Kripto dan Semua Post

Tag: indra gunawan

  • Taman Wisata Lebah Jakarta Timur



    Jakarta –

    Taman Wisata Lebah di Jakarta Timur menawarkan pengalaman edukasi tentang budidaya lebah dan madu. Nikmati suasana asri dan berbagai jenis madu yang unik.

    Taman Wisata Lebah memiliki area cukup luas, mencapai sekitar lima hektar. Di tempat ini suasananya begitu asri dengan area hijau terbuka dengan banyaknya pepohonan.

    Sesuai dengan nama tempatnya, Taman Wisata Lebah merupakan area wisata edukasi terkait budidaya lebah, madu, dan olahan lainnya.


    Untuk dapat masuk ke area ini dikenakan tarif per orangnya sekitar Rp 40.000 untuk di hari biasa dan jika datang pada weekend dikenakan biaya sebesar Rp 50.000 per orang.

    Taman Wisata Lebah di Jakarta TimurTaman Wisata Lebah di Jakarta Timur (Muhammad Lugas Pribady/detikcom)

    detikTravel pun mencoba pengalaman baru wisata edukasi tentang lebah itu pada Kamis (22/8/2024). Bersama pemandu bernama Rudi detikTravel pun diajak berkeliling taman dan melihat dua jenis lebah budidaya yang ada di taman ini yakni lebah Trigona dan Apis Mellifera.

    Menurut Rudi kedua jenis lebih terus memiliki beberapa perbedaan seperti secara ukuran lebah trigona lebih kecil daripada lebah mellifera. Selain itu lebih trigona juga tidak memiliki sengat, sementara lebih mellifera menyengat.

    Dan madu paling banyak di jual di taman ini berasal dari mellifera yang memiliki beragam jenis madu. Ragam jenis madu dan rasa sesuai dari nektar bunga mana yang lebah itu hisap, ada dari pohon kelengkeng, rambutan, hingga kapuk.

    “Misalkan ternak di perkebunan mahoni nah itu madunya terpengaruh agak sedikit ada rasa-rasa pahitnya, terpengaruh sama nektar bunganya. Misalkan kita ternak lebah di kebun kelengkeng pun dia (madu) manisnya itu lebih manis dibanding nektar bunga lain,” ujar Rudi sambil berkeliling.

    Taman Wisata Lebah ini merupakan taman edukasi dari produk Madu Pramuka, taman yang berdiri sejak 2013 ini memang fokus untuk memberikan informasi tentang lebah budidaya. Dan Rudi juga mengatakan banyak pembeli Madu Pramuka itu penasaran bagaimana proses dari madu yang mereka beli.

    “Kan orang suka banyak yang penasaran ‘pengen tahu dong lebah yang dipakai Madu Pramuka tuh lebah apa’ nah itu pakai lebah mellifera,” ujarnya.

    Taman Wisata Lebah di Jakarta TimurTaman Wisata Lebah di Jakarta Timur (Muhammad Lugas Pribady/detikcom)

    Lebih lengkap, Kepala Taman Wisata Lebah, Indra Gunawan, menerangkan sistem mengangon lebah yang pihaknya lakukan untuk produksi Madu Pramuka. Di mana lebah-lebah nantinya akan di bawa ke kebun buah yang sedang berbunga.

    “Jadi kita sebenarnya bekerja sama dengan si pemilik kebun, mereka mendapat manfaat bunganya dipolinasi oleh si lebah sehingga hasil buahnya makin banyak. Sementara kita mendapatkan madunya, selain itu juga mereka mendapatkan biaya sewa juga proses pembuatan madunya juga jadi tahu,” kata Indra.

    Taman Wisata Lebah di Cibubur, Jakarta timur ini buka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Terdapat beberapa area di Taman Wisata Lebah ini, mulai dari area budidaya lebah madu, area wahana permainan anak, taman bunga pakan lebah hingga ruang edukasi.

    (fem/fem)



    Sumber : travel.detik.com

  • Biaya Haji Lebih Murah, BPKH Kaji Pengembangan Lahan-Bandara Alternatif di Saudi



    Jakarta –

    Demi mewujudkan ibadah haji dengan biaya yang lebih terjangkau, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) turut mencari solusi untuk mewujudkannya. Hal itu dilakukan dengan memperhatikan keunggulan adanya miqat terdekat serta tetap menjaga kualitas pelayanan yang aman dan nyaman bagi jemaah.

    Dalam rekomendasi rapat Panja Haji DPR RI 2025 beberapa waktu lalu, masa tinggal jemaah RI di Saudi selama 40 hari hendaknya dipangkas. Sebab, jangka waktu tersebut dirasa terlalu lama dan mahal.

    Hal itu juga dibahas oleh Pimpinan Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH dalam rapat konsultasi yang diadakan di Muamalat Tower, Jakarta. Mereka mendengar masukan serta berdiskusi dengan Kemenko Ekonomi, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Kemenag RI, Kemenkeu RI, Kemenhub RI, serta beberapa BUMN termasuk Otoritas Provinsi di Arab Saudi terkait tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan ibadah haji, termasuk solusi menurunkan masa tinggal agar lebih efisien dan rasional dengan layanan yang meningkat sesuai amanah UU No 34/2014.


    Menurut Anggota Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas, serta Analisis Portofolio BPKH, Indra Gunawan, mengatakan faktor utama yang membuat durasi jemaah haji Indonesia di Tanah Suci mencapai 40 hari adalah panjangnya waktu tunggu keberangkatan dan kepulangan karena terbatasnya infrastruktur di bandara Jeddah dan Madinah, dari kewenangan pihak GACA (General Authority of Civil Aviation) KSA.

    “Selain itu, tantangan lain juga muncul akibat aksesibilitas lebih dari 17.000 pulau dan 75.000 desa di Indonesia, serta 719 bahasa yang berbeda serta tingginya jumlah jemaah yang tidak memiliki akses keuangan memadai,” kata Indra dalam rilis yang diterima detikHikmah, Senin (20/1/2025).

    Selain itu, dari segi usia jemaah haji Indonesia mayoritas merupakan lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun. Sebagian besar dari mereka juga memiliki risiko tinggi (risti) kesehatan.

    Anggota Dewan Pengawas BPKH, Heru Muara Sidik menuturkan bahwa pengembangan lahan dan bandara alternatif menjadi satu solusi mengatasi masalah tersebut. Dengan begitu, mobilisasi kedatangan dan kepulangan menjadi lebih mudah dan aman.

    “Untuk mengatasi masalah ini, tercetus ide mengembangkan lahan dan bandara alternatif, apalagi jika ternyata ada miqat (lokasi berganti kain dan niat berihram yang dekat). Mobilisasi kedatangan dan kepulangan menjadi lebih mudah-murah, aman-nyaman, saatnya bahu membahu bersama bagi terobosan ini,” ujar Heru.

    Menurut Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kemenhub RI, Capt M Mauludin, kini bandara yang dimaksud kapasitasnya terbatas karena hanya memiliki dua runway serta hanya dapat menampung ratusan penumpang per jam.

    “Saat ini bandara dimaksud hanya memiliki dua runway dengan kapasitas terbatas, yang hanya mampu menampung ratusan penumpang per jam untuk kelaikudaraan bandara dan terminal haji ini perlu investasi lanjutan,” jelas Capt M Mauludin.

    “Rencana jangka pendek yang diusulkan adanya gagasan untuk optimalisasi bandara eksisting disana dengan sebelumnya berkonsultasi intens bersama Presiden, Kementerian/Lembaga/BUMN dan Pemangku Kepentingan terkait guna mengalihkan sebagian jemaah haji Indonesia kesana untuk mengurai titik konsentrasi tidak hanya bandara di Jeddah dan Madinah,” lanjut Indra mengusulkan.

    Sementara itu, dibutuhkan investasi pembangunan bandara, terminal, rumah sakit dengan kapasitas dan fasilitas yang lebih optimal untuk jangka panjang. Dalam hal ini, peran Kemenko dan Kemenkeu RI diperlukan untuk membantu tata kelola proses dan evaluasinya.

    Adanya ketersediaan terminal akan dapat mengurai durasi dan mobilisasi serta meringankan konsentrasi tenaga dan layanan kesehatan yang memadai untuk mendukung kebutuhan medis jemaah haji lansia. Hal ini diafirmasi oleh Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu (SIHDU), Ramadhan Harisman.

    Alternatif lahan dan bandara baru dianggap memiliki posisi strategis sebagai zona hub pelaksanaan haji di masa mendatang.

    Indra optimis dengan dibukanya opsi lahan yang memiliki bandara dan miqat yang dekat ini, durasi haji bisa dipangkas menjadi lebih singkat.

    “Sehingga berpotensi mengurangi biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi yang pada akhirnya dapat menurunkan biaya dan layanan haji yang lebih efektif dan efisien,” katanya.

    Apabila gagasan tersebut terlaksana, BPKH siap berinvestasi langsung pada ekosistem haji dan umrah, serta sektor lain seperti pertanian, pariwisata, dan kuliner serta mengajak BUMN dan UMKM tanah air bergotong-royong membangun Kampung Haji Indonesia di Saudi dengan dana BPKH.

    “Upaya ini bertujuan menjadikan haji dan umrah yang mudah-murah serta aman-nyaman dengan mengoptimalkan dana umat yang dikelola BPKH saat ini sudah mencapai Rp170 triliun,” pungkas Indra.

    (aeb/lus)



    Sumber : www.detik.com

  • BPKH Kerja Sama dengan MUI, Tingkatkan Ekonomi Umat-Optimalisasi Keuangan Haji



    Jakarta –

    Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meneken Nota Kesepahaman (MoU) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Selasa (11/2) di kantor MUI Pusat Jakarta. Kerja sama tersebut bertujuan meningkatkan ekonomi umat Islam dan sumber daya manusia (SDM) hingga optimalisasi pengelolaan keuangan haji.

    Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan bahwa MoU tersebut adalah perpanjangan dari nota kesepahaman sebelumnya yang berakhir pada Desember 2024. Nantinya, nota yang baru ditandatangani berlaku hingga 2027.

    “Kerja sama dengan MUI sangat penting bagi BPKH dalam menjalankan pengelolaan keuangan haji yang berprinsip syariah,” ujarnya dalam rilis yang diterima detikHikmah, Rabu (12/2/2025).


    MoU yang diteken antara BPKH dan MUI itu mencakup beberapa poin penting. Nota kesepahaman tersebut akan mendorong kerja sama di bidang pengelolaan keuangan haji, pemanfaatan hasil kajian dan penelitian untuk pengembangan keuangan haji, serta penyusunan dan penerbitan fatwa terkait pengelolaan keuangan haji dan produk jasa syariah.

    Tak sampai di situ, kerja sama ini juga mencakup pengkajian, pendidikan, pelatihan dan konsultasi terkait pengelolaan keuangan haji serta kemaslahatan umat Islam.

    Diharapkan, MoU tersebut dapat mendorong pengembangan ekonomi umat Islam serta meningkatkan kontribusi dana kemaslahatan bagi MUI dan ormas Islam lainnya. Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasaran MUI juga menjadi fokus dalam kerja sama ini.

    Ketua Umum MUI, K.H. Anwar Iskandar melalui sambutannya yang disampaikan secara daring menyampaikan apresiasi atas kerja sama BPKH dan MUI. Ia menekankan bahwa manfaat dari nota kesepahaman tersebut tak hanya bagi calon jemaah haji, tetapi juga umat Islam secara luas.

    “Hadirnya BPKH ini memberikan manfaat yang tidak kecil bagi jemaah haji, tapi ternyata juga di luar itu, yaitu umat Islam lainnya,” terang Anwar.

    Sebagai tindak lanjut dari MoU ini, BPKH dan MUI akan menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang lebih detail dan teknis.

    Turut hadir dalam acara Anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati, Acep Riana Jayaprawira, Harry Alexander, dan Indra Gunawan. Ada juga Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud, dan Sekjen MUI Amirsyah Tambunan juga turut menghadiri acara tersebut.

    (aeb/inf)



    Sumber : www.detik.com