Tag: kerja sama negara berkembang

  • Beberapa Beasiswa Kemdiktisaintek Ini Berpotensi Terpangkas Gegara Efisiensi



    Jakarta

    Anggaran beberapa beasiswa dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI berpotensi mengalami pengurangan akibat efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah.

    Perihal beasiswa yang dimaksud dipaparkan oleh Mendiktisaintek RI, Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam rancangan perubahan anggaran Kemdiktisaintek melalui rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta pada Rabu (12/2/2025).

    Adapun beasiswa-beasiswa tersebut adalah KIP Kuliah, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), Beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB), dan beasiswa dosen dan tenaga kependidikan.


    Meski demikian, Satryo menyebutkan yang disampaikan langsung kepada perguruan tinggi atau kepada mahasiswa dan dosen sebenarnya sangat tidak mungkin dilakukan efisiensi.

    “Anggaran Kemdiktisaintek itu sebetulnya anggaran yang sifatnya numpang lewat. Jadi kami terima anggaran semula berdasarkan pagu awal Rp 56,607 triliun itu sebagian besar langsung disampaikan ke perguruan tinggi penerima maupun mahasiswa penerima beasiswa,” kata Satryo.

    “Jadi yang dikelola oleh kantor kementerian kami itu sangat minim. Kira-kira dari pengalaman kami selama ini yang dikelola oleh kantor kementerian tidak lebih dari 10 persen dari total pagu anggaran Kemdiktisaintek,” katanya lagi.

    Potensi Besaran Pemangkasan Beasiswa

    Meski terdapat usulan efisiensi oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terhadap beasiswa di bawah Kemdiktisaintek, Kementerian mengusulkan kembali untuk tetap pada pagu semula.

    “Bantuan sosial beasiswa ada KIP Kuliah pagu awalnya Rp 14,698 triliun, kemudian efisiensi oleh Ditjen Anggaran sebesar Rp 1,31 triliun. Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula yaitu Rp 15,698 triliun karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi,”ungkap Mendiktisaintek Satryo.

    “BPI pagu awalnya 194,7 miliar. Kena efisiensi oleh DJA sebesar Rp 19,47 miliar atau 10 persen. Kami kembalikan lagi ke pagu semula karena ini tidak terkena efisiensi,” lanjutnya.

    Kemudian untuk beasiswa ADik, pagu awalnya Rp 213,73 miliar. Kemdiktisaintek mengembalikan ke pagu semula Rp 213,73 miliar, meskipun dipotong oleh efisiensi DJA 10 persen.

    Untuk beasiswa KNB pagu awalnya Rp 85,348 miliar dipotong oleh DJA 25 persen. Kemdiktisaintek juga mengembalikan pada pagu semula Rp 85,348 miliar karena kategorinya tidak kena efisiensi.

    Sementara untuk beasiswa dosen dan tendik dalam dan luar negeri Rp 236,8 miliar, efisiensi DJA 25 persen. Kemdiktisaintek mengembalikan lagi pada pagu awal Rp 236, 8 miliar.

    “Sehingga untuk komponen ini, gaji tunjangan dan beasiswa pagu yang kami usulkan yaitu pagu semula sebesar Rp 31,645 triliun,” jelas Satryo.

    “Jadi total yang akan dilakukan oleh efisiensi Kemdiktisaintek jumlahnya sebesar Rp 6,785 triliun dari Rp 14,3 triliun yang diusulkan oleh DJA,” imbuhnya.

    Besaran tersebut belum termasuk tunjangan kinerja dosen PNS sebesar Rp 2,5 triliun yang sudah disepakati Kemenkeu untuk dibayarkan.

    “Dengan posisi ini saya berharap Bapak-Ibu yang terhormat Komisi X (DPR) bisa memperjuangkan supaya pemotongan atau efisiensi Kemdiktisaintek tidak Rp 14,3 triliun, tetapi menjadi hanya Rp 6,785 triliun,” pungkas Mendiktisaintek.

    (nah/twu)

    `;
    constructor() {
    super()
    this.attachShadow({ mode: “open” })
    this.shadowRoot.innerHTML = TentangPenulis.html
    }

    async connectedCallback() {

    if (elementType === ‘single’) return false;

    const { default: Swiper } = await import(
    “https://cdn.jsdelivr.net/npm/swiper@11/swiper-bundle.min.mjs”
    );
    this.SwiperClass = Swiper;
    const swiperContainer = this.shadowRoot.querySelector(‘.mySwiper’);
    new this.SwiperClass(swiperContainer, {
    slidesPerView: 1,
    spaceBetween: 18,
    navigation: {
    nextEl: this.shadowRoot.querySelector(“.swiper-button-next”),
    prevEl: this.shadowRoot.querySelector(“.swiper-button-prev”),
    },
    pagination: {
    el: this.shadowRoot.querySelector(“.swiper-pagination”),
    clickable: true,
    },
    });
    }
    }
    customElements.define(elementTemplate, TentangPenulis)

    Sumber : www.detik.com

    Alhamdulillah buku Belajar di Sekolah اللهم صل على رسول الله محمد
    ilustrasi gambar : unsplash.com / element5
  • Belum Resmi, Pembatalan Efisiensi Beasiswa KIP Kuliah-BPI Masih Tunggu Ketetapan



    Jakarta

    Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengalami efisiensi anggaran pada komponen beasiswa. Meski sudah mengajukan pagu, pembatalan efisiensi beasiswa ini masih menunggu ketetapan.

    Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025,Kemendiktisaintek mengalami efisiensi anggaran Rp 14,3 triliun dari pagu anggaran 2025 senilai Rp 56,6 triliun. Salah satu komponen yangterdampak efisiensi adalah bantuan sosial beasiswa.

    Walaupun sudah diajukan pembatalan efisiensi, ketetapan pagu anggaran baru akan diproses setelah melaporkan hasil raker kepada DPR. Setelah memenuhi tenggat waktu pada 14 Februari 2025, hasil raker dari DPR kemudian diajukan ke Kementerian Keuangan.


    “Prosesnya melaporkan hasil raker dengan DPR ke Kemenkeu yang dengan waktu tengat 14 Februari 2024. Setelah itu baru ada ketetapan anggaran,” ujar Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Togar Simatupang, kepada detikEdu Jumat (14/2/2025).

    Adapun saat ditanya bagaimana langkah Kemendiktisaintek apabila beasiswa tetap terkena efisiensi, Togas menegaskan jika pemerintah akan mengambil jalan yang terbaik.

    “Jangan berandai dululah, pimpinan akan ambil jalan yang terbaik,” tegasnya.

    Menkeu: KIP Kuliah Tak Alami Efisiensi

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam jumpa pers di Gedung MPR/DPR hari Jumat (14/2/2025) ini menegaskan bahwa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebesar Rp14,6 triliun tidak mengalami efisiensi.

    Menkeu menjelaskan untuk tahun anggaran 2025 ada 1.040.192 mahasiswa yang akan menerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Jumlah anggaran beasiswa tersebut mencapai Rp 14.698.000.000.000, sesuai dengan pagu anggaran sebelumnya.

    “Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi,” tegas Menkeu Sri Mulyani dilansir dari detikNews.

    Menkeu pun meminta mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah tidak khawatir dan bisa berkuliah dengan tenang. “Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP dapat meneruskan program belajar seperti biasanya,” ujar dia.

    Sebelumnya, rencana efisiensi beasiswa itu dipaparkan Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro pada rapat kerja dengan Komisi X DPR, Rabu (12/2/2025) lalu. Dalam pemaparan, program beasiswa yang rencananya mengalami efisiensi itu:

    1. Program KIP Kuliah mengalami rencana efisiensi sebesar Rp 1,319 triliun dari pagu awal Rp14,698 triliun.
    2. Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) pagu awalnya Rp164,7 miliar juga rencana terkena efisiensi sebesar Rp19,47 miliar.
    3. Beasiswa ADiK yang pagu awalnya Rp213,73 miliar, rencana mengalami efisiensi sebesar 10 persen.
    4. Kemudian Beasiswa KNB (kerja sama negara berkembang) yang pagu awalnya Rp85,348 miliar, rencananya dipotong sekitar 25 persen atau Rp21 miliar.
    5. Beasiswa dosen dan tenaga pendidikan dalam dan luar negeri, pagu awalnya Rp236,8 miliar, rencana efisiensinya sebesar 25 persen atau Rp59 miliar.

    DPR Dorong Efisiensi 0% untuk Beasiswa

    Namun DPR berencana mengajukan efisiensi 0 persen ini karena beasiswa ini termasuk bantuan sosial. Bantuan sosial termasuk dalam komponen yang tidak terdampak efisiensi anggaran. Serupa dengan belanja pegawai.

    Hal tersebut kemudian termasuk dalam keputusan Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Kemendiktisaintek, Kemendikdasmen, dan Kemenbud pada Rabu (12/2/2025).

    “Memahami usulan efisiensi versi Kemendiktisaintek RI sebagaimana paparan salindia 11. Oleh karena itu, alokasi anggaran untuk beasiswa seperti KIP K, ADiK, BPI, KNB, dan Beasiswa untuk Dosen dan Tendik Dalam dan Luar Negeri harus disesuaikan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 di mana belanja pegawai dan belanja sosial tidak dilakukan efisiensi,” tegas Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian.

    Lebih lanjut, program dan kegiatan yang dinilai berdampak langsung ke masyarakat agar tidak terdampak efisiensi untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan.

    “Program dan kegiatan yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat agar tidak dilakukan efisiensi agar program dan kegiatan tersebut tetap dalam kerangka memajukan dan mengembangkan kependidikan dan kebudayaan,” jelas Hetifah.

    (nir/nwk)



    Sumber : www.detik.com