Kripto dan Semua Post

Tag: jakarta pusat

  • Bank BRI Buka 15 Lowongan Kerja, Lulusan D3-S1 Bisa Daftar


    Jakarta –

    Bank Rakyat Indonesia (BRI) tengah membuka sejumlah lowongan kerja 2025 melalui BRilian Banking Associate Program (BBAP). Sebagian lowongan dibuka untuk lulusan minimal D3 dan lainnya S1, dengan IPK minimal 2,75 dari skala 4,00.

    BRilian Banking Associate Program adalah program rekrutmen untuk menjaring talenta muda lulusan baru (fresh graduate) maupun yang berpengalaman untuk terjun dalam industri perbankan. Dikutip dari laman resminya, ada 15 lowongan kerja bank BRI yang sedang dibuka dalam payung BBAP.

    Para pendaftar yang lolos seleksi akan ditugaskan di berbagai daerah sesuai posisi yang dilamar. Di samping lokasi penempatan yang beragam, batas waktu pendaftaran juga berbeda-beda sesuai lowongan jabatan yang dibuka. Simak rinciannya di bawah ini.


    Lowongan Kerja Bank BRI 2025

    1. Relationship Manager Kredit Regional Office Medan

    Lokasi: Medan

    Batas waktu pendaftaran: 31 Oktober 2025

    2. Junior Associate Mantri Region 6 Jakarta 1

    Lokasi: Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara

    Batas waktu pendaftaran: 31 Oktober 2025

    3. Relationship Manager Bisnis Konsumer KPP/KPR Region 6 Jakarta 1

    Lokasi: Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara

    Batas waktu pendaftaran: 31 Oktober 2025

    4. Relationship Manager Bisnis Konsumer Briguna Region 6 Jakarta 1

    Lokasi: Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara

    Batas waktu pendaftaran: 31 Oktober 2025

    5. Relationship Manager Dana dan Transaksi Region 6 Jakarta 1

    Lokasi: Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara

    Batas waktu pendaftaran: 31 Oktober 2025

    6. Junior Associate Mantri Region 11 Yogyakarta

    Lokasi: Yogyakarta

    Batas waktu pendaftaran: 31 Oktober 2025

    7. Relationship Manager Kredit Regional Office Padang

    Lokasi: Padang

    Batas waktu pendaftaran: 13 November 2025

    8. Relationship Manager Dana dan Transaksi Regional Office Padang

    Lokasi: Padang

    Batas waktu pendaftaran: 13 November 2025

    9. Junior Associate Mantri Regional Office Padang

    Lokasi: Padang

    Batas waktu pendaftaran: 13 November 2025

    10. Relationship Manager Kredit Region 11 Yogyakarta

    Lokasi: Yogyakarta, Solo, Kedu, Banyumas

    Batas waktu pendaftaran: 30 November 2025

    11. Relationship Manager Kredit Region 8 Jakarta 3

    Lokasi: Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Tangerang dan Tangerang Selatan, Serang, Cilegon, Pandeglang, Labuan, Balaraja, Rangkasbitung

    Batas waktu pendaftaran: 31 Desember 2025

    12. Relationship Manager Kredit Region 6 Jakarta 1

    Lokasi: Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara

    Batas waktu pendaftaran: 31 Desember 2025

    13. Relationship Manager Dana dan Transaksi Region 7 Jakarta 2

    Lokasi: Jakarta Selatan, Bekasi, Bogor, Cibinong, Depok, Cikarang, Cikampek, Karawang

    Batas waktu pendaftaran: 31 Desember 2025

    14. Relationship Manager Bisnis Konsumer KPP/KPR Region 7 Jakarta 2

    Lokasi: Jakarta Selatan, Bekasi, Bogor, Cibinong, Depok, Cikarang, Cikampek, Karawang

    Batas waktu pendaftaran: 31 Desember 2025

    15. Junior Associate Mantri Region 7 Jakarta 2

    Lokasi: Jakarta Selatan, Bekasi, Bogor, Cibinong, Depok, Cikarang, Cikampek, Karawang

    Batas waktu pendaftaran: 31 Desember 2025

    Cara Daftar Bank BRI

    • Buka https://e-recruitment.bri.co.id
    • Pilih salah satu lowongan yang dibuka atau cari berdasarkan posisi dan /atau area
    • Siapkan persyaratan dokumen dan video
    • Mendaftar melalui situs E-Recruitment
    • Isi link Google Form yang disediakan

    Panduan dan pengisian data untuk melamar lowongan kerja Bank BRI BBAP 2025 yang sedang dibuka dapat diakses melalui https://e-recruitment.bri.co.id. Semoga bermanfaat, detikers.

    (twu/pal)



    Sumber : www.detik.com

  • Biaya Haji Bisa Turun dengan Efisiensi dan Pelaksanaan Bersih



    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memaparkan keberhasilan dalam setahun kinerjanya, salah satunya di bidang haji. Prabowo menyebut telah menurunkan biaya haji dan mengupayakan terus turun.

    “Alhamdulillah kita sudah bisa turunkan biaya haji,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna setahun pemerintahannya, di Istana Negara, Jakarta dan disiarkan daring lewat YouTube Sekretariat Presiden, Senin (20/10/2025).


    Prabowo minta Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf untuk terus mengupayakan penurunan biaya haji. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan dua cara.

    “Saya minta (kepada Menteri Haji) biaya haji harus terus turun. Bisa, bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” sambungnya.

    Menurut catatan detikcom, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mengalami penurunan tahun ini, dari Rp 93,4 juta pada 2024 menjadi Rp 89,4 juta pada 2025. Ada penurunan sebesar Rp 4 juta.

    Dari biaya tersebut, biaya yang harus dibayar jemaah atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp 55,4 juta dan sisanya ditanggung dari nilai manfaat kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Perbandingannya 62 persen Bipih dan 38 persen nilai manfaat.

    Pemerintah belum menetapkan biaya haji 2026. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf akan membahas hal tersebut dalam Rapat Panitia Kerja BPIH bulan ini. Jadwalnya masih menunggu dari DPR RI.

    “Panja mungkin ya sekitar 20 Oktoberan ini. Tapi tergantung jadwal dari DPR,” kata Gus Irfan, sapaan akrabnya, usai menghadiri acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025) lalu.

    Gus Irfan berharap pelunasan biaya haji bisa mulai dilakukan sebelum Desember akhir tahun ini. Dia mengimbau calon jemaah haji menyiapkan dana dari sekarang.

    (kri/inf)



    Sumber : www.detik.com

  • Prabowo Minta Perbanyak Prodi soal Air, Begini Respons Mendiktisaintek



    Jakarta –

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto angkat bicara usai Presiden Prabowo Subianto meminta untuk memperbanyak program studi (prodi) soal air. Menanggapinya, Brian membenarkan permintaan tersebut.

    “Betul sekali, sebenarnya Bapak Presiden memang menitipkan beberapa program-program yang turunan dari Asta Cita,” tuturnya kepada wartawan usai acara Peluncuran Program Riset Prioritas Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2026, di Graha Diktisaintek Gedung D Lantai 2, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

    Brian mengaku sudah ada 18 program turunan Asta Cita yang dititipkan kepadanya. Terbaru, tentang penelitian atau kajian mengenai tata kelola air, terutama air bersih.


    “Kita sudah ada 18 (program turunan Asta Cita yang dititipkan), kemarin Bapak Presiden menitip lagi penelitian-penelitian dan kajian-kajian mengenai tata kelola air, terutama air bersih dan sebagainya,” sambungnya.

    Akan Jadi Topik Penelitian

    Brian tidak menyinggung secara langsung soal kehadiran timbulnya prodi-prodi baru tentang air di universitas. Ia menyebut permintaan Presiden Prabowo juga akan dijadikan sebagai topik penelitian di program riset prioritas.

    “Nah ini justru dengan permintaan Bapak Presiden tersebut, kita akan jadikan juga topik penelitian, jadi topik di program prioritas ini,” paparnya.

    Langkah ini diharapkan membuka ruang kajian yang lebih mendalam terhadap persoalan air di Indonesia. Penelitian tersebut nantinya akan melibatkan para dosen dari berbagai kampus di seluruh Tanah Air, guna menemukan solusi yang lebih komprehensif terhadap isu krisis air.

    “Sehingga nanti apa-apa yang perlu dikaji, bisa dilakukan penelitian lebih dalam dari dosen-dosen kita yang ada di kampus-kampus perguruan tinggi,” pungkasnya.

    Prabowo Ingin Air Bisa Bermanfaat

    Sebelumnya, permintaan Prabowo pada Brian berkaitan dengan pemanfaatan air. Ia ingin air bisa memberi manfaat, karena tidak mungkin bidang pangan Indonesia bisa aman kalau tidak ada air yang cukup.

    Pembelajaran tentang air menurut Prabowo akan mencakup tentang bagaimana cara mencari air, mengelola, distribusi, dan mencegah bencana. Sehingga, air di Indonesia bisa dimanfaatkan dengan baik.

    “Bagaimana mencari air, bagaimana mengelola distribusi air, bagaimana mencegah banjir, air harus jadi sumber produktivitas, jangan menjadi sumber bencana,” ujar Prabowo dikutip dari arsip detikEdu.

    Menurut Prabowo studi tentang air di Indonesia masih jarang diminati. Untuk itu, ia meminta agar Mendiktisaintek mempelajari apakah prodi-prodi universitas Indonesia sudah cukup mempelajari masalah air.

    “Kalau tidak salah bidang air ini masih sedikit yang dipelajari di fakultas-fakultas kita, ini tergolong mungkin hidrologi kalau tidak salah ya, hidrologi,” pungkas Prabowo.

    (det/pal)



    Sumber : www.detik.com

  • Kemenag Bakal Bentuk Lembaga Pengelola Dana Umat, Himpun Semua Dana Keagamaan



    Jakarta –

    Kementerian Agama (Kemenag RI) akan membentuk Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU). Langkah tersebut dinilai menjadi instrumen strategis dalam mengoptimalkan potensi besar dana keagamaan masyarakat yang kini belum tergarap maksimal.

    “Nah pundi-pundi umat yang sedemikian besarnya tadi itu, Presiden meminta kepada kami selaku Kementerian Agama supaya ini betul-betul diperhatikan. Ini luar biasa ini, maka itu diberikan tempat untuk mengelola ini semuanya, satu tempat yang sangat strategis di ibu kota nanti itu akan menjadi pusat pengelolaan dana umat itu,” ungkap Menteri Agama dalam Konferensi Pers 1 Tahun Kemenag Kawal Asta Cita Presiden di Gedung Kemenag, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).


    LPDU, kata Menag, merupakan ungkapan spontanitas dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, Kementerian Agama nantinya akan proaktif menerjemahkan gagasan cerdas tersebut.

    Nasaruddin menilai bahwa potensi dana umat seperti raksasa yang sedang tidur. Lewat LPDU, maka dana keagamaan seperti zakaat, infak, sedekah, wakaf, hibah, wasiat, kurban, akikah serta kafarah dapat dihimpun dalam satu sekretariat bersama.

    “Setelah kami memaparkan pundi-pundi umat kita yang selama ini bagaikan raksasa yang sudah tidur. Nah kita akan mencoba untuk membangkitkan potensi ini,” ungkap pria yang juga menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal itu.

    Menag mencontohkan praktik di Kuwait, masyarakat secara rutin menyisihkan sebagian kecil dari pengeluaran telepon seluler untuk wakaf tunai.

    “Kalau di Kuwait itu ya, setiap bulan itu ada yang mengatakan 5% itu wakaf tunainya,” katanya.

    “Kalau 200 juta umat Islam di Indonesia menyisihkan satu persen saja dari bonus handphone, dana yang terkumpul bisa mencapai ratusan miliar rupiah,” Imbuh Menag.

    Selain sumber wakaf dan zakat, LPDU juga akan mengelola dana keagamaan lainnya, termasuk iuran kecil dari administrasi pernikahan dan perceraian. Demi memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel, pemerintah berencana membentuk lembaga khusus yang bekerja seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    “Dana umat tidak boleh dikelola semaunya. Harus ada peraturannya, siapa yang berhak untuk menghimpun dana, bagaimana cara membelanjakan dana itu, bagaimana aturannya, jadi tidak terjadi penumpukan,” ujar Menag Nasaruddin menguraikan.

    Ia menegaskan bahwa LPDU tak hanya menyasar umat Islam. Kemenag akan berkoordinasi dengan perwakilan agama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha serta Konghuchu demi menghimpun dana keagamaan dari seluruh umat beragama.

    “Semua agama punya mekanisme dan potensi pendanaan masing-masing. LPDU akan menjadi wadah pemberdayaan lintas agama,” tandas Menag.

    (aeb/inf)



    Sumber : www.detik.com

  • Jelang Hari Santri, Menag Bicara Soal Pendidikan Ponpes yang Mengedepankan Adab


    Jakarta –

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memberikan pandangan mendalam mengenai tradisi unik dan metodologi transfer ilmu di pondok pesantren. Menurutnya, pendekatan pembelajaran di pesantren tidak bisa diukur hanya dengan kacamata modern, melainkan memiliki sumber pengetahuan yang sangat kaya, salah satunya mengedepankan adab dan tabarruk (pemberkahan).

    Nasaruddin menjelaskan, tradisi pembelajaran di pesantren tidak hanya mengandalkan deduksi akal. Tetapi didukung oleh sedikitnya lima model transfer pengetahuan, termasuk intuisi, wahyu, ilham, dan bahkan mimpi.

    “Pendekatan pembelajaran modern itu lebih mengandalkan deduksi akal semata. Sementara Pondok Pesantren sumber-sumber pengetahuannya itu bukan hanya satu deduksi akal,” ujar Menag di acara Pesantren Award, kantor Kemenag Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025) malam.


    Ia menambahkan, di samping wahyu dan deduksi akal, pesantren juga mengenal intuisi. Kemudian juga ilham, yang muncul pada diri seseorang yang memiliki keakraban khusus dengan Allah SWT, serta mimpi.

    “Pengetahuan di definisi pondok pesantren adalah pengetahuannya Allah. Semua pengetahuan adalah pengetahuannya Allah,” tegasnya.

    Pendidikan yang Mengedepankan Adab Menjadi Ciri Khas Ponpes

    Menag Nasaruddin menekankan bahwa perbedaan mendasar dalam metodologi pesantren adalah adab dan penghormatan murid terhadap guru atau kiai. Ia bahkan menganalogikan hubungan ini dengan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, serta hubungan antara Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya.

    “Kiai atau guru di depan para murid, bagaikan Nabi di depan para sahabatnya,” kata Nasaruddin.

    Ia mencontohkan, bagaimana seorang Nabi Musa yang merupakan nabi dan penguasa, bersikap sangat tawadhu (rendah hati) dan memenuhi semua syarat yang diminta oleh gurunya, Khidir.

    “Bagaimana respeknya seorang sahabat terhadap nabi, dan seperti itu juga respeknya seorang murid terhadap kiai. Kenapa? Karena di situ ada pemberkahan, ada tabarruk,” jelasnya.

    Menag meyakini, ilmu tidak akan pernah masuk ke dalam hati yang kotor atau yang tidak memiliki adab. Salah satu bentuk pemberkahan ilmu adalah hormatnya seorang santri kepada kiainya.

    “Inilah yang tidak bisa dipahami oleh banyak orang, bagaimana tradisi pesantren itu ada hal-hal yang mungkin sangat dipertanyakan secara metodologi modern, tetapi itulah pondok pesantren,” tambahnya.

    Peran Ponpes dalam Membentuk Adab di Masyarakat

    Menag juga menyoroti peran sentral pesantren dalam membentuk kemerdekaan dan keadaban publik di Indonesia. Menurutnya, kesantunan publik dan keramahan masyarakat Indonesia yang dikagumi turis internasional, tidak didapatkan secara gratis.

    “Seandainya tidak ada pondok pesantren, barangkali wajah Indonesia tidak seperti yang kita lihat sekarang ini,” ucap Nasaruddin.

    Ia menjelaskan, cara pesantren mendidik kesantunan bermula dari respek murid terhadap kiai, yang kemudian berimbas pada respek anak terhadap orang tua, dan lebih luas lagi, rakyat terhadap pimpinannya.

    “Kita harus bangga bahwa ada pondok pesantren di Indonesia yang menanamkan sebuah keadaban publik,” pungkasnya.

    (hnh/inf)



    Sumber : www.detik.com

  • Menag Mau Saingi Minimarket, 800 Ribu Masjid Akan Disulap jadi Pusat Ekonomi Umat



    Jakarta –

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar akan menyulap 800 ribu masjid yang ada di Indonesia menjadi pusat ekonomi umat. Ia melihat ada potensi hal ini bisa terwujud.

    “Kami juga menawarkan, salah satu yang belum tergarap secara potensial sekarang ini adalah masjid, 800 ribu masjid,” ujar Nasaruddin dalam Peluncuran SGIE Report 2024/2025 di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025), dikutip dari CNN Indonesia.

    Contohnya seperti Masjid Istiqlal, Jakarta. Banyak masyarakat yang membeli kebutuhan pokoknya di masjid terbesar Asia Tenggara itu.


    “Dan masa depannya kalau sistem ini bagus, maka ada kemungkinan minimarket itu akan tergulung oleh sistem yang dikembangkan di masjid-masjid,” imbuh Nasaruddin Umar.

    Untuk mewujudkan hal tersebut, Nasaruddin Umar meminta bantuan sejumlah pihak. Tak hanya masjid, musala dan langgara pun bisa diberdayakan.

    “Kami mohon bantuan kepada Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), rekan-rekan para pemikir, bagaimana menggarap potensi ekonomi masjid seperti masjidnya Rasulullah SAW,” tuturnya.

    “Itu kalau digarap semuanya menjadi potensi ekonomi, itu amat dahsyat. Karena masjid itu mendiami perkampungan di tengah-tengah masyarakat,” lanjut Imam Besar Masjid Istiqlal itu.

    Sebagaimana diketahui, masjid di era Nabi Muhammad SAW, kata Nasaruddin Umat, benar-benar memberdayakan umat. Menara yang ada di masjid pun tak hanya untuk mengumandangkan azan oleh Bilal bin Rabah, melainkan untuk memantau rumah-rumah warga yang ada disekitar.

    “Menara masjidnya Nabi itu bukan hanya dipakai Bilal azan, tapi dari ketinggian untuk mengontrol rumah-rumah mana yang tidak pernah berasap dapurnya. Itulah fungsi menara masjid, jadi kesejahteraan sosial,” tukas Nasaruddin Umar.

    (hnh/lus)



    Sumber : www.detik.com

  • Tidak Sempurna Jika Masih Ada Anak Kelaparan



    Jakarta –

    Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Zikir dan Doa Kebangsaan di kawasan Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (1/8/2025) malam. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyebut, kemerdekaan tidak akan sempurna jika masih ada anak-anak yang kelaparan.

    “Presiden kita selalu menekankan bahwa kemerdekaan tidak sempurna jika masih ada anak-anak kelaparan,” kata Nasaruddin Umar dalam keterangan persnya.


    Nasaruddin Umar mengatakan, mengisi kemerdekaan sejati adalah dengan menghadirkan keadilan sosial. Indikatornya adalah terpenuhinya gizi dan akses pendidikan merata bagi anak bangsa.

    “Bagaimana masa depan bangsa ini kalau generasi mudanya kekurangan gizi? Maka pemberian gizi sehat dan pendidikan adalah bentuk konkret pengisian kemerdekaan,” tegasnya.

    Menurutnya, banyak anak muda Indonesia yang cerdas tetapi terhalang oleh akses pendidikan, terutama untuk kuliah di perguruan tinggi kelas dunia. Ia menyebut program Pendidikan Garuda sebagai salah satu upaya agar anak-anak Indonesia bisa mengakses ilmu global tanpa meninggalkan akar spiritual dan kebangsaan.

    Di samping itu, Menag Nasaruddin Umar menyebut bahwa proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 bukan hanya peristiwa politik, melainkan juga momen spiritual. Menurutnya, proklamasi yang dibacakan pada hari Jumat, 9 Ramadan 1364 Hijriah, adalah sebuah isyarat ilahiah.

    “Ini bukan kebetulan. Para proklamator menyadari betul bahwa hari itu bukan sekadar tanggal, tapi juga momentum ilahiah. Zikir dan doa menjadi bagian dari kekuatan bangsa ini sejak awal berdiri,” ujarnya.

    Menag juga menjelaskan empat istilah dalam tradisi Islam yang menggambarkan makna kemerdekaan, yaitu istiqlal, tahrir, hurriyah, dan in’itaq. Dari keempatnya, kata kunci utamanya adalah istiqlal, yang berarti merdeka dari penjajahan dan kekuasaan zalim.

    “Tanpa istiqlal, tidak mungkin ada hurriyah, tahrir, dan in’itaq. Karena itu, Masjid Istiqlal bukan sekadar bangunan, melainkan nazar bangsa atas nikmat kemerdekaan,” paparnya.

    Zikir dan doa kebangsaan yang dipimpin para tokoh lintas agama, sambungnya, membuktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan Indonesia. Keberagaman yang terjaga adalah fondasi kuat untuk menjaga keutuhan NKRI.

    “Inilah Indonesia. Negara yang sangat plural tapi tetap kokoh. Jumlah pulaunya besar, etniknya banyak, agamanya beragam, bahkan waktu dan ruangnya berbeda. Tapi kita bisa utuh karena satu: komitmen terhadap nilai kemanusiaan dan ketuhanan,” kata Menag.

    Ia juga menekankan bahwa doa adalah senjata paling ampuh bagi orang beriman. Bangsa ini, kata dia, berdiri berkat doa para ulama, tokoh agama, dan rakyat kecil yang ikhlas.

    (hnh/lus)



    Sumber : www.detik.com

  • MUI Minta Prabowo Pimpin Dunia Hentikan Genosida Gaza

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI BP) minta Presiden Prabowo Subianto memimpin seruan penghentian genosida di Gaza. Permintaan ini disampaikan dalam aksi solidaritas bertajuk “Bersatu Padu Selamatkan Gaza” di kawasan Monas, Jakarta Pusat kemarin.

    “Meminta kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk memimpin seruan dunia, khususnya negara-negara Islam, dalam menghentikan genosida dan pelaparan di Gaza,” bunyi pernyataan sikap yang dibacakan Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis dalam aksi, Minggu (3/8/2025), dilansir MUI Digital.

    “Serta mendorong terwujudnya kemerdekaan penuh bangsa Palestina sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945: “Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan,” sambungnya.


    Massa aksi juga menyerukan pemimpin negara-negara Islam dan lainnya untuk mengambil langkah konkret dalam menghentikan pembantaian serta pelaparan terhadap rakyat Gaza. Mereka juga mendesak Pemerintah Mesir dan Yordania memfasilitasi masuknya bantuan ke Gaza.

    Mereka juga minta umat Islam dan masyarakat secara umum memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel serta berdoa dengan qunut nazilah.

    Berikut pernyataan sikap selengkapnya:

    1. Mengutuk keras genosida yang terjadi di Gaza, Palestina berupa pembantaian dan pelaparan massal yang telah merenggut puluhan ribu nyawa tak berdosa, terutama dari kalangan perempuan dan anak-anak

    2. Menyerukan kepada seluruh pemimpin negara-negara Islam, serta pemimpin negara-negara lainnya yang masih memiliki nurani dan rasa kemanusiaan, untuk segera mengambil langkah konkret secepat-cepatnya dalam menghentikan pembantaian serta penggunaan pelaparan sebagai senjata perang terhadap rakyat Gaza

    3. Mendesak dan memohon kepada Pemerintah Mesir dan Yordania agar segera membuka blokade dan memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dalam jumlah yang cukup dan berkelanjutan

    4. Meminta kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk memimpin seruan dunia, khususnya negara-negara Islam, dalam menghentikan genosida dan pelaparan di Gaza, serta mendorong terwujudnya kemerdekaan penuh bangsa Palestina sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945: “Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.”

    5. Meminta seluruh umat Islam dan penduduk dunia untuk terus memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Zionis Israel, dan terus berdoa dengan Qunut Nazilah sampai genosida terhenti dan Palestina merdeka penuh.

    Aksi “Bersatu Padu Selamatkan Gaza” di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Minggu (3/8/2025) menjadi bentuk seruan moral atas tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung di Gaza, Palestina.

    Dilansir detikNews, dua perwakilan pemerintah hadir dan menyampaikan orasi, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Keduanya menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional.

    Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fakhri Hamzah, Mantan Ketua Muhammadiyah 2005-2010, Prof Din Syamsudin, penceramah kondang Ustaz Abdul Somad, Ustaz Das’ad Latif, Ustadzah Oki Setiawan, dan aktivis Muhammad Husein serta tokoh lainnya.

    Ketua Panitia Aksi, Ustaz Zaitun Rasmin, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan pemerintah terhadap aksi tersebut. Ia juga mengapresiasi kehadiran sejumlah pejabat negara sebagai bentuk nyata dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina.

    “Kami terima kasih pada Presiden Prabowo yang sangat peduli, dan tentu telah mengizinkan para menterinya untuk hadir di sini, mewakili beliau, menyatakan komitmen untuk menghentikan genosida, menghentikan pembantaian dan pelaparan massal tersebut,” kata Zaitun di hadapan awak media, Minggu (3/8/2025).



    Sumber : www.detik.com

  • MUI Minta Polisi Tak Represif ke Pengibar Bendera One Piece Jelang HUT RI



    Jakarta –

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) angkat bicara soal fenomena pengibaran bendera kelompok fiksi bajak laut dari serial One Piece yang dilakukan oleh sebagian masyarakat jelang peringatan HUT ke-80 RI. MUI meminta aparat penegak hukum untuk tidak mengambil tindakan represif.

    Ketua MUI Bidang Infokom, KH Masduki Baidlowi, mengatakan bahwa pendekatan persuasif harus dikedepankan. Ia menilai banyak anak muda yang kreatif dan semangatnya bisa disalurkan untuk hal-hal yang lebih positif.

    “Kalau saya sih setuju dilakukan langkah-langkah persuasif, karena banyak anak muda yang kreatif bisa dilarikan ke soal-soal yang solutif dan bisa kreatif membangun bangsa ke depan,” ujar Masduki di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2025), dikutip dari laman MUI.


    Menurut Masduki, pengibaran bendera One Piece ini bisa dimaknai sebagai cara anak muda menyampaikan aspirasinya, meskipun ia menilai momennya kurang tepat. Sebagai negara yang menjunjung tinggi kebebasan, Masduki menegaskan bahwa kekerasan bukanlah solusi.

    “Tapi setidaknya itu tidak tepat waktu, dan sebaiknya kita imbau kepada generasi muda, yang mengibarkan hal-hal semacam itu, saya kira waktunya tidak pas,” tegasnya.

    Masduki menjelaskan, saat ini Indonesia sedang berada dalam masa transisi kekuasaan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo, dengan tantangan ekonomi yang cukup besar. Ia menilai, bulan Agustus seharusnya menjadi momentum untuk membangun semangat kebangsaan bersama.

    “Kondisi ekonominya masih penuh tantangan ke depan yang harus kita bangun. Kemudian suasana kebatinan, kita susun bersama, melangkah bersama secara integral, ini membutuhkan suasana di bulan Agustus ini untuk membangun batin semangat ke depan,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Masduki menyebut pengibaran bendera fiksi ini bertolak belakang dengan semangat kebangsaan yang biasa digaungkan menjelang HUT RI. Ia membandingkannya dengan kreativitas lain yang justru menguatkan nilai-nilai kebangsaan, seperti mengibarkan bendera Merah Putih di bawah laut atau di puncak gunung.

    “Pengibaran bendera one piece bertentangan dengan nuansa kebangsaan jelang HUT ke-80 RI,” pungkasnya.

    (hnh/inf)



    Sumber : www.detik.com

  • MUI Minta Polisi Tak Represif ke Pengibar Bendera One Piece Jelang HUT RI



    Jakarta –

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) angkat bicara soal fenomena pengibaran bendera kelompok fiksi bajak laut dari serial One Piece yang dilakukan oleh sebagian masyarakat jelang peringatan HUT ke-80 RI. MUI meminta aparat penegak hukum untuk tidak mengambil tindakan represif.

    Ketua MUI Bidang Infokom, KH Masduki Baidlowi, mengatakan bahwa pendekatan persuasif harus dikedepankan. Ia menilai banyak anak muda yang kreatif dan semangatnya bisa disalurkan untuk hal-hal yang lebih positif.

    “Kalau saya sih setuju dilakukan langkah-langkah persuasif, karena banyak anak muda yang kreatif bisa dilarikan ke soal-soal yang solutif dan bisa kreatif membangun bangsa ke depan,” ujar Masduki di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2025), dikutip dari laman MUI.


    Menurut Masduki, pengibaran bendera One Piece ini bisa dimaknai sebagai cara anak muda menyampaikan aspirasinya, meskipun ia menilai momennya kurang tepat. Sebagai negara yang menjunjung tinggi kebebasan, Masduki menegaskan bahwa kekerasan bukanlah solusi.

    “Tapi setidaknya itu tidak tepat waktu, dan sebaiknya kita imbau kepada generasi muda, yang mengibarkan hal-hal semacam itu, saya kira waktunya tidak pas,” tegasnya.

    Masduki menjelaskan, saat ini Indonesia sedang berada dalam masa transisi kekuasaan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo, dengan tantangan ekonomi yang cukup besar. Ia menilai, bulan Agustus seharusnya menjadi momentum untuk membangun semangat kebangsaan bersama.

    “Kondisi ekonominya masih penuh tantangan ke depan yang harus kita bangun. Kemudian suasana kebatinan, kita susun bersama, melangkah bersama secara integral, ini membutuhkan suasana di bulan Agustus ini untuk membangun batin semangat ke depan,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Masduki menyebut pengibaran bendera fiksi ini bertolak belakang dengan semangat kebangsaan yang biasa digaungkan menjelang HUT RI. Ia membandingkannya dengan kreativitas lain yang justru menguatkan nilai-nilai kebangsaan, seperti mengibarkan bendera Merah Putih di bawah laut atau di puncak gunung.

    “Pengibaran bendera one piece bertentangan dengan nuansa kebangsaan jelang HUT ke-80 RI,” pungkasnya.

    (hnh/inf)



    Sumber : www.detik.com