Seluruh masyarakat di seluruh dunia, pasti menginginkan setiap jajaran pejabat dalam pemerintah selalu menjaga integritasnya. Salah satu bentuk integritasnya yang diharapkan oleh masyarakat luas adalah pemerintahan yang bersih dari aksi korupsi dari level terendah hingga tertinggi sekalipun.
Untuk membuat para koruptor-koruptor tersebut jerah, bukan hanya dengan menjatuhkan mereka hukuman penjara dan sanksi denda saja. Melainkan, setiap negara juga perlu memperbaiki sistem pemerintahan mereka agar tidak mudah ditembus dengan praktik-praktik transaksi yang hanya mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama.
Bila kita membicarakan sistem, hal ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dari perkembangan teknologi yang sangat pesat berkembang saat ini. Contohnya, blockchain banyak digunakan oleh perusahaan swasta hingga lembaga keuangan untuk mengurangi tindakan-tindakan kejahatan seperti mempekerjakan karyawan di bawah gaji yang semestinya, hal ini sudah diterapkan oleh perusahaan Coca-Cola dengan bantuan blockchain.
Baca Juga: Peraturan-Peraturan Tentang Aset Kripto di Indonesia (Part 2) Oleh TK Harmanda
Belum lagi, banyaknya kasus yang terjadi di Afrika terkait bantuan sosial yang tidak sampai kepada masyarakat miskin di sana karena masih menggunakan cara-cara konvensional dalam penyaluran bantuannya. Sehingga, berpotensi dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun, dengan bantuan platform blockchain kini penyaluran aksi sosial di sebuah negara bisa dilakukan secara lebih aman dan transparan dengan menggunakan Bitcoin atau jenis cryptocurrency lainnya. Bukan hanya aman, namun secara transaksi fee juga relatif lebih murah ketika harus melakukan transfer uang lintas batas.
Di mana, untuk mengatasi masalah korupsi yang kemungkinan besar akan semakin banyak terjadi akibat beberapa negara di dunia sedang mengalami krisis finansial akibat pandemi Covid-19. Teknologi blockchain bisa menjadi jawaban sebagai pengawal terbaik dalam hal yang berhubungan dengan keamanan, penyaluran dana, pengiriman barang, dan lain sebagainya.
Setidaknya, ada beberapa cara bagi sebuah negara untuk menekan angka korupsi yang terjadi melalui digitalisasi lewat blockchain di antaranya;
- Pendaftaran Tanah dan Properti lewat Blockchain, Seperti diketahui dalam proses jual beli tanah dan properti banyak sekali masyarakat yang melakukannya dengan cara yang tidak benar dan tidak memiliki sertifikat tanah yang sah secara hukum. Namun dengan adanya blockchain penerbitan sertifikat tanah palsu bisa dihilangkan seperti yang sudah diterapkan oleh negara Rusia.
- Voting. Bila kita membicarakan pemilu, tentu saja praktik kecurangan dengan membeli suara sulit untuk dihindari. Namun dengan blockchain saat ini, setiap negara bisa melakukan pemunggutan suara yang lebih transparan seperti yang telah dikembangkan di negara Rusia.
Bahkan, belum lama ini kita mendengar bahwa ada desakan dari pejabat Amerika Serikat untuk mendukung blockchain untuk membantu penyaluran dana stimulus Covid-19 bagi keluarga dan UMKM yang terdampak. Cara ini dianggap efektif dalam mempercepat penyaluran bantuan agar tepat sasaran bagi mereka yang benar-benar membutuhkan dibanding dengan cara pencairan cek di lembaga keuangan yang bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan.
