Tag: militer

  • Thailand-Kamboja Konflik, Sekolah Tutup-Buat Bunker


    Jakarta

    Setidaknya 13 warga sipil dan 1 tentara Thailand tewas dalam konflik Thailand Kamboja per Jumat (25/7/2025). Eskalasi pertempuran di perbatasan kedua negara terjadi pada Kamis (24/7/2025).

    Dilansir BBC, sebelumnya Kementerian Pendidikan Thailand memerintahkan penutupan sekolah-sekolah yang berlokasi di perbatasan negara. Berdasarkan laporan Thai Enquirer, 582 sekolah ditutup di Surin, Sisaket, dan Buriram usai roket Kamboja menyasar area permukiman.

    Menteri Pendidikan Thailand Prof Narumon Pinyosinwat mengatakan pihaknya juga memerintahkan penyiapan bunker atau area aman bagi pelajar.


    Sementara itu, sejumlah sekolah di luar zona bahaya Thailand dijadikan tempat berlindung sementara.

    “Kami telah meminta sekolah di area perbatasan, untuk mempersiapkan rencana tanggap sistematis, khususnya dengan menyiapkan bunker atau area aman untuk pelajar, termasuk memerintahkan pendirian shelter tempore di area-area yang aman,” kata Narumon.

    Sekitar 1,5 bulan sebelumnya, pada Sabtu (7/6/2025), Bangkok Post melaporkan, Ban Paet Um School di Provinsi Ubon Ratchathani, Thailand sudah mulai membangun bunker-bunker dari pasir karungan untuk melindungi siswa, guru, dan tenaga kependidikan di sekolah.

    Ubon Ratchathani sendiri berbatasan dengan Provinsi Preah Vihear, Kamboja di sisi selatan. Sedangkan sisi utara dan timur berbatasan dengan Provinsi Salavan dan Champasak, Laos.

    Di samping Ban Paet Um School, sekolah di Warin Chamrap, bagian barat Ubon Ratchathani, juga menyusun rencana evakuasi darurat jika situasi konflik memburuk. Warga dan guru juga bersama-sama membangun tempat pengungsian sementara untuk mengantisipasi eskalasi konflik.

    Dilansir Al Jazeera, Pemerintah Kamboja mengatakan pihaknya juga sudah mengevakuasi siswa dan guru dari daerah terdampak.

    Penyebab Thailand-Kamboja Perang

    Konflik Thailand-Kamboja berlangsung sejak penetapan perbatasan kedua negara usai pendudukan Prancis di Kamboja, lebih dari 1 abad lalu.

    Kemudian pada 2008, hubungan Thailand-Kamboja memburuk saat Kamboja coba mendaftarkan kuil Ta Moan Thom, yang terletak di wilayah sengketa, sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Thailand mengeluarkan protes atas usulan Kamboja.

    Bentrokan sporadis kemudian terjadi selama bertahun-tahun antara kedua negara, menimbulkan korban jiwa warga sipil maupun tentara dari Thailand dan Kamboja.

    Ketegangan meningkat saat seorang tentara Kamboja tewas pada bentrokan Mei 2025. Hubungan bilateral kedua negara memburuk, dengan Kamboja melarang impor buah dan sayur dari Thailand dan memutus impor layanan listrik dan internet. Personel militer juga disiagakan di sepanjang perbatasan.

    Thailand dan Kamboja saling tuding atas meletusnya pertempuran pada Kamis (24/7/2025) di dekat Kuil Ta Moan Thom yang disengketakan, di Provinsi Oddar Meanchey, Kamboja barat laut.

    Warga Mengungsi

    Pejabat militer Thaiand Laksamana Muda Surasant Kongsiri menyatakan pihaknya menutup perbatasan Thailand-Kamboja usai pertempuran menyebar ke setidaknya enam daerah di sepanjang perbatasan kedua negara.

    Di samping 14 korban tewas di Thailand, 32 warga sipil dan 14 tentara luka-luka. Sedangkan 40.000 warga sipil dari 80 desa dekat perbatasan mengungsi. Sebagian di antaranya melarikan diri ke tempat perlindungan bom dari beton, yang diperkuat dengan karung pasir dan ban mobil.

    Sementara itu, Kamboja belum mengeluarkan pernyataan korban dari pihaknya.

    (twu/nah)

    Sumber : www.detik.com

    Alhamdulillah buku Belajar di Sekolah اللهم صل على رسول الله محمد
    ilustrasi gambar : unsplash.com / jess bailey
  • Siap-siap, Kementrans & LPDP Buka Beasiswa Patriot untuk S1-S3 Tahun Depan



    Jakarta

    Kementerian Transmigrasi (Kementrans) Republik Indonesia bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan meluncurkan Beasiswa Patriot pada tahun 2025.

    Beasiswa ini merupakan bagian dari Program Transmigrasi Patriot Kementrans. Pembukaan pendaftaran direncanakan bersamaan dengan Beasiswa LPDP, yakni pada Januari dan Juli 2025.

    “Rencananya tahun depan kami sudah akan mulai programnya. Mulai bulan Januari kami sudah mulai catch up dengan LPDP ini,” kata Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanegara, dilansir dari Antara pada Jumat (29/11/2024).


    Target Penerima Beasiswa Patriot

    Iftitah mengatakan beasiswa ini tak cuma menyasar anak para warga transmigran, tetapi juga semua generasi muda di Indonesia. Sesuai namanya, Beasiswa Patriot bertujuan untuk membangun jiwa bela negara.

    “Sebelum kami siapkan mentalnya, intelektualnya, dan fisiknya, terlebih dahulu melalui Program Beasiswa Patriot, anak-anak muda ini akan kami seleksi terlebih dahulu yang memiliki karakter patriot, yakni orang-orang yang berani dan rela berkorban untuk bangsa dan negara,” katanya.

    Penerima Dapat Pendidikan Dasar Militer

    Setelah lulus seleksi, penerima akan mengikuti pendidikan dasar militer terlebih dahulu selama 1,5 bulan. Mereka akan menjalani pelatihan sebagai tentara cadangan.

    Kemudian, mereka juga akan ditempatkan di beberapa kawasan transmigrasi selama 3 bulan. Di sana mereka akan tinggal bersama penduduk yang ditunjuk sebagai orang tua asuh.

    “Kami berharap selama 3 bulan itu mereka akan belajar, mengamati, dan menilai apa potensi, tantangan dan peluang di kawasan transmigrasi yang kelak akan mereka kembangkan,” kata Iftitah.

    Beasiswa Berlaku untuk S1-S3 di Bidang STEM

    Setelah mengikuti masa pelatihan, peserta baru diberangkatkan untuk menempuh pendidikan. Beasiswa Patriot ini menyediakan bantuan untuk jenjang S1, S2 dan S3 di bidang science, technology, engineering, dan mathematics (STEM).

    Peserta bisa memilih universitas terkemuka di seluruh dunia. Iftitah mengatakan, program pendidikan yang dipilih bisa juga berupa kursus singkat di bidang STEM.

    Usai menyelesaikan studinya, awardee akan ditempatkan kembali di kawasan-kawasan transmigrasi selama 10 tahun. Kemudian, mereka akan diberikan pilihan beralih karier atau tetap melanjutkan tugasnya di kawasan yang sama.

    “Jika mereka meninggalkan kawasan transmigrasi sebelum 10 tahun, mereka akan dianggap desersi dan dikenakan sanksi untuk mengembalikan seluruh dana yang telah diberikan negara untuk menyiapkan mereka atau diberikan sanksi hukum,” kata Iftitah.

    (cyu/twu)



    Sumber : www.detik.com

  • Penampakan Gedung Tempat Orang Majalengka Dihukum Gantung



    Majalengka

    Ada satu gedung bersejarah di Majalengka. Gedung itu bernama Gedung Juang, di sini lah orang-orang dijatuhi hukuman gantung pada zaman kolonial Belanda.

    Kabupaten Majalengka menyimpan banyak tempat bersejarah. Salah satunya adalah Gedung Juang. Lokasinya berada di kawasan kantor DPRD Majalengka. Gedung ini memiliki peran penting pada masa penjajahan Belanda.

    “Gedung Juang Majalengka dibangun sekitar tahun 1860-an pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, dibangun bersamaan dengan pendopo,” kata penikmat sejarah sekaligus Ketua Yayasan Galur Rumpaka Majalengka Baheula (Grumala), Nana Rohmana atau akrab disapa Naro, Senin (10/3/2025).


    Menurut Naro, gedung ini dibangun sebagai kantor Asisten Residen Keresidenan Cirebon. Oleh karena itu, dulunya, gedung ini dikenal sebagai gedung AR (Asisten Residen).

    “Gedung Juang adalah kantor sekaligus rumah dinas Asisten Residen. Kantor ini adalah tempat berkantornya sekaligus rumah dinas dari Asisten Residen sebagai perwakilan Residen Cirebon yang ditempatkan di Majalengka,” jelas Naro.

    “Pada 1860, Asisten Residen Majalengka yang pertama ditugaskan adalah J.J Meider. Saat itu, Residen Cirebon dipegang oleh Kein Van Der Poll,” sambungnya.

    Gedung ini tidak hanya berfungsi sebagai kantor pemerintahan. Namun juga dikenal sebagai tempat eksekusi bagi para pribumi yang dianggap melawan pemerintahan Belanda.

    “Gedung asisten residen, katanya, kata orang tua dulu itu sebagai landraad, atau tempat mengeluarkan hukuman atau melakukan eksekusi,” ujar Naro.

    Di masa itu, hukuman gantung sering dilakukan di depan gedung ini sebagai peringatan bagi masyarakat.

    “Banyak orang yang digantung di depan di situ. Pengeksekusian itu hukum digantung. Orang-orang pribumi yang bersalah ya digantung di situ,” ucap Naro.

    Selain menjadi simbol kekuasaan kolonial, Gedung Juang juga menjadi saksi perjuangan rakyat Majalengka. Di masa perang kemerdekaan tahun 1945, gedung ini sempat diduduki oleh para pejuang Majalengka, meskipun akhirnya kembali direbut oleh Belanda.

    “Memasuki pendudukan tentara Jepang, kemudian beralih lagi masa agresi militer Balenda, banyak pejuang Majalengka yang tertangkap dan mengalami penyiksaan berat di Gedung AR (atau Gedung Juang). Bahkan para pejuang yang dieksekusi tak tahu rimbanya, makamnya di mana,” beber Naro.

    Gedung Ini Nyaris Hancur Dibom Jepang

    Bahkan, pada masa penjajahan Jepang, gedung ini hampir dihancurkan oleh bom. Namun bom tersebut tidak meledak.

    “Waktu zaman Jepang itu pernah mau dibom, dihancurkan. Cuman katanya si bomnya mati. Alhamdulillah selamat sampai sekarang,” tutur Naro.

    Singkat cerita pada tahun 1945, gedung ini dijadikan Kantor Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID), yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

    Sebelumnya, lembaga ini dikenal sebagai Regenscaftraad dan College van Gecomitterden, yang dibentuk oleh Bupati Majalengka RMAA Suriatanudibrata, yang menjabat dari tahun 1922-1944.

    Tidak berhenti di situ, gedung tersebut juga menjadi basis penting saat pasukan gerilya Indonesia kembali dari perlawanan di pegunungan pada tahun 1949.

    Gedung ini kemudian menjadi markas bagi Komando Militer Distrik (KMD), yang dipimpin oleh Lettu M. Challil. Gedung ini juga lalu berubah menjadi PDM (Pos Distrik Militer).

    “Setelah pasukan gerilya kembali turun gunung dan menempati pos pertahanan di Majalengka, tahun 1949 di Gedung AR berdiri KMK/KMD yang dipimpin oleh Lettu M. Challil, yang kemudian berganti PDM. Dan sekarang markas TNI itu menjadi Kodim 0617 Majalengka yang bermarkas di Tonjong,” ucapnya.

    Gedung ini, kini masih berdiri sebagai pengingat sejarah kelam penjajahan, serta simbol perjuangan rakyat Majalengka yang tak pernah padam. Gedung Juang saat ini masih digunakan sebagai kantor beberapa organisasi, seperti PEPABRI, FKPPI, PP Polri, PPAD, PPM dan Grumala.

    ——-

    Artikel ini telah naik di detikJabar.

    (wsw/wsw)



    Sumber : travel.detik.com

  • Sejarah Gedung Juang Majalengka, Pernah Jadi Tempat Orang Dihukum Gantung


    Jakarta

    Gedung Juang Majalengka adalah bukti sejarah masyarakat setempat sejak era penjajahan hingga sekarang. Sekaligus menjadi destinasi wisata saat liburan.

    Gedung itu menjadi saksi bisu kejamnya penjajah di masa pendudukan Belanda, Jepang. Hingga kemudian, Indonesia merdeka.

    Masyarakat Majalengka dan sekitar masih bisa menyaksikan Gedung Juang tanpa perlu membayar tiket masuk. Gedung Juang juga terletak di pusat kota sehingga tidak terlalu jauh diakses masyarakat atau pengunjung dari lain daerah.


    Lokasi Gedung Juang Majalengka

    Destinasi wisata sejarah ini berada di Jl. Letkol Abdul Gani Nomor 5, Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Bangunan ini berada di areal DPRD Kabupaten Majalengka dan tidak jauh dari kantor Dinas Pendidikan.

    Sejarah Gedung Majalengka

    Pemerhati sejarah sekaligus Ketua Yayasan Galur Rumpaka Majalengka Baheula (Grumala), Nana Rohmana yang akrab disapa Naro, menjelaskan perjalanan Gedung Majalengka dalam wawancaranya dengan detik jabar.

    1. Era Belanda

    Situs sejarah ini awalnya adalah kantor sekaligus rumah dinas Asisten Redaksi sehingga disebut Gedung AR. Asisten Redaksi adalah wakil dari karesidenan Cirebon yang ditempatkan di Majalengka. Pada 1860, Asisten Residen Majalengka pertama adalah JJ Meider.

    Gedung AR kala itu digunakan juga sebagai lokasi ekskusi hukuman mati. Warga Indonesia yang ditetapkan menerima sanki mati akan digantung di Gedung AR disaksikan publik. Pelaksanaan hukuman gantung menjadi peringatan bagi masyarakat umum.

    “Kata orang tua, Gedung AR itu dulunya landraad atau tempat melakukan eksekusi. Pengeksekusian itu hukum digantung. Orang-orang pribumi yang bersalah digantung di situ,” ujar Naro.

    2. Era Jepang

    Ketika Jepang masuk Indonesia di tahun 1942, Gedung AR menjadi lokasi penahanan para pejuang Indonesia. Pejuang yang tertangkap mengalami siksaan berat hingga meninggal di Gedung AR. Jasad dan kuburan para pejuang tersebut tidak diketahui hingga kini.

    Menurut Naro, Gedung AR hampir dihancurkan dengan bom di masa pendudukan Jepang. Namun bomnya dikabarkan mati sehingga rencana tersebut gagal. Sebagai hasilnya, Gedung AQ masih berdiri tegak hingga kini.

    3. Era kedatangan Belanda kembali

    Belanda kembali datang ke Indonesia pada 29 September 1945. Kedatangan Belanda dalam topeng Netherlands Indies Civil Administration (NICA) dan sekutu bertujuan melucuti senjata Jepang.

    Belanda bermaksud merebut kembali Indonesia yang saat itu sudah menyatakan kemerdekaannya. Saat itu, Belanda merebut kembali Gedung AR yang sudah diduduki pejuang Indonesia.

    4. Era merebut kemerdekaan pada 1945

    Selama perang kemerdekaan, Gedung AR menjadi saksi perjuangan masyarakat Majalengka. Pada 1945, Gedung AR menjadi Kantor Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) yang berfungsi layaknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    KNID dulunya dikenal sebagai Regenscaftraad dan College van Gecomitterden. Lembaga ini dibentuk Bupati Majalengka RMAA Suriatanudibrata, yang menjabat dari tahun 1922-1944.

    5. Selepas meraih kemerdekaan

    Gedung AR menjadi basis penting pasukan gerilya yang kembali dari perang di pegunungan pada 1949. Kemudian, Gedung AR menjadi markas Komando Militer Distrik (KMD) yang dipimpin Lettu M. Challil. Gedung ini juga sempat menjadi kantor Pos Distrik Militer (PDM).

    Seiring waktu, Gedung AR menjadi Gedung Juang yang menjadi pengingat perjalanan dan keberanian masyarakat Majalengka. Gedung Juang sempat menjadi kantor PEPABRI, FKPPI, PP Polri, PPAD, PPM dan Grumala. Jika detikers jalan-jalan ke Majalengka, jangan lupa untuk mengungjungi Gedung Juang Majalengka.

    (row/fem)



    Sumber : travel.detik.com

  • Kerajaan Saudi hingga Dewan Imam Global Sampaikan Doa atas Wafatnya Pangeran Tidur Al Waleed



    Jakarta

    Kabar wafatnya Pangeran Al Waleed bin Khaled bin Talal bin Abdulaziz Al Saud diumumkan Kerajaan melalui pernyataan resmi kantor berita Saudi (SPA). Pernyataan itu juga menyebut Pangeran Al Waleed akan dimakamkan pada Minggu, 20 Juli 2025 setelah salat Ashar waktu setempat.

    “Yang Mulia Pangeran Al-Waleed bin Khaled bin Talal bin Abdulaziz Al Saud telah wafat. Salat jenazah akan dilaksanakan untuknya, insyaAllah, Ahad bertepatan dengan 25/1/1447 H.” bunyi pernyataan Pengadilan Tinggi Saudi dikutip dari SPA, Minggu (20/7/2025).

    Nantinya, salat jenazah berlokasi di Masjid Imam Turki bin Abdullah di Riyadh. Kerajaan Saudi juga mendoakan agar almarhum yang juga dikenal sebagai Sleeping Prince itu diberi ampunan oleh Allah SWT.


    “Semoga Allah melimpahkan rahmat, ampunan, dan keridhaan-Nya serta menempatkannya di surga-Nya yang luas. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepada-Nya kita akan kembali,” tulis pernyataan resmi tersebut.

    Dewan Imam Global juga turut menyatakan belasungkawa dan berduka cita atas wafatnya Pangeran Al Waleed. Hal ini disampaikan melalui akun X resminya @ImamsOrg.

    “Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepada-Nyalah kita akan kembali. Kami berdoa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada almarhum, menempatkan beliau di tempat yang mulia di surga-Nya yang kekal, dan melimpahkan kesabaran dan ketabahan bagi keluarga dan orang-orang yang beliau sayangi,” demikian pernyataan Dewan Imam Global.

    Pangeran Al Waleed meninggal dunia pada usia 36 tahun setelah koma selama hampir dua dekade. Ia mengalami kecelakaan tragis di London pada 2005 lalu ketika sedang menjalankan studi di Akademi Militer Inggris.

    Sejak kecelakaan itu, ia koma karena luka yang dideritanya. Kemudian, Pangeran Al Waleed dipindahkan ke King Abdulaziz Medical City di Riyadh, Arab Saudi.

    Meski mendapat perawatan medis darurat dan bantuan dari dokter spesialis Amerika serta Spanyol, Pangeran Al Waleed tak pernah sadar sepenuhnya hingga akhirnya meninggal dunia.

    (aeb/erd)



    Sumber : www.detik.com

  • Kecam Rencana Israel Kuasai Gaza, Saudi Desak Dewan Keamanan PBB Ambil Tindakan



    Jakarta

    Arab Saudi mengecam keras rencana Israel untuk kuasai Gaza. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui akun X-nya.

    “Kerajaan Arab Saudi mengutuk sekeras-kerasnya keputusan otoritas pendudukan Israel untuk menduduki Jalur Gaza dan dengan tegas mengutuk kegigihan mereka dalam melakukan kejahatan kelaparan, praktik brutal dan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina,” demikian bunyi pernyataannya seperti dikutip dari unggahan X-nya @KSAmofaEN.


    Lebih lanjut, Saudi memperingatkan bahwa kegagalan berkelanjutan komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk segera menghentikan serangan serta pelanggaran Israel yang merusak pondasi tatanan internasional sekaligus legitimasi internasional. Selain itu, tindakan Israel juga mengancam perdamaian serta keamanan regional. Juga, meramalkan konsekuensi mengerikan yang mendorong genosida dan pengungsian secara paksa.

    “Gagasan dan keputusan tidak manusiawi yang diadopsi oleh otoritas pendudukan Israel tanpa pencegahan menegaskan kembali kegagalan mereka dalam memahami ikatan emosional, historis, dan hukum rakyat Palestina dengan tanah ini dan hak mereka atasnya, berdasarkan hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan,” lanjut pernyataan tersebut.

    Kemudian, Kerajaan Saudi juga menegaskan bahwa kejahatan Israel yang terus berlanjut menuntun komunitas internasional untuk mengambil sikap yang efektif, tegas dan jera untuk mengakhiri bencana kemanusiaan yang dihadapi rakyat Palestina dan memungkinkan tercapainya solusi yang disepakati oleh negara-negara pecinta damai.

    “Yaitu implementasi solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina di perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, berdasarkan resolusi PBB yang relevan,” sambungnya.

    Sebagaimana diketahui, kabinet keamanan Israel menyetujui rencana yang diusulkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar militer mengambil alih kendali Kota Gaza. Hal ini disampaikan oleh Netanyahu di kantornya dalam pernyataan yang dirilis pada Jumat lalu (8/8).

    “Berdasarkan rencana untuk ‘mengalahkan’ Hamas di Jalur Gaza, pasukan Israel “akan bersiap untuk mengambil alih kendali Kota Gaza sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran,” demikian pernyataan tersebut, dilansir kantor berita AFP.

    (aeb/lus)



    Sumber : www.detik.com

  • Negara-negara Islam yang Pertama Mengakui Kemerdekaan Indonesia


    Jakarta

    Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, perjuangan belum sepenuhnya selesai. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain, agar kedaulatan Indonesia diakui secara internasional.

    Dalam buku Spirit Baru Hak Asasi Manusia: Pertemuan Barat dan Islam? karya Denny JA, disebutkan bahwa negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Setelah itu, dukungan datang dari Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Arab Saudi, dan Afghanistan. Negara-negara Timur Tengah ini menjadi kelompok internasional pertama yang secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia.

    Pengakuan dari negara-negara Islam tersebut sangat penting bagi Indonesia yang baru merdeka. Selain karena adanya kedekatan agama dan budaya, mereka juga merasa memiliki semangat yang sama dalam menolak penjajahan. Dukungan ini kemudian membuka pintu hubungan diplomatik dan kerja sama yang masih terjalin hingga sekarang.


    Daftar Negara Islam yang Mengakui Kemerdekaan Indonesia

    1. Mesir

    Menurut buku Konsep Dasar IPS karya Sri Hastati dkk., Mesir merupakan negara pertama yang secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia. Kesamaan identitas sebagai negara mayoritas Muslim dan kedekatan ideologis menjadi salah satu alasan kuat di balik dukungan Mesir.

    Mesir mulai mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto pada 22 Maret 1946. Kemudian, pengakuan de jure diberikan pada 10 Juni 1947, ditandatangani oleh Perdana Menteri Mesir, disaksikan langsung oleh tokoh-tokoh Indonesia seperti A.R. Baswedan dan Agus Salim.

    Dukungan Mesir ini membuka jalan bagi negara-negara lain untuk turut serta mengakui kemerdekaan Indonesia, termasuk Palestina, Belanda, hingga Vatikan.

    2. Palestina

    Dukungan Palestina bahkan telah muncul sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan buku Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri karya M. Zein Hassan, pada tanggal 6 September 1944, Mufti Besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, bersama saudagar kaya Muhammad Ali Taher menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia melalui siaran radio dan media berbahasa Arab.

    Berita ini tersebar luas selama dua hari berturut-turut, termasuk dimuat di surat kabar ternama “Al Ahram”. Muhammad Ali Taher bahkan menyatakan kesiapannya untuk mengorbankan hartanya demi membantu perjuangan Indonesia, terutama saat Agresi Militer II Belanda terjadi pada Desember 1948.

    3. Arab Saudi

    Arab Saudi juga menunjukkan dukungan kuat kepada Indonesia dengan memberikan pengakuan pada 18 November 1946. Hubungan bilateral antara kedua negara terus berkembang, hingga pada tahun 2017 Raja Salman melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Kunjungan ini membuka peluang kerja sama di bidang ketenagakerjaan serta memberikan kemudahan bagi pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

    4. Lebanon

    Lebanon memberikan pengakuan resmi atas kemerdekaan Indonesia secara de jure pada 29 Juli 1947. Sejak saat itu, hubungan diplomatik kedua negara terus menguat. Kedutaan Besar RI di Beirut didirikan secara resmi pada tahun 1996. Meski Lebanon mengalami berbagai krisis, hubungan kedua negara tetap terjaga melalui bantuan sosial dan pendirian Indonesian Corner di Lebanese University.

    5. Suriah

    Suriah menjadi bagian dari negara yang mendukung Indonesia secara internasional. Pada Sidang PBB tahun 1947, saat terjadi Agresi Militer Belanda, Suriah tergabung dalam misi perjuangan Indonesia dan memberikan pengakuan de jure atas kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Suriah pun semakin erat.

    6. Irak

    Setelah Perang Dunia II berakhir, Irak mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Sejak tahun 1950, kedua negara menjalin hubungan diplomatik yang menghasilkan sedikitnya 15 perjanjian kerja sama dalam berbagai sektor.

    7. Yaman

    Yaman secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada 3 Mei 1948. Hubungan kedua negara terus terjalin dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya. Salah satu bentuk kerja sama konkret terjadi pada tahun 2018, ketika Yaman berhasil mengekspor gandum senilai lebih dari 600 ribu dolar AS ke Indonesia.

    8. Afghanistan

    Dalam buku Hadir untuk Perdamaian dari Poso ke Afghanistan karya Farid Husain, tercatat bahwa Afghanistan termasuk salah satu negara yang paling awal menyatakan pengakuannya terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Pengakuan ini tidak berhenti pada pernyataan semata, melainkan segera ditindaklanjuti dengan pembentukan hubungan diplomatik resmi.

    Pada tahun 1954, Indonesia dan Afghanistan secara resmi membuka jalur diplomatik dua arah. Dalam tahun yang sama, pemerintah Afghanistan membangun kedutaan besar di Jakarta, memperlihatkan keseriusan dalam memperkuat hubungan antarnegara. Kemudian, pada 24 April 1955, kedua negara menandatangani perjanjian persahabatan yang menjadi dasar pengembangan hubungan bilateral ke depannya.

    9. Turki

    Dukungan Turki terhadap Indonesia datang pada 29 Desember 1949. Walaupun sempat mendapatkan tekanan dari pihak Belanda, Turki tetap menyatakan pengakuannya. Bahkan, Turki mendirikan kedutaan besar di Jakarta pada 10 April 1957, memperkuat kerja sama antara kedua negara hingga hari ini.

    (inf/dvs)



    Sumber : www.detik.com