Kripto dan Semua Post

Tag: indonesia emas 2045

Pengawasan Kripto cs Resmi Beralih ke OJK & BI

Jakarta –

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan resmi mengalihkan tugas pengawasan dan pengaturan aset keuangan digital kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Adapun pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan resmi berlaku usai penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Nota Kesepahaman (NK) di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (10/1/2025) kemarin.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, tugas pengaturan dan pengawasan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi sektor keuangan digital dan derivatif keuangan. Ia mendukung transisi pengalihan berlangsung transparan dan memberikan keamanan bagi pelaku pasar maupun pelaku ekonomi.

“Kami yakin langkah ini akan membawa manfaat jangka panjang bagi sektor keuangan dan pasar fisik aset kripto di Indonesia,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (12/1/2025).

Adapun tugas pengaturan dan pengawasan yang dialihkan ke OJK meliputi Aset Keuangan Digital (AKD) termasuk aset kripto dan derivatif keuangan di pasar modal. Sementara BI, meliputi derivatif keuangan dengan underlying yang meliputi instrumen di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA).

Pengalihan tugas ke OJK dan BI dilakukan sesuai amanat Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Hal ini juga menjadi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan.

Peralihan dari Bappebti ke OJK dan BI secara penuh dilakukan paling lama 24 bulan sejak pengundangan UU P2SK yang bertepatan pada hari ini, 10 Januari 2025.
Dalam proses persiapan pengalihan pengaturan, Bappebti, OJK, dan BI juga berkoordinasi dalam aspek pengaturan, penyiapan infrastruktur pengawasan, penyelenggaraan diskusi pengembangan pengawasan, serta peningkatan literasi kepada masyarakat.

Koordinasi tersebut melibatkan sejumlah pihak terkait di antaranya kementerian/lembaga, industri, dan para penyelenggara. Sementara itu, diketahui OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (POJK AKD AK).

OJK juga menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 20/SEOJK.07/2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (SEOJK AKD AK) yang memuat pokok-pokok peraturan terkait.

Selain menerima peralihan tugas AKD AK, OJK juga akan menerima peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap instrumen derivatif keuangan dengan underlying efek yang di antaranya indeks saham dan saham tunggal asing. Pengalihan tersebut dilakukan untuk mendorong penerapan prinsip aktivitas sama, risiko sama, dan regulasi setara.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, peralihan ini upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan pendalaman pasar keuangan terintegrasi. Selain itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen.

“Industri derivatif keuangan dengan underlying efek dan Aset Keuangan Digital termasuk aset kripto yang diawasi Bappebti selama ini sudah berjalan, sehingga akan diupayakan transisi tugas pengaturan dan pengawasan dengan seamless untuk menghindari gejolak di pasar,” kata Mahendra.

Diketahui, OJK juga telah menyiapkan sistem perizinan AKD AK dan Derivatif Keuangan secara digital melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT). Dalam proses peralihan tugas ini, OJK dan Bappebti melakukan koordinasi dan berkomitmen mendukung pengembangan dan penguatan ekosistem derivatif keuangan.

BI juga turut mendukung peralihan pengaturan dan pengawasan Derivatif PUVA sejalan dengan amanat pada Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Peralihan pengaturan dan pengawasan Bappebti ke BI mencakup pengaturan derivatif keuangan dengan underlying yang meliputi instrumen di Pasar Uang dan instrumen di Pasar Valuta Asing.

Dalam melaksanakan tugas di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA), Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang mengatur tugas pasar uang dan pasar valuta asing, termasuk di dalamnya Derivatif PUVA.

Dalam proses peralihan ini, BI akan bekerja sama dengan Bappebti dan OJK untuk memastikan proses peralihan berjalan lancar dan kelangsungan usaha pasar Derivatif PUVA tetap terjaga. Perizinan pelaku Derivatif PUVA yang sudah diberikan oleh Bappebti dapat tetap berlaku.

Pelaporan oleh pelaku derivatif PUVA juga tetap dapat dilakukan dengan menggunakan tata cara pelaporan berlaku saat ini, sampai dengan BI memperkenalkan tata cara pelaporan yang baru. Selain itu, transaksi derivatif PUVA yang sedang berjalan dapat tetap mengacu pada pengaturan Bappepti.

Untuk mengawal proses transisi peralihan, BI dan Bappepti sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja (Working Group) yang mendukung kelancaran proses peralihan dimaksud.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan, pihaknya membutuhkan kerja sama dan sinergi erat bersama otoritas lainnya. Ia menekankan, meski tugas pengaturan dan pengawasan Derivatif PUVA merupakan tugas baru yang belum pernah ada di BI sebelumnya, peralihan tugas ini memberikan peluang bagi BI untuk memperluas instrumen-instrumen keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang moneter dan pendalaman PUVA.

Besarnya potensi pasar Derivatif PUVA dapat dimanfaatkan sebagai alternatif instrumen hedging yang pada akhirnya berkontribusi positif bagi pendalaman PUVA dan mendukung stabilitas di tengah tingginya ketidakpastian global saat ini.

Ke depan, BI akan melanjutkan upaya pengembangan derivatif PUVA yang telah dilakukan Bappebti. “Kami yakin dengan usaha dan sinergi yang kuat, pasar keuangan Indonesia akan semakin dalam, kredibel, dan mendukung langkah bersama menuju Indonesia Emas 2045,” kata Destry.

Lebih lanjut, BI akan memastikan pasar Derivatif PUVA dan pengembangannya sejalan dan mendukung pelaksanaan tugas BI dalam pengembangan pasar keuangan sebagaimana tercantum dalam Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030.

Pengembangan pasar Derivatif PUVA tersebut akan dilakukan melalui inovasi produk yang variatif dan likuid, memiliki pricing yang efisien dan kredibel, serta didukung pelaku pasar yang aktif dan kompeten. Pengembangan pasar Derivatif PUVA juga akan didukung oleh infrastruktur PUVA yang memenuhi prinsip interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi (3I) sehingga andal, efisien, serta aman.

Untuk diketahui, nilai transaksi PBK berdasarkan Notional Value tercatat sebesar Rp30.503 triliun pada periode Januari-November 2024. Nilai ini naik 30,20% dibandingkan periode yang sama pada 2023 yang tercatat sebesar Rp23.428 triliun.

Khusus November 2024, jumlah nasabah yang aktif bertransaksi pada PBK tercatat sebanyak 70.676 atau naik meroket 53,93% dari periode sebelumnya yang tercatat sebanyak 45.915 nasabah.

Saat ini, transaksi PUVA difasilitasi dua bursa berjangka, dua Lembaga Kliring Berjangka, 55 Pialang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA), 21 Pedagang Penyelenggara SPA, 8 Penasihat Berjangka, dan 15 Bank Penyimpan Margin.

Selain itu, terdapat 253 Kontrak Derivatif SPA untuk PUVA yang ditransaksikan pada 2 Bursa Berjangka. Sementara, transaksi aset kripto di Indonesia pada periode Januari-November 2024 tercatat sebesar Rp 556,53 triliun atau 356,16% dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 122 triliun (yoy).

Sementara, pelanggan aset kripto yang terdaftar secara akumulatif sejak Februari 2021-November 2024 tercatat sebanyak 22,11 juta pelanggan. Di sisi lain, sampai saat ini jumlah Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) yang telah berizin Bappebti tercatat sebanyak 16 pedagang.

Selain itu, terdapat 14 Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) yang memiliki Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dan Surat Persetujuan Anggota Kliring (SPAK) sedang berproses menjadi PFAK.

(kil/kil)

Sumber : finance.detik.com

ilustrasi sumber : unsplash.com / adeolu eletu

March 26, 2026
Kripto Kini Diawasi OJK!

Jakarta –

Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengalihkan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto serta derivatif keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Hal ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Nota Kesepahaman (NK) di Kantor Kementerian Perdagangan, hari ini (10/1/2025)

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi sektor keuangan digital dan derivatif keuangan. Kemendag terus mendukung agar transisi pengalihan dapat berlangsung secara transparan dan memberikan keamanan bagi pelaku pasar maupun pelaku ekonomi.

“Kami yakin langkah ini akan membawa manfaat jangka panjang bagi sektor keuangan dan pasar fisik aset kripto di Indonesia,” ujar Budi dalam keterangannya, Jumat (10/1/2025).

Budi menjelaskan tugas pengaturan dan pengawasan yang dialihkan dari Bappebti ke OJK, meliputi Aset Keuangan Digital (AKD) termasuk aset kripto serta derivatif keuangan di pasar modal. Sementara itu, pengalihan ke Bank Indonesia meliputi derivatif keuangan dengan underlying yang meliputi instrumen di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA).

Pengalihan tugas ini sejalan dengan pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Hal ini juga menjadi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan. Adapun masa peralihan dari Bappebti ke OJK dan Bank Indonesia secara penuh dilakukan paling lama 24 bulan sejak pengundangan UU P2SK yang bertepatan pada hari ini, 10 Januari 2025.

“Dalam proses persiapan pengalihan pengaturan, ini ketiga lembaga tersebut terus saling berkoordinasi dalam aspek pengaturan, penyiapan infrastruktur pengawasan, penyelenggaraan diskusi pengembangan pengawasan, serta peningkatan literasi kepada masyarakat. Koordinasi tersebut melibatkan sejumlah pihak terkait di antaranya kementerian/lembaga, industri, dan para penyelenggara,” tambah Budi.

OJK Siapkan Sistem Perizinan AKD AK dan Derivatif Keuangan Secara Digital

Sementara itu, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (POJK AKD AK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 20/SEOJK.07/2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (SEOJK AKD AK) yang memuat pokok-pokok peraturan terkait.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan selain menerima peralihan tugas AKD AK, OJK juga akan menerima peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap instrumen derivatif keuangan dengan underlying efek yang di antaranya indeks saham dan saham tunggal asing. Pengalihan tersebut bertujuan untuk mendorong penerapan prinsip aktivitas sama, risiko sama, dan regulasi setara (same activity, same risk, same regulation).

Peralihan ini sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan pendalaman pasar keuangan terintegrasi. Selain itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen sehingga dapat memberikan implikasi positif bagi pengembangan industri di sektor keuangan.

“Industri derivatif keuangan dengan underlying efek dan Aset Keuangan Digital termasuk aset kripto yang diawasi Bappebti selama ini sudah berjalan, sehingga akan diupayakan transisi tugas pengaturan dan pengawasan dengan seamless untuk menghindari gejolak di pasar,” kata Mahendra.

Untuk menyukseskan proses selanjutnya, OJK juga telah menyiapkan sistem perizinan AKD AK dan Derivatif Keuangan secara digital melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT). Dalam proses peralihan tugas ini, OJK dan Bappebti telah melakukan koordinasi dan berkomitmen untuk mendukung pengembangan dan penguatan ekosistem derivatif keuangan secara keseluruhan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Bank Indonesia turut berkomitmen untuk mendukung peralihan pengaturan dan pengawasan Derivatif PUVA sejalan dengan amanat pada Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Peralihan pengaturan dan pengawasan Bappebti ke BI mencakup pengaturan derivatif keuangan dengan underlying yang meliputi instrumen di Pasar Uang dan instrumen di Pasar Valuta Asing. Dalam melaksanakan tugas di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA), Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang mengatur tugas pasar uang dan pasar valuta asing, termasuk di dalamnya Derivatif PUVA.

Dalam proses peralihan ini, BI akan bekerja sama dengan Bappebti dan OJK untuk memastikan proses peralihan berjalan lancar dan kelangsungan usaha pasar Derivatif PUVA tetap terjaga. Perizinan pelaku Derivatif PUVA yang sudah diberikan oleh Bappebti dapat tetap berlaku. Pelaporan oleh pelaku derivatif PUVA juga tetap dapat dilakukan dengan menggunakan tata cara/sistem pelaporan berlaku saat ini, sampai dengan Bank Indonesia memperkenalkan tata cara/sistem pelaporan yang baru. Selain itu, transaksi derivatif PUVA yang sedang berjalan dapat tetap mengacu kepada pengaturan Bappepti terkini. Untuk mengawal proses transisi peralihan, Bank Indonesia dan Bappepti sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja (Working Group) yang mendukung kelancaran proses peralihan dimaksud.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti memgatakan peralihan tugas pengaturan dan pengawasan Derivatif Keuangan PUVA dari Bappebti. Guna memperkuat upaya pendalaman dan pengembangan pasar keuangan. Tentunya, BI membutuhkan kerja sama dan sinergi erat bersama otoritas lainnya.

Destry menekankan, meski tugas pengaturan dan pengawasan Derivatif PUVA merupakan tugas baru yang belum pernah ada di BI sebelumnya, peralihan tugas ini memberikan peluang bagi BI untuk memperluas instrumen-instrumen keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas BI di bidang moneter dan pendalaman PUVA.

“Besarnya potensi pasar Derivatif PUVA dapat dimanfaatkan sebagai alternatif instrumen hedging yang pada akhirnya turut berkontribusi positif bagi pendalaman PUVA dan mendukung stabilitas di tengah tingginya ketidakpastian global saat ini. Ke depannya, Bank Indonesia akan melanjutkan upaya pengembangan derivatif PUVA yang telah dilakukan Bappebti. Kami yakin dengan usaha dan sinergi yang kuat, pasar keuangan Indonesia akan semakin dalam, kredibel, dan mendukung langkah bersama menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Destry.

Pengembangan pasar Derivatif PUVA tersebut akan dilakukan melalui inovasi produk yang variatif dan likuid, memiliki pricing yang efisien dan kredibel, serta didukung pelaku pasar yang aktif dan kompeten. Pengembangan pasar Derivatif PUVA juga akan didukung oleh infrastruktur PUVA yang memenuhi prinsip interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi (3I) sehingga andal, efisien, serta aman.

(acd/acd)

Sumber : finance.detik.com

March 24, 2026
Program Diputus, Ortu Siswa BIM Persiapan S1 Luar Negeri Pertanyakan Nasib Anak
Jakarta –

Sekitar 40 orang tua siswa penerima Beasiswa Indonesia Maju (BIM) Persiapan S1 Luar Negeri Angkatan 4 menyampaikan aspirasi dan petisi soal keberlanjutan rangkaian beasiswa di Kantor Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas), Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Siswa Penerima BIM Persiapan S1 Luar Negeri Angkatan 4 H Ishandawi mengatakan aksi kunjungan orang tua siswa sehubungan dengan Surat Puspresnas Kemendikdbudristek No 1645/J3/PN.06/2024 tanggal 3 November 2024 tentang BIM Persiapan Sarjana Angkatan 4.

Ishandawi menjelaskan, berdasarkan surat tersebut, komponen konseling perkuliahan dan penggantian biaya pendaftaran universitas luar negeri ditiadakan pada beasiswa BIM Persiapan S1 Luar Negeri Angkatan 4.

Perubahan tersebut mengakibatkan siswa berprestasi tingkat nasional dan internasional yang tidak mampu membayar biaya pendaftaran perguruan tinggi mancanegara jadi mengurungkan harapan untuk menempuh pendidikan tinggi di luar negeri, sesuai peluang yang dijanjikan pada awal penyelenggaraan program beasiswa.

Sejumlah siswa penerima BIM Persiapan S1 Luar Negeri Angkatan 4 tersebut juga terkendala dengan ketiadaan pembimbingan pendaftaran hingga penulisan esai.

Sementara itu, sebelumnya, mereka telah dibekali kursus IELTS dan meraih skor di atas persyaratan. Tak sedikit pula yang telah memperoleh nilai sekitar 1.200-1.400, di atas persyaratan Puspresnas.

“Jadi sayang, miris, Asta Cita ke-4 kan penguatan sumber daya manusia nanti menuju Indonesia Emas 2045, ini sudah ada (talentanya),” ucap Ishandawi pada detikEdu sebelum penyerahan petisi pada perwakilan Puspresnas.

Perubahan Rangkaian BIM Persiapan S1 Luar Negeri Angkatan 4

Berdasarkan Surat Puspresnas, nama BIM Persiapan S1 Luar Negeri Angkatan 4 telah diubah menjadi BIM Persiapan Program Sarjana 4. Program ini meliputi pengayaan akademik berupa kursus dan tes resmi IELTS dan SAT/ACT serta pengayaan nonakademik berupa webinar series, proyek sosial, dan summer program.

Dalam surat itu, Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemendikbudristek menyatakan bahwa program persiapan tersebut akan berakhir.

Untuk itu, kepala sekolah diminta mengabari siswa BIM Persiapan S1 Angkatan 4 atas sejumlah perubahan berikut.

Tidak Ada Konseling Kuliah

Program pengayaan BIM Persiapan Sarjana Angkatan 4 tidak meliputi college counseling.

Sedangkan berdasarkan booklet beasiswa Indonesia Maju Program Sarjana Luar Negeri Angkatan 4, biaya layanan college counseling 2024-2025 termasuk komponen beasiswa.

Jika konseling diadakan, siswa sedianya akan dibimbing untuk memenuhi tiap kriteria dan persyaratan pendaftaran, termasuk esai, hingga mendapat LoA. Siswa juga dibimbing untuk menetapkan pilihan perguruan tingginya.

Tidak Ada Penggantian Biaya Pendaftaran Universitas Luar Negeri

Pemberian bantuan biaya pendaftaran universitas (reimbursement) juga ditiadakan pada program pengayaan BIM Persiapan Sarjana Angkatan 4 menurut surat Puspresnas Kemendikbudristek tanggal 3 November 2024 tersebut.

Sedangkan biaya aplikasi atau pendaftaran ke perguruan tinggi luar negeri 2024-2025 dijanjikan sebagai komponen beasiswa BIM Persiapan S1 Luar Negeri Angkatan 4.

“(Sebelumnya) Bisa sampai empat perguruan tinggi luar negeri,” kata Ishandawi.

Adanya komponen ini seharusnya memungkinkan beban biaya pendaftaran pendidikan tinggi luar negeri ditanggung negara sehingga meringankan beban finansial orang tua dan siswa.

Ishandawi mencontohkan, biaya pendaftaran ke University of British Columbia (UBC), Kanada sendiri mencapai CAD 160-an atau sekitar Rp 1,9 juta. Sedangkan biaya pendaftaran ke Massachusetts Institute of Technology (MIT) mencapai USD 75 atau sekitar Rp 1,2 juta.

Biaya pendaftaran perguruan tinggi yang relatif tinggi dan kini tidak masuk komponen beasiswa BIM Persiapan S1 tersebut membuat sejumlah siswa dan orang tua mengurungkan niat mendaftar ke kampus luar negeri laiknya rencana awal mereka.

BIM Persiapan Sarjana Kini Hanya Program Pengayaan

BIM Persiapan Program Sarjana yang digelar Puspresnas kini hanya meliputi program pengayaan untuk mempersiapkan siswa bisa bersaing dalam pendaftaran ke universitas luar negeri dan dalam negeri.

Sedangkan BIM Persiapan S1 Luar Negeri Angkatan 4 dijanjikan meliputi program berikut:
- Pengayaan akademik:
  
  Kursus persiapan tes TOEFL/IELTS/bahasa asing lainnya
  
  Kursus persiapan tes SAT/ACT
- Pengayaan talenta nonakademik
- Program konseling pendidikan tinggi (college counseling)
- Pembinaan penguatan karakter kebangsaan
Diminta Mendaftar Sendiri ke Beasiswa S1

Siswa BIM Persiapan Program Sarjana yang ingin mendaftar ke beasiswa program S1 kini dapat mendaftar ke Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) atau beasiswa lain yang dibiayai pemerintah/lembaga lain.

Sedangkan pada BIM Persiapan S1 Luar Negeri Angkatan 4, diatur bahwa siswa yang sudah menerima Letter of Acceptance (LoA) dari perguruan tinggi luar negeri akan mengikuti Seleksi Lanjutan untuk ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa.

Siswa pemegang LoA calon penerima beasiswa sedianya direkomendasikan pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan) untuk ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa Sarjana Luar Negeri.

Opsi Mendaftar ke Kampus Dalam Negeri

Siswa BIM Persiapan Program Sarjana kini disebut juga dapat didaftarkan ke universitas dalam negeri lewat Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) atau seleksi penerimaan perguruan tinggi dalam negeri lainnya.

Lebih lanjut, hasil pengayaan siswa peserta disampaikan dalam Rapor Program Pembinaan BIM Persiapan Sarjana Angkatan 4 Tahun 2024 pada awal 2025.

Sedangkan dalam BIM Persiapan S1 Luar Negeri Angkatan 4 diatur bahwa pada akhir tahapan persiapan, termasuk konseling pendidikan tinggi dan biaya pendaftaran ke universitas luar negeri, penerima beasiswa persiapan seharusnya mendaftarkan diri ke perguruan tinggi luar negeri (PTLN).

Daftar perguruan tinggi yang bisa dilamar oleh siswa BIM Persiapan S1 Luar Negeri Angkatan 4 sendiri ditetapkan oleh panitia Beasiswa Indonesia Maju.

Termasuk di antaranya yaitu tiga universitas terbaik di dunia versi QS World University (WUR) 2025 Massachusetts Institute of Technology (MIT), Amerika Serikat; Imperial College London, Inggris; dan University of Oxford, Inggris.

Ishandawi berharap aksi orang tua siswa di kantor Puspresnas tidak dipandang negatif. Ia menyatakan pihaknya mendukung Puspresnas agar melanjutkan program ini sesuai kesepakatan awal siswa penerima beasiswa dan panitia BIM Persiapan S1 Luar Negeri Angkatan 4, yang diketahui dan diteken orang tua.

“Kami mendukung Puspresnas, dan saya minta Pemerintah tidak membubarkan Puspresnas, karena ini adalah tempat anak muda yang punya prestasi secara nasional, yang akan menjadi calon generasi emas Indonesia di tahun 2045,” ucapnya pada penyampaian petisi di halaman Kantor Puspresnas.

“Oleh karena itu, sama-sama kita para orang tua siswa penerima Beasiswa Indonesia Maju (Persiapan S1) Angkatan 4 ini dengan Puspresnas bergandengan, sama-sama agar programnya berjalan sesuai dengan harapan kita, bahwa anak-anak disiapkan secara mental, secara karakter, dan secara skill, bahasa Inggris maupun SAT-nya untuk bisa mendaftar ke perguruan tinggi di luar negeri.

Sekretaris Puspresnas Nancy Rahmawati mewakili Kepala Puspresnas menerima petisi orang tua siswa. Ia mengatakan pihaknya mengagendakan pertemuan selanjutnya dengan orang tua siswa BIM Persiapan S1 Luar Negeri Angkatan 4 pada Jumat (22/11/2024).

“Mereka menyampaikan petisi untuk melanjutkan BIM 4 yang saat ini masih tertunda,” ucapnya.

“Kelanjutannya nanti ada pertemuan lagi selanjutnya, mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk anak-anak semua. Pertemuannya hari Jumat besok. Ibu Kepala nanti menemui Bapak-Ibu Jumat nanti, sudah kita jadwalkan,” imbuhnya.

(twu/pal)
Sumber : www.detik.com

ilustrasi gambar : unsplash.com / element5
December 17, 2025
Pemerintah Ingin Tata Kelola LPDP Diperbaiki, Pratikno-Sri Mulyani Turun Tangan

Jakarta –

Pemerintah Indonesia ingin memperbaiki tata kelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kementerian Koordinator Pengembangan Manusia dan Kebudayaan sampai Kementerian Keuangan sampai turun tangan.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie mengatakan pihaknya akan mengkaji ulang penggunaan dana LPDP berbasis data dan menganalisis pengeluaran dan manfaat yang didapatkan atau cost-benefit analysis.

“Alokasi dana (LPDP) itu memang perlu kita lihat kembali, apakah dana yang sekarang dipakai, misalnya bahwa kebanyakan dana dipakai untuk program magister itu apakah optimal atau tidak,” kata Stella dalam Antara pada Jumat (1/11/2024) lalu dikutip Selasa (12/11/2024).

Stella menekankan asas dari suatu hal yang optimal adalah berkeadilan dan berkualitas, sehingga kedua faktor tersebut juga menjadi hal yang dipertimbangkan dalam pengkajian ulang ini.

Kemenko PMK Pastikan LPDP Jangkau Daerah 3T

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno juga menemui Direktur Utama LPDP Andin Hadiyanto pada Jumat (1/11) lalu. Dalam pertemuan itu, mereka membahas upaya memaksimalkan manfaat dana pendidikan untuk lebih banyak generasi muda Indonesia.

Pratikno mengatakan jika tantangan utama yang dibahas adalah memastikan dana LPDP dapat diakses cara luas. Terutama untuk anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Perlu ada talent scouting yang dilakukan LPDP untuk menjemput talenta-talenta unggul yang selama ini belum dijangkau,” jelasnya dalam unggahan Instagrami resmi Pratikno @pratikpratikno dikutip Selasa (12/11/2024).

Kemenkeu Gandeng McKinsey Perbaiki Tata Kelola LPDP

Tak lama berselang, Kementerian Keuangan juga turun tangan untuk memperbaiki tata kelola LPDP. Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati sampai menggandeng tim McKinsey Indonesia untuk mendiskusikan reformasi tata kelola tersebut.

Dalam pelaksanannya, Sri Mulyani mengatakan jika LPDP adalah lembaga yang menjadi tumpuan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, ia ingin tata kelola LPDP diperbaiki.

“Oleh karena itu, tata kelolanya harus terus diperbaiki dan saya berharap dari diskusi bersama tim McKinsey hari ini, kita bisa mendapatkan insight tentang bagaimana mengembangkan institusi LPDP agar dapat terus diandalkan untuk menciptakan pemimpin-pemimpin berkualitas Indonesia di masa depan,” ujar Sri Mulyani dalam Instagram resminya @smindrawati dikutip Selasa (12/11/2024).

Sri Mulyani berharap berbagai upaya ini dapat menjadi langkah untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan cita-cita Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera.

(nir/nwk)

Sumber : www.detik.com

ilustrasi gambar : unsplash.com / element5

December 17, 2025
Genjot Kualitas SDM, Sinar Mas Land Beri Beasiswa di Bidang Kesmas

Jakarta –

Transformasi sektor kesehatan menjadi pilar utama dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Melalui visi ini, pemerintah berfokus pada pembangunan sistem kesehatan yang kuat dan responsif untuk memastikan masyarakat hidup sehat, dengan target stunting di bawah 5% serta eliminasi TBC dan kusta.

Salah satu upaya untuk mewujudkan transformasi kesehatan adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada sektor kesehatan masyarakat. Untuk mendukung program pemerintah tersebut Sinar Mas Land melalui Digital Hub menghadirkan beasiswa pendidikan Master of Public Health di Monash University Indonesia.

Pendaftaran peserta beasiswa telah dilakukan pada 27 Agustus-6 September 2024, lalu dilanjutkan dengan proses seleksi penerima beasiswa pada 7 September 2024 dengan agenda Monash English Placement Test (MEPT). Peserta juga diwajibkan mengunggah esai sebagai bagian dari kriteria penilaian.

Beberapa topik esai yang bisa disertakan dalam Program Beasiswa bertema ‘Health Innovation Challenge: Shaping a Better Future Communities’ ini antara lain Kesehatan Urban, Kesehatan Digital dan Artificial Intelligence untuk Kesehatan serta Kebugaran, Perumahan untuk Masa Depan yang Sehat, dan Ketidakadilan dalam Aspek Kesehatan.

Partisipan yang mengikuti seleksi ini terdiri atas para profesional, mahasiswa serta lulusan jurusan kesehatan masyarakat dan bidang-bidang terkait. Tak hanya itu, peserta juga berasal dari universitas-universitas mitra Monash University Indonesia, serta karyawan dari perusahaan-perusahaan di ekosistem Digital Hub, Eka Hospital, dan Sinar Mas Land.

Daftar penerima beasiswa telah diumumkan pada 20 September 2024 lalu. Pemberian beasiswa secara simbolis dilakukan pada Orientation Day yang berlangsung pada 28 September 2024. Seluruh proses seleksi dan perkuliahan berlangsung di kampus Monash University Indonesia yang merupakan bagian dari ekosistem Digital Hub – Sinar Mas Land di BSD City.

Manajemen Sinar Mas Land dan Monash University Indonesia di seremoni penyerahan beasiswa (Foto: dok. Sinar Mas Land)

Associate Professor and Coordinator for the Master of Public Health Program Monash University, Indonesia Henry Surendra menyambut baik program beasiswa ini.

“Kami mengapresiasi langkah Sinar Mas Land untuk berkontribusi dalam bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pada era globalisasi dan digital saat ini, tantangan di bidang kesehatan masyarakat semakin kompleks. Pendidikan lanjutan di bidang Public Health menjadi semakin penting dan strategis dalam membekali para profesional dengan pengetahuan, keterampilan, serta pendekatan inovatif untuk menangani isu-isu kesehatan yang mendesak,” ungkap Henry dalam keterangan tertulis.

Sementara itu, CEO Digital Tech Ecosystem & Development Sinar Mas Land Irawan Harahap mengatakan upaya Sinar Mas Land membangun masa depan yang lebih baik dilakukan dalam berbagai sektor, termasuk di bidang kesehatan.

“Kali ini kami mendukung peningkatan kualitas pendidikan dalam bidang kesehatan masyarakat melalui program beasiswa di Monash University Indonesia. Program beasiswa ini merupakan kali ketiga yang telah dilakukan oleh Sinar Mas Land bersama Monash University Indonesia,” ujar Irawan.

“Saya percaya bahwa program ini akan membuka banyak peluang bagi penerima beasiswa untuk tidak hanya mengembangkan karier mereka, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Indonesia,” sambungnya.

Sinar Mas Land Beri Beasiswa Bareng Monash University Indonesia

Sinar Mas Land bersama dengan Monash University Indonesia memberikan beasiswa dalam dua kategori penerima yang berhasil lolos dalam proses seleksi. Kategori Pertama berhasil diraih oleh Ayu Aditya Andayani dari EKA Hospital, serta dua orang mahasiswa dari beberapa universitas mitra yang menjalin kerja sama dengan Monash University Indonesia, yaitu Gregorius Bimantoro dan Jeremiah Hilkiah Wijaya. Mereka berhak mendapatkan beasiswa pendidikan penuh 100% atau setara dengan Rp 448 juta serta hadiah tambahan uang tunai sebesar Rp 5 juta.

Kategori Kedua berhasil diraih oleh Nicko Saputra dari Sinar Mas Land dan Deviani Anita yang merupakan salah satu mahasiswi dari mitra universitas. Mereka berhak mendapatkan beasiswa parsial 50% serta hadiah tambahan uang tunai sebesar Rp 3juta.

(Content Promotion/Sinar Mas Land)

Sumber : www.detik.com

December 9, 2025
Beasiswa Baznas ke Rusia Dibuka! Kuota 100 Mahasiswa-Dapat Rp 1 Juta Tiap Bulan
Jakarta –

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) membuka beasiswa khusus mahasiswa yang tengah berkuliah di Rusia. Beasiswa ini mencakup pembinaan, seragam, hingga uang saku sebesar Rp 1 juta per bulan selama 2 tahun.

Direktur Pendistribusian Baznas RI Ahmad Fikri mengatakan jika salah satu latar belakang program adalah untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Diharapkan mahasiswa yang tengah menekuni studi di berbagai bidang kelak dapat menyongsong Indonesia Emas.

Selain itu, pihaknya juga mengaku banyak mendengar kabar mengenai beasiswa dari para penerima. Penerima beasiswa mengatakan jika beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Rusia hanya menawarkan bantuan pendidikan dan asrama. Hal ini membuat para mahasiswa harus mencari uang saku sendiri atau bergantung pada keluarga di Indonesia.

“Terdapat 530 mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan S1, S2, dan S3 yang tersebar di 11 kota. Mayoritas Beasiswa Rusia berupa tuition fee dan dormitory sehingga belum termasuk allowance atau living cost. Mahasiswa harus mencari sendiri,” ujar Ahmad dalam Peluncuran Beasiswa Cendekia BAZNAS Rusia Tahun 2024 disiarkan via Youtube Baznas TV dikutip Jumat (11/10/2024).

Tak hanya itu, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan juga belum membuka tawaran beasiswa di Rusia. Melihat hal ini, Baznas memutuskan untuk membuka beasiswa khusus mahasiswa Indonesia di Rusia bernama BCB Rusia.

“Beasiswa Cendekia Baznas Rusia adalah program beasiswa sarjana dan pascasarjana yang diperuntukkan bagi mahasiswa khususnya alumni pesantren yang sedang menempuh pendidikan di Rusia. Beasiswa ini diprioritaskan pada jurusan STEM,” jelas Ahmad.

Beasiswa akan diberikan selama maksimal 2 tahun dan akan dilakukan evaluasi per 6 bulan (1 semester). Penilaian dilakukan untuk mengevaluasi dan monitoring terhadap kelanjutan beasiswa peserta.

Cakupan Beasiswa Cendekia Baznas Rusia 2024
1. Pembinaan/Mentoring
2. Uang Saku Rp 1.000.000,00/bulan selama maksimal 2 tahun
3. SeragamPDH
Syarat Umum Beasiswa Cendekia Baznas Rusia 2024
1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Muslim
3. Laki-laki/Perempuan
4. Tidak sedang menerima beasiswa yang mencakup biaya hidup (living cost)
5. Diutamakan alumni pesantren
6. Diutamakan dari jurusan STEM
7. Berprestasi baik secara akademik maupun non akademik
8. Melampirkan ijazah dan transkrip nilai
9. Mendapat rekomendasi dari tokoh masyarakat
10. Surat Pernyataan
11. Membuat esai “Kuliah di Rusia dan Kontribusi Pasca Lulus”
12. Mengikuti rangkaian proses seleksi beasiswa
13. Melengkapi seluruh dokumen persyaratan yang tertera
Dokumen Pendaftaran Beasiswa Cendekia Baznas Rusia 2024
1. Formulir pendaftaran
2. KTP
3. Kartu Keluarga (KK)
4. Surat keterangan aktif
5. Transkrip nilai
6. Ijazah pendidikan terakhir
7. Surat rekomendasi
8. Surat pernyataan
9. Esai “Mengapa “Kuliah di Rusia dan Kontribusi Pasca Lulus”
Jadwal Beasiswa Cendekia Baznas Rusia 2024

Pendaftaran: 11-18 Oktober 2024
Seleksi administrasi: 19-25 Oktober 2024
Pengumuman seleksi administrasi: 29 Oktober 2024
Seleksi wawancara: 4-5 November 2024
Pengumuman SK Kelulusan: 15 November 2024
Daftar ulang: 18-20 November 2024
Temu perdana dan pembinaan di Moskow, Rusia: 9 Desember 2024

Pendaftaran Beasiswa Baznas ke Rusia dapat dilakukan pada https://bazn.as/PendaftaranBCBRusia2024. Selamat mendaftar!

(nir/pal)
Sumber : www.detik.com
December 9, 2025
Mewujudkan Indonesia Emas Melalui Penguatan SDM

Jakarta –

Pada Selasa 4 Februari lalu saya diminta menjadi salah satu pemateri acara Sarasehan Ulama Nahdlatul Ulama di Hotel Sultan, Jakarta. Acara ini digelar sebagai salah satu rangkaian peringatan 102 tahun lahirnya NU. Ratusan peserta nampak antusias bertahan menyimak pemaparan para pemateri hingga sore hari.

Mengawali pemaparan, kepada peserta Sarasehan saya mengatakan bahwa ketika berusia 100 tahun, Indonesia diproyeksikan mengalami masa keemasan. PDB saat itu diperkirakan mencapai USD 9100 miliar, dan PDB per kapita mencapai USD 30.000 per tahun atau naik sekitar enam kali lipat dibanding 2024. Dalam proyeksi seperti itu, Indonesia akan masuk ke dalam empat atau lima besar ekonomi dunia.

Tanda-tanda bahwa perekonomian Indonesia akan terus membesar sudah terlihat dari studi McKenzie global institute pada 2012 dan Price Waterhouse Cooper pada 2017. Dua lembaga internasional itu memperkirakan bahwa pada 2030 Indonesia akan masuk ke dalam tujuh atau lima besar dunia. Adanya usia produktif yang mendominasi struktur penduduk Indonesia dan transformasi masyarakat agraris ke masyarakat industri merupakan pendorong percepatan perekonomian Indonesia.

Meskipun demikian, proyeksi menuju Indonesia emas bukan berarti tanpa adanya prasyarat. Bonus demokrasi yang dimiliki Indonesia itu bisa berubah menjadi bencana demografi makakala Indonesia gagal mengelola potensi sumber daya manusia (SDM) produktif yang dimiliki. Karena itu, tidak ada cara lain bagi Indonesia untuk menjadikan SDM yang dimiliki itu sebagai salah satu key main drivers bagi pertumbuhan ekonomi, kecuali memiliki SDM yang berkualitas.

Upaya melakukan hal itu tentu tidak mudah. Bottom line kualitas SDM yang dimiliki Indonesia tidaklah baik baik amat. Paling tidak, hal ini terlihat dari data yang dilaporkan oleh dua pemeringkatan kualitas manusia dunia. Menurut Human Development Index (HDI) pada 2024, HDI Indonesia tercatat baru 0,713 atau di peringkat 112 dari 193 negara. Sementara itu, menurut Global Competitiveness Report 2024, angka global talent competitiveness index Indonesia baru 40,25 atau di peringkat 80 dari 134 negara yang diukur. Angka-angka itu jauh dari

Singapura di mana HDI-nya mencapai 0,949 atau peringkat 9 dunia, dan angka global talent competitiveness-nya mencapai 77,11 atau peringkat 2 dunia.
Index yang dikeluarkan oleh dua laporan itu berseiring dengan hasil pengujian terhadap siswa Indonesia berusia 15 tahun terhadap kemampuan mereka dalam reading, matematika dan sains, melalui PISA (programme for international student assessment). Di reading, nilai rata-rata siswa Indonesia dari 8 kali tes yang dilakukan baru 383,9. Di bidang matematika, nilai rata-rata dari 7 kali tes baru 375,4. Terakhir, di bidang sains, nilai rata-rata dari 6 kali tes, baru 390. Semetara itu, nilai rata-rata siswa di negara-negara maju di tiga bidang itu adalah 500.

Adanya SDM yang berkualitas, yang berperan sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi, tentu saja tidak mudah terjadi manakala angka-angka indeks HDI, global talent competitiveness, dan angka PISA masih seperti itu. SDM yang kreatif dan inovatif biasanya lahir dari orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi. Belum lagi soal soft skills, seperti kemampuan berkolaborasi dan bersinergi, juga sangat dibutuhkan.

Mau tidak mau, adanya rekayasa yang terukur, di bidang Pendidikan, Kesehatan, serta pemerataan pembangunan ekonomi menjadi suatu keniscayaan. Di bidang Pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, pembangunan karakter, serta dasar-dasar berfikir analitis dan kritis, menjadi kebutuhan untuk diperkuat di dalam kurikulum. Untuk pendikan tinggi, adanya kemampauan spesialisasi, berpikir analitis dan kritis, serta adaptif, menjadi suatu kebutuhan. Tetapi, kemampuan di bidang pendidikan ini juga membutuhkan adanya kondisi kesehatan yang bagus dan adanya standar hidup yang memadai.

Dari pentingnya rekayasa yang terukut di bidang-bidang itu, secara khusus saya ingin menyoroti bagaimana pentingnya rekasa di bidang pendidikan tinggi. Pengalaman negara-negara maju menunjukkan, beragam inovasi dan tata kelola untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan, sebagian besar dilakukan oleh tenaga-tenaga handal lulusan perguruan tinggi. Ketika Indonesia hendak mengikuti cara serupa, mau tidak mau, adanya lulusan pergutuan tinggu handal, sangat dibutuhkan.

Collaborative Flexible Specialization

Di dalam beberapa dekade belakangan jumlah lembaga pendidikan tinggi di Indonesia meningkat tajam. Demikian juga anak-anak muda yang melampai Pendidikan tinggi juga terus naik. Tetapi, output dan outcome yang dihasilkan masih jauh dari harapan. Ada gap yang jauh antara kualitas lulusan yang dihasilkan dan yang diharapkan oleh pasar dan masyarakat.
Adanya deindustrialisasi yang melanda Indonesia dalam beberapa dekade belakangan, bisa jadi karena kurang tepatnya kebijakan-kebijakan industri pemerintah, infrastruktur yang kurang memadai, tetapi juga karena tingkat produktivitas angkatan kerja Indonesia, termasuk lulusan perguruan tinggi, kalah jauh dari negara-negara yang konsisten melakukan industrialisasi seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Taiwan, serta belakangan Vietnam dan beberapa negara lainnya.

Pemerintah, khususnya kementerian yang terkait dengan pendidikan, memang telah berupaya membuat kebijakan-kebijakan untuk mempertipis gap antara lembaga pendidikan tinggi dan dunia pasar. Yang terakhir adalah adanya kurikulum Kampus Merdeka, yang telah diperkenalkan di dalam kabinet lalu.

Tetapi, kurikulum itu masih dalam bentuk eksperimen dan belum membawa hasil yang kelihatan. Kurikulum Kampus Merdeka memang telah memungkinkan terbangunnya fleksibilitas di dalam pembelajaran. Tetapi, kurikulum itu belum mampu menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya dan diterima oleh pasar. Dalam taraf tertentu, kurikulum itu lebih mementingkan fleksibelitas tetapi mengabaikan core competence bidang masing-masing.

Untuk itu, saya mengusulkan adanya desain kurikulum yang memungkinkan adanya para lulusan yang kompeten di bidang masing-masing tetapi para lulusan juga masih memiliki fleksibelitas di dalam mengembangkan karier dan memiliki kompetensi di dalam membangun sinergi dan kolaborasi. Kurikulum demikian, memungkinkan adanya apa yang saya sebut sebagai collaborative flexible specialization.

Di dalam kurikulum seperti itu, mahasiswa selain dibekali core competence masing-masing, memiliki pengetahuan dan skills yang handal, juga dimungkinkan mengembangkan kompetensi tambahan atau studi minor. Misalnya, mahasiswa psikologi bisa mengambil sistem informasi sebagai minor. Mahasiswa juga sejak awal didesain untuk bekerja sama lintas program studi, termasuk menyelesaikan tugas akhir bersama-sama. Desain demikian, plus tambahan adanya kesempatan magang di dunia industri, membuat para lulusan lebih siap di dunia industri, termasuk di dalam mengembangkan kariernya.

Selain itu, perlu juga didesain adanya perguruan tinggi yang berfungsi sebagai center of excellence, sebagai pusat riset dan inovasi, serta pusat pengembangan talent, yang merupakan produk kerja bersama dengan dunia industri dan komunitas. Kolaborasi ini bukan hanya terkait pembiayaan, melainkan juga terkait agenda-agenda penting bersama ke depan.

Memang, rasanya terlalu berat kalau pengembangan SDM itu hanya diletakkan di bahu pemerintah. Kerja bersama antara pemerintah, pasar (swasta), dan komunitas-komunitas sangat penting untuk menghasilkan SDM yang siap sebagai motor bergeraknya Indonesia emas di masa mendatang. Semoga.

Kacung Marijan
Wakil Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA)

(erd/erd)

Sumber : www.detik.com

August 27, 2025