Kripto dan Semua Post

Tag: dpp

  • 2 Kunci Penting Lolos KPR Meski Ada Riwayat Pinjol



    Jakarta –

    Akhir-akhir ini dampak buruk dari pinjaman online atau pinjol semakin meluas. Salah satunya adalah semakin banyak masyarakat yang sulit membeli rumah melalui Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) karena riwayat pinjol. Bahkan Pengembang Real Estate Indonesia (REI) mengungkapkan penjualan properti menurun sekitar 30-40% akibat pinjol.

    Menanggapi hal ini, Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo menyampaikan dua saran kepada para debitur yang pernah mengambil pinjol agar pengajuan KPR tidak bermasalah. Pertama, ia meminta lebih bijak dalam mengambil pinjaman. Kedua, diharapkan untuk menyelesaikan pembayaran kredit agar tidak mempengaruhi SLIK OJK.

    “Bijak dalam menentukan ambil atau tidak penawaran pinjol. Bila sudah ambil maka disiplin dalam memenuhi kewajiban sehingga tidak tercatat memiliki histori kredit bermasalah,” ungkap Arianto kepada detikProperti pada Rabu (11/12/2024).


    Ia menjelaskan riwayat pinjol berpengaruh pada diterima atau tidaknya pengajuan KPR. Terutama bagi masyarakat yang pernah mengalami masalah pembayaran di tengah jalan.

    “Dengan maraknya penyedia jasa dan pengguna pinjol, maka kualitas pembiayaan pinjol yang mencerminkan credit rating pengguna menjadi salah satu alat ukur keberhasilannya,” kata Arianto.

    “Bila debitur tersebut bermasalah, berapa pun nominalnya, maka histori kreditnya akan tercatat pada sistem informasi debitur (SLIK OJK). Padahal bisa jadi nilai nominal pinjaman dari pinjol yang diperoleh tidak besar,” lanjutnya.

    Fenomena ini jarang ditemukan sebelumnya karena pengambilan kredit tidak semudah saat ada pinjol.

    “Masyarakat yang dahulu tidak memiliki histori kredit bermasalah karena memang tidak mudah mendapatkan pembiayaan menjadi mudah memiliki histori kredit karena lebih mudah mendapatkan fasilitas pinjaman melalui pinjol,” tuturnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPP REI, Hari Ganie mengungkapkan penjualan properti menurun sekitar 30-40% akibat pinjaman online atau pinjol. Bidang yang terdampak adalah hunian berbasis TOD (Transit Oriented Development) atau hunian yang lokasinya dekat transportasi massal.

    Hal ini dikarenakan masyarakat yang mengambil pinjol sulit untuk mengajukan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di bank. Riwayat pinjol menyebabkan SLIK OJK calon nasabah dilihat tidak sehat sehingga pengajuannya ditolak.

    “Isu pinjol. Padahal produk mereka (pengembang properti yang terdampak) itu tidak ada lawan (kompetitor), tidak ada orang yang bangun TOD karena dia asalnya, dia yang punya. Sekarang ini karena pinjol akhirnya terjegal juga, 30-40 persen penjualan turun,” kata Hari dalam acara Banking & Property Outlook 2025: Era Baru Kebangkitan Industri Properti yang digelar oleh Indonesia Housing Creative Forum & Urban Forum di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    (aqi/das)



    Sumber : www.detik.com

  • Beasiswa Penuh dan Parsial Aperti BUMN 2025, Begini Bedanya


    Jakarta –

    Enam perguruan tinggi afiliasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka penerimaan mahasiswa baru jalur Beasiswa Aliansi Perguruan Tinggi (Aperti) BUMN 2025. Periode pendaftaran berlangsung sampai 16 Juni mendatang.

    Ketua Umum Aperti BUMN dan Rektor Institut Teknologi (IT) PLN Prof Dr Ir Iwa Garniwa MK MT IPU ASEAN Eng APEC Eng mengatakan, beasiswa Aperti BUMN 2025 terdiri dari dua skema yakni beasiswa penuh dan parsial.

    “Peserta yang lolos seleksi ada yang mendapatkan beasiswa penuh, tidak membayar biaya sekolah (pendidikan) sama sekali; ada yang kita sebut parsial, ini tergantung perguruan tinggi masing-masing,” ucapnya di Universitas Pertamina, Jakarta, Senin (2/6/2025), dikutip dari kanal YouTube Universitas Pertamina, Selasa (3/6/2025).


    Beasiswa Aperti BUMN 2025: Penuh dan Parsial

    Sebagai contoh, Institut Teknologi PLN membuka beasiswa penuh hingga lulus di Prodi D3 Teknologi Listrik dan Prodi D3 Teknik Mesin. Periode beasiswa yakni maksimal 6 semester, seperti dikutip dari laman Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) IT PLN.

    Sementara itu, beasiswa parsial berupa potongan Biaya Pengembangan dan Pembangunan Pendidikan (BP3). Skema ini dibuka bagi pelamar prodi Sarjana (S1) apapun di IT PLN.

    Adapun biaya kuliah IT PLN kelas reguler tahun akademik 2025/2026 terdiri dari uang pangkal dan BP3 yang dibayarkan 1 kali di awal kuliah, serta biaya uang kuliah yang dibayarkan setiap semester.

    Uang pangkal berbeda-beda setiap prodi, mulai dari Rp 3,6 juta sampai Rp 6 juta. Sementara itu, BP3 sebesar Rp 8 juta atau Rp 10 juta, tergantung prodinya. Adapun uang kuliah prodinya berkisar dari Rp 10 juta sampai Rp 15 juta per semester.

    Beda halnya dengan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI). Kampus yang berafiliasi dengan PT Pos Indonesia (Persero) menerapkan beasiswa parsial berupa pembebasan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) dan pembebasan biaya Sumbangan Pengembangan Pendidikan SPP pada 1 semester terakhir.

    Adapun beasiswa penuh ULBI jalur Aperti BUMN merupakan pembebasan biaya pendidikan sampai lulus, baik DPP maupun SPP. Beasiswa penuh dan parsial ULBI ini berlaku pada semua prodi.

    DPP ULBI dibayarkan 1 kali, berkisar Rp 5 juta – Rp 10 juta. Sedangkan SPP ULBI tahun akademik 2025/2026 mulai dari Rp 5,5 juta-Rp 9,8 juta.

    Kuota Beasiswa Aperti BUMN 2025 Penuh dan Parsial

    Total sebanyak 301 kursi kuliah dengan beasiswa dibuka melalui Beasiswa Aperti BUMN 2025. Setiap kampus juga menerapkan kuota yang berbeda pada skema beasiswa penuh dan beasiswa parsial.

    Kuota Beasiswa Aperti BUMN Telkom University

    • Kuota beasiswa penuh: 25
    • Kuota beasiswa parsial: 30

    Kuota Beasiswa Aperti BUMN Institut Teknologi (IT) PLN

    • Kuota beasiswa penuh: 5
    • Kuota beasiswa parsial: 100

    Kuota Beasiswa Aperti BUMN Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI)

    • Kuota beasiswa penuh: 10
    • Kuota beasiswa parsial: 20

    Kuota Beasiswa Aperti BUMN Universitas Pertamina

    • Kuota beasiswa penuh: 5
    • Kuota beasiswa parsial: 10

    Kuota Beasiswa Aperti BUMN Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI)

    • Kuota beasiswa penuh: 5
    • Kuota beasiswa parsial: 50

    Kuota Beasiswa Aperti BUMN Politeknik Semen Indonesia

    • Kuota beasiswa penuh: 5
    • Kuota beasiswa parsial: 36

    Pantau ketentuan beasiswa penuh dan parsial masing-masing perguruan tinggi untuk Beasiswa Aperti BUMN 2025 di laman resminya. Semoga berhasil pada seleksi tahun ini!

    (twu/nwk)



    Sumber : www.detik.com

  • Pos Indonesia Buka Beasiswa D3-S1 untuk Anak Karyawan/Pensiunan, Cek Syaratnya!



    Jakarta –

    PT Pos Indonesia (Persero) menyediakan beasiswa D3, D4 dan S1 bagi putra/putri karyawan hingga pensiunan. Beasiswa ini berlaku untuk tujuan kuliah di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI).

    Dijelaskan oleh Direktur Human Capital Management PT Pos Indonesia, Asih Kurniasari Komar, untuk mendapatkan beasiswa ini pelamar harus mempunyai orang tua yang bekerja di PT Pos Indonesia secara aktif atau pensiun serta tercatat dalam kartu keluarga.

    “Beasiswa ini diperuntukkan secara khusus bagi anak-anak karyawan aktif dan pensiunan PT Pos Indonesia Group yang tercantum dalam kartu keluarga (KK). Kami ingin memastikan bahwa keluarga besar Pos Indonesia memiliki akses yang mudah dan berkualitas untuk melanjutkan pendidikan tinggi di ULBI, baik untuk jenjang D3, D4, maupun S1,” dikutip dari laman ULBI, Minggu (22/6/2025).


    Apa saja keuntungan memperoleh beasiswa PT Pos Indonesia ini?

    Keuntungan Beasiswa Pos Indonesia

    • Beasiswa berupa bantuan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) sebesar 60 persen.
    • Beasiswa berupa diskon 60 persen SPP, juga termasuk biaya proyek, PKL atau praktikum.
    • Pencicilan DPP atau SPP setiap bulan
    • Peluang bekerja di PT Pos Indonesia, BUMN cluster logistik dan mitra industri

    Syarat Daftar Beasiswa Pos Indonesia

    • Lulusan SMA/sederajat tahun ajaran 2023-2025
    • Mengunggah scan rapor semester 1-5
    • Mengunggah pasfoto berlatar merah
    • Mengunggah kartu keluarga
    • Mengunggah surat keterangan orang tua

    Daftar Program Studi di ULBI

    1. D3 Administrasi Logistik
    2. D3 Manajemen Pemasaran
    3. D3 Teknik Informatika
    4. D4/S1 Logistik Bisnis
    5. D4/S1 Manajemen Perusahaan
    6. D4/S1 Akuntansi Keuangan
    7. D4/S1 Teknik Informatika
    8. D4/S1 Logistik Niaga
    9. S1 Manajemen Logistik
    10. S1 Manajemen Transportasi
    11. S2 Bisnis Digital
    12. S2 Manajemen Rekayasa
    13. S1 Sains Data

    Jadwal Seleksi Beasiswa Pos Indonesia

    • Pembukaan program: 18 Juni-2 September 2025
    • Pengumuman kelulusan: 3 hari setelah berkas lengkap
    • Daftar ulang: 19 Juni-4 September 2025
    • Orientasi mahasiswa: 29 September 2025
    • Kuliah perdana: 3 Oktober 2025

    Demikian informasi beasiswa Pos Indonesia untuk kuliah di ULBI. Informasi lengkap bisa dilihat di join.ulbi.ac.id

    (cyu/nah)



    Sumber : www.detik.com

  • Cak Imin Akan Pimpin Apel Akbar Hari Santri di Titik Nol Islam Nusantara Barus



    Jakarta –

    Apel akbar Hari Santri Nasional (HSN) 2025 akan digelar di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara besok. Ketua Umum DPP PKB sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin atau Cak Imin) akan memimpin apel tersebut.

    Ketua DPP PKB Marwan Dasopang (Mardas) menjelaskan pemilihan Barus sebagai lokasi puncak peringatan HSN 2025 bukan tanpa alasan. Barus diyakini sebagai gerbang awal masuknya Islam ke Nusantara, jauh sebelum menyebar ke wilayah lain.

    “Kita ingin mengingatkan bangsa ini, bahwa dari Barus-lah Islam pertama kali bersemi di bumi Nusantara. Dari tempat ini, peradaban Islam yang damai, berakhlak, dan berpadu dengan budaya lokal tumbuh menjadi kekuatan kebangsaan,” ujar Mardas dalam keterangan persnya, Selasa (21/10/2025).


    Menurut catatan sejarah, Barus atau yang dulu dikenal Fansur adalah pelabuhan kosmopolitan sejak abad ke-7 Masehi. Di tempat ini, para pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia berinteraksi sekaligus menyebarkan ajaran Islam.

    Mardas menambahkan, sebelum apel akbar, seluruh pengurus pusat PKB bersama Cak Imin akan berziarah ke makam Syekh Mahmud. Syekh Mahmud dikenal sebagai salah satu ulama perintis dakwah Islam di Barus.

    “Besok sebelum apel akbar, kami bersama Gus Muhaimin dan pengurus pusat PKB akan berziarah ke makam Syekh Mahmud sebagai bentuk penghormatan kepada para ulama yang menjadi perintis dakwah Islam di Nusantara,” jelas Mardas, yang juga Ketua Komisi VIII DPR RI.

    Puncak peringatan HSN 2025 ini akan ditandai dengan apel akbar yang diikuti oleh sedikitnya 3.000 santri dan siswa dari Tapanuli Tengah dan sekitarnya pada Rabu (22/10/2025). Cak Imin dijadwalkan akan bertindak langsung sebagai inspektur.

    Selain apel, DPP PKB juga menggelar rangkaian kegiatan seperti Seminar Hari Santri Nasional di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Barus. Para akademisi, ulama, dan santri muda akan menjadi pematerinya.

    Mardas menegaskan, Hari Santri bukan sekadar seremonial. Ini adalah momentum bagi PKB untuk menegaskan kembali komitmen perjuangan mereka terhadap nasib santri dan pesantren di seluruh Indonesia.

    “Hari Santri adalah buah dari perjuangan panjang PKB hingga akhirnya diakui secara resmi oleh negara. Ini adalah bentuk penghormatan atas jasa besar para ulama dan santri yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan dan menjaga moralitas bangsa,” ungkapnya.

    Ia menutup dengan komitmen PKB untuk terus menjadi rumah besar bagi pesantren dan memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada pendidikan keagamaan, kemandirian ekonomi pesantren, dan kesejahteraan santri.

    “Kami akan terus menjaga amanah ini. Santri bukan hanya benteng moral bangsa, tetapi juga pilar masa depan Indonesia,” pungkas Mardas.

    (hnh/kri)



    Sumber : www.detik.com

  • Ketua KPK Duga Ada 10 Travel Diuntungkan Kuota Haji Khusus 2024: Ada Besar



    Jakarta –

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan dugaan adanya sekitar 10 agen perjalanan atau travel yang diuntungkan dalam kasus penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) pada tahun 2023-2024.

    “Ya lebih kurang (10 travel), lebih kurang sekitar segitu lah,” kata Setyo saat menjawab pertanyaan wartawan di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, DIY, seperti dikutip dari CNN, Selasa (12/8).


    Menurutnya, agen-agen tersebut terdiri dari berbagai skala usaha, mulai dari yang besar hingga kecil.
    “Setidaknya ada travel-travel bisa dikategorikan travel besar, kemudian melibatkan travel sedang, juga termasuk beberapa travel kecil,” ucapnya.

    Setyo menambahkan, dugaan keuntungan pihak swasta dalam kasus ini akan dijabarkan lebih rinci setelah pemeriksaan selesai dilakukan.

    Pencegahan terhadap Mantan Menteri Agama

    Dalam kesempatan yang sama, Setyo juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan langkah pencegahan terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    “Ya pastinya kan, pencegahan itu diperlukan ya, yang pastinya supaya yang bersangkutan tetap berada di wilayah Indonesia, sehingga memudahkan di saat dimintai keterangan atau dipanggil oleh penyidik,” terangnya.

    Status Penyidikan dan Kerugian Negara

    KPK telah menaikkan status kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan, setelah menggelar ekspose pada Jumat (8/8). Penanganan perkara menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum. Meski demikian, belum ada tersangka yang diumumkan, dan penetapan pihak-pihak yang bertanggung jawab akan dilakukan seiring proses penyidikan.

    Berdasarkan perhitungan awal, KPK memperkirakan kerugian negara dari dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 mencapai lebih dari Rp1 triliun. Untuk memastikan jumlah pastinya, KPK melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    Pihak-Pihak yang Telah Dimintai Keterangan

    Sejumlah pejabat dan mantan pejabat Kementerian Agama, serta pihak swasta dari agen perjalanan haji dan umrah, telah dipanggil oleh penyidik KPK. Mereka antara lain:

    1. Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
    2. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief
    3. Pegawai Kemenag berinisial RFA, MAS, dan AM
    4. Pendakwah Khalid Basalamah
    5. Ketua Harian DPP BERSATHU, Muhammad Farid Aljawi
    6. Ketua Umum Kesthuri, Asrul Aziz

    Khusus Yaqut, ia menjalani proses klarifikasi selama sekitar 4 jam 45 menit di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (7/8).

    (dvs/erd)



    Sumber : www.detik.com

  • Amanah



    Jakarta –

    Amanah mengandung makna bahwa sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain karena yakin dan percaya, bahwa di tangannya sesuatu yang diserahkan itu akan aman dan terpelihara dengan baik. Kepercayaan ini dapat berupa hal yang tidak terlihat, seperti jabatan ataupun benda yang terlihat, seperti misalnya harta. Menurut pakar tafsir Al-Razi, amanah terbagi menjadi tiga bentuk yakni amanah dengan Tuhan, amanah dengan sesama manusia, dan amanah dengan diri sendiri.

    Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, di negeri tercinta ini para pembantu Presiden ( Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat setingkat Menteri ) mulai bekerja. Mereka ini telah memperoleh amanah untuk memimpin Kementerian dari Presiden. Inilah yang disebut Al-Razi sebagai amanah sesama manusia. Memegang amanah seperti memimpin Kementerian selalu melekat adanya tanggung jawab dan kekuasaan. Melaksanakan tujuan dari Kementerian akan efektif jika kekuasaan di jalankan dengan rasa keadilan dan tentu pelaksanaan tersebut harus dipertanggungjawabkan.

    Jadi, ingatlah selalu bagi yang menerima amanah bukan disikapi dengan bersenang-senang berkumpul dengan keluarga dan lain sebagainya, maka bersikaplah sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Baqarah ayat 156 yang terjemahannya, “yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan “Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji’ūn” (sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada-Nya kami akan kembali).”


    Allah SWT. memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. agar memberitahukan ciri-ciri orang-orang yang mendapat kabar gembira yaitu orang yang sabar, apabila mereka ditimpa sesuatu musibah mereka mengucapkan: Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un ) (Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali). Dengan begitu para penerima amanah akan selalu memgingat-Nya dan menunaikan tugasnya dengan bimbingan Allah SWT.

    Dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin Kementerian hendaknya selalu mengingat bahwa, kepemimpinan yang engkau jalankan merupakan / adalah keteladananmu. Kisah Umar bin Khathab mengirim surat kepada Abu Musa al-Asy’ari, tentang berbagai persoalan yang menyangkut kepemimpinan. Inilah isi suratnya :

    Sesungguhnya, manusia itu punya hak untuk berpaling dari penguasa mereka. Maka, aku mohon perlindungan kepada Allah dari yang demikian itu.

    Hindarilah sikap membabi buta dan dengki, mengikuti hawa nafsu dan sikap lebih mengutamakan dunia. Dan tegakkanlah hukum itu, walaupun hanya sesaat pada siang hari.

    Apabila menghadapi dua perkara, yang satu untuk Allah dan yang satunya lagi untuk dunia, maka utamakanlah bagianmu untuk akhirat daripada bagianmu untuk dunia. Sebab, dunia itu akan lenyap, sedangkan pahala akhirat adalah kekal selamanya. Takutlah engkau kepada Allah SWT. dan takut-takutilah orang-orang fasik. Jadikanlah tangan dan kaki mereka terbelenggu, agar tidak dapat mengadakan kegiatan kefasikan.

    Abadikanlah nikmat dengan bersyukur, abadikanlah ketaatan dengan berlemah lembut, abadikanlah kekuasaan dan kemenangan dengan bersikap tawadu’ serta cinta kepada sesama manusia.

    Tengoklah orang-orang muslim yang sakit, dan antarkan jenazahnya sampai ke kuburnya. Bukalah pintumu untuk mereka, dan urusi sendiri perkara mereka, karena engkau termasuk salah seorang dari mereka. Hanya saja Allah SWT. menjadikanmu orang paling berat tanggungannya.

    Ketahuilah, bahwa seorang pemimpin itu akan kembali kepada Allah SWT. Maka apabila pemimpin itu menyeleweng rakyatpun pasti menyeleweng. Sesungguhnya, orang yang paling celaka ialah orang yang menjadi sebab sengsaranya rakyat.

    Inti dari pesan seorang Amirul Mukminin tersebut meliputi :

    1. Tidak mengikuti hawa nafsu.
    2. Menegakkan hukum.
    3. Mengutamakan bagian untuk akhirat.
    4. Bersyukur dan tawadu.’
    5. Menengok orang yang sakit dan mengantarkan jenazah sampai ke kuburnya.
    6. Memberikan keteladanan.

    Penulis berpesan sebagai seorang pemimpin hendaklah memegang teguh tentang :

    1. Sabar. Seorang pemimpin yang mempunyai sikap sabar, tentu segala urusan akan diseleseikan dengan baik. Hal ini sesuai dengan perintah-Nya dalam surah an-Nahl ayat 127 yang terjemahannya, “Bersabarlah. Kesabaranmu itu tak lain adalah berkat pertolongan Allah.”
    2. Syukur. Seorang pemimpin yang bersyukur, maka ia tidak berpanjang angan-angan. Hal ini dapat menjadikan sia-sia. Dalam surah Ibrahim ayat 17, intinya adalah perintah bersyukur dan janganlah mengingkari nikmat dari-Nya.
    3. Tawakal. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah menyerahkan seluruh perkara kepada Allah, bersandar pada kekuasaan-Nya dalam mengatur siklus alam semesta, mendahulukan perbuatan-Nya ketimbang perbuatan kita, dan mengitamakan kehendak-Nya diatas keinginan kita.

    Ketiga faktor inilah yang menjadikan seorang pemimpin berjiwa besar. Semoga Allah SWT. selalu membimbing dan memberikan cahaya-Nya agar para pembantu Presiden dapat menjalankan amanah dengan efektif.

    Aunur Rofiq

    Ketua DPP PPP periode 2020-2025
    Artikel ini merupakan kiriman pembaca detikcom. Seluruh isi artikel menjadi tanggung jawab penulis. (Terima kasih – Redaksi)

    (lus/lus)



    Sumber : www.detik.com

  • Prabowo Bakal Bentuk Badan Haji dan Umrah



    Jakarta –

    Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk Badan Haji dan Umrah dalam kepemimpinannya. Ia menunjuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor beserta dua tokoh lainnya untuk mengelola badan tersebut.

    “Arahan Pak Prabowo kepada saya, kepada kami bertiga untuk mengurusi badan urusan haji dan umrah,” ujar Afriansyah Noor, dilansir Antara, Jumat (18/10/2024).

    Badan ini akan dibentuk setingkat dengan kementerian. Tujuannya untuk memperbaiki sistem dan regulasi haji di Indonesia.


    “Jadi itu badan setingkat kementerian yang dibuat oleh beliau (Prabowo) untuk percepatan dan juga perbaikan,” ucap Afriansyah Noor.

    Badan Haji dan Umrah akan berfokus pada penertiban dan penyempurnaan tata kelola haji dan umrah. Mengingat Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, yang setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah calon jemaah haji dan umrah.

    Sehingga ke depannya proses pelaksanaan ibadah haji dan umrah dapat berjalan lebih baik, transparan, dan terstruktur.

    “Karena kan kita ini bangsa yang besar, dengan jumlah umat Islam terbesar, jadi perbaikan sistem haji ini harus segera dilakukan,” jelas Afriansyah Noor.

    Afriansyah Noor nantinya akan menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Haji dan Umrah dengan Dahnil Anzar Simanjuntak. Sementara Gus Irfan Yusuf diminta sebagai Kepalanya.

    Sebelumnya, wacana pembentukan lembaga khusus untuk haji dan umrah telah mencuat. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) secara konsisten mendorong usulan ini.

    Mereka berargumen bahwa lembaga khusus akan mempermudah koordinasi dengan Arab Saudi. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AMPHURI, H. Firman M Nur.

    “Kalau kita punya Menteri Haji dan Umrah, maka posisinya setara dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Diplomasi, negosiasi, lobi antarnegara menjadi enak,” kata Firman dilansir dari Antara.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Amphuri Zaky Zakariya Anshary juga mengatakan, keberadaan Kementerian Haji dan Umrah memiliki nilai penting, karena bisa mengurangi beban Kementerian Agama yang selama ini mengurus penyelenggaraan ibadah haji untuk jamaah Indonesia.

    “Dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah dapat mengurangi beban Kementerian Agama yang selama ini sangat berat di luar urusan haji dan umrah,” ujarnya.

    (hnh/inf)



    Sumber : www.detik.com

  • Soal Usulan BP Haji Jadi Kementerian, Gus Irfan: Tanggung Jawab Makin Luas



    Jakarta –

    Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf menanggapi usulan perubahan lembaga yang dipimpinnya menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Menurutnya, perubahan tersebut tidak sekadar status dan nama melainkan terkait tugas dan tanggung jawab yang lebih luas.

    “Memang dengan perubahan nama ini bukan berarti sekedar perubahan nama itu akan berdampak cukup luas bagaimana rentang tanggung jawab kita akan semakin luas dan juga rentang tugas kita akan semakin luas,” katanya saat ditemui selepas acara diskusi publik ‘Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah’ di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Gus Irfan, sapaan akrabnya, menjelaskan jika BP Haji diubah menjadi kementerian, ini juga memudahkan tugas memberi pelayanan haji yang baik. Dengan begitu, penyelenggaraan haji bisa dilaksanakan sendiri tanpa harus berkoordinasi dengan Kementerian Agama.


    “Ya tentu saja karena dengan kita memegang sepenuhnya kendali operasi penyelenggaraan haji maka semua hal bisa kita laksanakan dengan sendiri. Tidak harus berkoordinasi dengan Kementerian Agama misalkan,” ungkapnya.

    Selain itu, lanjut Gus Irfan, perubahan status menjadi kementerian akan mendorong spesialisasi dan efisiensi. Menurutnya, penyelenggaraan haji merupakan kegiatan yang melibatkan dana cukup besar.

    Sementara itu, efisiensi diperlukan agar penyelenggaraan haji tidak dikerjakan oleh dua lembaga. Hal ini membuat pelaksanaan tidak efisien.

    “Jadi tidak perlu kalau ada dua lembaga itu akan tidak efisien. Jadi kita harapkan satu lembaga yang menangani,” lanjutnya.

    Gus Irfan mengatakan persiapan haji cukup kompleks. Pada praktiknya dibutuhkan waktu setahun untuk mempersiapkan.

    “Bulan ini proses haji 2025 selesai misalkan. Minggu depan kita sudah mulai untuk proses haji tahun 2026. Persiapannya (itu) banyak, jadi tidak ada jeda waktu,” tandas cucu pendiri NU itu.

    (aeb/kri)



    Sumber : www.detik.com

  • Cak Imin Dorong BP Haji Jadi Kementerian Haji dan Umrah



    Jakarta –

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, meminta agar Badan Penyelenggara (BP) Haji diubah menjadi kementerian tersendiri. Hal ini disampaikan dalam acara diskusi publik bertajuk “Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah” di DPP PKB, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    “Kita berharap UU Haji yang akan kita bentuk nanti Badan Penyelenggaraan Haji, kita usulkan diubah menjadi Kementerian Haji dan Umrah,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu dalam sambutannya.

    Pada kesempatan yang sama, ia juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) terpisah dari Kementerian Agama. Meski demikian, Cak Imin menilai hal tersebut masih setengah jalan.


    “Dan setiap pelaksanaan saya menuliskan beberapa perbaikan salah satu usulan kita dari dari awal adalah pemisahan Kementerian Agama dengan Kementerian Haji ini adalah salah satu revolusi penyelenggaraannya,” ujarnya.

    Ia menjelaskan bahwa tuntutan untuk menjadikan BP Haji sebagai kementerian telah ada sejak lama. Tahun ini menjadi tahun terakhir Kemenag menjadi penyelenggara ibadah haji bagi jemaah Indonesia.

    Nantinya, penyelenggaraan haji tahun selanjutnya akan digantikan oleh BP Haji yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Cak Imin berharap ide baru akan muncul dari diskusi tersebut. Dia berharap masukan dari diskusi dapat menjadikan penyelenggaraan haji lebih baik.

    (aeb/inf)



    Sumber : www.detik.com

  • Cak Imin Usul Beli Hotel di Makkah dan Madinah sebagai Aset Pelaksanaan Haji



    Jakarta –

    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan revolusi penyelenggara haji harus dilakukan. Ia menyebut tiga penyelenggara haji, yaitu kementerian, pengelolaan keuangan haji, serta lembaga pelaksana di daerah dan lokasi haji.

    Menko Pemberdayaan Masyarakat itu mengatakan pentingnya peran Badan Pengelola Keuangan Haji dalam penyelenggaraan haji.

    “Bagaimana duit sebesar itu terkelola menjadi kekuatan yang membaik penuh pelaksanaan haji,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin saat memberi sambutan acara diskusi publik ‘Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah’ di DPP PKB, Jakarta, Rabu (19/2/2025).


    “Salah satunya, kalau ada duit harus beli hotel di Makkah dan Madinah,” tambahnya.

    Menurutnya, hotel dapat menjadi aset dari pelaksanaan haji setiap tahun.

    “Beli hotel atau bikin kondominium, atau bikin apartemen, atau apa saja. Yang memungkinkan aset itu menjadi lebih produktif,” lanjut Cak Imin.

    Ketum PKB itu juga mengusulkan terkait pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Dengan begitu, Kementerian Haji dan Umrah dipisah dari Kementerian Agama (Kemenag).

    “Dan setiap pelaksanaan saya menuliskan beberapa perbaikan salah satu usulan kita dari awal adalah pemisahan Kementerian Agama dengan Kementerian Haji ini adalah salah satu revolusi penyelenggaraannya,” ungkapnya.

    Usulan itu, lanjut Cak Imin, telah dilaksanakan separuh oleh Presiden Prabowo Subianto dengan pembentukan BP Haji.

    “Alhamdulillah Pak Prabowo telah memulai meskipun baru setengah revolusi. Yaitu ada badan penyelenggara haji tapi belum menjadi kementerian,” jelasnya.

    (lus/lus)



    Sumber : www.detik.com