Kripto dan Semua Post

Tag: dpr ri

  • Rapat Bareng Operator Seluler, Anggota DPR Curhat Sering Ditawari Pinjol


    Jakarta –

    Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo protes kepada operator seluler karena sering menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Hal itu disampaikan Firman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan E-commerce dan Operator Seluler terkait RUU Statistik.

    “Mungkin ini kebetulan ketemu operator, saya ini agak sedikit mau protes juga. Nomor handphone saya ini, 24 jam ditelepon oleh orang-orang yang tidak dikenal. Tengah malam itu cewek-cewek itu, ini fakta, saya berbicara fakta, agak mengganggu,” ujarnya dalam rapat tersebut di Badan Legislasi DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

    Menurut Firman, pihak tidak dikenal itu kerap menawarkan berbagai produk, termasuk kredit tanpa agunan. Ia merasa tindakan itu sangat mengganggu dan meminta operator seluler memberikan penjelasan.


    “Itu menawarkan yang namanya kredit tanpa agunan, kemudian bisa pinjam ini pinjam itu. Ini yang tidak kita butuhkan, ini sangat mengganggu. Tolong ini juga menjadi pertanggungjawaban daripada operator,” tuturnya.

    Tak hanya itu, Firman mengaku dirinya juga mendapat tawaran pinjaman online hingga asuransi. Ia lantas menanyakan kepada operator dari pihak tidak dikenal itu mendapatkan data pribadinya.

    “Pinjaman online ada, menawarkan segala macam jenis, asuransi lah dan sebagainya. Nah, apakah mereka mendapatkan data ini juga membeli dari bapak atau data ini dari mana?” tanya dia.

    Firman menyebut dirinya sudah pernah menanyakan hal itu kepada beberapa komisaris di operator seluler. Namun, ia menyebut belum mendapatkan jawaban yang pasti.

    Persoalan serupa disampaikan Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Gerindra La Tinro La Tunrung yang mengaku sering ditelepon oleh pihak perbankan. Mereka disebut sudah mengetahui data-data pribadi, termasuk nama pemilik nomor seluler.

    “Hampir setiap kali menerima, bahkan staf saya nomornya digunakan untuk main judi oleh orang lain yang tidak tahu siapa. Nah ini kan kebocoran yang luar biasa. Kami selalu ditelepon dari perbankan maupun dari mana pun data-data sudah diketahui, nama diketahui, semua sudah telanjang,” tutupnya.

    Lihat juga video: Menko PMK Setuju Mahasiswa Bayar UKT Pakai Pinjol, Ini Alasannya

    (ily/ara)



    Sumber : finance.detik.com

  • Maruarar Sirait Rapat Perdana Bareng Komisi V DPR Sebagai Menteri



    Jakarta –

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait rapat perdana bersama dengan Komisi V DPR RI. Pada rapat ini, ia ingin membahas terkait anggaran kementerian dan struktural organisasi dan tata kerja (SOTK).

    Pria yang akrab disapa Ara ini menuturkan, pembahasan anggaran ini dan SOTK sebagai salah satu cara untuk menjadi transparan karena pihaknya akan menggunakan uang negara untuk berbagai program perumahan.

    “(Bahas) SOTK dan anggaran,” katanya saat tiba di Komisi V DPR RI, Selasa (29/10/2024).


    Ketika ditanya apakah dirinya akan meminta tambahan anggaran kepada DPR, ia tidak menjawabnya secara gamblang. Ia hanya mengatakan pihaknya akan terbuka untuk memaparkan anggaran yang dimiliki tahun 2024 dan tahun 2025.

    “Saya sampaikan saja terbuka apa adanya. Ini kan kita mau keterbukaan, anggaran 2024 kita terbuka, anggaran 2025 kita terbuka, rencana SOTK ini saya akan terbuka. Nanti lihat saja, saya minta rapatnya terbuka,” ungkapnya.

    Sebagai informasi, rapat bersama Komisi V DPR RI ini dihadiri oleh kementerian lainnya, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pedesaan dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, BMKG, dan Basarnas.

    Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mendapat anggaran sebesar Rp 5,078 triliun untuk tahun 2025. Anggaran tersebut awalnya merupakan milik Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR sebelum dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.

    Dengan anggaran sebesar Rp 5,078 triliun ini Ara membeberkan rincian penggunaan dana tersebut untuk melanjutkan proyek yang sudah berjalan.

    “Jadi (anggaran tahun depan) Rp 5,07 triliun. Untuk IKN (sekitar Rp 1,2 T untuk sektor perumahan), jadi palingan hanya sekitar Rp 4,5 sekian triliun (anggaran tahun depan),” tuturnya dalam Diskusi Program 3 Juta Rumah, di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (28/10/2024).

    Rinciannya adalah sebagai berikut.

    Rumah susun: Rp 3,5 triliun

    – Lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk Personil TNI di IKN (Ibu Kota Nusantara) 240 unit
    – Penuntasan pembangunan 47 tower rusun ASN-Hankam di IKN sebanyak 2.820 unit
    – Pembangunan baru rumah susun MBR terdampak IKN sebanyak 44 unit
    – Pembangunan baru rusun ASN/TNI/Polri, MBR, Pekerja, dan lembaga perguruan tinggi dan lembaga perguruan berasrama sebanyak 1.376 unit
    – Lanjutan pembangunan rumah susun direktif (MYC) 701 unit
    – Lanjutan pemeliharaan dan perawatan tower rumah susun Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 10 tower
    – Lanjutan pembangunan rumah susun mendukung DOB (MYC) 460 unit

    Rumah Swadaya: Rp 0,7 triliun

    – Pembangun rumah swadaya melalui BSPS sebanyak 34.289 unit.

    Rumah Khusus: Rp 0,105 triliun

    – Pembangunan rumah khusus untuk mendukung DOB (Daerah Otonom Baru) sebanyak 50 unit
    – Pembangunan Rusus suku Moi sebanyak 72 unit
    – Lanjutan pembangunan rumah khusus pasca bencana di Ternate 49 unit
    – Pembangunan Rusus Malawei 100 unit
    – Pembangunan Rusus pasca bencana di Lebak sebanyak 94 unit

    Rumah umum dan komersial: Rp 0,121 triliun

    – Pembangunan PSU sebanyak 10.550 unit untuk perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang tersebar di seluruh provinsi.

    Dukungan manajemen dan teknis lainnya: Rp 0,575 triliun

    – Pelaksanaan kegiatan pengaturan, pembinaan dan penugasan kebijakan dan program penyelenggaraan perumahan.
    – Gaji dan tunjangan, operasional kantor, dan administrasi kesatkeran.

    (aqi/aqi)



    Sumber : www.detik.com

  • Verifikasi Perlu Dilakukan Tiap Tahun!



    Jakarta –

    Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah adalah bantuan dari pemerintah bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. Baru-baru ini, KIP Kuliah tengah banyak diperbincangkan setelah adanya kasus penerima salah sasaran.

    Kasus tersebut terjadi di Universitas Diponegoro (Undip). Diketahui seorang mahasiswa berinisial CJM adalah seorang selebgram yang menerima bantuan KIP Kuliah.

    Merespons hal tersebut Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi menyebut perlunya pembaruan sistem verifikasi yang melibatkan dua pihak yakni pemerintah dan universitas.


    “Verifikator KIP Kuliah adalah pemerintah bersama dengan kampusnya. Jika terjadi salah sasaran, ini berarti harus dipertanyakan apakah kampus tidak melakukan fungsi reviewing para penerima KIP ini setiap tahun,” ujar Dede, dilansir dari laman DPR RI, Selasa (7/5/2024).

    Verifikasi Perlu Dilakukan Tiap Tahun

    Dede menilai dinamika ekonomi penerima bisa berubah, seperti yang terjadi pada CJM. Mahasiswa Undip tersebut pada saat mendaftar memang memenuhi syarat penerima KIP Kuliah.

    Pada awal masuk kuliah, CJM hidup bersama ibu tunggal dan mempunyai tanggungan adik. Dikarenakan demikian, CJM mencari pekerjaan sampingan dan akhirnya menjadi selebgram yang mengambil ‘endorsement’.

    Hal tersebut menuai komentar dari banyak orang. Dede juga mengatakan kondisi tersebut bisa saja terjadi pada semua penerima KIP Kuliah.

    “Ketika sudah mampu, seharusnya mereka tidak lagi menerima KIP Kuliah. dan kampus serta Kementerian Pendidikan adalah yang tahu kondisi ini melalui review tahunan. Peninjauan penerima KIP tidak hanya harus berdasarkan prestasi akademik seperti nilai IPK saja, tetapi juga kondisi ekonomi mahasiswa tersebut,” kata Dede.

    Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), program KIP Kuliah bertujuan untuk mendukung pendidikan 200.000 mahasiswa setiap tahunnya.

    Akan tetapi, pada realisasinya masih terdapat polemik seperti kasus CJM. Masih ada laporan-laporan yang mengatakan adanya penerima yang ekonominya telah berubah atau lebih baik.

    Dede kemudian mendesak pihak yang terkait untuk meningkatkan dan melakukan pembaruan sistem verifikasi. Menurutnya, peninjauan ulang kondisi ekonomi penerima KIP Kuliah menjadi sangat penting.

    Pembenahan Proses Seleksi KIP Kuliah

    Sependapat dengan Dede, anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan perlu adanya pembenahan proses seleksi penerima KIP Kuliah. Menurutnya, distribusi KIP Kuliah jangan sampai salah sasaran kembali.

    “Saya kira perlu menjadi perhatian ke depan, sehingga jangan sampai biaya pendidikan yang sudah mahal dengan bantuan KIP Kuliah ini justru tidak mencapai tujuan,” tegas Andreas.

    Andreas mengatakan pembenahan perlu dilakukan baik di perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi di luar jawa, serta yang berakreditasi B dan C.

    “Saya kira KIP Kuliah perlu diperbanyak dan penyebarannya harus lebih merata, terutama untuk perguruan tinggi swasta dan juga perguruan tinggi yang berakreditasi B dan C. Karena rata-rata mereka ini kesulitan dalam pembiayaan pendidikan,” ungkapnya.

    (cyu/faz)



    Sumber : www.detik.com

  • KIP Kuliah Belum Turun, Unpad Ambil Langkah Ini Agar Mahasiswa Tetap Kuliah



    Jakarta –

    Universitas Padjadjaran (Unpad) mengatakan pihaknya belum menerima kepastian dana KIP Kuliah untuk Jalur Seleksi Mandiri angkatan 2025. Agar mahasiswa tetap bisa kuliah, Unpad mengirimkan pesan WhatsApp Blast kepada 309 calon mahasiswa tersisa untuk memastikan komitmen mereka melanjutkan studi di Unpad.

    “Mengapa? Karena kami harus mengundang Calon Pengganti Terdaftar (CPT) selanjutnya. Di zoom meeting itu kami menjelaskan, Unpad belum mengetahui kuota KIP Kuliahnya dapat berapa,” ujar Prof. Zahrotur Rusyda, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unpad dalam laman resmi Unpad, dikutip Selasa (26/8/2025).


    Zahrotir menyatakan, Unpad berkomitmen agar tidak ada mahasiswa yang tidak bisa melanjutkan kuliah karena keterbatasan ekonomi. Mahasiswa Unpad angkatan 2025 yang lulus melalui jalur seleksi mandiri dengan KIP Kuliah akan dibantu pembiayaan pendidikannya melalui sumber dana lain.

    “Untuk mahasiswa yang lulus melalui jalur mandiri dengan KIP Kuliah, jika memang eligible, maka tidak perlu khawatir.Unpad sedang mencarikan dana dari beberapa sumber, misalnya dari Dana AbadiUnpad, alumni, pemerintahan daerah, dan lainnya. Jadi silahkan fokus belajar saja, nanti akan kami panggil untuk pemberitahuan bantuan dana pendidikannya,” ujar Prof.Zahrotur.

    Hasil dari pertemuan daring tersebut, ada 211 calon mahasiswa yang mengisi Komitmen Bayar yang menyatakan siap melakukan pembayaran jika tidak memperoleh kuota KIP Kuliah. Mereka memperoleh fasilitas penangguhan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) hingga 1 September 2025 dan cicilan pembayaran Iuran Pengembangan Institusi (IPI).

    Meski para mahasiswa telah menandatangani Komitmen Bayar,Zahrotur menyatakanUnpad akan berusaha mencarikan beasiswa agar biaya pendidikannya tidak memberatkan.

    Secara keseluruhan, ada 224 mahasiswa pendaftar KIP Kuliah dari jalur seleksi mandiri Unpad yang telah memiliki NPM. Sebanyak 22 di antaranya memperoleh KIP Kuliah Aspirasi yang disalurkan melalui jalur aspirasi anggota DPR RI sehingga ada 202 mahasiswa yang tidak memperoleh kuota KIP Kuliah.

    “Mereka ini kan sudah diterima di Unpad dan memiliki NPM, jadi kami akan carikan beasiswa. Tapi kami juga harus memastikan, secara administratif mereka benar berhak karena setelah ditelusuri, ternyata ada yang tidak eligible sebagai penerima KIP Kuliah. Ini masih kami periksa dan akan segera diumumkan,” ucapnya.

    (nir/twu)



    Sumber : www.detik.com

  • Komisi XI DPR Usul Beasiswa LPDP Prioritaskan Siswa Tak Mampu



    Jakarta –

    Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio memberikan sejumlah masukan pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Menurutnya, beasiswa yang dikelola institusi di bawah Kementerian Keuangan ini perlu diprioritaskan bagi pelajar tidak mampu, baru kemudian yang berprestasi.

    Ia menilai yang berprestasi belum tentu tidak mampu. Sebagian pelajar berprestasi di Indonesia menurutnya, memiliki orang tua dengan kemampuan finansial di atas rata-rata.

    “Kan itu beasiswa, satu harus berprestasi, kedua tidak mampu. Tapi kalau saya boleh tekankan yang tidak mampu dulu, Pak,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat Komisi XI DPR RI dengan eselon I Kementerian Keuangan pada Kamis (11/9/2025).


    Selain itu, Primus juga menyarankan agar LPDP lebih transparan dalam pelaporan penerima beasiswa. Ia turut menekankan agar persyaratan beasiswa tidak perlu diperberat, sebab nantinya akan terseleksi dengan sendirinya.

    “Ini kan yang setiap tahun dilaporkan ke publik itu cuma agregat saja, yang diterimanya saja. tapinya ke mana, dari mananya. Nah, ini perlu ke depan Pak, dibuka. Orang ini bagaimana diterima,” jelasnya.

    Ia menceritakan ada salah satu keponakannya yang memperoleh beasiswa hukum di Universitas Leiden, Belanda. Keponakannya itu yatim dan hendak dibantunya, tetapi bantuan tersebut juga masih kurang. Primus menyadari beasiswa pun memerlukan kebutuhan yang besar.

    Ia membandingkan dirinya yang memiliki privilese pun tidak serta merta mampu, apalagi masyarakat Indonesia yang lain.

    “Mau dia S2, nggak mungkin bisa dapat, kecuali punya akses. Nah, akses ini Pak, yang harus transparan,” ujarnya.

    Dalam kesempatan ini, mantan aktor tersebut pun menegaskan LPDP butuh inovasi baru dalam mekanisme beasiswa. Pasalnya, masyarakat memiliki hak yang sama, tetapi tidak semua bisa mengakses, khususnya pelajar-pelajar yang berada di Indonesia bagian timur.

    “Mereka punya hak yang sama, tetapi tidak bisa mengakses,” sebutnya.

    (nah/pal)



    Sumber : www.detik.com

  • Mahasiswa Terancam, PTS Makin Terbebani



    Jakarta –

    Kebijakan menurunkan nilai bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah hingga nyaris separuh menuai protes keras dari berbagai pihak, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

    Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayanti menyoroti dampak negatif dari penurunan bantuan ini. Menurutnya, jika hal demikian terjadi maka bisa memberatkan mahasiswa di perguruan tinggi swasta unggulan.

    Esti mengungkapkan pemangkasan nilai KIP Kuliah hingga 45% untuk kampus swasta unggulan dapat menyebabkan sejumlah persoalan serius. Juga, berpotensi menghalangi akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.


    “Ini sangat berat. Sudah menerima mahasiswa dengan KIP, tahu-tahu bantuannya dipotong hampir setengah. Kampus swasta yang seharusnya dibantu, malah terbebani,” kata Esti dalam keterangannya, Selasa (23/9/2025).

    Menurut Esti, mahasiswa yang awalnya berharap bisa melanjutkan pendidikan dengan bantuan KIP Kuliah, kini terancam tidak dapat menyelesaikan kuliah akibat berkurangnya bantuan tersebut.

    Kampus Swasta Akan Tampung Beban Tambahan

    Ia menambahkan pemangkasan ini berpotensi memiliki dampak berlapis. Bukan hanya dirasakan mahasiswa dari keluarga miskin, tapi kampus swasta juga terpaksa menanggung beban tambahan karena tidak diperbolehkan untuk menarik biaya lebih dari mahasiswa penerima KIP.

    “Dan banyak kampus menyampaikan keberatan. Efeknya, jumlah mahasiswa yang diterima dengan KIP Kuliah berkurang, dan membuat anak dari keluarga tidak mampu kehilangan kesempatan untuk kuliah,” tutur legislator dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.

    Salah satu kampus swasta yang sudah menyuarakan keresahan atas rencana ini adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Dalam pernyataan sikapnya, UMY menolak pemangkasan bantuan KIP Kuliah tahun 2025.

    Wakil Rektor UMY, Prof Dr Zuly Qodir menganggap kebijakan tersebut bertentangan dengan konstitusi dan regulasi nasional yang mengatur pemerataan pendidikan di Indonesia.

    Zuly mengungkapkan nilai bantuan KIP Kuliah yang sebelumnya mencapai sekitar Rp8,5 juta per semester. Kini sudah dipangkas, tinggal sekitar Rp4,5 juta. Menurutnya, kebijakan ini diterapkan tanpa perhitungan matang. Bahkan setelah kampus selesai menerima mahasiswa baru.

    Pendidikan Adalah Hak Konstitusional

    Menanggapi permasalahan ini, Esti menegaskan bahwa pendidikan adalah hak konstitusional setiap orang. Ia menyarankan agar pemerintah memastikan setiap anak utamanya yang berasal dari keluarga kurang mampu, tetap memiliki akses ke pendidikan tinggi.

    “Pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara. Negara tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya terhadap pemerataan kesempatan belajar,” tegas Esti.

    Esti menyarankan agar Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) segera meninjau ulang kebijakan pemangkasan KIP Kuliah. Tujuannya untuk memperkuat alokasi anggaran untuk bantuan pendidikan.

    Esti juga mendorong pengawasan yang ketat terhadap program-program strategis nasional lain supaya tidak tergeser oleh alokasi anggaran yang kurang tepat sasaran.

    “Ini bukan hanya soal beasiswa, ini soal keadilan sosial dan masa depan bangsa. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap anak bangsa, tanpa terkecuali, tetap memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi dan berkontribusi pada pembangunan nasional,” paparnya.

    Komisi X DPR RI Akan Awasi Kebijakan KIP Kuliah

    Esti dan Komisi X DPR RI akan memastikan dan mengawal kebijakan ini agar sesuai dengan prinsip dasar pemerataan pendidikan. Di mata Esti, KIP Kuliah tak hanya sekadar beasiswa, tapi juga keadilan sosial dan masa depan bangsa.

    “Komisi X akan terus mengawasi pelaksanaan program KIP Kuliah. Kami akan dorong agar kebijakan ini dikembalikan pada prinsip dasarnya memberikan akses setara bagi seluruh anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan tinggi, bukan justru menutup jalan mereka,” pungkas Esti.

    (cyu/pal)



    Sumber : www.detik.com

  • Potret Gaya Hijab Mulan Jameela Saat Nyanyi, Bodysuit Neon Bikin Salah Fokus

    Gresnia Arela Febriani – wolipop

    Senin, 17 Nov 2025 14:00 WIB





    Anda menyukai artikel ini

    Gaya Mulan Jameela saat mengisi acara HUT Kalimantan Utara.
    Foto: Dok. TikTok @ruji_rossifumi.

    Kaltara –

    Penampilan penyanyi sekaligus anggota DPR RI, Mulan Jameela, kembali menjadi sorotan di media sosial. Kali ini, gaya berbusana dan hijab yang ia kenakan saat mengisi sebuah acara di Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi viral dan memancing beragam reaksi dari netizen

    Mulan tampil dalam balutan busana ketat full body berwarna neon yang super mencolok. Dia memadukan nuansa sporty sekaligus dramatis di atas panggung.

    Gaya viral Mulan Jameela ini terekam saat ia mengisi acara peringatan Hari Ulang Tahun Kalimantan Utara yang ke-13 dalam rangkaian acara bertajuk Benuanta Fest 2K25. Acara ini diselenggarakan di Kebun Raya Bunda Hayati, Bulungan Regency, Kalimantan Utara, dan turut dimeriahkan oleh penampilan grup band legendaris Jamrud.


    Postingan yang membuat gaya Mulan mulai viral berawal dari unggahan akun TikTok @ruji_rossifumi. Dalam video-video yang beredar, Mulan terlihat mengenakan bodysuit ketat berwarna hijau neon yang dipadukan dengan aksen garis dan bentuk geometris berwarna shocking pink dan oranye. Seperti apa gaya Mulan yang tuai komentar warganet?

    Berikut gaya Mulan Jameela tuai reaksi warganet:

    Gaya Hijab dan Busana Mulan Tuai Sorotan

    Halaman 2 dari 6

    ” dtr-evt=”detail multiple page” dtr-sec=”button selanjutnya” dtr-act=”button selanjutnya” dtr-idx=”2″ dtr-id=”8214450″ dtr-ttl=”Potret Gaya Hijab Mulan Jameela Saat Nyanyi, Bodysuit Neon Bikin Salah Fokus”>

    Gaya Hijab dan Busana Mulan Tuai Sorotan

    Gaya Mulan Jameela saat mengisi acara HUT Kalimantan Utara.

    Foto: Dok. TikTok @ruji_rossifumi.

    Mulan Jameela memakai busana bodysuit ketat berwarna hijau neon menyala dengan motif geometris berwarna shocking pink dan oranye. Busana ini dipercantik dengan rok luar (tulle) panjang bertingkat berwarna hijau neon yang dramatis.

    Padukan Hijab dan Busana dengan Rok Tulle

    Halaman 3 dari 6

    ” dtr-evt=”detail multiple page” dtr-sec=”button selanjutnya” dtr-act=”button selanjutnya” dtr-idx=”3″ dtr-id=”8214450″ dtr-ttl=”Potret Gaya Hijab Mulan Jameela Saat Nyanyi, Bodysuit Neon Bikin Salah Fokus”>

    Padukan Hijab dan Busana dengan Rok Tulle

    Gaya Mulan Jameela saat mengisi acara HUT Kalimantan Utara.

    Foto: Dok. TikTok @ruji_rossifumi.

    Rok tulle hijau neon yang mengembang, menambah kesan dramatis pada penampilan panggung Mulan. Gaya hijabnya tetap konsisten, dengan bow (simpul pita) besar di leher yang menjadi ciri khas penampilannya di acara ini.

    Mulan Jameela Tampil Energik

    Halaman 4 dari 6

    ” dtr-evt=”detail multiple page” dtr-sec=”button selanjutnya” dtr-act=”button selanjutnya” dtr-idx=”4″ dtr-id=”8214450″ dtr-ttl=”Potret Gaya Hijab Mulan Jameela Saat Nyanyi, Bodysuit Neon Bikin Salah Fokus”>

    Mulan Jameela Tampil Energik

    Gaya Mulan Jameela saat mengisi acara HUT Kalimantan Utara.

    Foto: Dok. TikTok @ruji_rossifumi.

    Mulan Jameela tampil energik membawakan lagu “Dokter Cinta” dengan balutan busana bodysuit neon yang mencolok, rok tulle, dan hijab pink saat berinteraksi bersama rekan duet pria di panggung Benuanta Fest 2K25.

    Gaya Hijab Segiempat Bentuk Pita

    ” dtr-evt=”detail multiple page” dtr-sec=”button selanjutnya” dtr-act=”button selanjutnya” dtr-idx=”5″ dtr-id=”8214450″ dtr-ttl=”Potret Gaya Hijab Mulan Jameela Saat Nyanyi, Bodysuit Neon Bikin Salah Fokus”>

    Siluet busana ketat neon terlihat jelas dari samping, menegaskan bentuk tubuhnya. Bagian rok luar bertingkat memberikan volume. Sepatu stiletto berwarna ungu juga terlihat serasi.



    Sumber : wolipop.detik.com

  • Kenapa Pernyataan ‘Tak Perlu Ahli Gizi’ Berbahaya?


    Jakarta –

    Pernyataan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa berjalan tanpa ahli gizi menuai kekecewaan dan banyak komentar dari para netizen khususnya ahli gizi di Indonesia. Template balasan cerita di instagram yang berisi “Pray For Ahli Gizi Indonesia” pun sudah diunggah 28,5 ribu kali.

    Dalam sebuah forum diskusi di Acara Konsolidasi SPPG MBG se-Kabupaten Bandung, ia bahkan menyinggung kemungkinan “mengubah undang-undang” dan menegaskan bahwa anak SMA fresh graduate sekalipun bisa menjalankan tugas ahli gizi di SPPG setelah sertifikasi tiga bulan. Ucapannya memicu reaksi luas, bukan karena sensasional, tetapi karena menyentuh area yang berdampak langsung pada kesehatan jutaan anak Indonesia.

    Program MBG bukan bisnis warung makan. Ini program nasional yang menyasar anak-anak dikelompok usia yang rentan, sedang bertumbuh, dan mudah terdampak oleh kesalahan intervensi gizi. Ketika ada pandangan yang meremehkan peran ahli gizi, publik perlu memahami apa yang sebenarnya dipertaruhkan.


    MBG Bukan Program Makan Gratis, Tapi Intervensi Gizi Nasional

    Tujuan MBG tertuang jelas dalam dokumen Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2025:

    • Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
    • Mewujudkan kesejahteraan umum.
    • Mencerdaskan kehidupan bangsa.

    Dengan tujuan sebesar ini, MBG tidak bisa diperlakukan seperti sekadar “program mengenyangkan perut”. MBG adalah intervensi gizi yang dirancang untuk memperbaiki status gizi, mendukung tumbuh kembang, mempertahankan daya tahan tubuh, serta membentuk kapasitas belajar anak secara optimal.

    Negara-negara maju yang sudah lama menerapkan program yang sama dengan MBG, seperti Jepang yang sudah lama memahami hal ini. Makanan sekolah bukan sekedar mengenyangkan saja, tapi sebagai bagian inti dari strategi pembangunan SDM. Tidak ada satupun dari mereka yang menjalankan program pangan sekolah tanpa melibatkan ahli gizi. Jepang menganggap keamanan pangan dan kualitas gizi anak sekolah adalah isu yang sangat serius.

    Karena itu, wajar publik mempertanyakan ketika ada pejabat yang menyatakan bahwa ahli gizi “tidak diperlukan”.

    Gizi punya efek jangka pendek dan jangka panjang. Kekurangan energi pada jam belajar membuat konsentrasi kabur. Asupan protein yang tidak sesuai memengaruhi perkembangan massa otot, kecerdasan, hingga imunitas. Rasio makronutrien yang timpang bisa membuat anak mudah cemas, sulit fokus, dan lesu. Di sisi lain, menu yang terlalu padat energi tetapi miskin zat gizi dapat mendorong kenaikan berat badan yang tidak sehat. Semuanya saling berkait, dan semuanya menuntut kompetensi profesional.

    Karena itu, ketika tujuan nasional menargetkan kualitas manusia, maka yang harus dikendalikan bukan sekadar keberadaan makanan di atas piring. Yang harus dikendalikan adalah mutu gizi, keamanan pangan, kecukupan asupan, standar porsi, dan risiko klinis. Di titik inilah peran ahli gizi menjadi krusial.

    Dikasih Pelatihan 3 Bulan, SMA Fresh Graduate Bisa Jadi Ahli Gizi?

    “Nanti tinggal Ibu Kadinkes melatih orang, bila perlu di sini (kabupaten) punya anak-anak yang fresh graduate, anak SMA cerdas-cerdas, dilatih tiga bulan, kasih sertifikasi, saya siapkan BNSP untuk sertifikasi, tidak perlu seperti kalian yang sombong seperti ini,” ucap Cucun.

    Tanggung jawab utama ahli gizi yang dicari MBG:

    • Pengembangan Menu: Merancang dan mengembangkan menu untuk menciptakan hidangan yang lezat dan bergizi seimbang.
    • Labelisasi Nutrisi: Melakukan perhitungan dan penyusunan label nutrisi untuk produk makanan.
    • Konsultasi Gizi: Memberikan konsultasi atau informasi gizi kepada pihak terkait (internal/eksternal).
    • Pelatihan & Edukasi: Melaksanakan pelatihan dan edukasi mengenai prinsip-prinsip dasar gizi dan penanganan makanan yang aman (Food Safety).
    • Pengawasan Kualitas (Quality Control): Bertanggung jawab atas pengawasan kualitas makanan yang diproduksi secara keseluruhan.
    • Kepatuhan Peraturan: Memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan terkait labelisasi nutrisi dan aspek kesehatan pangan.
    • Monitoring & Evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja karyawan, khususnya pada bagian persiapan, pengolahan, dan pemorsian makanan.
    • Quality Control Pangan: Melakukan kontrol kualitas akhir (QC) terhadap makanan yang telah diproduksi
    • Pengawasan Sampel Makanan: Bertanggung jawab dalam pengawasan dan pencatatan sampel makanan yang diproduksi setiap hari.

    Semua itu tidak dapat digantikan oleh siapapun dengan pelatihan singkat. Hal tersebut bukanlah tugas yang dapat ditangani dengan sepele tanpa kompetensi formal dan profesional hanya karena dianggap mengganggu jalannya program.

    Ahli Gizi merupakan profesi yang membutuhkan kompetensi dan pendidikan khusus, sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023, sama seperti Dokter, Apoteker, Psikolog, dan Tenaga kesehatan lainnya. Ahli gizi tidak diartikan sekedar jabatan atau pekerjaan yang bisa diklaim siapa saja karena punya standar kompetensi, kode etik, dan regulasi profesi yang telah diakui dalam sistem kesehatan nasional. Ahli gizi memiliki standar profesi, tanggung jawab, dan peran fundamental dalam kesehatan masyarakat Indonesia.

    Kenapa Ucapan “Tidak Perlu Ahli Gizi” Berbahaya?

    Ucapan tersebut berbahaya bukan hanya karena meremehkan profesi, tetapi karena:

    1. Menghilangkan kontrol ilmiah terhadap program skala nasional

    MBG akan diberikan kepada jutaan anak setiap hari. Tanpa kontrol gizi, menu bisa tidak seimbang, porsi terlalu sedikit atau terlalu besar, dan kandungan mikronutrien penting seperti zat besi atau zinc bisa tidak terpenuhi.

    2. Memicu risiko klinis pada kelompok rentan

    Anak-anak adalah kelompok yang paling rentan terdampak. Dampaknya bisa berupa:

    • Tumbuh kembang terhambat. Menu tanpa perhitungan protein bisa mengganggu perkembangan otak dan otot.
    • Obesitas dini. Energi yang terlalu tinggi tanpa proporsi serat dan mikronutrien bisa menaikkan berat badan secara cepat.
    • Porsi yang tidak sesuai. Anak usia 7 tahun berbeda kebutuhan gizinya dengan anak usia 17 tahun.
    • Alergi yang tidak terpantau. Anak dengan alergi susu, kacang, atau intoleransi laktosa butuh pemantauan khusus.
    • Keracunan makanan. Kontaminasi bakteri yang sering muncul ketika penyelenggaraan makanan yang besar tidak diawasi standar higiennya.

    Anak adalah kelompok dengan risiko klinis tinggi. Kesalahan perhitungan gizi hari ini bisa terlihat efeknya bertahun-tahun ke depan. Karena itu, ketika ada wacana menepikan ahli gizi, pertanyaannya sederhana: apakah negara siap menanggung konsekuensinya?

    3. Mendorong kebijakan tanpa dasar ilmiah

    Lebih berbahaya lagi ketika muncul wacana perubahan undang-undang yang hanya perlu ketokan palu “kita tidak perlu ahli gizi, tidak perlu PERSAGI, yang diperlukan adalah satu tenaga yang mengawasi gizi”. Undang-undang dibuat berdasarkan standar kesehatan dan disiplin ilmu. Mengubahnya hanya agar program bisa berjalan tanpa profesional adalah langkah mundur dalam perlindungan masa depan bangsa.

    4. Membuka peluang pemborosan anggaran negara

    Komposisi menu yang salah dapat membuat anak tetap kekurangan nutrisi meskipun negara sudah mengeluarkan biaya besar. Program akan berjalan, tetapi manfaat tidak tercapai. Akhirnya uang habis, tapi kualitas SDM tidak berubah.

    Alasan Kelangkaan Ahli Gizi SPPG

    Dalam diskusi publik baru-baru ini, Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa Satuan Penanganan Program Gizi (SPPG) mengalami kesulitan dalam mencari ahli gizi.

    Namun, anggapan ini patut dikritisi: kenyataannya, lulusan gizi di Indonesia sangat banyak. Menurut liputan media, ada 131 kampus yang menyelenggarakan program sarjana gizi, 41 kampus vokasi gizi, serta 12 kampus penyelenggara profesi dietisien. Jumlah lulusan gizi tahun 2024 berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 34.553 orang.

    Dengan basis lulusan gizi yang besar, klaim “ahli gizi langka” untuk SPPG seharusnya tidak hanya dilihat dari kuantitas, tetapi juga dari kualitas penempatan dan beban kerja. Banyak ahli gizi yang bekerja di SPPG mengeluhkan:

    • Beban kerja overwork dan overtime. Tiap SPPG hanya ada satu ahli gizi yang ditugaskan menanggung jawabi ribuan porsi di banyak wilayah atau sekolah, lembur untuk merancang menu, melakukan pemantauan gizi, dan laporan rutin.
    • Peran hanya sebagai “syarat formalitas”. Beberapa mitra pelaksana program hanya melihat keberadaan ahli gizi sebagai persyaratan birokrasi, bukan sebagai mitra strategis dalam merancang menu dan pengaturan gizi yang benar-benar sesuai standar. Akibatnya, ahli gizi sulit menjalankan fungsinya secara penuh, seperti menyesuaikan menu gizi berdasarkan data status gizi anak, tanpa intervensi mitra yang kurang memahami aspek ilmiah nutrisi.
    • Hak gaji ahli gizi tidak diberikan tepat waktu. Banyak ahli gizi yang mengeluhkan bahwa gaji tidak diberikan tepat waktu dan seringkali di rapel.

    Hal-hal di atas menunjukkan bahwa masalahnya bukan “kelangkaan ahli gizi”, melainkan sistem penempatan dan pemanfaatan ahli gizi dalam SPPG yang belum optimal.

    Solusi dan Evaluasi Kebijakan

    Untuk memperbaiki kondisi ini, berikut rekomendasi yang seharusnya menjadi bagian dari evaluasi program MBG dan SPPG:

    1. Tambahkan jumlah ahli gizi di setiap SPPG + sistem shifting

    Dengan menambah tenaga ahli gizi per SPPG dan menerapkan sistem kerja bergantian (shifting), beban kerja bisa didistribusikan lebih seimbang. Ahli gizi tidak lagi terbebani lembur terus-menerus dan bisa fokus melakukan fungsi inti seperti perencanaan gizi, pemantauan status gizi anak, dan evaluasi menu.

    Ahli gizi harus diberi otoritas untuk merancang menu MBG sesuai standar gizi tanpa intervensi yang merusak dari mitra non-gizi. Mereka perlu menjadi pengambil keputusan dalam komposisi menu (karbohidrat, protein, mikronutrien), porsi, frekuensi, dan penyesuaian jika status gizi anak berubah. Dengan ini, program tidak hanya “sekedar kenyang”, tetapi benar-benar intervensi gizi yang berbasis data dan ilmu.

    3. Evaluasi reguler dan profesionalisasi peran gizi di SPPG

    Pemerintah dan BGN harus mengevaluasi struktur kerja SPPG secara berkala: apakah rasio ahli gizi terhadap sekolah memadai, apakah tugas mereka terfokus sebagai penyedia menu saja atau juga sebagai pengawas kesehatan gizi, dan apakah mekanisme pelaporan dan akuntabilitas dijalankan dengan transparan. Evaluasi ini harus mendorong profesionalisasi ahli gizi sebagai mitra strategis, bukan pegawai “formalitas”.

    4. Perbaiki sistem perekrutan dan distribusi lulusan gizi

    Karena lulusan gizi banyak, pemerintah perlu membuat kebijakan penempatan yang lebih proaktif, misalnya via kerja sama dengan universitas atau Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), insentif bagi ahli gizi yang bekerja di SPPG di daerah, dan jalur karir yang jelas.

    (up/mal)

    Sumber : health.detik.com

    Image : unsplash.com / Demi DeHerrera

  • Konsep MBG dari Dapur Sekolah di Singapura Kini Disuarakan Mendikdasmen dan DPR RI



    Jakarta –

    Berbagai masalah yang meliputi makan bergizi gratis (MBG) mengharuskan pemerintah menemukan formula baru untuk menjalankan program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. Salah satu yang disuarakan terkait ‘school kitchen’.

    Konsep ‘school kitchen’ disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti yang kemudian disambut baik oleh Komisi x DPR RI. Mu’ti menyebut konsep ‘school kitchen’ memungkinkan MBG tidak dimasak pada dapur pusat, tetapi dimasak oleh kantin sekolah.

    Tentu mekanisme ini tidak serta-merta diterapkan kepada seluruh sekolah. Sekum PP Muhammadiyah itu menyebut sekolah yang terlibat adalah mereka yang siap menyelenggarakan penyediaan makanan bergizi secara mandiri.


    “Mekanisme tersebut masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan akan dipastikan setelah Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan MBG resmi diterbitkan,” tuturnya dikutip dari Kantor Berita Antara, Jumat (17/10/2025).

    Mirip dengan Singapura

    Tidak hanya Indonesia, negara tetangga Singapura juga siap menggelar program makan bergizi untuk jenjang sekolah dasar dan menengah pada 2026. Ministry of Education (MOE) atau Kementerian Pendidikan Singapura pada dasarnya menetapkan kebijakan penggunaan model dapur terpusat ke 13 sekolah.

    MOE menunjuk tiga vendor katering untuk proses pelaksanaan makan bergizi di Singapura. Ketiganya adalah Chang Cheng Mee Wah Food Ind, Gourmetz, dan Wilmar Distribution. Chang Cheng Mee Wah Food Ind akan menangani lima SD di wilayah barat, Gourmetz menyediakan 5 sekolah di selatan, dan Wilmar melayani 4 sekolah di wilayah utara dan timur Singapura.

    Ketiga vendor katering ini menerapkan konsep yang bervariasi satu sama lainnya. Chang Cheng dan Gourmetz menyatakan hanya menyajikan makanan yang dipesan terlebih dahulu oleh murid dan orang tua di platform mereka masing-masing.

    Setelah dipesan, makanan akan disimpan pada loker makanan di sekolah masing-masing. Nantinya, murid akan menempelkan kartu ez-link untuk mendapatkan makanan tersebut.

    Berbeda dengan dua vendor lainnya, Wilmar memilih akan mengoperasikan kios langsung di sekolah yang dilayaninya. Dengan kata lain, Wilmar akan menyajikan makanan segar dan memasak langsung di kantin sekolah.

    “Memasak di tempat memastikan kami memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan permintaan,” kata Wilmar dikutip dari arsip detikEdu.

    Bila melihat hal ini, konsep yang disampaikan Mendikdasmen mirip dengan proses makan bergizi yang disampaikan Wilmar. Dengan demikian, makanan yang diberikan kepada anak akan lebih segar dan lebih hangat.

    Disambut Baik Komisi X DPR RI

    Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyambut baik dan memberikan dukungannya bila MBG dilaksanakan menggunakan konsep ‘school kitchen’. Pendekatan ini dinilainya progresif dan sesuai dengan semangat desentralisasi pendidikan.

    Lalu juga menyebut DPR dengan tegas mendukung pelaksanaan MBG yang dibarengi dengan pengawasan, koordinasi lintas kementerian, dan penyediaan bantuan teknis untuk sekolah-sekolah yang ingin menjadi school kitchen.

    “Komisi X DPR RI akan mendorong agar regulasi tentang pengelolaan MBG yang nantinya diterbitkan mencakup ketentuan teknis pelaksanaan school kitchen, standar mutu gizi, keamanan pangan, mekanisme pembinaan, serta skema insentif bagi sekolah yang lolos penilaian BGN,” ungkapnya seperti yang dilansir dari detikNews.

    Konsep school kitchen memungkinkan aspek fleksibelitas dalam pelaksanaan MBG terjadi. Dengan begitu, sekolah punya ruang untuk memberikan menu sesuai ketersediaan bahan lokal dan kondisi geografis.

    “Sekolah di wilayah terpencil atau daerah agraris memiliki potensi bahan pangan lokal yang bisa dimanfaatkan. Dengan pendekatan school kitchen, kita bisa mengoptimalkan sumber dayanya dan juga meminimalkan kendala logistik,” katanya.

    Bersama Komisi X, ia memastikan akan terus mengawal proses pembahasan regulasi MBG dan memastikan bahwa alokasi anggaran untuk pelaksanaan school kitchen tersedia. Alokasi angaran yang dimaksud baik yang berasal dari APBN pusat maupun APBD daerah, serta memfasilitasi pelatihan manajemen dapur sekolah dan sanitasi pangan.

    Hingga saat ini, mekanisme konsep school kitchen masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian. Sekolah yang bisa menerapkan konsep ini nantinya harus memenuhi sejumlah syarat dan ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

    “Sehingga, tidak semuanya harus melalui cara seperti yang sekarang ini ada. Tapi, ini masih kami bicarakan di rapat lintas kementerian. Bagaimana finalnya, kita tunggu sampai Perpresnya keluar. Apapun hasilnya, kami akan mengikuti dan melaksanakannya,” tandas Mendikdasmen Abudl Mu’ti.

    (det/nah)



    Sumber : www.detik.com

  • Biaya Haji Bisa Turun dengan Efisiensi dan Pelaksanaan Bersih



    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memaparkan keberhasilan dalam setahun kinerjanya, salah satunya di bidang haji. Prabowo menyebut telah menurunkan biaya haji dan mengupayakan terus turun.

    “Alhamdulillah kita sudah bisa turunkan biaya haji,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna setahun pemerintahannya, di Istana Negara, Jakarta dan disiarkan daring lewat YouTube Sekretariat Presiden, Senin (20/10/2025).


    Prabowo minta Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf untuk terus mengupayakan penurunan biaya haji. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan dua cara.

    “Saya minta (kepada Menteri Haji) biaya haji harus terus turun. Bisa, bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” sambungnya.

    Menurut catatan detikcom, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mengalami penurunan tahun ini, dari Rp 93,4 juta pada 2024 menjadi Rp 89,4 juta pada 2025. Ada penurunan sebesar Rp 4 juta.

    Dari biaya tersebut, biaya yang harus dibayar jemaah atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp 55,4 juta dan sisanya ditanggung dari nilai manfaat kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Perbandingannya 62 persen Bipih dan 38 persen nilai manfaat.

    Pemerintah belum menetapkan biaya haji 2026. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf akan membahas hal tersebut dalam Rapat Panitia Kerja BPIH bulan ini. Jadwalnya masih menunggu dari DPR RI.

    “Panja mungkin ya sekitar 20 Oktoberan ini. Tapi tergantung jadwal dari DPR,” kata Gus Irfan, sapaan akrabnya, usai menghadiri acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025) lalu.

    Gus Irfan berharap pelunasan biaya haji bisa mulai dilakukan sebelum Desember akhir tahun ini. Dia mengimbau calon jemaah haji menyiapkan dana dari sekarang.

    (kri/inf)



    Sumber : www.detik.com