Tag: kementerian perhubungan

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membahas tentang enam upaya peningkatan kualitas haji dalam

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H. Menurutnya, meski haji tahun ini menuai banyak pujian positif, evaluasi harus tetap dilakukan.

“Alhamdulillah, berkat kerja sama seluruh jajaran Kementerian Agama, khususnya Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah beserta jajaran dari pusat sampai daerah, tanggung jawab yang diamanatkan bisa ditunaikan dengan baik,” ujar Menag Yaqut dalam pembukaan Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Haji di Jakarta, Rabu (8/8/2024).

Meski demikian evaluasi tetap harus dilakukan karena menjadi tahapan yang tak boleh terlewat.

“Evaluasi ini menjadi salah satu tahapan penting yang tidak boleh dilewatkan dan menjadi keniscayaan bagi perbaikan yang berkelanjutan di masa mendatang,” ujar Menag.

Upaya pertama yang dibahas adalah skema murur di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna). Gus Men –sapaan akrabnya– menilai bahwa skema ini perlu ditingkatkan dengan melakukan persiapan sejak awal penyelenggaraan di haji 2025.

“Terutama data jemaah yang akan mengikuti skema Murur sudah diketahui sebelum keberangkatan ke tanah suci,” urainya.

Kedua, terkait kepadatan Mina. Terlebih, ini bukan isu baru sehingga pemerintah harus berupaya mencari solusi untuk mengatasinya.

“Ini bukan isu baru. Maka, kita yang harus punya cara baru mengatasinya. Misalnya, kita perlu memperbaiki cara manasik dan komunikasi publik terkait kepadatan Mina ini,” ungkap Menag Yaqut.

Lebih lanjut ia menerangkan, jemaah atau masyarakat perlu pemahaman yang memadai terkait kondisi faktual kepadatan Mina. Jika perlu, lanjut Gus Men, calon jemaah haji diajak simulasi camping saat manasik.

Pemahaman tentang Mina penting disosialisasikan karena peningkatan fasilitas di Mina direncanakan baru akan siap dalam dua tahun ke depan. Artinya, tahun 2025 kondisi Mina kemungkinan masih sama dengan tahun 2024.

Tahun ini, Indonesia mendapat kuota sebesar 221.000 jemaah. Selain itu, ada tambahan 20.000 kuota sehingga totalnya menjadi 241.000 jemaah. Jumlah ini terdiri atas 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus.

Padahal, area jemaah haji reguler di Mina hanya seluas 172.000 m2. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan jumlah jemaah reguler saat ini, rasionya setiap orang hanya dapat area seluas 80 cm2.

“Ini kondisi yang jauh dari ideal karena sangat padat. Tiap jemaah hanya punya ruang untuk duduk selonjor saja, bukan berbaring. Ini harus dipahami jemaah,” papar Menag.

Menurutnya, isu Mina selalu muncul dari tahun ke tahun.

“Hanya 2022 isu kepadatan Mina tidak muncul. Karena saat itu, kuota jemaah hanya 50 persen,” lanjut Gus Men.

Sebagaimana diketahui, kuoa haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji 2022 hanya 100.051 jemaah. Ini mencakup 92.825 kuota haji reguler dan 7.226 kuota haji khusus.

Selain itu, Kemenag juga terus melakukan diskusi dengan otoritas Arab Saudi agar persoalan laten kepadatan Mina ini segera mendapatkan solusinya.

“Termasuk jika memungkinkan penerapan skema tanazul secara sistematis dan terencana,” jelasnya.

Kemudian, isu ketiga dibahas dalam Rakernas adalah peningkatan ekosistem ekonomi haji.

“Potensinya masih sangat besar. Kita semua berharap tahun mendatang bisa lebih optimal lagi, baik terkait ekspor bumbu, makanan siap saji, lauk pauk, maupun potensi lainnya,” tutur Menag Yaqut.

Tahun ini ada 70 ton bumbu nusantara yang diekspor ke Saudi. Potensi ke depan akan terbuka lebar, lanjutnya, karena kebutuhannya menurut perhitungan mencapai 300 ton.

Selain itu, di tahun ini ada sekitar 1,7 juta boks makanan siap saji yang didistribusikan di Makkah dan saat puncak haji di Armuzna.

“Jumlahnya masih bisa ditingkatkan karena potensi kebutuhan untuk makanan siap saji ini bisa mencapai 5-6 juta boks,” sambung Gus Men.

Pembahasan keempat, Menag meminta forum Rakernas juga membahas skema pembiayaan haji.

“MUI baru saja mengeluarkan fatwa terkait biaya haji. Isu ini perlu menjadi perhatian bersama dengan BPKH, bagaimana kira-kira skema penerapannya,” terangnya.

Ia menambahkan, sejak 2022, Kemenag sudah menggulirkan skema biaya haji berkeadilan. Gus Men menyampaikan, Muzakarah Perhajian di Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo pernah merekomendasikan untuk keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dan pemenuhan syarat istitha’ah, maka perlu penyesuaian biaya perjalanan ibadah haji (Bipih).

Rekomendasi tersebut dikeluarkan mengingat besarnya penggunaan nilai manfaat dana haji pada operasional haji tahun 1443 H/2022 M.

“Saya harap isu ini menjadi pembahasan juga di dalam Rakernas kali ini,” ujar Gus Men.

Kelima, Gus Men juga melakukan evaluasi terhadap kebijakan penerapan istitha’ah kesehatan. Pada tahun ini, jumlah jemaah haji wafat ada 461 orang. Angka ini menurun dibanding tahun lalu di mana jumlah jemaah wafat mencapai 773 orang.

“Saya minta Rakernas ini juga melakukan evaluasi terhadap kebijakan penerapan istitha’ah kesehatan dan membuat rekomendasi perbaikan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025,” katanya.

Terakhir, Menag meminta peserta Rakernas lebih cermat mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Seperti diketahui, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sudah mengumumkan kuota haji Indonesia tahun 2025 sebesar 221.000, berikut jadwal tahapan persiapan haji.

“Belajar dari tahun 2024, yang merupakan tahun pertama di mana Raker BPIH dilakukan sebelum penandatanganan MoU, maka kita perlu cermat dalam mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025,” pesan Gus Men.

“Kita tentu tidak berharap ekses dan dinamika perhajian saat ini terulang lagi di tahun depan,” sambungnya.

Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 diselenggarakan di Jakarta sejak 7-10 Agustus 2024. Kegiatan diikuti seluruh stakeholder perhajian mulai dari daerah hingga pusat.

Keberhasilan haji 2024, tidak lepas dari arahan Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma’ruf Amin. Menag menyampaikan terima kasih atas peran serta seluruh mitra kerja Kemenag, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kemenkum HAM, BPK, DPR RI, BPS, BPKH, Pemda, maskapai, FK KBIHU, asosiasi PIHK, BPOM, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), serta para jemaah haji Indonesia.

“Secara khusus apresiasi dan terima kasih saya sampaikan kepada Komisi VIII DPR RI. Sukses haji ini tidak terlepas dari pengawasan, pengawalan sahabat legislatif. Saran, kritik, dan beragam catatan yang diberikan menjadi vitamin bagi kita semua untuk melakukan yang terbaik hingga penyelenggaraan haji 2024 berjalan sukses,” jelas Gus Men.

Turut hadir dalam Rakernas Evaluasi Haji, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief, dan Ketua BPKH Fadhlul Imansyah. Hadir juga para Staf Ahli dan Staf Khusus, Tenaga Ahli Menteri Agama, pejabat Eselon I dan II Kemenag dan Kementerian/Lembaga mitra, Kepala UPT Asrama Haji, serta Kakanwil Kemenag se-Indonesia.

(aeb/lus)