Tag: pdm

  • Kemendikdasmen Ingatkan Sekolah Teliti Daftarkan Siswa Penerima PIP ke Dapodik


    Jakarta

    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PDM) ingatkan sekolah agar semakin teliti dalam mendaftarkan siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

    Dirjen PDM Gogot Suharwoto menjelaskan Dapodik adalah rujukan bagi berbagai program unggulan di Kemendikdasmen. Terutama PIP, sehingga data yang diberikan haruslah lengkap.

    “Kehadiran Dapodik yang lengkap, sahih, reliabel, relevan dan tepat waktu, ini sangat mendukung tujuan PIP dalam peningkatan perluasan akses pendidikan bagi seluruh peserta didik di Indonesia,” tutur Gogot dilansir dalam rilis yang diterima wartawan, Rabu (5/2/2025).


    Hal serupa juga disampaikan Sekretaris Ditjen PDM Eko Susanto. Menurutnya, Dapodik adalah kunci untuk memastikan bahwa bantuan PIP bisa tetap sasaran.

    Sehingga tak ada lagi siswa miskin yang terlewat mendapat bantuan untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang menengah (SMA/SMK).

    “Karena Dapodik yang berkualitas akan memastikan bahwa bantuan PIP tepat sasaran dan tidak ada siswa miskin yang terlewatkan,” ujar Eko

    3 Hal Penting Pada Proses Pendataan Dapodik

    Dijelaskan Eko setidaknya ada 3 hal penting yang harus diperhatikan sekolah pada proses pendataan siswa ke Dapodik, yakni:

    1. Pendataan terakhir 10 Februari 2025

    Batas waktu pengiriman data siswa yang valid, lengkap, dan logis akan ditutup pada 10 Februari 2025. Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Kapuslapdik), Adhika Ganendra menambahan bila data itu tidak dimutakhirkan hingga 10 Februari, maka data Dapodik akan diolah pada tahap penyaluran kedua yakni 31 Agustus 2025.

    2. Penandaan Siswa Layak PIP

    Sekolah harus akurat dalam memberikan tanda pada data siswa yang layak menerima PIP, khususnya siswa dari keluarga miskin/rentan miskin. Untuk membantu penyempurnaan data, sekolah juga diimbau untuk menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa.

    “Kami juga menghimbau agar kepala sekolah menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa penerima PIP agar tercipta transparansi dan menghindari kesalahpahaman tentang penyaluran dana PIP ini,” pesan Eko.

    3. Terus Teliti!

    Terakhir, Eko kembali mengingatkan agar sekolah wajib memeriksa data siswa lainnya. Jika ada kekurangan data, ada baiknya untuk segera dilengkapi untuk memastikan kualitas data yang diusulkan sebagai penerima PIP.

    Kalau Ada Penyimpangan, Lapor!

    Dalam prosesnya, penetapan calon penerima PIP dilakukan melalui integrasi data Dapodik di Kemendikdasmen dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada di Kementerian Sosial. Sehingga PIP merupakan program kolaborasi dari dua kementerian.

    Kapuslapdik Andhika mengingatkan sekolah untuk tidak secara sengaja memasukan nama siswa yang tidak layak ke Dapodik sebagai penerima dana PIP. Jika ketahuan tidak mematuhi peraturan PIP, akan ada sanksi pidana yang mengintai.

    Andhika juga mengajak semua pihak untuk melakukan pemantauan PIP pada empat aspek, yakni:

    • Ketepatan sasaran penerima dana PIP Dikdasmen
    • Ketepatan jumlah dana PIP yang diterima siswa pada masing-masing jenjang pendidikan
    • Ketepatan waktu penyaluran dana PIP
    • Kesesuaian penggunaan dana PIP oleh siswa.

    Jika ada kejanggalan, Andhika mengimbau agar orang tua atau pihak lain bisa melapor ke layanan pengaduan yang tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah, yakni:

    1. Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikdasmen melalui alamat:

    2. Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen melalui:

    3. Puslapdik melalui SIPINTAR pada menu pengaduan

    4. Dinas Pendidikan Provinsi melalui tim Pelaksana PIP tingkat provinsi

    5. Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota melalui tim Pelaksana PIP tingkat Kabupaten/Kota

    6. Satuan pendidikan melalui tim Pelaksana PIP tingkat satuan pendidikan

    7. Bank/lembaga penyalur di tingkat pusat atau di tingkat wilayah/cabang.

    Nantinya, Kemendikdasmen juga akan memberikan informasi lengkap terkait PIP Dikdasmen melalui Si Pintar dengan alamat pip.kemdikbud.go.id.

    (det/nwk)

    `;
    constructor() {
    super()
    this.attachShadow({ mode: “open” })
    this.shadowRoot.innerHTML = TentangPenulis.html
    }

    async connectedCallback() {

    if (elementType === ‘single’) return false;

    const { default: Swiper } = await import(
    “https://cdn.jsdelivr.net/npm/swiper@11/swiper-bundle.min.mjs”
    );
    this.SwiperClass = Swiper;
    const swiperContainer = this.shadowRoot.querySelector(‘.mySwiper’);
    new this.SwiperClass(swiperContainer, {
    slidesPerView: 1,
    spaceBetween: 18,
    navigation: {
    nextEl: this.shadowRoot.querySelector(“.swiper-button-next”),
    prevEl: this.shadowRoot.querySelector(“.swiper-button-prev”),
    },
    pagination: {
    el: this.shadowRoot.querySelector(“.swiper-pagination”),
    clickable: true,
    },
    });
    }
    }
    customElements.define(elementTemplate, TentangPenulis)

    Sumber : www.detik.com

    Alhamdulillah buku Belajar di Sekolah اللهم صل على رسول الله محمد
    ilustrasi gambar : unsplash.com / element5
  • Penampakan Gedung Tempat Orang Majalengka Dihukum Gantung



    Majalengka

    Ada satu gedung bersejarah di Majalengka. Gedung itu bernama Gedung Juang, di sini lah orang-orang dijatuhi hukuman gantung pada zaman kolonial Belanda.

    Kabupaten Majalengka menyimpan banyak tempat bersejarah. Salah satunya adalah Gedung Juang. Lokasinya berada di kawasan kantor DPRD Majalengka. Gedung ini memiliki peran penting pada masa penjajahan Belanda.

    “Gedung Juang Majalengka dibangun sekitar tahun 1860-an pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, dibangun bersamaan dengan pendopo,” kata penikmat sejarah sekaligus Ketua Yayasan Galur Rumpaka Majalengka Baheula (Grumala), Nana Rohmana atau akrab disapa Naro, Senin (10/3/2025).


    Menurut Naro, gedung ini dibangun sebagai kantor Asisten Residen Keresidenan Cirebon. Oleh karena itu, dulunya, gedung ini dikenal sebagai gedung AR (Asisten Residen).

    “Gedung Juang adalah kantor sekaligus rumah dinas Asisten Residen. Kantor ini adalah tempat berkantornya sekaligus rumah dinas dari Asisten Residen sebagai perwakilan Residen Cirebon yang ditempatkan di Majalengka,” jelas Naro.

    “Pada 1860, Asisten Residen Majalengka yang pertama ditugaskan adalah J.J Meider. Saat itu, Residen Cirebon dipegang oleh Kein Van Der Poll,” sambungnya.

    Gedung ini tidak hanya berfungsi sebagai kantor pemerintahan. Namun juga dikenal sebagai tempat eksekusi bagi para pribumi yang dianggap melawan pemerintahan Belanda.

    “Gedung asisten residen, katanya, kata orang tua dulu itu sebagai landraad, atau tempat mengeluarkan hukuman atau melakukan eksekusi,” ujar Naro.

    Di masa itu, hukuman gantung sering dilakukan di depan gedung ini sebagai peringatan bagi masyarakat.

    “Banyak orang yang digantung di depan di situ. Pengeksekusian itu hukum digantung. Orang-orang pribumi yang bersalah ya digantung di situ,” ucap Naro.

    Selain menjadi simbol kekuasaan kolonial, Gedung Juang juga menjadi saksi perjuangan rakyat Majalengka. Di masa perang kemerdekaan tahun 1945, gedung ini sempat diduduki oleh para pejuang Majalengka, meskipun akhirnya kembali direbut oleh Belanda.

    “Memasuki pendudukan tentara Jepang, kemudian beralih lagi masa agresi militer Balenda, banyak pejuang Majalengka yang tertangkap dan mengalami penyiksaan berat di Gedung AR (atau Gedung Juang). Bahkan para pejuang yang dieksekusi tak tahu rimbanya, makamnya di mana,” beber Naro.

    Gedung Ini Nyaris Hancur Dibom Jepang

    Bahkan, pada masa penjajahan Jepang, gedung ini hampir dihancurkan oleh bom. Namun bom tersebut tidak meledak.

    “Waktu zaman Jepang itu pernah mau dibom, dihancurkan. Cuman katanya si bomnya mati. Alhamdulillah selamat sampai sekarang,” tutur Naro.

    Singkat cerita pada tahun 1945, gedung ini dijadikan Kantor Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID), yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

    Sebelumnya, lembaga ini dikenal sebagai Regenscaftraad dan College van Gecomitterden, yang dibentuk oleh Bupati Majalengka RMAA Suriatanudibrata, yang menjabat dari tahun 1922-1944.

    Tidak berhenti di situ, gedung tersebut juga menjadi basis penting saat pasukan gerilya Indonesia kembali dari perlawanan di pegunungan pada tahun 1949.

    Gedung ini kemudian menjadi markas bagi Komando Militer Distrik (KMD), yang dipimpin oleh Lettu M. Challil. Gedung ini juga lalu berubah menjadi PDM (Pos Distrik Militer).

    “Setelah pasukan gerilya kembali turun gunung dan menempati pos pertahanan di Majalengka, tahun 1949 di Gedung AR berdiri KMK/KMD yang dipimpin oleh Lettu M. Challil, yang kemudian berganti PDM. Dan sekarang markas TNI itu menjadi Kodim 0617 Majalengka yang bermarkas di Tonjong,” ucapnya.

    Gedung ini, kini masih berdiri sebagai pengingat sejarah kelam penjajahan, serta simbol perjuangan rakyat Majalengka yang tak pernah padam. Gedung Juang saat ini masih digunakan sebagai kantor beberapa organisasi, seperti PEPABRI, FKPPI, PP Polri, PPAD, PPM dan Grumala.

    ——-

    Artikel ini telah naik di detikJabar.

    (wsw/wsw)



    Sumber : travel.detik.com