Tag: kustodian

Dunia kripto digemparkan oleh kebijakan Play Store Google yang sempat dianggap mengancam keberadaan dompet kripto non-kustodian. Meski akhirnya dibatalkan, insiden ini membuka diskusi serius soal risiko “regulasi” yang datang bukan dari pemerintah, melainkan dari perusahaan teknologi raksasa.

Awal Mula Kebijakan yang Mengundang Protes

Google sebelumnya mengumumkan pembaruan kebijakan yang mewajibkan semua aplikasi dompet kripto memiliki lisensi resmi—seperti FinCEN Money Service Business (MSB) di AS atau lisensi MiCA di Uni Eropa—tanpa membedakan antara dompet kustodian dan non-kustodian.

Dilaporkan Cryptorank, masalahnya, dompet non-kustodian adalah perangkat lunak yang memberi pengguna kendali penuh atas kunci pribadi mereka dan tidak pernah menyimpan aset pengguna. Dengan aturan ini, banyak pengembang kecil berpotensi tersingkir dari Play Store karena persyaratan lisensi yang tidak relevan secara hukum.

Setelah menuai gelombang kritik, Google mengklarifikasi bahwa dompet non-kustodian tidak termasuk dalam cakupan kebijakan dan berjanji merevisi aturan tersebut.

Baca juga: Altcoin yang Sering Dicari di Google: Layak Dibeli atau Tidak?

Dampak di AS: Aturan Melebihi Hukum

Di Amerika Serikat, kebijakan awal Google sejatinya akan memaksa pengembang dompet digital untuk mendaftar sebagai MSB dan pengirim uang tingkat negara bagian, atau beroperasi sebagai bank resmi. Padahal, panduan FinCEN tahun 2019 sudah tegas menyatakan bahwa dompet non-kustodian tidak termasuk kategori tersebut.

Jika diberlakukan, aturan ini akan membebankan kewajiban Anti Pencucian Uang (AML) dan Kenali Nasabah Anda (KYC) pada proyek open source yang secara hukum tidak wajib mematuhinya.

Dampak di Uni Eropa: Potensi Larangan De Facto

Di Eropa, kebijakan Google awalnya selaras dengan regulasi MiCA untuk Penyedia Layanan Aset Kripto (CASP). Namun, CASP didefinisikan sebagai entitas yang menyimpan atau menukar aset digital—yang jelas tidak relevan dengan dompet non-kustodian.

Karena lisensi MiCA tidak akan diberikan untuk perangkat lunak non-penitipan, kebijakan ini akan menciptakan larangan de facto, kecuali dompet tersebut dirilis oleh CASP berlisensi. Implikasinya, pasar akan terkonsolidasi pada pemain besar yang teregulasi.

Faktor FATF dan “Regulasi melalui Penegakan Komersial”

Kebijakan Google ini juga mencerminkan panduan FATF (Financial Action Task Force) 2021, yang mendorong interpretasi luas terhadap siapa saja yang dapat dianggap sebagai penyedia layanan aset virtual. Walau tidak mengikat secara hukum, panduan FATF punya pengaruh besar karena negara anggota berisiko terkena sanksi jika mengabaikannya.

Dengan menerapkan interpretasi ini, Google dinilai melakukan “regulasi melalui penegakan komersial”—menggunakan kekuatan pasar untuk menegakkan standar yang bahkan belum diwajibkan undang-undang.

Kenapa Penting untuk Open Source dan Privasi

Dompet non-kustodian adalah pilar kedaulatan finansial dalam dunia kripto. Ia memungkinkan pengguna bertransaksi tanpa pihak ketiga dan tanpa membocorkan data pribadi. Memaksakan lisensi kustodian pada model ini berpotensi membunuh inovasi, mengurangi pilihan pengguna, dan memusatkan kekuasaan pada segelintir entitas besar.

Kesimpulan: Kemenangan Sementara

Meski Google telah membatalkan rencana larangan ini, kasus ini menjadi pengingat bahwa ancaman terhadap ekosistem kripto tidak hanya datang dari regulasi pemerintah, tetapi juga dari kebijakan internal perusahaan teknologi. Ke depan, keseimbangan antara perlindungan pengguna, kepatuhan, dan kebebasan teknologi non-kustodian akan menjadi medan tarik ulur yang perlu diawasi ketat.

Baca juga: Google Permudah Akses Bitcoin dengan Sekali Klik

Investasi dan trading kripto aman hanya di Tokocrypto. Ikuti Google News Tokonews untuk update berita crypto dan download aplikasi trading bitcoin & crypto sekaran

DISCLAIMER: Investasi aset kripto mengandung risiko tinggi dan segala keputusan investasi yang diambil oleh Anda berdasarkan rekomendasi, riset dan informasi seluruhnya merupakan tanggung jawab Anda. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko investasi tersebut.

Konten ini hanya bersifat informasi bukan ajakan menjual atau membeli.