Tag: kesetaraan

  • RI Kumpulkan Rp 28,91 T dari Pajak Kripto hingga Pinjol


    Jakarta

    Pemerintah mengumpulkan penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 28,91 triliun hingga 30 September 2024. Jumlah tersebut berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pajak kripto, pajak fintech (P2P lending) dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP).

    “Pemungutan PPN PMSE sebesar Rp 23,04 triliun, pajak kripto sebesar Rp 914,2 miliar, pajak fintech sebesar Rp 2,57 triliun dan pajak SIPP sebesar Rp 2,38 triliun,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Dwi Astuti dalam keterangan tertulis, Senin (7/10/2024).

    Khusus PMSE, sampai September 2024 pemerintah telah menunjuk 178 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN. Jumlah tersebut termasuk dua penunjukan di September 2024 yaitu Optimise Media (sea) Pte. Ltd dan DFENG LIMITED.


    Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 168 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp 23,04 triliun. Jumlah tersebut berasal dari Rp 731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp 3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp 5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp 6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp 6,14 triliun setoran tahun 2024.

    “Dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia,” ujar Dwi.

    Sementara itu, penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp 914,2 miliar sampai September 2024. Penerimaan tersebut berasal dari Rp 246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 220,83 miliar penerimaan tahun 2023 dan Rp 446,92 miliar penerimaan 2024.

    “Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp 428,4 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp 485,8 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger,” jelasnya.

    Untuk pajak fintech telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp 2,57 triliun sampai September 2024. Penerimaan tersebut berasal dari Rp 446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 1,11 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp 1,02 triliun penerimaan tahun 2024.

    “Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp 776,55 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp 428 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp 1,37 triliun,” beber Dwi.

    Kemudian penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan pajak SIPP. Sampai September 2024, penerimaannya sebesar Rp 2,38 triliun yang berasal dari Rp 402,38 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 1,12 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp 863,6 miliar penerimaan tahun 2024.

    Dwi menambahkan, pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, serta pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

    (aid/ara)



    Sumber : finance.detik.com

  • Perusahaan Rintisan Wajib Kembangkan Bisnis Terintergrasi dan Berkelanjutan


    Jakarta

    Startup atau perusahaan rintisan harus memiliki strategi untuk pengembangan bisnis yang terintegrasi dan berkelanjutan.

    VP of Strategy & Sustainability MDI Ventures Alvin Evander mengungkapkan startup juga harus memiliki visi kuat untuk menciptakan dampak nyata dan memberi solusi terhadap aspek sosial maupun lingkungan.

    Dia menyebutkan dengan kolaborasi lintas sektor, startup juga diharapkan bisa terus berkontribusi yang relevan. “Bisa menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat, pemangku kepentingan dan pihak terkait,” ujar dia dalam siaran pers, ditulis Minggu (9/2/2025).


    MDI Ventures baru-baru ini mengumumkan peluncuran delapan impact report yang menyoroti kontribusi startup portfolionya terhadap sektor-sektor esensial, seperti pendidikan, kesehatan, aquaculture, dan fintech. Laporan ini memaparkan bagaimana para startup tersebut menciptakan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

    Startup portofolio yang terlibat dalam laporan ini meliputi Aruna, Paxel, Julo, SwipeRX, Qoala, Delos, Cermati, dan Amartha. Salah satu aspek yang disorot dalam laporan ini adalah komitmen perusahaan portfolio MDI Ventures terhadap inklusi gender dan pemberdayaan perempuan, seperti di Qoala dan Amartha.

    Hingga tahun 2023, 42% dari total agen Qoala adalah perempuan, meningkat dari 38% pada tahun sebelumnya. Melalui kebijakan kerja yang inklusif dan program pelatihan, Qoala membuka peluang kerja bagi perempuan, termasuk mereka yang tidak memiliki gelar formal. Inisiatif ini berperan dalam mendukung kesetaraan gender dan meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan.

    Demikian juga dengan Amartha, yang terkenal sebagai perusahaan pionir fintech yang berfokus pada pembiayaan perempuan di perdesaan. Hingga saat ini, Amartha sudah berhasil menyalurkan pinjaman kepada lebih dari 2,6 juta nasabah perempuan di Indonesia.

    Co-Founder dan Chief Sustainability Officer Aruna Utari Octavianty menjelaskan, peluncuran impact report ini mencerminkan komitmen kami dalam memberdayakan komunitas pesisir melalui inovasi dan teknologi. Pada tahun 2023, kami terhubung dengan lebih dari 55.000 nelayan di 150 lokasi, meningkatkan produksi, ekspor, dan pendapatan mereka hingga tiga kali lipat.

    “Laporan ini adalah bukti nyata kontribusi kami dalam menciptakan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan,” ujar dia.

    VP of Strategy & Sustainability MDI Ventures, Alvin Evander mengatakan, “Peluncuran delapan impact report ini menegaskan komitmen kami untuk berinvestasi di startup yang tidak hanya berfokus pada nilai ekonomi, tetapi juga yang memiliki visi kuat untuk menciptakan dampak nyata dan memberikan solusi terhadap aspek sosial maupun lingkungan,” ungkapnya.

    Laporan ini juga menggarisbawahi pentingnya pengembangan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan bagi para startup. Melalui kolaborasi lintas sektor, para startup diharapkan dapat terus memberikan kontribusi yang relevan dan menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat, pemangku kepentingan, dan pihak terkait.

    Peluncuran laporan ini juga sejalan dengan komitmen GoZero%, sebuah inisiatif baru yang hadir sebagai pembaharuan dari program ESG Telkom Indonesia sebelumnya. Melalui GoZero%, Telkom optimis dapat mendorong semangat baru untuk mewujudkan masa depan berbasis ESG dan bisnis berkelanjutan.

    “Kami berharap seluruh impact report ini dapat meningkatkan kesadaran publik dan pemangku kepentingan terhadap peran strategis startup dalam mendorong perubahan sosial, pemberdayaan komunitas, inovasi teknologi dan keberlanjutan lingkungan. Komitmen kami terhadap transparansi dan dampak nyata dari investasi akan terus menjadi prioritas kedepannya,” ujar Alvin.

    Founder & CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra mengatakan pengalaman lebih dari 15 tahun, Amartha terus berkomitmen untuk memberdayakan perempuan dan masyarakat akar rumput melalui akses pendanaan yang terjangkau dan berkelanjutan, melalui pemanfaatan teknologi digital berbasis AI yang juga disertai pendampingan oleh SDM terlatih.

    Selain itu, laporan ini juga mencatat inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) dari JULO, yang pada tahun 2023 mengalokasikan investasi sebesar Rp113,9 juta, meningkat 403% dibandingkan tahun sebelumnya. Program CSR JULO berfokus pada aktivitas untuk memenuhi kebutuhan komunitas, memperkuat hubungan, dan menciptakan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.

    (kil/kil)



    Sumber : finance.detik.com

  • RI Kantongi Rp 34,91 T dari Pajak Kripto hingga Pinjol, Ini Rinciannya


    Jakarta

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital terkumpul sebesar Rp 34,91 triliun hingga 31 Maret 2025. Jumlah itu berasal dari beberapa sektor usaha.

    Rinciannya pemungutan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 27,48 triliun, pajak kripto Rp 1,2 triliun, pajak fintech (P2P lending) Rp 3,28 triliun dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp 2,94 triliun.

    “Pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, dan pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti dalam keterangan tertulis, Jumat (2/5/2025).


    Khusus PMSE, sampai Maret 2025 pemerintah telah menunjuk 211 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN. Pada Maret 2025 terdapat satu pembetulan atau perubahan data pemungut yaitu Zoom Communications, Inc.

    Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 190 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp 27,48 triliun. Jumlah tersebut berasal dari Rp 731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp 3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp 5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp 6,76 triliun setoran tahun 2023, Rp 8,44 triliun setoran tahun 2024 dan Rp 2,14 triliun
    setoran tahun 2025.

    “Dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia,” tuturnya.

    Sementara itu, penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp 1,2 triliun sampai Maret 2025. Penerimaan tersebut berasal dari Rp 246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 220,83 miliar penerimaan tahun 2023, Rp 620,4 miliar penerimaan tahun 2024 dan Rp 115,1 miliar penerimaan tahun 2025.

    “Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp 560,61 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp 642,17 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger,” jelas Dwi.

    Kemudian untuk pajak fintech (P2P lending) telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp 3,28 triliun sampai Maret 2025. Penerimaan itu berasal dari Rp 446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 1,11 triliun penerimaan tahun 2023, Rp 1,48 triliun penerimaan tahun 2024 dan Rp 241,88 miliar penerimaan tahun 2025.

    “Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp 834,63 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp 720,74 miliar dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp 1,72 triliun,” beber Dwi.

    Lalu penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan pajak SIPP. Sampai Maret 2025, penerimaan dari pajak SIPP sebesar Rp 2,94 triliun yang berasal dari Rp 402,38 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 1,12 triliun penerimaan tahun 2023, Rp 1,33 triliun penerimaan tahun 2024 dan Rp 94,18 miliar penerimaan tahun 2025.

    “Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh sebesar Rp 200,21 miliar dan PPN sebesar Rp 2,74 triliun,” imbuhnya.

    (kil/kil)



    Sumber : finance.detik.com

  • Penarikan Pajak Kripto hingga Pinjol di RI Tembus Rp 34,91 T


    Jakarta

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital telah terkumpul sebesar Rp 34,91 triliun hingga 31 Maret 2025. Jumlah itu berasal dari beberapa sektor usaha.

    Rinciannya pemungutan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 27,48 triliun, pajak kripto Rp 1,2 triliun, pajak fintech (P2P lending) Rp 3,28 triliun dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp 2,94 triliun.

    “Pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, dan pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti dalam keterangan tertulis, Jumat (2/5/2025).


    Khusus PMSE, sampai Maret 2025 pemerintah telah menunjuk 211 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN. Pada Maret 2025 terdapat satu pembetulan atau perubahan data pemungut yaitu Zoom Communications, Inc.

    Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 190 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp 27,48 triliun. Jumlah tersebut berasal dari Rp 731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp 3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp 5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp 6,76 triliun setoran tahun 2023, Rp 8,44 triliun setoran tahun 2024 dan Rp 2,14 triliun setoran tahun 2025.

    “Dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia,” tuturnya.

    Sementara itu, penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp 1,2 triliun sampai Maret 2025. Penerimaan tersebut berasal dari Rp 246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 220,83 miliar penerimaan tahun 2023, Rp 620,4 miliar penerimaan tahun 2024 dan Rp 115,1 miliar penerimaan tahun 2025.

    “Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp 560,61 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp 642,17 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger,” jelas Dwi.

    Kemudian untuk pajak fintech (P2P lending) telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp 3,28 triliun sampai Maret 2025. Penerimaan itu berasal dari Rp 446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 1,11 triliun penerimaan tahun 2023, Rp 1,48 triliun penerimaan tahun 2024 dan Rp 241,88 miliar penerimaan tahun 2025.

    “Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp 834,63 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp 720,74 miliar dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp 1,72 triliun,” beber Dwi.

    Lalu penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan pajak SIPP. Sampai Maret 2025, penerimaan dari pajak SIPP sebesar Rp 2,94 triliun yang berasal dari Rp 402,38 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 1,12 triliun penerimaan tahun 2023, Rp 1,33 triliun penerimaan tahun 2024 dan Rp 94,18 miliar penerimaan tahun 2025.

    “Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh sebesar Rp 200,21 miliar dan PPN sebesar Rp 2,74 triliun,” imbuhnya.

    (aid/kil)



    Sumber : finance.detik.com

  • Ada Beasiswa Pelatihan Leadership dari Kedubes Prancis untuk Perempuan, Cek Yuk!



    Jakarta

    Kedutaan Besar (Kedubes) Prancis di Indonesia membuka pendaftaran beasiswa pelatihan leadership khusus perempuan dalam Women and Leadership for ASEAN Countries hingga 20 September 2024. Bekerja sama dengan Institut National du Service Public (INSP), Kedubes Prancis akan menggelar pelatihan secara online pada 9, 14-18 Oktober 2024.

    Beasiswa pelatihan kepemimpinan perempuan ini terbuka bagi pegawai negeri sipil (PNS), peneliti, hingga jurnalis. Para peserta pelatihan nantinya didorong untuk mengembangkan rencana aksi sesuai alat yang dapat memajukan kesetaraan gender di lingkungan kerja masing-masing.

    Dikutip dari pengumuman resminya, berikut informasi beasiswa pelatihan online Women and Leadership for ASEAN Countries.


    Syarat Beasiswa Pelatihan Leadership Kedubes Prancis untuk Perempuan

    • Perempuan
    • PNS dan tenaga ahli tingkat menengah ke atas
    • Eksekutif bisnis dan CEO
    • Pemimpin organisasi nirlaba (NGO) dan aktivis masyarakat sipil
    • Jurnalis dan periset
    • Mahir berbahasa Inggris
    • Usia 30-45 tahun
    • Mengirimkan esai pendek, maksimal 500 kata, yang memuat:
      – Motivasi untuk mengikuti sesi pelatihan dan tujuan karier
      – Rencana tindak lanjut dari ilmu yang diperoleh dari pelatihan untuk memajukan diri secara personal maupun profesional.
    • Mengirimkan CV

    Tujuan Pelatihan

    – Membuka dialog antarpemimpin perempuan lintas sektor di negara-negara ASEAN.

    – Mengenal dan memahami tantangan, keterbatasan, dan kesempatan spesifik yang dihadapi perempuan dalam mengakses posisi kepemimpinan di organisasi tingkat nasional dan internasional.

    – Mendorong ekspresi kualitas manajerial seperti kemampuan mendengar, budi baik, kerahasiaan, kemampuan mengembangkan solusi, dan public speaking.

    – Membangun strategi kesuksesan

    Metode Pelatihan

    Pelatihan ini terdiri dari enam sesi daring, satu sesi pembukaan dan lima sesi pelatihan pukul 13.00-15.00 WIB (pukul 08.00-10.00 waktu Paris). Gisèle Szczyglak, pakar dan pelatih dari INSP, akan menyampaikan pelatihan dalam bahasa Inggris. Berikut metodenya:

    – Kegiatan interaktif berdasarkan pengalaman dan kontribusi peserta

    – Presentasi, debat, kerja kelompok untuk menstimulasi diskusi antarpeserta

    – Studi kasus

    – Diskusi

    Role-play game/simulasi

    – Latihan pengembangan rencana tindak lanjut

    Pendaftaran beasiswa pelatihan kepemimpinan Kedubes Prancis dibuka secara daring melalui email cathrien.tobing@ifi-id.com dan dita.permatasari@ifi-id.com. Informasi lebih lanjut mengenai pelatihan Women and Leadership for ASEAN Countries bisa diakses DI SINI.

    (twu/faz)

    Sumber : www.detik.com

    Alhamdulillah buku Belajar di Sekolah اللهم صل على رسول الله محمد
    ilustrasi gambar : unsplash.com / element5
  • Beasiswa Girls Fund Diperpanjang, Gratis Kuliah S1 hingga Biaya Wisuda


    Jakarta

    Yayasan Plan International Indonesia dan IPMI International Business School memperpanjang masa pendaftaran Beasiswa Girls Fund hingga 27 Juli 2024. Calon mahasiswa perempuan maupun laki-laki yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan gender bisa mendaftar.

    Girls Fund: Scholarship 2024 merupakan beasiswa S1 Administrasi Bisnis di IPMI International Business School selama 8 semester. Beasiswa ini meliputi biaya kuliah, biaya konfirmasi pendaftaran dan pengembangan, serta biaya wisuda.

    Beasiswa ini diperuntukkan bagi calon mahasiswa lulusan 2022, 2023, atau 2024 dengan keterbatasan ekonomi tetapi memiliki nilai akademik baik dan kemampuan kepemimpinan. Berikut syarat selengkapnya.


    Syarat Beasiswa Girls Fund 2024

    1. Perempuan atau laki-laki
    2. Lulusan SMA, SMK, MA, atau yang sederajat, serta Paket C tahun 2022, 2023, atau 2024
    3. Nilai rata-rata minimal 8 pada rapor kelas 10-12.
    4. Terdaftar sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah atau mendaftarkan diri secara mandiri melalui situs https://kip.kuliah.kemdikbud.go.id atau melalui KIP Mobile Apps, sertakan bukti hasil pendaftaran.
    5. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau berasal dari keluarga dengan penghasilan di bawah Rp 4 juta per bulan, dibuktikan melalui dokumen terkait.
    6. Tertarik pada bidang manajemen dan bisnis.
    7. Memiliki kemampuan bahasa Inggris secara verbal dan tulisan, perkuliahan akan menggunakan bahasa Inggris.
    8. Memiliki kemampuan kepemimpinan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan gender.

    Jadwal Seleksi

    • Pendaftaran: hingga 27 Juli 2024
    • Seleksi administrasi: 27 Juli – 7 Agustus 2024
    • Pengumuman seleksi administrasi dan undangan wawancara: 7-10 Agustus 2024
    • Wawancara: 10-12 Agustus 2024
    • Seleksi akhir dan verifikasi data: 12-15 Agustus 2024
    • Pengumuman penerima beasiswa IPMI: 15-16 Agustus 2024
    • Konfirmasi penerimaan beasiswa: 16-17 Agustus 2024

    Pendaftaran beasiswa dalam negeri ini dibuka secara daring di https://bit.ly/GirlsFundScholarshipIPMI2024. Informasi lebih lanjut dapat dipantau di akun Instagram @planindonesia dan @ipmi.bachelor atau kontak 085210745110 (Retno). Semoga bermanfaat, detikers.

    (twu/pal)

    Sumber : www.detik.com

    Alhamdulillah buku Belajar di Sekolah اللهم صل على رسول الله محمد
    ilustrasi gambar : unsplash.com / alexander grey
  • Syarat, Cara Daftar, Ketentuan Jurusan, dan Jadwal



    Jakarta

    Pendaftaran Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN) 2025 akan segera dibuka. Simak informasi lengkapnya di bawah ini.

    SPAN-PTKIN adalah seleksi nasional berdasarkan penjaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi lain berupa portofolio tanpa ujian tertulis. Satuan Pendidikan yang berhak mendaftarkan siswanya dalam SPAN-PTKIN adalah MA/MAK/SMA/SMK/Pendidikan Diniyah Formal/Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah/Mu’adalah Muallimin/Mua’dalah Salafiyah yang secara sah memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah.

    Adapun siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang didaftarkan oleh Kepala Satuan Pendidikan MA/MAK/SMA/SMK/Pendidikan Diniyah Formal/Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah/Mu’adalah Muallimin/Mua’dalah Salafiyah masing-masing.


    Tercatat, kuota SPAN-PTKIN terbuka untuk 74.337 orang. Siap mengikuti SPAN-PTKIN 2025? Simak syarat-syaratnya seperti dilansir dari laman resmi SPAN-PTKIN berikut.

    Syarat SPAN-PTKIN 2025

    • Siswa-siswa MA/MAK/SMA/SMK/Pendidikan Diniyah Formal/Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah/Mu’adalah Muallimin/Mua’dalah Salafiyah kelas terakhir pada tahun 2025
    • Memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing Perguruan Tinggi
    • Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)
    • Memiliki nilai rapor Kelas X/Semester 1, Kelas X/Semester 2, Kelas XI/Semester 1, Kelas XI/Semester 2 dan Kelas XII/Semester 1 yang telah diisikan di PDSS.

    Tata Cara Daftar SPAN-PTKIN 2025

    1. Sekolah

    • Input atau Cek Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
    • Registrasi Akun Sekolah di PDSS dengan melakukan input Email Sekolah, Email Kepala Sekolah, nomor Whatsapp Kepala Sekolah.
    • Validasi Akun akan dikirim ke Email Sekolah dan Kepala Sekolah
    • Setelah melakukan validasi, sekolah bisa melakukan login pada pdss.ptkin.ac.id menggunakan akun yang diperoleh sebelumnya
    • Cek data siswa kelas 12 serta input nilai siswa

    2. Siswa

    • Registrasi menggunakan NISN, NPSN, dan email aktif siswa
    • Validasi akan dikirim ke Email Siswa
    • Setelah menerima kode validasi, siswa bisa melakukan login pada siswa.ptkin.ac.id
    • Cek kebenaran data siswa dan nilai rapot
    • Upload rapor kelas 10 semester 1, kelas 10 semester 2, kelas 11 semester 1, kelas 11 semester 2, dan kelas 12 semester 1, dan prestasi tambahan.
    • Pilih program studi pada PTKIN pilihan 1 dan PTKIN pilihan 2
    • Cetak Bukti Pendaftaran

    Ketentuan Program Studi SPAN-PTKIN 2025

    • Siswa wajib memilih dua PTKIN yang diminati
    • Siswa memilih dua program studi yang diminati pada masing-masing PTKIN
    • Urutan pilihan PTKIN dan program studi menyatakan prioritas pilihan

    Jadwal SPAN-PTKIN 2025

    Pengisian PDSS : 6 – 25 Januari 2025
    Verifikasi PDSS: 6 – 30 Januari 2025
    Pendaftaran: 1 Februari – 6 Maret 2025
    Pengumuman Hasil Seleksi: 27 Maret 2025
    Proses verifikasi dan/atau pendaftaran ulang di PTKIN masing-masing bagi yang lulus seleksi: Ditetapkan di masing-masing PTKIN

    Demikian informasi mengenai SPAN-PTKIN 2025. Siap menjadi mahasiswa baru, detikers?

    (nir/nir)



    Sumber : www.detik.com