Tag: clarity act

  • CLARITY Act Lolos di Komite Senat AS, Majunya Regulasi Kripto

    Upaya Amerika Serikat untuk menghadirkan kejelasan regulasi aset kripto memasuki babak baru setelah Komite Pertanian Senat AS secara resmi meloloskan Cryptocurrency Market Structure Act, yang dikenal sebagai CLARITY Act.

    Seperti dilansir dari Coincu pada Minggu (1/2), Rancangan undang-undang ini disahkan melalui voting yang sangat ketat, 12 suara berbanding 11, mencerminkan perpecahan politik yang tajam antara Partai Republik dan Demokrat.

    Seluruh senator dari Partai Demokrat menolak RUU tersebut, sementara Partai Republik solid memberikan dukungan.

    Perbedaan sikap ini memperlihatkan bahwa meski ada dorongan kuat untuk kejelasan regulasi kripto, isu politik dan kepentingan domestik masih menjadi faktor penentu arah kebijakan.

    Baca Juga: RUU CLARITY Act Masuk Fase Kritis, DeFi dan Stablecoin Jadi Sorotan

    Apa Itu CLARITY Act?

    CLARITY Act dirancang untuk memberikan kerangka hukum yang lebih jelas terkait struktur pasar kripto di Amerika Serikat.

    Salah satu fokus utama RUU ini adalah memperjelas pembagian kewenangan antara lembaga regulator, seperti Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dan Securities and Exchange Commission (SEC), yang selama ini kerap tumpang tindih dalam mengawasi aset digital.

    Dengan kejelasan tersebut, industri kripto diharapkan memiliki kepastian hukum yang lebih baik, mulai dari klasifikasi aset digital hingga aturan bagi bursa, broker, dan pelaku pasar lainnya.

    Bagi pelaku industri, CLARITY Act dipandang sebagai langkah penting untuk mendorong inovasi sekaligus melindungi konsumen, tanpa mengekang perkembangan teknologi blockchain.

    Ilustrasi bendera Amerika Serikat dan Bitcoin. Sumber: Shutterstock.
    Ilustrasi bendera Amerika Serikat dan Bitcoin. Sumber: Shutterstock.

    Voting Tipis dan Penolakan Demokrat

    Meski berhasil lolos, hasil voting 12-11 menandakan bahwa dukungan terhadap CLARITY Act jauh dari kata bulat.

    Seluruh anggota Demokrat di Komite Pertanian Senat menolak RUU ini dengan alasan utama kekhawatiran konflik kepentingan, khususnya yang dikaitkan dengan dugaan keterlibatan keluarga mantan Presiden Donald Trump dalam industri kripto.

    Isu ini menjadi sorotan tajam dalam perdebatan, di mana Demokrat menilai regulasi yang disahkan tanpa pengawasan ketat berpotensi menguntungkan pihak-pihak tertentu secara tidak adil.

    Di sisi lain, Partai Republik menilai fokus utama CLARITY Act adalah menciptakan kepastian hukum, bukan mengatur aktor politik tertentu.

    Perbedaan pandangan ini mencerminkan bagaimana regulasi kripto di AS tidak hanya menjadi isu ekonomi dan teknologi, tetapi juga alat tarik-menarik politik.

    Bukan Kemenangan Final

    Tim Research Tokocrypto menilai lolosnya CLARITY Act di tingkat komite sebagai sinyal positif, namun belum dapat dianggap sebagai kemenangan final bagi industri kripto.

    “Lolosnya CLARITY Act di komite adalah langkah maju untuk kejelasan regulasi aset digital di AS. Namun, perpecahan partisan yang ketat dan kontroversi konflik kepentingan menandakan bahwa perjalanan menuju undang-undang final akan penuh hambatan,” jelas Tim Research Tokocrypto.

    Menurut mereka, pasar akan sangat memperhatikan tahapan berikutnya, terutama saat RUU ini memasuki voting penuh di Senat, di mana dinamika politik bisa berubah drastis.

    Dampak Potensial ke Pasar Kripto

    Dalam jangka pendek, lolosnya CLARITY Act di komite dapat memberikan sentimen positif moderat bagi pasar kripto, khususnya aset yang memiliki eksposur besar ke pasar AS.

    Kejelasan regulasi sering dipandang sebagai katalis jangka panjang untuk adopsi institusional.

    Namun, hasil voting yang tipis menunjukkan bahwa ketidakpastian masih tinggi.

    Investor kemungkinan akan bersikap wait and see hingga ada kejelasan apakah RUU ini mampu melewati tahap berikutnya atau justru terhambat oleh perlawanan politik.

    Selain itu, isu konflik kepentingan yang mencuat berpotensi memperpanjang proses legislasi dan memicu amandemen tambahan, yang bisa mengubah substansi RUU.

    Jalan Panjang Menuju Undang-Undang Final

    Secara historis, banyak RUU kripto di AS yang kandas atau mengalami revisi signifikan sebelum akhirnya disahkan.

    CLARITY Act kini menghadapi tantangan serupa. Meski mendapat dukungan kuat dari Partai Republik, resistensi Demokrat membuat peluang kompromi menjadi kunci keberhasilan.

    Bagi industri kripto global, perkembangan ini tetap penting untuk dipantau.

    Amerika Serikat masih menjadi pusat likuiditas dan inovasi kripto dunia, sehingga arah kebijakan regulator AS dapat berdampak luas ke pasar internasional.

    Baca Juga: Senat AS Loloskan GENIUS Act: Regulasi Federal Pertama untuk Stablecoin

    Lolosnya CLARITY Act di Komite Pertanian Senat AS menandai kemajuan nyata dalam upaya menghadirkan kejelasan regulasi kripto.

    Namun, voting tipis 12-11 dan perpecahan partisan yang tajam menunjukkan bahwa proses legislasi masih panjang dan penuh tantangan.

    Ke depan, perhatian pasar akan tertuju pada pembahasan lanjutan dan voting penuh di Senat.

    Apakah CLARITY Act akan menjadi fondasi regulasi kripto AS, atau justru terhambat oleh dinamika politik, masih menjadi tanda tanya besar.


    Investasi dan trading kripto aman hanya di Tokocrypto. Ikuti Google News Tokonews untuk update berita crypto dan download aplikasi trading bitcoin & crypto sekarang!

    DISCLAIMER: Investasi aset kripto mengandung risiko tinggi dan segala keputusan investasi yang diambil oleh Anda berdasarkan rekomendasi, riset dan informasi seluruhnya merupakan tanggung jawab Anda. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko investasi tersebut. Konten ini hanya bersifat informasi bukan ajakan menjual atau membeli

    Tokocrypto Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan.



    Sumber : news.tokocrypto.com

  • RUU CLARITY Act Masuk Fase Kritis, DeFi dan Stablecoin Jadi Sorotan

    Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) kripto Amerika Serikat, CLARITY Act, memasuki fase krusial setelah para senator mengajukan 137 amendemen menjelang proses markup di Komite Perbankan Senat. Isu imbal hasil (yield) stablecoin dan regulasi DeFi menjadi titik gesekan utama yang berpotensi menentukan arah regulasi kripto ke depan.

    Draf CLARITY Act setebal 278 halaman dirilis pada Senin malam waktu setempat, setelah melalui lima bulan diskusi bipartisan. Mayoritas pelaku industri kripto baru melihat naskah lengkap tersebut pada Selasa. Batas waktu pengajuan amendemen yang jatuh pada pukul 17.00 hari yang sama memicu lonjakan usulan perubahan dari berbagai senator.

    Yield Stablecoin Jadi Isu Paling Diperdebatkan

    Salah satu perdebatan paling tajam muncul terkait pemberian yield pada stablecoin. Senator Angela Alsobrooks dan Thom Tillis mengajukan amendemen bipartisan untuk memperjelas aktivitas apa saja yang memungkinkan pengguna memperoleh imbal hasil. Tujuannya adalah mempertegas batas antara model yield yang diperbolehkan dan struktur yang dinilai melanggar aturan.

    Isu ini dinilai krusial karena menyentuh langsung model bisnis penerbit stablecoin dan dapat berdampak signifikan pada pasar kripto secara luas.

    Baca juga: Amerika Borong Bitcoin, China Tumpuk Emas: Perang Aset Dunia Dimulai?!

    DeFi Disorot Usai Tekanan Industri

    Selain stablecoin, decentralized finance (DeFi) juga menjadi sorotan. Senator Pete Ricketts dan Cynthia Lummis mengusulkan revisi bahasa regulasi DeFi, menyusul penolakan dari industri terhadap pasal baru yang dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum bagi protokol terdesentralisasi.

    Langkah ini diambil untuk meredam kekhawatiran bahwa regulasi baru dapat memperlakukan protokol DeFi layaknya entitas terpusat.

    Etika Pejabat dan Amendemen Warren

    Senator Chris Van Hollen mengajukan usulan untuk mencegah pejabat pemerintah memperoleh keuntungan dari bisnis kripto, termasuk aturan anti-touting yang mewajibkan pengungkapan kepentingan finansial bagi pihak yang mempromosikan aset kripto.

    Namun, sebagian amendemen etika ini diperkirakan tidak akan langsung diputuskan dalam tahap markup, mengingat keterbatasan kewenangan Komite Perbankan. Isu tersebut kemungkinan akan dibahas pada tahap lanjutan di Senat.

    Sementara itu, Senator Elizabeth Warren menaikkan tensi dengan mengajukan lebih dari 20 amendemen, termasuk proposal pelarangan total yield stablecoin serta upaya membatalkan panduan pro-kripto yang dikeluarkan Kantor Pengawas Mata Uang (OCC) tahun lalu.

    Markup Jadi Penentu Arah Regulasi

    Beberapa amendemen bahkan keluar dari substansi kripto. Senator Jack Reed, misalnya, mengajukan amendemen yang mendukung Ketua Federal Reserve Jerome Powell di tengah penyelidikan Departemen Kehakiman, menunjukkan bahwa proses markup juga dimanfaatkan untuk pesan politik yang lebih luas.

    Direktur Eksekutif White House Crypto Council, Patrick Witt, menyatakan bahwa ketentuan etika akan ditambahkan setelah RUU lolos dari komite dan sebelum pemungutan suara pleno Senat, menandakan potensi perubahan lanjutan.

    Di sisi lain, Ketua Komite Pertanian Senat John Boozman mengumumkan penjadwalan ulang markup dengan target 27 Januari, sementara teks RUU terbaru diperkirakan akan dirilis sepekan sebelumnya.

    Dengan ratusan amendemen yang masuk, hasil markup CLARITY Act diprediksi akan menjadi penentu seberapa besar dampaknya terhadap industri dan pasar kripto global.

    Baca juga: Trump Media Siap Rilis ETF Bitcoin Spot di Amerika Serikat


    Investasi dan trading kripto aman hanya di Tokocrypto. Ikuti Google News Tokonews untuk update berita crypto dan download aplikasi trading bitcoin & crypto sekarang

    DISCLAIMER: Investasi aset kripto mengandung risiko tinggi dan segala keputusan investasi yang diambil oleh Anda berdasarkan rekomendasi, riset dan informasi seluruhnya merupakan tanggung jawab Anda. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko investasi tersebut. Konten ini hanya bersifat informasi bukan ajakan menjual atau membeli

    Tokocrypto berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan.





    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Coinbase Tolak RUU Kripto AS Terkait Yield Stablecoin

    Perusahaan exchange kripto raksasa, Coinbase, dilaporkan menolak kompromi terbaru dalam pembahasan RUU struktur pasar kripto di Senat Amerika Serikat.

    Penolakan ini berfokus pada klausul yang berpotensi melarang pihak ketiga (termasuk exchange) untuk menawarkan atau membayar yield dari stablecoin kepada pengguna.

    Perkembangan ini menunjukkan bahwa proses legislasi kripto di AS masih jauh dari kata selesai, dengan konflik kepentingan antara industri kripto dan sektor perbankan semakin mengemuka.

    Baca Juga: Coinbase Resmi Luncurkan Futures Kripto di 26 Negara Eropa

    Inti Masalah: Yield Stablecoin

    Salah satu isu paling krusial dalam RUU ini adalah regulasi terkait yield stablecoin. Dalam draf terbaru, terdapat bahasa yang dianggap dapat membatasi.

    Sebut saja exchange dalam memberikan insentif bunga atau yield, model bisnis berbasis stablecoin di platform kripto, hingga distribusi hasil dari produk berbasis likuiditas.

    Padahal bagi industri kripto, yield stablecoin merupakan salah satu fitur penting yang dapat menarik pengguna baru, meningkatkan likuiditas, dan menjadi sumber pendapatan utama.

    Namun bagi perbankan tradisional, fitur ini dipandang sebagai ancaman langsung terhadap sistem deposito.

    Konflik Kripto vs Perbankan

    Perdebatan ini mencerminkan konflik yang lebih luas antara dua sektor.

    Dari sudut pandang industri kripto, tentu saja ingin mempertahankan fleksibilitas produk untuk mendorong inovasi keuangan berbasis blockchain dan mengembangkan ekosistem DeFi dan CeFi.

    Tapi dari perbankan tradisional, mayoritas khawatir terhadap deposit flight (perpindahan dana nasabah) sehingga mendesak regulator untuk membatasi kompetisi, sekaligus meminta perlindungan terhadap sistem keuangan konvensional.

    Menurut laporan Cointelegraph, tarik-menarik kepentingan inilah yang menjadi salah satu alasan utama mengapa kompromi sulit dicapai.

    Senator Alsobrooks, yang difoto pada sebuah acara perbankan di awal Maret, mengatakan bahwa RUU kompromi tersebut mungkin akan membuat baik dunia kripto maupun bank-bank tidak senang. Sumber: American Bankers Association.
    Senator Alsobrooks, yang difoto pada sebuah acara perbankan di awal Maret, mengatakan bahwa RUU kompromi tersebut mungkin akan membuat baik dunia kripto maupun bank-bank tidak senang. Sumber: American Bankers Association.

    Peran Gedung Putih

    Pemerintah AS melalui Gedung Putih dilaporkan telah beberapa kali mempertemukan kedua kubu untuk mencari titik tengah.

    Namun hingga saat ini, belum ada kesepakatan final yang dapat diterima semua pihak. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi kripto semakin menjadi isu politik strategis.

    Maka dari itu, pemerintah berusaha menyeimbangkan inovasi dan stabilitas. Namun sebagai ganjarannya, proses legislasi akan memakan waktu lebih panjang.

    Dampak bagi Industri Kripto

    Penolakan dari Coinbase membawa beberapa implikasi penting:

    1. Ketidakpastian Regulasi

    Pasar masih belum memiliki kejelasan terkait aturan stablecoin di AS.

    2. Potensi Regulasi Lebih Ketat

    Jika kompromi condong ke arah perbankan, aturan bisa menjadi lebih restriktif.

    3. Pengaruh Global

    Sebagai pasar terbesar, regulasi AS akan berdampak pada kebijakan di negara lain.

    Pertarungan Masih Jauh dari Selesai

    Menurut Tim riset dari Tokocrypto, sikap Coinbase menunjukkan bahwa konflik inti dalam RUU ini belum terselesaikan.

    “Kalau bahkan Coinbase masih menahan dukungan, berarti pertarungan inti RUU ini belum selesai dan isu stablecoin yield tetap jadi ranjau politik utama. Bagi pasar, ini sinyal bahwa jalur legislasi kripto AS masih hidup, tapi bentuk akhirnya bisa lahir jauh lebih keras dan lebih bank-friendly dari yang diinginkan industri,” ujar Tim Research Tokocrypto.

    Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa hasil akhir regulasi bisa berbeda jauh dari ekspektasi awal industri kripto.

    Apa Artinya bagi Stablecoin?

    Stablecoin merupakan salah satu pilar utama ekosistem kripto, digunakan untuk perdagangan aset digital, penyimpanan nilai, dan transfer lintas batas.

    Jika yield stablecoin dibatasi, dampaknya bisa meluas seiring berkurangnya daya tarik bagi pengguna, penurunan likuiditas di exchange, dan perubahan model bisnis platform kripto.

    Melihat situasi saat ini, arah regulasi kripto di AS masih sangat dinamis dan penuh ketidakpastian.

    Artinya, pelaku pasar harus siap menghadapi berbagai kemungkinan, mulai dari regulasi yang mendukung hingga pembatasan yang lebih ketat.

    Baca Juga: Coinbase Buka Era Agen AI Otonom Bertransaksi di Blockchain

    Penolakan Coinbase terhadap kompromi terbaru dalam RUU kripto AS menegaskan bahwa perdebatan seputar regulasi stablecoin masih jauh dari kata selesai. Isu yield menjadi titik konflik utama antara industri kripto dan perbankan tradisional.

    Meski jalur legislasi tetap berjalan, bentuk akhir regulasi kemungkinan akan sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan stabilitas sistem keuangan.

    Bagi investor dan pelaku industri, perkembangan ini menjadi pengingat bahwa regulasi tetap menjadi faktor kunci yang akan menentukan arah masa depan kripto—tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi juga secara global.


    Investasi dan trading kripto aman hanya di Tokocrypto. Ikuti Google News Tokonews untuk update berita crypto dan download aplikasi trading bitcoin & crypto sekarang.

    DISCLAIMER: Investasi aset kripto mengandung risiko tinggi dan segala keputusan investasi yang diambil oleh Anda berdasarkan rekomendasi, riset dan informasi seluruhnya merupakan tanggung jawab Anda. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko investasi tersebut. Konten ini hanya bersifat informasi bukan ajakan menjual atau membeli.

    Tokocrypto berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan.



    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Bitcoin Cetak Rekor Baru Tembus Rp 1,94 MIliar!


    Jakarta

    Harga Bitcoin tembus rekor baru ke level US$ 120.000 atau Rp 1,94 miliar (kurs Rp 16.217) untuk pertama kalinya pada Senin (14/7). Capaian ini menandai tonggak sejarah bagi mata uang kripto terbesar di dunia.

    Dilansir dari CNN, Selasa (15/7/2025), Bitcoin mencapai rekor tertinggi di US$ 122.571 atau Rp 1,98 miliar, sebelum akhirnya sedikit melemah hingga perdagangan terakhir di US$ 121.953 atau Rp 1,97 miliar.

    Pada hari yang sama, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS akan membahas serangkaian Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk menyediakan industri aset digital dengan kerangka peraturan negara yang telah lama dituntut.


    Tuntutan tersebut telah mendapat sambutan dari Presiden AS Donald Trump yang menyebut dirinya presiden kripto dan mendesak para pembuat kebijakan untuk merombak aturan agar menguntungkan industri.

    “Saat ini Bitcoin sedang diuntungkan oleh sejumlah faktor pendorong (seperti) permintaan institusional yang kuat, ekspektasi kenaikan lebih lanjut dan dukungan dari Trump sebagai alasan di balik optimisme tersebut,” kata analis pasar IG, Tony Sycamore.

    Sycamore bahkan memperkirakan Bitcoin akan dengan mudah mencapai level US$ 125.000. Lonjakan Bitcoin yang telah naik 29% sepanjang tahun ini telah memicu reli yang lebih luas di seluruh mata uang kripto lainnya selama beberapa sesi terakhir, bahkan di tengah tarif Trump yang bikin geger banyak negara.

    Ether, token terbesar kedua mencapai level tertinggi lebih dari lima bulan di US$ 3.059,60, sementara XRP dan Solana masing-masing naik sekitar 3%. Total nilai pasar sektor ini telah membengkak menjadi sekitar US$ 3,81 triliun, menurut data dari CoinMarketCap.

    “Yang kami temukan menarik dan kami pantau dengan saksama adalah tanda-tanda bahwa Bitcoin sekarang dipandang sebagai aset cadangan jangka panjang, tidak hanya oleh investor ritel dan institusi, tetapi bahkan beberapa bank sentral,” kata CEO OKX Singapura, Gracie Lin.

    “Kami juga melihat peningkatan partisipasi dari investor yang berbasis di Asia. Ini merupakan tanda-tanda kuat peran bitcoin dalam sistem keuangan global dan pergeseran struktural dalam cara pandangnya, yang menunjukkan bahwa ini bukan sekadar reli yang didorong oleh sensasi,” tambahnya.

    Awal bulan ini, Washington mendeklarasikan tanggal 14 Juli sebagai ‘pekan kripto’, di mana anggota Kongres akan memberikan suara untuk Genius Act, Clarity Act dan Anti-CBDC Surveillance State Act. RUU yang paling signifikan adalah Genius Act, yang akan menciptakan aturan federal untuk stablecoin.

    Tonton juga video “Harga Bitcoin Sentuh Rp 1,8 M, Apa Penyebabnya?” di sini:

    (aid/rrd)



    Sumber : finance.detik.com