Tag: G20

  • Gantikan Indonesia, India Usung Regulasi Kripto Agenda Utama G20 2023

    India terpilih menggantikan Indonesia menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Presidensi G20 tahun 2023. Dalam penyelenggaran agenda tahun mendatang, India telah mengisyaratkan bahwa regulasi kripto akan menjadi prioritas.

    Tugas India sebagai tuan rumah Presidensi G20 akan dimulai Desember 2022. Negeri Taj Mahal itu akan serius membawa regulasi kripto sebagai agenda utama dalam masa kepemimpinnya selama setahun mendatang.

    Dengan tugas barunya ini, India yang telah melewati kritikan oleh industri lokal, karena adanya pajak kripto yang tinggi dan bank sentral negara itu telah menyerukan larangan aset digital, sekarang akan memiliki peran penting dalam membingkai peraturan kripto global.

    Pajak Kripto

    Ilustrasi pajak aset kripto.
    Ilustrasi pajak aset kripto. Foto: Shutterstock.

    Baca juga: IMF Dukung Pajak Kripto 30 Persen di India

    Sebelumnya, pemerintah India telah mengubah kebijakan terhadap aset digital dengan mengenakan pajak 30% terhadap keuntungan penjualan kripto. Selain itu masih ada pajak 1% untuk transaksi kripto yang melebihi 50.000 INR (sekitar US$ 600) dalam satu tahun keuangan. Besaran pajak ini, menjadikan India sebagai negara dengan pajak tertinggi keenam di dunia.

    Tak cuma pajak tinggi, bank sentral India pun masih gencar menyerukan larangan transaksi aset kripto. Meski begitu, Reserve Bank of India (RBI) dilaporkan memulai program uji coba penerapan CBDC Rupee Digital (e-rupee) untuk segmen grosir. Mereka sudah memilih 9 bank yang akan berpartisipasi dalam program uji coba ini.

    Regulasi Kripto Global

    Sebagai tuan rumah, India akan menetapkan agenda untuk tahun ini, mengidentifikasi tema dan area fokus untuk pertumbuhan ekonomi. Menteri keuangan India, Nirmala Sitharaman, telah mengatakan kripto akan menjadi bagian dari agenda, tetapi ini mungkin merupakan indikasi pertama bahwa itu menjadi tujuan utama.

    Aset kripto dan uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CDBC) akan jadi topik utama dalam rangkaian agenda 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) dan Finance and Central Bank Deputies Meetings (FCBD) G20.
    Aset kripto dan uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CDBC) akan jadi topik utama dalam rangkaian agenda 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) dan Finance and Central Bank Deputies Meetings (FCBD) G20.

    Baca juga: Pertemuan G20 Akan Bahas Aset Kripto dan Uang Digital Bank Sentral

    “Mengidentifikasi solusi berbasis konsensus untuk mempercepat skala dan cakupan respons komunitas global terhadap banyak tantangan lintas batas seperti regulasi aset virtual,” kata Kepala Penasihat Ekonomi India, V Anantha Nageswaran dikutip Coindesk.

    G20 adalah forum antar pemerintah yang fokus pada penguatan ekonomi global. Indonesia saat ini memegang Presidensi atau tuan rumah. India tidak hanya akan mengambil alih Presidensi G20 mulai Desember, tetapi juga akan menjadi G20 Leaders Summit untuk pertama kalinya tahun depan.



    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Trade Expo Indonesia 2022, Ajang Kumpul Penggiat Blockchain dan Kripto

    Perkembangan pasar global yang dinamis menyebabkan permintaan akan lebih banyak barang dan jasa di seluruh dunia. Untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang ini, produsen bertujuan untuk menciptakan produk dengan keunggulan kompetitif untuk memenuhi permintaan pasar dan dipromosikan melalui strategi promosi dan pemasaran yang efektif.

    Pada tahun 2021, kinerja ekspor Indonesia telah mencapai rekor angka melampaui kinerja ekspor tertinggi pada tahun 2011. Pencapaian ini merupakan momentum pertumbuhan ekspor yang perlu dipertahankan dan digenjot di tahun-tahun mendatang. Penanganan efektif pandemi COVID-19 yang didukung program vaksinasi nasional berhasil menekan jumlah kasus baru di Indonesia.

    Baca juga: Kemendag Bakal Perketat Regulasi Exchange Kripto di Indonesia

    Kondisi ini menjadi faktor optimistis, dan Kementerian Perdagangan RI kembali menghadirkan Trade Expo Indonesia 2022 dalam format hybrid. Ini akan memperluas eksposur peluang bagi eksportir Indonesia untuk berinteraksi dan bertransaksi dengan pembeli baik secara langsung maupun melalui media digital.

    Trade Expo Indonesia tahun ini bertema:

    “Strengthening Global Trade for Stronger”.

    Dimana acara tersebut akan diselenggarakan sebagai berikut:

    • Hari: Rabu – Minggu 
    • Tanggal: 19.10.2022 – 23.10.2022
    • Tempat: Jl. BSD Grand Boulevard No.1, Pagedangan, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten 15399

    Acara ini adalah bagian dari acara G20 dengan tema B20 yang mengkhususkan program para pebisnis. Didukung dari berbagai kementrian dan di selenggarakan oleh Kementrian Perdagangan.

    Sebagai agenda promosi tahunan, Trade Expo Indonesia 2022 akan menampilkan pameran, forum bisnis, konseling bisnis, dan business matching. Acara tersebut akan menampilkan beberapa paparan teknologi blockchain diantaranya: Web3, NFT, DAO, Metaverse, DeFI, GameFi, SocialFi, dan lainnya. Acara dan pameran ini juga bertepatan dengan event Kepresidenan G20 yang diadakan di Indonesia. 

    Pada hari pertama, Fovourse sebagai Event Organizer untuk Expo Blockchain dan Crypto, akan membuka hari pertama dengan menghadirkan beberapa pembicara dan juga penelis. Untuk lebih lengkapnya mengetahui para speaker dan panelis, dalam di liat pada link berikut ini.

    Sampai jumpa diacara tersebut !



    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Bank Indonesia: Aset Kripto Ciptakan Inklusi Keuangan

    Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono, baru saja membuat pernyataan positif terkait kripto dan mata uang digital bank sentral Indonesia.  Pernyataan ini diberikan pada acara pengantar G20 yang dilaksanakan 12 Juli 2022 pada pukul 08.00 WIB di Badung, Bali. 

    Gubernur Bank Indonesia Dukung Kripto 

    Acara dengan judul “Synergistic and Inclusive Ecosystem for Accelerated Recovery – Digital Currency” yang disiarkan juga secara langsung di YouTube adalah rangkaian acara pengantar G20 yang berjalan sejak 11 Juli 2022  hingga 15 Juli 2022. 

    Bank Indonesia: Kripto Tingkatkan Inklusi Keuangan, Tapi Perlu Regulasi
    Presentasi Deputi Gubernur Bank Indonesia di Acara Pengantar G20

    Dalam acara pada 12 Juli 2022 tersebut, terlihat bahwa salah satu topik bahasan utama adalah mata uang digital dan kripto. Terdapat satu pernyataan menarik dari Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono, yang menarik perhatian pasar kripto. 

    Pada acara tersebut, beliau memberikan satu presentasi mengenai perkembangan kripto di Indonesia dan proses peluncuran mata uang digital bank sentral Rupiah atau CBDC Rupiah. 

    Beliau menyatakan bahwa pertumbuhan kripto di Indonesia sudah tumbuh secara tinggi namun membutuhkan kerangka regulasi yang jelas untuk mengakomodir sifat kripto yang berisiko. 

    “Aset kripto berpotensi memberi risiko baru kepada perekonomian, sistem moneter, dan stabilitas sistem keuangan.”

    Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni P. Joewono

    Tapi walau memberi pernyataan tersebut, beliau juga memberikan pernyataan bahwa kripto dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan dan efisiensi sistem keuangan. Maksud dari pernyataan tersebut adalah karena kripto, semua orang jadi memiliki akses terhadap jasa keuangan, walau ditolak oleh sistem konvensional seperti bank. 

    Jadi walau beliau merasa bahwa kripto memiliki risiko yang tinggi sebagai sebuah aset, terdapat asumsi bahwa Deputi Gubernur Bank Indonesia mendukung sistem teknologi keuangan berbasis kripto dan blockchain

    Baca juga: Pertemuan G20 Akan Bahas Aset Kripto dan Uang Digital Bank Sentral

    Dalam presentasi tersebut, beliau juga memberikan pernyataan bahwa pertumbuhan kripto di Indonesia dan seluruh dunia semakin marak karena adanya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah memaksa masyarakat untuk mengadopsi teknologi digital untuk mempermudah mayoritas aktivitasnya, terutama untuk menghindari kontak fisik. 

    Fenomena meningkatnya adopsi teknologi digital ini telah membuat kripto semakin terkenal, mengingat kripto adalah inovasi digital terbaru di dunia keuangan. Pernyataan ini juga disetujui oleh Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia pada acara rangkaian pengantar G20, 11 Juli 2022. Beliau menyatakan: 

    “Bapak Presiden telah menyampaikan, tiga area besar kepemimpinan Indonesia di G20. Ini meliputi kesehatan, digital, dan green and inclusive. Digitalisasi juga telah menyelamatkan Indonesia selama pandemi, dan sekarang menjadi pilar Indonesia maju.”

    Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni P. Joewono

    Oleh karena itu, terlihat bahwa Indonesia saat ini mengayomi pertumbuhan inovasi digital termasuk kripto dan teknologi blockchain. 

    Melihat adanya kekurangan dari kripto yaitu volatilitas tinggi, pemerintah membuat inovasi baru sebagai alternatif adopsi dari teknologi blockchain yaitu mata uang digital bank sentral atau CBDC Rupiah. 

    Dalam acara tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia menyatakan beberapa alasan mengenai proses peluncuran CBDC. 

    CBDC Rupiah Segera Meluncur

    Bank Indonesia: Kripto Tingkatkan Inklusi Keuangan, Tapi Perlu Regulasi
    Tiga Dasar Penciptaan CBDC Menurut Bank Indonesia

    Beliau menjelaskan tiga prinsip yang menjadi dasar utama penciptaan CBDC Rupiah dalam presentasinya. 

    • Prinsip pertama adalah CBDC dianggap tidak merusak stabilitas sistem keuangan terutama di Indonesia. Hal ini disebabkan CBDC masih berada di bawah pantauan Rupiah yang diregulasi oleh lembaga moneter yang ada di Indonesia. 
    • Prinsip kedua adalah CBDC menggunakan infrastruktur yang digunakan oleh Rupiah saat ini sehingga bersifat terintegrasi dengan sistem pembayaran yang ada serta dapat beroperasi dengan mudah dalam transaksi nasional dan internasional. 
    • Prinsip ketiga adalah keleluasaan CBDC yang bisa bergerak dengan teknologi Distributed Ledger atau Blockchain serta Non Distributed Ledger atau jaringan yang digunakan secara umum pada sistem pembayaran saat ini. 

    Baca juga: PwC Prediksi 80% Bank Sentral Akan Luncurkan Mata Uang Digital

    Kemungkinan besar dalam waktu dekat, Bank Indonesia akan segera meluncurkan whitepaper untuk memberi kejelasan mengenai CBDC.

    “Dalam waktu dekat, BI akan menerbitkan whitepaper yang kemudian akan diikuti oleh consultative paper. Hal tersebut merupakan langkah besar sebelum memasuki bukti konsep dan memulai langkah penerbitan CBDC.”

    Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni P. Joewono

    Jika kedua publikasi tersebut telah terjadi, maka kemungkinan besar tahap perkembangan CBDC akan semakin cepat karena membuka ruang untuk konsultasi dengan publik dan penerimaan saran dari pakar di bidang teknologi ini. 

    Untuk saat ini CBDC Rupiah masih dalam tahap perkembangan secara internal dan belum ada peluncuran dokumen serta versi uji coba sama sekali. 

    Artikel ini telah tayang di Coinvestasi dengan judul “Bank Indonesia: Kripto Tingkatkan Inklusi Keuangan, Tapi Perlu Regulasi



    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Pertemuan G20 Akan Bahas Aset Kripto dan Uang Digital Bank Sentral

    Aset kripto dan uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CDBC) akan jadi topik utama dalam rangkaian agenda 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) dan Finance and Central Bank Deputies Meetings (FCBD) G20 yang akan berlangsung di Bali mulai pekan depan 11-17 Juli 2022. 

    Agenda besar pertemuan FMCBG dan FCBD tersebut akan membahas tren terbaru dalam industri digital keuangan, termasuk pembayaran lintas batas, aset kripto dan CBDC. Pembahasan akan dilakukan seputar bagaimana desain atau standar dari aset kripto dan CDBC, bagaimana perkembangannya, serta ada diskusi panel yang dihadir oleh delegasi dari negara anggota G20, terdiri dari perwakilan bank sentral, pejabat pemerintah, pengusaha dan akademisi.

    Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) & COO Tokocrypto, Teguh Kurniawan Harmanda.
    Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) & COO Tokocrypto, Teguh Kurniawan Harmanda. Foto: Tokocrypto.

    Baca juga: Potensi Industri Aset Kripto di Indonesia saat Bear Market

    Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo), Teguh Kurniawan Harmanda, menyambut baik pembahasan aset kripto dan CBDC yang akan menjadi topik utama dalam pertemuan 3rd FMCBG dan FCBD G20 di Bali. Menurutnya pertemuan tersebut bisa memfasilitasi pertumbuhan industri kripto untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara inovasi dan mitigasi risiko.

    “Perkembangan aset kripto tak bisa dimungkiri sangatlah pesat. Momentum pertemuan 3rd FMCBG dan FCBD G20 di Bali nanti, bisa dimanfaatkan untuk setiap negara-negara G20 saling bertukar pikiran bagaimana perlunya pembuat kebijakan untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara inovasi dan mitigasi risiko,” jelas pria yang akrab disapa Manda.

    Regulasi yang Matang

    Lebih lanjut, Manda mengungkap diharapkan dengan rangkaian pertemuan tersebut bisa mendorong pertumbuhan industri aset kripto dan blockchain di Indonesia, melalui regulasi yang matang dengan mengedepankan transformasi digital dan inklusivitas. Di samping itu, para panelis bisa lebih mengenal konsep CBDC yang menggunakan teknologi blockchain untuk memberikan akses yang lebih luas dan mendorong inklusi keuangan.

    World Economic Forum
    Pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Swiss bahas soal aset kripto. Foto: Getty Images.

    Baca juga: Aset Kripto dan Blockchain Jadi Perhatian di Pertemuan Tahunan WEF 2022, Apa Dampaknya?

    Aset kripto pun saat ini sudah diakui oleh global dengan masuk sebagai pembahasan utama di agenda tahunan World Economic Forum (WEF) yang digelar bulan Mei lalu. Aset kripto dan blockhcain sudah tidak dipandang sebelah mata oleh para pemimpin ekonomi global.

    Kesempatan ini merupakan peluang untuk menciptakan nilai tambah yang baik. Pokok pembahasan tersebut bisa menjadi acuan bagi perkembangan kripto dan blockchain ke depannya, termasuk di Indonesia.

    Manda menjelaskan kehadiran aset kripto tetap tumbuh, walau saat ini market secara keseluruhan sedang mengalami kelesuan. Menurutnya, kripto semakin terintegrasi dengan perekonomian global, maka risiko-risiko seperti itu bisa jadi memiliki beberapa justifikasi. Meski demikian, masih memungkinkan kripto dan teknologi blockchain berfungsi dengan berbagai cara dan melangkah lebih jauh lagi.



    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Merumuskan Ulang Posisi Islam Indonesia dalam Kancah Global



    Jakarta

    Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar Dr. Ahmed Muhammad Ahmed El-Tayeb untuk ketiga kalinya ke Indonesia, pada 8 hingga 11 Juli 2024, yang merupakan bagian dari lawatannya ke Asia Tenggara, patut mendapat sambutan istimewa karena beberapa alasan. Kunjungan ini bertujuan untuk menggaungkan Piagam Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia, yang ditandatangani oleh pemimpin tertinggi Universitas Al-Azhar dan Paus Fransiskus di Abu Dhabi pada tahun 2019, sebagaimana dijelaskan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (balitbangdiklat.kemenag.go.id 26/6/2024).

    Lebih dari itu, kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar kali ini memiliki arti penting bukan saja bagi penguatan hubungan historis yang mendalam antara Indonesia dan Mesir, tetapi juga bagi upaya Indonesia untuk memperkuat posisi strategisnya dalam kancah global. Indonesia dan Mesir dapat bergandengan tangan berdiri di depan untuk menyuarakan perdamaian dan persaudaraan sambil melawan segala bentuk ekstremisme, radikalisme dan kekerasan. Ditopang Al-Azhar, Mesir dikenal sebagai benteng nilai-nilai moderasi dan toleransi. Begitu juga Indonesia. Dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terbesar, Indonesia masyhur dengan model keislaman yang inklusif dan damai.

    Dalam lanskap dunia kontemporer, interaksi antara agama, politik, dan identitas menjadi semakin kompleks. Di antara dinamika ini, konsep “decentring Islam” (mendesentrisasi Islam) muncul sebagai paradigma signifikan. Decentring Islam berupaya untuk mengalihkan dari perspektif tradisional yang berpusat pada Arab mengenai identitas dan praktik Islam, ke arah keragaman dan pluralitas dalam dunia Muslim. Indonesia, sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbanyak dan satu negeri Asia besar, menawarkan sudut pandang unik untuk mengeksplorasi konsep ini dan implikasinya terhadap geopolitik global, wacana keagamaan, dan pertukaran budaya.


    Secara historis, pemikiran dan praktik Islam sangat dipengaruhi oleh budaya Arab, mengingat asal-usul agama ini di Jazirah Arab. Pandangan yang berpusat pada Arab ini sering kali menutupi kekayaan keragaman tradisi Islam di berbagai wilayah, termasuk Indonesia yang sering masih dipandang pinggiran (peripheral). Decentring Islam bertujuan memperluas pemahaman tentang identitas Islam dengan mengakui dan menghargai berbagai ekspresi Islam yang dipraktikkan oleh Muslim non-Arab. Pendekatan ini menekankan pentingnya konteks lokal, kekhasan budaya, dan perkembangan historis yang membentuk praktik keagamaan Muslim di berbagai belahan dunia.

    Decentring Islam bukan berarti mengurangi pentingnya kontribusi Arab terhadap peradaban Islam, tetapi mengakui bahwa Islam adalah agama global dengan berbagai macam ekspresi dan perubahan budaya. Ini bertujuan membongkar representasi Islam yang monolitik, dengan mendorong pemahaman yang lebih inklusif dan representatif yang mencerminkan realitas kehidupan Muslim di seluruh dunia.

    Indonesia: Model Pluralisme Islam

    Indonesia, rumah bagi lebih dari 270 juta Muslim, mewujudkan prinsip-prinsip decentring Islam melalui perpaduan khas antara iman Islam dan budaya lokal. Sejarah kepulauan ini ditandai oleh sintesis berbagai pengaruh budaya dan agama, termasuk Hindu, Buddha, dan kepercayaan adat, yang telah berjalin dengan tradisi Islam. Mosaik budaya ini melahirkan Islam khas Indonesia yang berakar kuat pada konteks lokal yang melahirkan berbagai keragaman di dalam Islam Indonesia itu sendiri. Kecuali Islam di Jawa yang terepresentasi dengan baik dalam berbagai kajian kesarjanaan, sebenarnya mosaik keragaman di berbagai kepulauan lain, termasuk wilayah Indonesia Timur, masih sangat menarik dieksplorasi untuk mendapatkan gambaran lebih utuh tentang Islam Indonesia.

    Islam Indonesia ditandai oleh sifatnya yang moderat dan pluralistik. Falsafah dasar bangsa, Pancasila, yang mempromosikan toleransi dan inklusivitas beragama, memastikan bahwa semua komunitas agama dapat hidup berdampingan dengan harmonis. Pancasila menjadi falsafah antarbudaya (intercultural philosophy) yang sangat relevan dengan kemajemukan. NU dan Muhammadiyah mendukung interpretasi Islam yang kontekstual dan progresif yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Model pluralistik dan inklusif ini menawarkan narasi alternatif tentang Islam, dengan menunjukkan bahwa agama ini dapat berkembang dalam lingkungan budaya dan politik yang beragam.

    Peran NU dan Muhammadiyah sangat penting dan tidak tergantikan dalam memosisikan Islam Indonesia dalam kancah global. Terutama melalui inisiatif pendidikan, sosial, dan politik mereka, NU dan Muhammadiyah berkontribusi pada pemahaman Islam yang lebih pluralistik dan inklusif, baik di Indonesia maupun di dunia Muslim yang lebih luas. Konsistensi mereka dalam inisiatif-inisiatif fundamental ini akan menentukan trayektori masa depan mereka dalam decentring Islam.

    NU mengoperasikan jaringan luas pendidikan keagamaan (pesantren) di seluruh Indonesia, dari tingkat dasar sampai universitas, yang mendorong pendekatan holistik terhadap pembelajaran. Kurikulum sering kali mencakup pengajaran tentang toleransi beragama, demokrasi, dan hak asasi manusia. Demikian pula, Muhammadiyah telah membangun jaringan pendidikan yang komprehensif, yang menekankan pemikiran ilmiah dan rasional di samping pendidikan agama, mendorong pemikiran kritis dan inovasi. Lembaga-lembaga pendidikan yang mereka kelola perlu didorong tampil di kancah global, melalui pembukaan cabang-cabangnya di berbagai kawasan dunia Islam.

    Reformulasi di Kancah Global

    Posisi strategis Indonesia dalam kancah global bersifat multifaset, mencakup dimensi politik, ekonomi, dan budaya. Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, Indonesia memainkan peran krusial dalam urusan ekonomi regional dan global. Model pemerintahan demokratisnya dan identitas Islam moderatnya memberikan narasi alternatif terhadap persepsi Islam yang sering terpolarisasi dalam politik global.

    Di panggung internasional, Indonesia aktif mempromosikan dialog dan kerja sama antaragama melalui kebijakan luar negerinya. Upaya diplomatik negara ini dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas di wilayah konflik, terutama di dunia Muslim, menunjukkan komitmennya terhadap tatanan global yang didasarkan pada saling menghormati dan pengertian. Kepemimpinan Indonesia dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan partisipasinya dalam misi perdamaian PBB semakin menegaskan perannya sebagai mediator dan advokat perdamaian.
    Secara budaya, Indonesia berkontribusi terhadap pemahaman global tentang Islam melalui warisan seni, sastra, dan praktik keagamaannya yang kaya. Peringatan tahunan hari raya Islam, perayaan musik dan tarian tradisional Islam, serta lembaga pendidikan Islam yang berkembang pesat semuanya mencerminkan budaya Islam Indonesia yang dinamis. Dengan membagikan aset budaya ini di panggung global, Indonesia membantu mendesentrisasi narasi yang berpusat pada Arab dan menyoroti keragaman dalam dunia Muslim.

    Singkatnya, decentring Islam adalah kerangka kerja yang krusial untuk memahami sifat multifaset dari dunia Islam, dan posisi Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim utama mencerminkan keragaman ini. Perpaduan unik antara iman Islam dan praktik budaya lokal, komitmennya terhadap pluralisme dan demokrasi, serta peran aktifnya dalam diplomasi global, semuanya berkontribusi pada pemahaman yang lebih bernuansa dan inklusif tentang Islam.

    Seiring dunia terus bergumul dengan isu-isu identitas keagamaan dan koeksistensi, contoh Indonesia menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana Islam dapat dipraktikkan dan dipahami dalam cara yang beragam dan dinamis. Dengan merangkul prinsip-prinsip decentring Islam, komunitas global dapat bergerak menuju apresiasi yang lebih komprehensif dan adil terhadap keragaman dunia Muslim yang sangat kaya. Dalam lingkup praktisnya, dengan memberdayakan segenap kemampuan ekonomi-politik dan modal kultural keislaman di kawasan, di Asia khususnya, dan global melalui prinsip co-production of peace, pemerintah dan warga Indonesia bisa lebih berperan untuk ikut menawarkan secercah harapan baru.

    Noorhaidi Hasan
    Guru Besar Islam dan Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

    (erd/erd)



    Sumber : www.detik.com