Tag: demonstrasi

  • Kronologi Lengkap Demo Orang Tua Siswa BIM Persiapan S1 LN Angkatan 4


    Jakarta

    Sebanyak puluhan orang tua murid penerima Beasiswa Indonesia Maju (BIM) Persiapan S1 Luar Negeri Angkatan 4 melakukan unjuk rasa di di depan kantor Kemdiktisaintek, Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025). Masa demonstrasi meneriakan jargon “Save BIM 4” dan membentangkan sejumlah spanduk dan poster.

    Spanduk yang dibentangkan bertuliskan “Realisasikan Pernyataan Menteri Prof Satryo untuk 350 Siswa Penerima Beasiswa Indonesia Maju Angkatan 4”. Sedangkan poster-poster lainnya bertuliskan “Jangan Biarkan LOA Anak-anak Kami Jadi Sia-sia” hingga “Ikan hiu melayang-layang, Beasiswa masih di awang-awang”.

    Ketua Orang Tua Murid (OTM) BIM Persiapan S1 Luar Negeri Angkatan 4, Ishandawi menjelaskan selama ini siswa penerima BIM masih menunggu keberlanjutan studi. Mereka semula dijanjikan bisa meneruskan S1 ke universitas terkemuka luar negeri.


    “Sebagai bagian dari penyiapan sumber daya Manusia di Generasi Emas 2045 tidak jelas kepastiannya,” kata Ishandawi.

    Beri 4 Tuntutan

    Ketidakjelasan BIM 4 terjadi salah satunya karena ada transisi kepemimpinan dan perubahan struktur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog (Kemendikbudristek) menjadi tiga kementerian. Terjadi simpang siur informasi di masyarakat yang akhirnya menimbulkan keresahan siswa penerima dan orang tua penerima BIM 4.

    “Apakah BIM Program Bergelar tersebut dilanjutkan?,” tanya Ishandawi.

    Kekhawatiran semakin bertambah karena hadirnya Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025. Ketidakjelasan semakin menggerogoti hati para orang tua murid.

    Kendati demikian, mereka tidak ingin mengalah dan memberikan 4 tuntutan kepada Kemdiktisaintek, yakni:

    • Realisasi, kepastian mekanisme dan timeline dari pernyataan Mendiktisaintek tertanggal 12 Feb 2025 di rapat dengan Komisi X DPR RI terkait pemberian beasiswa S1 Luar Negeri lewat dana LPDP.
    • Segera jalankan pemrosesan Beasiswa Indonesia Maju S1 Luar Negeri mengingat LoA yang sudah diterima dan beberapa sudah harus dikonfirmasi ke universitas terkait. Tidak bisa menunggu lagi.
    • Konfirmasi pembayaran atas LoA yang sudah diterima (yaitu Letter of Guarantee dan Letter of Sponsorship) segera dilakukan, mengingat adanya batas akhir pembayaran uang jaminan/pangkal ke Universitas.
    • Tidak ada pembatasan jumlah LoA yang diajukan oleh masing-masing anak penerima BIM 4.

    Diterima Kemdiktisaintek

    Ishani mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat akan aksi yang dilakukan OTM BIM Persiapan S1 Luar Negeri Angkatan 4 hari ini. Ia juga turut mengundang Kepala Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) Maria Veronica Irene Herdjiono, tetapi secara mendadak tidak bisa hadir.

    Sempat tidak berjalan mulus karena tidak mendapat kepastian ruang audiensi, para orang tua akhirnya diterima Kemdiktisaintek sekitar pukul 10.00 WIB.

    Selama prosesnya, tim Paguyuban OTM BIM 4 membeberkan pihaknya diterima oleh Wamendiktisaintek Stella Christie. Namun, proses mediasi dengan Stella hanya berlangsung sebentar karena Wamen harus melaju ke agenda selanjutnya bersama Kementerian Dalam Negeri.

    Dapat Respon Positif dari Kemdiktisaintek

    Usai audiensi, Ishandawi menyatakan pihaknya diterima dengan baik oleh Kemdiktisaintek dan pihak kementerian mendengar aspirasi Paguyuban OTM. Ishan dengan tegas akan terus berkomunikasi dengan Kemdiktisaintek agar program BIM 4 tetap berlanjut hingga para awardee mendapatkan haknya.

    “Sangat positif dari kementerian mendengar semua aspirasi kami. Komunikasi akan terus dijaga agar program BIM 4 ini tetap berlanjut sampai anak-anak mendapatkan haknya,” ungkap Ishan.

    Tidak hanya Prof Stella, Paguyuban OTM BIM 4 juga diterima oleh Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek Henri Togar Hasiholan Tambunan. Hasilnya, beasiswa BIM 4 dipastikan berlanjut menggunakan dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

    “Bahwa beasiswa ini akan berlanjut dengan dana LPDP. Alhamdulillah menjadi plong kami semua,” tambahnya.

    Dalam waktu 1-2 hari ke depan, Kemdiktisaintek akan mengumpulkan seluruh Letter of Acceptance (LoA) yang dimiliki awardee BIM 4. Selanjutnya LoA ini akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Alhamdulillah mereka (Kemdiktisaintek) sudah paham dan sudah menerima secara teknis akan ditindaklanjuti. Itu yang kami percaya,” tandas Ishan.

    (det/nwk)

    `;
    constructor() {
    super()
    this.attachShadow({ mode: “open” })
    this.shadowRoot.innerHTML = TentangPenulis.html
    }

    async connectedCallback() {

    if (elementType === ‘single’) return false;

    const { default: Swiper } = await import(
    “https://cdn.jsdelivr.net/npm/swiper@11/swiper-bundle.min.mjs”
    );
    this.SwiperClass = Swiper;
    const swiperContainer = this.shadowRoot.querySelector(‘.mySwiper’);
    new this.SwiperClass(swiperContainer, {
    slidesPerView: 1,
    spaceBetween: 18,
    navigation: {
    nextEl: this.shadowRoot.querySelector(“.swiper-button-next”),
    prevEl: this.shadowRoot.querySelector(“.swiper-button-prev”),
    },
    pagination: {
    el: this.shadowRoot.querySelector(“.swiper-pagination”),
    clickable: true,
    },
    });
    }
    }
    customElements.define(elementTemplate, TentangPenulis)

    Sumber : www.detik.com

    Alhamdulillah buku Belajar di Sekolah اللهم صل على رسول الله محمد
    ilustrasi gambar : unsplash.com / susan q yin
  • Disdik Jakarta Akan Cabut KJP Plus-KJMU Jika Pelajar Anarkis Saat Demo



    Jakarta

    Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta, Nahdiana menyampaikan pesan kepada siswa penerima bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan mahasiswa penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Ia meminta siswa tetap tertib dalam melakukan aksi menyampaikan pendapat.

    “Penyampaian pendapat adalah hak konstitusional setiap warga negara, termasuk peserta didik. Tugas kita adalah membekali dan mendampingi mereka agar mampu menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib dan bertanggung jawab,” ujarnya dikutip dari laman Pemprov DKI Jakarta, Selasa (2/9/2025).


    Pencabutan KJP Plus-KJMU Jika Pelajar Anarkis

    Nahdiana menegaskan, jika pelajar dan mahasiswa penerima KJP Plus dan KJMU tersebut berbuat anarkis selama menyampaikan aspirasi atau demo, konsekuensinya adalah pencabutan bantuan.

    “Tentu saja, kami tidak akan gegabah. Kami akan menunggu sampai proses hukumnya berkekuatan tetap,” tegasnya.

    Adapun tindakan anarkis yang dimaksudnya seperti perusakan dan sejenisnya. Jika siswa terbukti melakukan kegaduhan tersebut, Nahdiana juga meminta pihak sekolah memberi pembekalan hingga pembinaan.

    Orang Tua Diimbau Awasi Anak

    Nahdiana juga berpesan kepada orang tua dari siswa maupun mahasiswa untuk selalu memantau aktivitas anak selama gelombang demonstrasi masih ada. Ia menyerukan komunikasi yang lebih intensif antara orang tua dan murid.
    Sembunyikan kutipan teks

    “Kami mengajak semua pihak, baik sekolah, orang tua, maupun masyarakat, untuk bersama-sama membimbing dan mendampingi anak-anak kita agar mereka bisa menyalurkan pendapat secara konstruktif,” katanya.

    Pihak Disdik DKI Jakarta pun telah memberlakukan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa dan mahasiswa. Hal ini dilakukan sebagai mitgasi dan menjamin hak mereka memperoleh pendidikan.

    “Keselamatan anak-anak kita menjadi prioritas. Karena itu, kami mengizinkan sekolah untuk menerapkan PJJ sesuai kondisi di lapangan,” ujar Nahdiana

    (cyu/twu)



    Sumber : www.detik.com

  • Pramono Jamin KJP Plus-KJMU Pelajar yang Ikut Demo Takkan Dicabut, Asal Tertib



    Jakarta

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan mencabut bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) siswa dan mahasiswa yang ikut menyuarakan aspirasi atau demonstrasi.

    “Enggak benar (dicabut). Jadi Pemerintah Jakarta tidak akan mencabut KJP maupun KJMU,” kata Pramono dikutip dari laman Pemprov DKI Jakarta, Rabu (3/9/2025).

    Pramono mengatakan pencabutan KJP Plus atau KJMU adalah kewenangan sepenuhnya Pemprov DKI. Selama mahasiswa berunjuk rasa secara tertib, ia tidak akan mencabutnya.


    “Karena untuk KJP dan KJMU memang itu kewenangannya Pemerintah Jakarta dan terutama Gubernur. Saya sudah memutuskan tidak ada yang dicabut,” ujar Pramono.

    KJP Plus dan KJMU Bisa Dicabut Jika…

    Namun, sebelumnya Kepala Dinas Pendiidkan (Kadisik) DKI Jakarta Nahdiana menyebut KJP Plus dan KJMU bisa saja dicabut jika siswa atau mahasiswa terbukti melakukan tindakan pidana selama demo.

    Pencabutan dilakukan setelah penerima terbukti bersalah sesuai hasil proses hukum. Adapun praktik anarkis yang dimaksud Nahdiana contohnya adalah perusakan atau sejenisnya.

    “Tentu saja kita tidak akan gegabah, kami akan menunggu sampai proses hukumnya berkekuatan tetap. Oleh karena itu, sekali lagi saya imbau kepada para pelajar dan mahasiswa untuk bertindak sesuai dalam koridor hukum yang berlaku,” katanya.

    Pemprov DKI Beri Ruang Pendapat bagi Pelajar

    Nahdiana juga telah menyampaikan bahwa pihaknya akan senantiasa memberikan ruang bagi pelajar untuk menyampaikan pendapat. Hal itu sebagai bagian dari hak konstitusional setiap warga, termasuk siswa.

    Akan tetapi, ia menegaskan bahwa kasus tawuran bukanlah bentuk menyampaikan pendapat. Sehingga ia mengingatkan pelajar untuk menyampaikan pendapat secara tertib.

    “Tugas kita adalah membekali mereka agar mampu menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib dan bertanggung jawab,” ucapnya.

    Nahdiana mengimbau orang tua untuk memantau aktivitas anaknya. Meski gelombang demonstrasi sudah mulai mereda, tetapi masih ada beberapa oknum yang terlihat memicu kerusuhan.

    “Kami mengajak semua pihak, baik sekolah, orang tua, maupun masyarakat, untuk bersama-sama membimbing dan mendampingi anak-anak kita agar mereka bisa menyalurkan pendapat secara konstruktif,” katanya.

    (cyu/nah)



    Sumber : www.detik.com

  • Tips Aman Berkendara saat Ada Aksi Demo di Jakarta



    Jakarta

    Mahasiswa dan buruh akan melangsungkan aksi demonstrasi hari ini. Pengendara diminta waspada dan menghindari lokasi aksi demonstrasi.

    Aksi demonstrasi akan dilakukan di dua lokasi, yaitu di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Polda Metro Jaya mengimbau agar pengendara menghindari dua titik tersebut.

    “Kamis, 22 Agustus 2024, PolMin imbau untuk menghindari arus lalu lintas di sekitaran gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dikarenakan ada kegiatan masyarakat pada pukul 09.00 s/d selesai,” demikian dikutip dari akun Instagram TMC Polda Metro Jaya, Kamis (22/8/2024).


    [Gambas:Instagram]

    Praktisi keselamatan berkendara yang juga instruktur safety driving di Rifat Drive Labs (RDL) dan Road Safety Commission Ikatan Motor Indonesia (IMI) Erreza Hardian memberikan beberapa tips aman buat pengendara saat ada demo.

    “Ada bahaya macet yang akan membuat waktu perjalanan semakin bertambah. Kurangi risiko dengan spare waktu dan komunikasi dengan pihak lain,” buka Reza kepada detikOto, Kamis (22/8/2024).

    Selanjutnya, ada bahaya pergerakan massa. Sebab, ada risiko dari orang-orang yang berkelompok.

    “Risiko the power of berkelompok ketika berada di jalan cenderung membuat effort pengemudi bertambah. Pemicu emosi, cepat lelah. Maka sebaiknya jadilah penumpang atau cari rekan kerja,” ucapnya.

    Jika berkendara ke tempat kerja, pahami bahwa ada risiko di jalan untuk semua orang.

    “Bagi atasan, supervisor dan staff, jadikan alert juga bahwa ada risiko di jalan pada hari ini untuk semua orang. Jangan hanya logo atau alert pancasila dan demokrasi tapi alert bahwa jalanan dan mobilitas. Bikin aja memo semua lapisan dan sistem mobilitas akan meningkat risikonya dan ada bahaya ketika tetap melakukan mobilitas,” katanya.

    “⁠Untuk keluarga dan sanak saudara selalu temani mereka dalam perjalanan agar mereka merasa tidak sendiri. Ini akan memberikan efek positif kala dukungan dirasakan oleh setiap orang yang melakukan mobilitas,” sambungnya.

    Jangan lupa update setiap perkembangan yang terjadi saat ada demonstrasi. Cari informasi dari sumber terpercaya mengenai perkembangan di lokasi aksi demonstrasi. Ikuti arahan petugas di lapangan.

    “Kalau case-nya terjebak di kerumunan massa, tidak ada cara aman sih karena tadi the power of massa ini akan membuat semua orang merasa punya power, tidak ada pengendalian untuk memperkecil risiko apalagi banyak orang di sana. Kita harus ke next step yaitu kendalikan kerugian dengan selamatkan diri, sementara kendaraan harusnya sudah tidak usah menjadi prioritas kala kita punya asuransi,” pungkas Reza.

    (rgr/dry)





    Sumber : oto.detik.com

  • Ini yang Perlu Dilakukan Pengendara saat Terjebak di Kerumunan Massa Demo



    Jakarta

    Massa buruh dan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Pengendara diminta untuk menghindari lokasi aksi demonstrasi.

    “Kamis, 22 Agustus 2024, PolMin imbau untuk menghindari arus lalu lintas di sekitaran gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dikarenakan ada kegiatan masyarakat pada pukul 09.00 s/d selesai,” demikian dikutip dari akun Instagram TMC Polda Metro Jaya, Kamis (22/8/2024).


    [Gambas:Instagram]

    Praktisi keselamatan berkendara yang juga instruktur safety driving di Rifat Drive Labs (RDL) dan Road Safety Commission Ikatan Motor Indonesia (IMI) Erreza Hardian mengatakan, ada bahaya macet yang akan membuat waktu perjalanan semakin bertambah.

    “Kurangi risiko dengan spare waktu dan komunikasi dengan pihak lain,” buka Reza kepada detikOto, Kamis (22/8/2024).

    Reza mengimbau agar pengendara selalu up to date dengan informasi terkini terkait demonstrasi. Pastikan informasi didapat dari sumber terpercaya. Ikuti terus arahan dari petugas di lapangan.

    “Kalau case-nya terjebak di kerumunan massa, tidak ada cara aman sih karena tadi the power of massa ini akan membuat semua orang merasa punya power, tidak ada pengendalian untuk memperkecil risiko apalagi banyak orang di sana. Kita harus ke next step yaitu kendalikan kerugian dengan selamatkan diri, sementara kendaraan harusnya sudah tidak usah menjadi prioritas kala kita punya asuransi,” kata Reza.

    Namun perlu dicatat, tidak semua asuransi kendaraan bisa menjamin kerusakan akibat huru-hara. Asuransi all risk saja belum bisa meng-cover kerusakan kendaraan akibat huru-hara.

    Untuk ketenangan yang lebih optimal, dalam jenis asuransi Comprehensive pemilik kendaraan bisa menambahkan perluasan jaminan perlindungan agar terhindar dari risiko kerusakan seperti dalam kerusuhan, seperti mobil penyok, spion patah, kaca pecah, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis perluasan jaminan tersebut adalah kerusuhan, huru-hara, angin topan, badai, banjir & tanah longsor, gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan Tanggung Jawab Hukum Pihak ketiga.

    (rgr/dry)





    Sumber : oto.detik.com

  • ICMI Serukan Sikap Bijak Hadapi Situasi Politik dan Gelombang Demonstrasi



    Jakarta

    Gelombang demonstrasi yang merebak di berbagai wilayah Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, dan sejumlah kota lain, pada awalnya berlangsung damai. Namun kemudian berkembang menjadi aksi anarkis, perusakan fasilitas publik, hingga jatuhnya korban jiwa. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan mendalam dari banyak pihak, khususnya organisasi kemasyarakatan dan tokoh bangsa.

    Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dalam pernyataannya menyerukan perlunya sikap bijak demi menjaga persatuan dan stabilitas nasional. Pihaknya minta presiden mengambil langkah cepat dan bijaksana.


    “ICMI secara khusus menyerukan kepada Presiden selaku kepala negara untuk mengambil sikap tegas dan cepat dalam mengatasi situasi. Tindakan yang tangkas, cepat, dan bijaksana dari pucuk pimpinan sangat krusial untuk mencegah perpecahan dan memulihkan stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi. Rakyat membutuhkan kepastian dan bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat, bukan sekadar janji politik,” kata ICMI dalam keterangannya, Minggu (31/8/2025).

    ICMI juga mendesak evaluasi kebijakan fiskal dan praktik ekonomi yang selama ini dirasa tak berpihak pada rakyat. Selain itu, ICMI mengimbau masyarakat agar tak terprovokasi pihak-pihak yang memanfaatkan momentum demonstrasi untuk memecah belah bangsa.

    Sikap ICMI terhadap Situasi Politik dan Demonstrasi

    Berikut adalah pernyataan sikap ICMI terhadap situasi politik dan eskalasi gelombang demonstrasi di Tanah Air selengkapnya:

    1. Duka Cita dan Tuntutan Keadilan

    Dengan hati yang berduka, ICMI menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya atas wafatnya korban-korban, termasuk pengemudi ojek online. Kehilangan seorang anak bangsa adalah duka bagi seluruh rakyat. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas peristiwa ini secara transparan, adil, dan tanpa pandang bulu, serta menindak tegas oknum yang bertanggung jawab.

    2. Perlu Langkah Cepat dan Bijak dari Presiden

    ICMI secara khusus menyerukan kepada Presiden selaku kepala negara untuk mengambil sikap tegas dan cepat dalam mengatasi situasi. Tindakan yang tangkas, cepat, dan bijaksana dari pucuk pimpinan sangat krusial untuk mencegah perpecahan dan memulihkan stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi. Rakyat membutuhkan kepastian dan bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat, bukan sekadar janji politik.

    3. Perlu Empati Pejabat dan Wakil Rakyat

    ICMI memandang bahwa kemarahan rakyat seringkali berakar dari kondisi ekonomi yang sulit dan kurangnya sensitivitas para pejabat. Kami mendesak para pejabat dan wakil rakyat untuk berempati, memberikan narasi-narasi kebijakan yang menyejukkan, menjauhi sikap pamer kemewahan, dan fokus pada kebijakan yang mensejahterakan rakyat. Kesadaran dan tanggung jawab ini adalah kunci untuk meredam gejolak sosial dan mengembalikan kepercayaan publik.

    4. Mendesak Evaluasi Kebijakan Fiskal dan Praktik Ekonomi

    ICMI mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi kebijakan fiskal, dan praktik ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat, dan bahkan menjadi beban baru bagi rakyat.

    5. Mendorong Dialog dan Menghindari Kekerasan

    ICMI mengingatkan bahwa demonstrasi adalah hak konstitusional, namun harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, damai, menghindari kekerasan, dan tindakan anarkis. Kami menyerukan kepada seluruh pihak, baik demonstran maupun aparat keamanan, untuk mengedepankan dialog dan musyawarah.

    Kecendekiaan menuntut kita untuk mencari solusi melalui akal sehat, bukan dengan emosi yang berujung pada kekerasan dan perusakan fasilitas publik yang merugikan semua pihak.

    6. Menjaga Persatuan dan Menolak Provokasi

    ICMI mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin menunggangi momentum demonstrasi untuk kepentingan politik sempit atau memecah belah bangsa. Keberagaman dan persaudaraan sesama anak bangsa adalah aset terbesar yang harus dijaga. Kita harus bersatu untuk membangun Indonesia yang lebih adil, makmur, dan beradab.

    Dalam pesan yang ditandatangani Ketua Umum ICMI Arif Satria ini, ICMI juga mengajak seluruh umat dan bangsa untuk kembali pada nilai-nilai luhur Pancasila. Dengan berpegang teguh pada fondasi ini, bangsa Indonesia dapat melewati berbagai ujian dan tantangan.

    (dvs/kri)



    Sumber : www.detik.com

  • 8 Poin Seruan Kebangsaan PP ISNU: Aksi Damai


    Jakarta

    Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) menyampaikan 8 poin Seruan Kebangsaan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menyikapi dinamika kebangsaan dengan meningkatkan aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Seruan tersebut juga bertujuan menghindari jatuhnya lebih banyak korban.

    “PP ISNU sebagai wadah para sarjana, akademisi, dan intelektual, menyampaikan Seruan Kebangsaan,” demikian bunyi rilis yang diterima detikHikmah pada Senin (1/9/2025).

    Ketua Umum PP ISNU Prof Dr Kamaruddin Amin MA juga menegaskan agar masyarakat sama-sama mengawal isu terkini agar pengambil kebijakan bisa berfokus pada pemulihan ekonomi rakyat, memperkuat transparansi dan menguatkan etika publik dalam berbicara dan bertindak.


    “Mari kita sama-sama mengawal agar pengambil kebijakan fokus pada pemulihan ekonomi rakyat, memperkuat transparansi, serta menguatkan etika publik baik dalam berbicara maupun bertindak. Dan menyerukan kepada sahabat sarjana dan insan kampus agar hadir sebagai pengawal moral kebangsaan, kebijakan pemerintah yang pro rakyat, dan kehidupan demokrasi yang damai serta menolak anarkisme,” ujar Kamaruddin.

    Bersamaan dengan itu, Sekretaris Umum PP ISNU Wardi Taufik turut menambahkan bahwa ISNU mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyampaikan aspirasi dengan damai. Dengan begitu, pemerintah dan DPR bisa mendengar suara rakyat serta meninjau ulang kebijakan yang membebani masyarakat.

    “ISNU mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyampaikan aspirasi secara damai, aparat menjaga keamanan dengan humanis, dan pemerintah bersama DPR mendengar suara rakyat dengan meninjau ulang kebijakan yang membebani serta melukai perasaan masyarakat,” terangnya.

    8 Poin Seruan Kebangsaan yang Disampaikan PP ISNU

    1. Seruan Mendengar Rakyat

    Seruan yang pertama yaitu PP ISNU mendesak agar Pemerintah dan DPR RI mendengar aspirasi masyarakat secara serius sekaligus meninjau kembali kebijakan yang membebani dan melukai perasaan masyarakat. Hal itu termasuk rencana kenaikan tunjangan DPR, kebijakan pajak yang tak adil, serta sejumlah pos APBN yang tidak produktif.

    2. Seruan Aspirasi Damai

    PP ISNU mengajak seluruh sarjana, insan kampus serta elemen lainnya untuk saling mengawal penyampaian aspirasi agar dilakukan secara konstitusional, tertib, dan damai, serta menolak provokasi dan aksi anarkis yang bisa merusak persatuan nasional.

    “Mari kita segera menatap kedepan. Jangan sampai rasa marah dan kekecewaan ini mengarah ke tindakan yang mengkhawatirkan: membuat kita saling marah dan kecewa terhadap satu sama lain. Apalagi saling menyakiti satu sama lain.” demikian bunyi Seruan Kebangsaan PP ISNU poin kedua.

    3. Seruan Humanisme Aparat

    Seruan Kebangsaan ketiga, PP ISNU meminta aparat keamanan (Polri dan TNI) menjaga keamanan dengan pendekatan yang terukur, humanis, dan dialogis, namun tetap tegas terhadap tindakan anarkis dan perusakan.

    4. Seruan Pemulihan Ekonomi Rakyat

    PP ISNU mendorong agar pemerintah memfokuskan kebijakan pada pemulihan dan pertumbuhan ekonomi rakyat, dengan prioritas pada penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, dan stabilisasi harga kebutuhan pokok secara menyeluruh.

    5. Seruan Jaga Persatuan

    PP ISNU menolak segala bentuk provokası, terutama bernuansa SARA dan mengingatkan pentingnya menjaga keutuhan bangsa. Para sarjana dan insan kampus harus hadir sebagai penopang nalar kritis sekaligus penjaga harmoni sosial.

    “Kita ubah bara semangat untuk memperbaiki Indonesia menjadi energi yang mempersatukan, bukan energi yang memecah belah. Saling jaga satu sama lain. Mari kita jaga bersama Indonesia.” bunyi poin kelima dalam Seruan Kebangsaan PP ISNU.

    6. Seruan Transparansi

    PP ISNU mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel, terutama dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perlunya pelibatan publik dalam proses perumusan kebijakan strategis.

    7. Seruan Etika Elit

    PP ISNU menyerukan pentingnya para elit dan pejabat publik untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan maupun sikap. Mari bersama-sama menjaga perasaan publik agar tidak memancing situasi yang tidak kondusif dan mengganggu stabilitas kebangsaan.

    8. Seruan Dialog Publik

    PP ISNU Menginstruksikan kader ISNU serta mengajak sahabat sarjana, insan kampus dan komunitas akademik untuk aktif membangun ruang dialog dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua elemen bangsa, menjaga fasilitas umum, serta membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan.

    “Seruan Kebangsaan PP ISNU ini merupakan panggilan moral dan komitmen kebangsaan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, membimbing setiap hati manusia Indonesia dan melindungi Bangsa kita tercinta.” demikian bunyi Seruan Kebangsaan PP ISNU.

    (aeb/inf)



    Sumber : www.detik.com