Tag: G20 kripto

  • Gantikan Indonesia, India Usung Regulasi Kripto Agenda Utama G20 2023

    India terpilih menggantikan Indonesia menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Presidensi G20 tahun 2023. Dalam penyelenggaran agenda tahun mendatang, India telah mengisyaratkan bahwa regulasi kripto akan menjadi prioritas.

    Tugas India sebagai tuan rumah Presidensi G20 akan dimulai Desember 2022. Negeri Taj Mahal itu akan serius membawa regulasi kripto sebagai agenda utama dalam masa kepemimpinnya selama setahun mendatang.

    Dengan tugas barunya ini, India yang telah melewati kritikan oleh industri lokal, karena adanya pajak kripto yang tinggi dan bank sentral negara itu telah menyerukan larangan aset digital, sekarang akan memiliki peran penting dalam membingkai peraturan kripto global.

    Pajak Kripto

    Ilustrasi pajak aset kripto.
    Ilustrasi pajak aset kripto. Foto: Shutterstock.

    Baca juga: IMF Dukung Pajak Kripto 30 Persen di India

    Sebelumnya, pemerintah India telah mengubah kebijakan terhadap aset digital dengan mengenakan pajak 30% terhadap keuntungan penjualan kripto. Selain itu masih ada pajak 1% untuk transaksi kripto yang melebihi 50.000 INR (sekitar US$ 600) dalam satu tahun keuangan. Besaran pajak ini, menjadikan India sebagai negara dengan pajak tertinggi keenam di dunia.

    Tak cuma pajak tinggi, bank sentral India pun masih gencar menyerukan larangan transaksi aset kripto. Meski begitu, Reserve Bank of India (RBI) dilaporkan memulai program uji coba penerapan CBDC Rupee Digital (e-rupee) untuk segmen grosir. Mereka sudah memilih 9 bank yang akan berpartisipasi dalam program uji coba ini.

    Regulasi Kripto Global

    Sebagai tuan rumah, India akan menetapkan agenda untuk tahun ini, mengidentifikasi tema dan area fokus untuk pertumbuhan ekonomi. Menteri keuangan India, Nirmala Sitharaman, telah mengatakan kripto akan menjadi bagian dari agenda, tetapi ini mungkin merupakan indikasi pertama bahwa itu menjadi tujuan utama.

    Aset kripto dan uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CDBC) akan jadi topik utama dalam rangkaian agenda 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) dan Finance and Central Bank Deputies Meetings (FCBD) G20.
    Aset kripto dan uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CDBC) akan jadi topik utama dalam rangkaian agenda 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) dan Finance and Central Bank Deputies Meetings (FCBD) G20.

    Baca juga: Pertemuan G20 Akan Bahas Aset Kripto dan Uang Digital Bank Sentral

    “Mengidentifikasi solusi berbasis konsensus untuk mempercepat skala dan cakupan respons komunitas global terhadap banyak tantangan lintas batas seperti regulasi aset virtual,” kata Kepala Penasihat Ekonomi India, V Anantha Nageswaran dikutip Coindesk.

    G20 adalah forum antar pemerintah yang fokus pada penguatan ekonomi global. Indonesia saat ini memegang Presidensi atau tuan rumah. India tidak hanya akan mengambil alih Presidensi G20 mulai Desember, tetapi juga akan menjadi G20 Leaders Summit untuk pertama kalinya tahun depan.



    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Bank Indonesia: Aset Kripto Ciptakan Inklusi Keuangan

    Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono, baru saja membuat pernyataan positif terkait kripto dan mata uang digital bank sentral Indonesia.  Pernyataan ini diberikan pada acara pengantar G20 yang dilaksanakan 12 Juli 2022 pada pukul 08.00 WIB di Badung, Bali. 

    Gubernur Bank Indonesia Dukung Kripto 

    Acara dengan judul “Synergistic and Inclusive Ecosystem for Accelerated Recovery – Digital Currency” yang disiarkan juga secara langsung di YouTube adalah rangkaian acara pengantar G20 yang berjalan sejak 11 Juli 2022  hingga 15 Juli 2022. 

    Bank Indonesia: Kripto Tingkatkan Inklusi Keuangan, Tapi Perlu Regulasi
    Presentasi Deputi Gubernur Bank Indonesia di Acara Pengantar G20

    Dalam acara pada 12 Juli 2022 tersebut, terlihat bahwa salah satu topik bahasan utama adalah mata uang digital dan kripto. Terdapat satu pernyataan menarik dari Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono, yang menarik perhatian pasar kripto. 

    Pada acara tersebut, beliau memberikan satu presentasi mengenai perkembangan kripto di Indonesia dan proses peluncuran mata uang digital bank sentral Rupiah atau CBDC Rupiah. 

    Beliau menyatakan bahwa pertumbuhan kripto di Indonesia sudah tumbuh secara tinggi namun membutuhkan kerangka regulasi yang jelas untuk mengakomodir sifat kripto yang berisiko. 

    “Aset kripto berpotensi memberi risiko baru kepada perekonomian, sistem moneter, dan stabilitas sistem keuangan.”

    Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni P. Joewono

    Tapi walau memberi pernyataan tersebut, beliau juga memberikan pernyataan bahwa kripto dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan dan efisiensi sistem keuangan. Maksud dari pernyataan tersebut adalah karena kripto, semua orang jadi memiliki akses terhadap jasa keuangan, walau ditolak oleh sistem konvensional seperti bank. 

    Jadi walau beliau merasa bahwa kripto memiliki risiko yang tinggi sebagai sebuah aset, terdapat asumsi bahwa Deputi Gubernur Bank Indonesia mendukung sistem teknologi keuangan berbasis kripto dan blockchain

    Baca juga: Pertemuan G20 Akan Bahas Aset Kripto dan Uang Digital Bank Sentral

    Dalam presentasi tersebut, beliau juga memberikan pernyataan bahwa pertumbuhan kripto di Indonesia dan seluruh dunia semakin marak karena adanya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah memaksa masyarakat untuk mengadopsi teknologi digital untuk mempermudah mayoritas aktivitasnya, terutama untuk menghindari kontak fisik. 

    Fenomena meningkatnya adopsi teknologi digital ini telah membuat kripto semakin terkenal, mengingat kripto adalah inovasi digital terbaru di dunia keuangan. Pernyataan ini juga disetujui oleh Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia pada acara rangkaian pengantar G20, 11 Juli 2022. Beliau menyatakan: 

    “Bapak Presiden telah menyampaikan, tiga area besar kepemimpinan Indonesia di G20. Ini meliputi kesehatan, digital, dan green and inclusive. Digitalisasi juga telah menyelamatkan Indonesia selama pandemi, dan sekarang menjadi pilar Indonesia maju.”

    Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni P. Joewono

    Oleh karena itu, terlihat bahwa Indonesia saat ini mengayomi pertumbuhan inovasi digital termasuk kripto dan teknologi blockchain. 

    Melihat adanya kekurangan dari kripto yaitu volatilitas tinggi, pemerintah membuat inovasi baru sebagai alternatif adopsi dari teknologi blockchain yaitu mata uang digital bank sentral atau CBDC Rupiah. 

    Dalam acara tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia menyatakan beberapa alasan mengenai proses peluncuran CBDC. 

    CBDC Rupiah Segera Meluncur

    Bank Indonesia: Kripto Tingkatkan Inklusi Keuangan, Tapi Perlu Regulasi
    Tiga Dasar Penciptaan CBDC Menurut Bank Indonesia

    Beliau menjelaskan tiga prinsip yang menjadi dasar utama penciptaan CBDC Rupiah dalam presentasinya. 

    • Prinsip pertama adalah CBDC dianggap tidak merusak stabilitas sistem keuangan terutama di Indonesia. Hal ini disebabkan CBDC masih berada di bawah pantauan Rupiah yang diregulasi oleh lembaga moneter yang ada di Indonesia. 
    • Prinsip kedua adalah CBDC menggunakan infrastruktur yang digunakan oleh Rupiah saat ini sehingga bersifat terintegrasi dengan sistem pembayaran yang ada serta dapat beroperasi dengan mudah dalam transaksi nasional dan internasional. 
    • Prinsip ketiga adalah keleluasaan CBDC yang bisa bergerak dengan teknologi Distributed Ledger atau Blockchain serta Non Distributed Ledger atau jaringan yang digunakan secara umum pada sistem pembayaran saat ini. 

    Baca juga: PwC Prediksi 80% Bank Sentral Akan Luncurkan Mata Uang Digital

    Kemungkinan besar dalam waktu dekat, Bank Indonesia akan segera meluncurkan whitepaper untuk memberi kejelasan mengenai CBDC.

    “Dalam waktu dekat, BI akan menerbitkan whitepaper yang kemudian akan diikuti oleh consultative paper. Hal tersebut merupakan langkah besar sebelum memasuki bukti konsep dan memulai langkah penerbitan CBDC.”

    Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni P. Joewono

    Jika kedua publikasi tersebut telah terjadi, maka kemungkinan besar tahap perkembangan CBDC akan semakin cepat karena membuka ruang untuk konsultasi dengan publik dan penerimaan saran dari pakar di bidang teknologi ini. 

    Untuk saat ini CBDC Rupiah masih dalam tahap perkembangan secara internal dan belum ada peluncuran dokumen serta versi uji coba sama sekali. 

    Artikel ini telah tayang di Coinvestasi dengan judul “Bank Indonesia: Kripto Tingkatkan Inklusi Keuangan, Tapi Perlu Regulasi



    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Pertemuan G20 Akan Bahas Aset Kripto dan Uang Digital Bank Sentral

    Aset kripto dan uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CDBC) akan jadi topik utama dalam rangkaian agenda 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) dan Finance and Central Bank Deputies Meetings (FCBD) G20 yang akan berlangsung di Bali mulai pekan depan 11-17 Juli 2022. 

    Agenda besar pertemuan FMCBG dan FCBD tersebut akan membahas tren terbaru dalam industri digital keuangan, termasuk pembayaran lintas batas, aset kripto dan CBDC. Pembahasan akan dilakukan seputar bagaimana desain atau standar dari aset kripto dan CDBC, bagaimana perkembangannya, serta ada diskusi panel yang dihadir oleh delegasi dari negara anggota G20, terdiri dari perwakilan bank sentral, pejabat pemerintah, pengusaha dan akademisi.

    Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) & COO Tokocrypto, Teguh Kurniawan Harmanda.
    Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) & COO Tokocrypto, Teguh Kurniawan Harmanda. Foto: Tokocrypto.

    Baca juga: Potensi Industri Aset Kripto di Indonesia saat Bear Market

    Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo), Teguh Kurniawan Harmanda, menyambut baik pembahasan aset kripto dan CBDC yang akan menjadi topik utama dalam pertemuan 3rd FMCBG dan FCBD G20 di Bali. Menurutnya pertemuan tersebut bisa memfasilitasi pertumbuhan industri kripto untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara inovasi dan mitigasi risiko.

    “Perkembangan aset kripto tak bisa dimungkiri sangatlah pesat. Momentum pertemuan 3rd FMCBG dan FCBD G20 di Bali nanti, bisa dimanfaatkan untuk setiap negara-negara G20 saling bertukar pikiran bagaimana perlunya pembuat kebijakan untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara inovasi dan mitigasi risiko,” jelas pria yang akrab disapa Manda.

    Regulasi yang Matang

    Lebih lanjut, Manda mengungkap diharapkan dengan rangkaian pertemuan tersebut bisa mendorong pertumbuhan industri aset kripto dan blockchain di Indonesia, melalui regulasi yang matang dengan mengedepankan transformasi digital dan inklusivitas. Di samping itu, para panelis bisa lebih mengenal konsep CBDC yang menggunakan teknologi blockchain untuk memberikan akses yang lebih luas dan mendorong inklusi keuangan.

    World Economic Forum
    Pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Swiss bahas soal aset kripto. Foto: Getty Images.

    Baca juga: Aset Kripto dan Blockchain Jadi Perhatian di Pertemuan Tahunan WEF 2022, Apa Dampaknya?

    Aset kripto pun saat ini sudah diakui oleh global dengan masuk sebagai pembahasan utama di agenda tahunan World Economic Forum (WEF) yang digelar bulan Mei lalu. Aset kripto dan blockhcain sudah tidak dipandang sebelah mata oleh para pemimpin ekonomi global.

    Kesempatan ini merupakan peluang untuk menciptakan nilai tambah yang baik. Pokok pembahasan tersebut bisa menjadi acuan bagi perkembangan kripto dan blockchain ke depannya, termasuk di Indonesia.

    Manda menjelaskan kehadiran aset kripto tetap tumbuh, walau saat ini market secara keseluruhan sedang mengalami kelesuan. Menurutnya, kripto semakin terintegrasi dengan perekonomian global, maka risiko-risiko seperti itu bisa jadi memiliki beberapa justifikasi. Meski demikian, masih memungkinkan kripto dan teknologi blockchain berfungsi dengan berbagai cara dan melangkah lebih jauh lagi.



    Sumber : news.tokocrypto.com