, dan memastikan seluruh tahapan dilalui dengan baik.

    “Ada banyak persyaratan, prosedur, dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk membentuk bursa kripto. Pemerintah memastikan seluruh tahapan itu dijalankan dengan baik sehingga nantinya bursa pun berjalan dengan baik sesuai tujuan yang diharapkan,” jelasnya.

    Jerry kembali menegaskan bahwa di Indonesia, kripto bukan alat pembayaran tetapi masuk dalam kategori komoditas sehingga kewenangannya berada di bawah Kementerian Perdagangan. Berdasarkan data Bappebti, saat ini terdapat 383 jenis aset kripto yang diperdagangkan dengan 10 jenis aset di antaranya merupakan project aset kripto lokal dari Indonesia.

    “Meskipun jumlahnya masih sedikit, tetapi ini berpotensi untuk terus berkembang dan bisa mendukung neraca perdagangan Indonesia dari produk digital,” katanya.

    Ilustrasi aset kripto
    Ilustrasi aset kripto

    Baca juga: Kemendag: Aset Kripto Bagian dari Ekonomi Digital

    Produk Digital Indonesia

    Jumlah investor kripto terdaftar hingga Juli 2022 mencapai 15,6 juta pelanggan dengan rata-rata kenaikan jumlah pelanggan terdaftar sebanyak 690.000 pelanggan per bulan. Jumlah tersebut meningkat pesat dibanding 2020 yang berkisar dua juta investor.

    Indonesia hingga saat ini masih mengandalkan lima produk utama untuk neraca perdagangan yaitu dari CPO, batu bara, nikel, elektronik, dan kayu serta turunannya.

    Sepanjang 2021, neraca perdagangan Indonesia mencapai 35,4 miliar dolar AS atau tertinggi sejak 2011, dan hingga pertengahan 2022 sudah mencapai 24,89 miliar dolar AS. Jumlah tersebut diperkirakan tumbuh baik hingga akhir tahun sehingga nilainya bisa melebihi tahun sebelumnya.



    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Ketua MPR: Bursa Kripto Bantu Tumbuhkan Ekonomi Indonesia

    Kehadiran bursa kripto atau bursa berjangka sudah dinantikan oleh investor dan pelaku usaha di industri kripto. Kabarnya akhir tahun ini bursa kripto akan resmi diluncurkan di Indonesia.

    Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mengatakan bahwa pembentukan bursa kripto dapat ikut menumbuhkan perekonomian di Indonesia. Ia menyebutkan penting bagi Indonesia menghadirkan bursa kripto, sehingga bisa menarik para investor muda maupun investor luar negeri melakukan transaksi kripto di dalam negeri. Sekaligus memaksimalkan potensi yang bisa didapatkan negara dari sektor perpajakan.

    Kementerian Perdagangan melaporkan transaksi kripto di Indonesia sepanjang tahun 2021 mencapai Rp 859 triliun dengan jumlah investor mencapai 11,2 juta (7,5 juta diantaranya berasal dari kalangan milenial) dan nilai transaksi harian Rp 2,7 triliun.

    “Tantangan kemajuan teknologi ke depan, di dunia termasuk di Indonesia sedang menghadapi masalah yang sama yaitu era digital, begitu juga nanti perdagangan transaksi menggunakan cryptocurrency. Jadi dengan sumber daya yang luar biasa saat ini tumbuh 270 juta lebih dan ekonomi menjadi tumbuh terus,” kata Bamsoet sapaan akrab Bambang Soesatyo dikutip Antara pada Rabu (7/9).

    Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo resmikan kantor penambang aset kripto terbesar Indonesia, PT Cipta Aset Digital. Foto: Dok. Bambang Soesatyo.
    Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo resmikan kantor penambang aset kripto terbesar Indonesia, PT Cipta Aset Digital. Foto: Dok. Bambang Soesatyo.

    Baca juga: Ketua MPR Resmikan Kantor Penambangan Kripto Terbesar di Indonesia

    Indonesia Negara Pasar Kripto Terbesar

    Menurut bamsoet, Indonesia saat ini masuk negara pasar kripto terbesar di dunia dan hal itu menjadi peluang untuk ikut sebagai pemain utama dalam pasar kripto tersebut.

    “Jadi kita tidak bisa membiarkan, kita menyambut baik adanya digital mining atau tambang digital ini. Harus berusaha untuk menjadi pemain terbesar, tidak hanya di Indonesia tetapi di dunia,” katanya.

    Ketua MPR RI menambahkan, di era ekonomi digital ini, semua kegiatan transaksi baik perdagangan dan yang lainnya akan didorong ke penggunaan atau adopsi aset kripto. Sehingga, hal itu pun dapat membantu menumbuhkan ekonomi di Indonesia secara maksimal.

    Bursa Kripto Bakal Rilis Akhir Tahun 2022

    Wakil Menteri Perdagangan RI, Jerry Sambuaga, memperkirakan kehadiran bursa kripto pada akhir tahun 2022. Ia menjelaskan penundaan peluncuran bursa kripto tidak berkaitan dengan masalah yang signifikan. Semua prosedur sudah dijalani dengan baik, namun peluncuran bursa kripto memerlukan banyak persiapan.

    Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga di acara peresmian T-Hub Solo pada Jumat (18/8). Foto: Dok. Tokocrypto.
    Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga di acara peresmian T-Hub Solo pada Jumat (18/8). Foto: Dok. Tokocrypto.

    Baca juga: Wamendag Sebut Bursa Kripto Bakal Rilis Akhir Tahun 2022

    “Kami akan memastikan bahwa setiap persyaratan, prosedur, dan langkah-langkah yang diperlukan telah diambil,” kata Jerry saat menghadiri NXC International Summit 2022 di Bali, Rabu (31/08).

    “Ini bukti bahwa kita berhati-hati. Kami tidak ingin terburu-buru karena dapat menyebabkan kami melewatkan sesuatu. Mendirikan sebuah bursa membutuhkan banyak persiapan. Kita perlu melihat entitas mana yang harus masuk bursa. Kedua, kita perlu memvalidasi entitas tersebut. Ketiga, ada model minimal dan persyaratan lain, terkait kustodian penyimpanan, hal-hal teknis.”

    Secara terpisah, CEO Tokocrypto, Pang Xue Kai, mengatakan bursa dapat menjadi katalis bagi seluruh ekositem kripto di Indonesia yang mengarah ke lebih banyak pelaku usaha, lebih banyak komunitas dan minat dari investor internasional.

    “Industri akan tumbuh, kami akan mulai melihat lebih banyak proyek lokal,” kata Kai di Bali.



    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Wamendag Sebut Bursa Kripto Bakal Rilis Akhir Tahun 2022

    Pemerintah Indonesia selangkah lagi bakal meluncurkan bursa kripto atau bursa berjangka pada akhir tahun 2022. Hadirnya bursa kripto sudah dinantikan cukup lama dan peluncurannya terus mengalami penundaan.

    Dikutip DealStreetAsia, Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), sebelumnya menargetkan peluncuran bursa kripto pada akhir tahun 2021. Kemudian, ditunda hingga kuartal pertama 2022, namun hingga kini nasibnya belum terang benderang.

    Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, menjelaskan penundaan tidak berkaitan dengan masalah yang signifikan. Semua prosedur sudah dijalani dengan baik, namun peluncuran bursa kripto memerlukan banyak persiapan.

    “Kami akan memastikan bahwa setiap persyaratan, prosedur, dan langkah-langkah yang diperlukan telah diambil,” kata Jerry saat menghadiri NXC International Summit 2022 di Bali, Rabu (31/08).

    Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga di acara peresmian T-Hub Solo pada Jumat (18/8). Foto: Dok. Tokocrypto.
    Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga di acara peresmian T-Hub Solo pada Jumat (18/8). Foto: Dok. Tokocrypto.

    Baca juga: Kemendag Dorong Project Aset Kripto Indonesia Bisa Beri Daya Saing

    “Ini bukti bahwa kita berhati-hati. Kami tidak ingin terburu-buru karena dapat menyebabkan kami melewatkan sesuatu. Mendirikan sebuah bursa membutuhkan banyak persiapan. Kita perlu melihat entitas mana yang harus masuk bursa. Kedua, kita perlu memvalidasi entitas tersebut. Ketiga, ada model minimal dan persyaratan lain, terkait kustodian penyimpanan, hal-hal teknis.”

    Tokocrypto Dukung Pendirian Bursa Kripto

    Secara terpisah, CEO Tokocrypto, Pang Xue Kai, mengatakan bursa dapat menjadi katalis bagi seluruh ekositem kripto di Indonesia yang mengarah ke lebih banyak pelaku usaha, lebih banyak komunitas dan minat dari investor internasional.

    “Industri akan tumbuh, kami akan mulai melihat lebih banyak proyek lokal,” kata Kai di Bali.

    Tokocrypto adalah salah satu dari 25 Calon Pedagang Aset Kripto yang terdaftar resmi di Bappebti. Indonesia tidak mengakui kripto sebagai mata uang, melainkan menjadi komoditas di bawah Kementerian Perdagangan.

    Co-Founder & CEO Tokocrypto, Pang Xue Kai.
    Co-Founder & CEO Tokocrypto, Pang Xue Kai. Foto: Tokocrypto.

    Baca juga: Indonesia Punya Lebih dari 500 Startup Kategori Blockchain

    Bappebti mencatat hingga Juli 2022, jumlah investor aset kripto sudah mencapai lebih 15,57 juta dengan nilai transaksi perdagangan di Indonesia tercatat sebesar Rp 232,4 triliun. Sementara, jumlah investor saham per Juli 2022, hanya 4,1 juta.

    Kai yakin prospek investasi aset kripto ke depan akan terus tumbuh, ketika market kembali normal dan mungkin mencapai all time high baru. Investasi aset kripto akan kembali bergairah.



    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Peluncuran Bursa Kripto di Indonesia Resmi Mundur, Jadi Kapan?

    Jadwal peluncuran bursa kripto di Indonesia kembali mengalami pemunduran. Ini adalah ketiga kalinya, penundaan kehadiran bursa kripto pertama di dunia yang sebelumnya pernah dijadwalkan akhir tahun 2021 dan di ujung kuartal I 2022.

    Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Jerry Sambuaga, mengatakan mundurnya peluncuran bursa kripto Indonesia merupakan salah satu bentuk kehati-hatian dan ketelitian pemerintah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen aset digital tersebut.

    “Tentu kita melihat bahwa ini sudah disampaikan beberapa kali oleh Kemendag bahwa ini akan segera (diluncurkan) dalam waktu secepat mungkin. Mengapa? Karena kita sedang mencoba menyelesaikan semua prosesnya dengan teliti dan hati-hati,” kata Jerry dikutip Antara, Senin (4/4).

    Lebih lanjut, Jerry mengatakan proses untuk menghadirkan bursa kripto resmi di Indonesia terbilang panjang, mulai dari artifikasi, prosedur, verifikasi, validasi, dan lainnya. Ia pun belum tahu kapan bursa kripto bisa meluncur di Indonesia.

    Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Jerry Sambuaga
    Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Jerry Sambuaga. Foto: Antara.

    “Ini adalah bentuk komitmen kami untuk hati-hati dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Jangan sampai kita terburu-buru, tergesa-gesa, sehingga nanti ada proses yang terlewat,” kata Wamendag.

    Baca juga: Asosiasi ICCA dan PKHAKI Hadir Dukung Perkembangan Aset Kripto di Indonesia

    Perlindungan Konsumen Aset Kripto Jadi Utama

    Jerry menekankan dalam pembentukan regulasi hingga unsur ekosistem kelembagaan aset kripto, selalu mengedepankan aspek perlindungan konsumen. Pentingnya perlindungan konsumen itu terjaga keamanan dan kenyamanannya.

    “Kita dalam hal ini mau semuanya terlaksana dengan baik, terproses dengan baik, sehingga ketika bursa ini dibentuk, semuanya sudah terpenuhi dengan baik, dan perlindungan konsumen menjadi yang utama,” ujarnya menambahkan.

    Pedagang Aset Kripto Tunggu Kehadiran Bursa di Indonesia

    Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) & COO Tokocrypto, Teguh Kurniawan Harmanda, melihat ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan bersama, baik itu asosiasi, pedagang, Bappebti dan stakeholder lainnya. Semua harus bersinergi untuk memperbaiki ekosistem kripto di Indonesia, sehingga tumbuh secara maksimal.

    “Kami harap semua stakeholder bisa bersinergi untuk fokus pada pembentukan ekosistem perdagangan aset kripto. Minat masyarakat terhadap aset kripto memang faktanya terus meningkat. Hal ini tercermin dari jumlah investor dan transaksinya. Namun, harus diakui dalam pengelolaan industri belum sepenuhnya optimal,” ungkap pria yang akrab disapa Manda.

    Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) & COO Tokocrypto, Teguh Kurniawan Harmanda. Foto: Tokocrypto.
    Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) & COO Tokocrypto, Teguh Kurniawan Harmanda. Foto: Tokocrypto.

    Baca juga: Indonesia Bisa Jadi Pusat Ekonomi Digital Dunia, Lewat Aset Kripto

    Manda mencontohkan hadirnya bursa kripto tentu sudah diharap-harapkan oleh para pedagang aset kripto. Penundaan bursa kripto sempat membuat keraguan di tengah masyarakat. Hadirnya lembaga itu memberikan kepastian bagi pedagang dan investor di dalam negeri.

    “Selama, bursa kripto belum hadir, maka status para pedagang yang terdaftar masih dinyatakan sebagai calon pedagang aset kripto. Padahal, Indonesia merupakan salah satu basis investor kripto paling kuat di dunia,” tuturnya.

    Keuntungan lain, adanya bursa akan mempercepat proses pelaporan antara pedagang kripto dengan Bappebti, sehingga cepat dan efisien. Selain itu, tentu meningkatkan kepercayaan investor hingga memudahkan pengaturan pajak.

    Kemudian, adanya lembaga kustodian dan kliring diyakini akan membuat jumlah investor meningkat pesat, karena akan muncul level of confidence, bagi para masyarakat awam untuk melakukan investasi.



    Sumber : news.tokocrypto.com