Kripto dan Semua Post

Tag: FATF

  • Indonesia Bakal Punya Bursa Uang Kripto, Apa Keuntungan Bagi Trader?

    Indonesia dalam waktu dekat bakal memiliki bursa khusus mata uang kripto. Rencana tersebut dibuat di tengah masyarakat Indonesia yang makin berminat pada aset digital ini.

    Pertumbuhan pelaku perdagangan aset kripto di Indonesia memang tak bisa dianggap sebelah mata. Volume rata-rata transaksi harian di seluruh spot exchange lokal pun senilai Rp 3-7 triliun.

    Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan, Sidharta Utama mengatakan, bursa kripto tak lama lagi akan diluncurkan. Saat ini prosesnya sudah mencapai 90 persen

    “Kami akan menyelenggarakan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka yang dilaksanakan oleh pedagang. Persiapan sudah 80-90 persen mudah-mudahan enggak lama lagi. Harapannya semester II 2021 mulai berjalan,” ujar Sidharta dalamsebuah wawancara di acara talkshow KompasTV, Kamis, 29 April 2021.

    Baca Juga: Menilik Arah Kebijakan Pemerintah Indonesia Pada Perdagangan Cryptocurrency

    Menurut Sidharta, terdapat sejumlah pihak yang akan dilibatkan dalam pengoperasian bursa kripto yang kelak diberi nama Digital Futures Exchange (DFX) ini.

    Beberapa pihak yang dilibatkan itu diantaranya: PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, Lembaga Kliring Indonesia Clearing House (ICH) dan 13 calon pedagang kripto yang sudah mengantongi izin dari Bappebti.

    Apa Keuntungan Indonesia Punya Bursa Kripto?

    Bursa kripto nantinya akan sangat berperan dalam pelindungan ekosistem pasar mata uang kripto di Indonesia. Hal tersebut meliputi pengawasan transaksi dan jaminan hukum untuk semua pelaku pasar.

    “Dengan ekosistem ini, maka akan terdapat check and balance untuk memastikan perdagangan aset kripto berjalan dengan baik,” ujar Sidharta.

    Baca Juga: 5 Crypto Potensial Awal Bulan Buat Profit Altseason!

    Rencana pembuatan bursa kripto ini pun disambut baik oleh sejumlah pelaku pasar cryptocurrency di Indonesia. COO Tokocrypto Teguh Kurniawan Harmanda (Manda), mengatakan, kebijakan yang bakal dikeluarkan pemerintah tersebut secara langsung mendukung iklim perdagangan aset kripto untuk semakin kondusif.

    Selain itu, dengan adanya kebijakan tersebut pemerintah nampaknya berupaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, serta kepastian berusaha di sektor komoditas digital atau aset kripto.

    “Kami tentunya mendukung berbagai kebijakan pemerintah terkait aset kripto, dimana tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, khususnya di bidang blockchain dan investasi aset kripto, termasuk dalam mendukung BAPPEBTI dalam menghadapi Mutual Evaluation Review (MER) agar Indonesia mendapatkan keanggotaan penuh FATF,” ujar Manda.

    Tujuan FATF adalah untuk menetapkan standar dan mempromosikan pelaksanaan yang efektif dari langkah-langkah hukum, peraturan dan operasional untuk memberantas pencucian uang, pendanaan teroris dan ancaman terkait lainnya terhadap integritas sistem keuangan internasional.

    sumber.



    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Inilah 229 Aset Kripto yang Bisa Diperdagangkan di Indonesia

    Bappebti menerbitkan daftar 229 aset kripto yang bisa diperdagangkan di bursa aset kripto/crypto marketplace (calon pedagang fisik aset kripto) Indonesia. Di luar itu, wajib dilakukan delisting.

    Baca Juga: Cara Mendapatkan Passive Income dari Investasi Kripto

    Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Perba) Nomor 7 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

    “Dengan terbitnya peraturan Bappebti tersebut, diharapkan perdagangan fisik aset kripto di Indonesia mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat yang bertransaksi fisik aset kripto di Indonesia,” ujar Kepala Bappebti Sidharta Utama dalam keterangan resminya, dilansir dari Kompas, (11/1/2021).

    Sidharta menyebutkan Bappebti menetapkan 229 jenis aset kripto yang bisa diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

    “Dengan demikian, wajib dilakukan delisting jenis aset kripto di luar dari jumlah tersebut, yang diikuti dengan kepastian langkah penyelesaian bagi pengguna,” tegas Sidharta.

    Sidharta menjelaskan, penerbitan peraturan itu juga dimaksudkan mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pengembangan senjata pemusnah massal.

    Hal itu sesuai rekomendasi standar internasional Financial Action Task Force (FATF) untuk melindungi pengguna aset kripto serta memfasilitasi inovasi dan pertumbuhan aset kripto di Indonesia.

    Baca Juga: Menimbang Ramalan Bitcoin Rp3 Milyar Tahun Ini

    Berdasarkan penelusuran Blockchainmedia.id di peraturan itu, berikut daftar lengkap 229 aset kripto yang bisa diperdagangkan di Indonesia. Di luar daftar itu, bursa aset kripto di Indonesia (calon pedagang fisik aset kripto), wajib men-delisting-nya.



    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Indonesia Lebih Dekat Jadi Anggota FATF, Kuatkan Perdagangan Kripto

    Indonesia mendapatkan hasil penilaian yang memuaskan untuk menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF). Upaya Indonesia dalam tindakan nti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APUPPT PPSPM) dalam beberapa tahun terakhir mendapatkan apresiasi dari negara-negara FATF.

    Dalam siaran pers Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penilaian memuaskan dan apresiasi dari negara anggota FATF didapatkan dalam rangkaian pertemuan Plenary FATF pada tanggal 20–24 Februari 2023 di Paris, Perancis. Dalam kesempatan tersebut berbagai negara FATF memahami urgensi keanggotaan Indonesia.

    FATF adalah organisasi internasional yang fokus kepada upaya global pemberantasan pencucian uang, pendanaan terrorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal.

    Untuk itu diwujudkanlah komitmen bersama melalui contact group memenuhi rencana aksi prioritas menuju keanggotaan Indonesia pada FATF dalam waktu dekat ini. Untuk itu, Plenary kali ini telah menyepakati Indonesia untuk mendapatkan jalur fast track melalui penyusunan Action Plan dengan timeline yang singkat dan terukur.

    Komitmen Tinggi

    Ilustrasi aset kripto
    Ilustrasi aset kripto dan bendera Indonesia.

    Baca juga: Tokocrypto Raih Penghargaan dari PPATK

    Contact Group yang terdiri dari wakil delapan negara termasuk sejumlah negara G7 yang berfungsi untuk mendampingi Indonesia agar berhasil dalam pemenuhan Action Plan tersebut. Dalam pelaksanaan Action Plan ini, Indonesia akan melakukan konsolidasi tingkat nasional baik di level tertinggi maupun di level operasional dan teknis dalam rangka meningkatkan kepatuhan Indonesia terhadap Rekomendasi FATF.

    Sebagaimana diketahui, Indonesia tercatat hanya membutuhkan setidaknya satu Immediate Outcome (IO) lagi dengan rating Substantial untuk dapat diterima menjadi anggota penuh FATF. Hasil itu diperoleh dari Indonesia yang sampai saat ini telah berhasil melaksanakan tahap On-Site Visit, First Draft, Second Draft, Face to Face Meeting, hingga Final Draft MER.

    Indonesia sendiri telah berkomitmen penuh untuk melaksanakan Action Plan agar dapat memperoleh hasil penilaian Mutual Evaluation Review (MER) FATF dengan hasil memuaskan (Satisfactory) sehingga dapat diterima menjadi negara anggota FATF (full membership) pada putaran sidang FATF bulan Juni 2023.

    Dampak Positif

    Ilustrasi investasi aset kripto di Indonesia.
    Ilustrasi investasi aset kripto di Indonesia.

    Baca juga: Bappebti Optimis Pasar Kripto Indonesia Bangkit di Tahun 2023

    Pentingnya keanggotaan Indonesia di dalam FATF akan membawa dampak positif bagi kredibilitas perekonomian negara yaitu meningkatnya persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia yang akan berdampak pada pesatnya pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik dalam maupun luar negeri.

    Selain itu, dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh FATF diharapkan akan dapat memberikan kontribusi luas pada penentuan kebijakan strategis global terkait APUPPT sehingga semakin mempertegas Indonesia sebagai negara yang berintegritas dan mampu berkontribusi aktif di kancah internasional.

    Dampak positif lainnya adalah dapat menguatkan perkembangan industri perdagangan aset kripto di Indonesia. Masuknya Indonesia sebagai anggota akan menambah legitimasi dan menciptakan perdagangan aset kripto yang bersih dan jauh dari tindakan APUPPT.



    Sumber : news.tokocrypto.com