Kripto dan Semua Post

Tag: pemerintah daerah

  • Prosesi Jejak Banon Keraton Yogya, saat Sri Sultan Menjadi Lambang Hijrah



    Jakarta –

    Sri Sultan Hamengku Buwono X melakukan Jejak Banon yang sakral dan sangat langka pada Kamis (4/9/2025) malam. Prosesi yang dilaksanakan 8 tahun sekali ini adalah bagian dari tradisi Sekaten memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Jejak Banon punya makna sangat dalam.

    “Prosesi Jejak Banon atau Jejak Beteng adalah tradisi sarat makna yang diwariskan turun-temurun. Tradisi ini melambangkan keberanian menapaki perubahan hidup berlandaskan ajaran Islam dan lahirnya tatanan masyarakat baru,” tulis Portal Pemerintah Daerah DI Yogyakarta dalam situsnya.


    Jejak Banon artinya adalah menjejak atau menghancurkan tumpukan bata dalam bahasa Indonesia. Prosesi ini dilakukan di sisi selatan Masjid Gedhe, yang berada di kompleks Alun-alun utara Kasultanan Yogyakarta. Sri Sultan melangkahkan kaki di atas tumpukan batu batu ketika sudah dihancurkan.

    Prosesi Jejak Banon saat Hajad Dalem Sekaten, Kamis (4/9/2025) malam. Prosesi ini dilakukan setiap delapan tahun atau sewindu sekali.Prosesi Jejak Banon pada Kamis (4/9/2025) malam Foto: dok. Humas Pemda DIY

    Menurut Koordinator Rangkaian Prosesi Garebeg Mulud Dal 1959, KRT Kusumonegoro, Jejak Banon atau Jejak Beteng adalah simbol keberanian dan spiritualisme. Ketika itu, para leluhur berani menghadapi perubahan tanpa meninggalkan akar budaya yang dilanjutkan Sri Sultan sebagai pemimpin keraton saat ini.

    Jejak Banon juga memiliki arti penting sebagai pengingat sejarah panjang dakwah Islam di Tanah Jawa. Penyebaran Islam dilakukan dengan cara damai dan bijaksana, sehingga ajaran bisa diterima seluruh lapisan masyarakat. Tidak heran ajaran Islam dan prosesi Jejak Banon masih lestari di Yogya.

    Seluruh prosesi Jejak Banon dilakukan dalam suasana khidmat, tanpa mengurangi rasa penasaran masyarakat yang menyaksikan. Sri Sultan hadir dengan balutan baju takwa biru bermotif bunga di Kompleks Masjid Gedhe tepat saat Jejak Banon hendak dimulai. Sri Sultan yang juga Gubernur DI Yogyakarta ini hadir bersama para kerabat keraton.

    Jejak Banon diawali dengan pembagian udhik-udhik berisi bunga, uang koin, dan biji-bijian. Masyarakat tampak antusias menerima bingkisan yang dipercaya membawa keberuntungan dan berkah ini. Setelah itu, Sri Sultan memasuki teras masjid untuk mengikuti tradisi pembacaan riwayat Nabi Muhammad SAW.

    Riwayat yang dibacakan dalam bahasa Jawa ini dipimpin Kiai Penghulu Keraton. Tentunya, proses yang diyakini bertepatan dengan momen kelahiran Nabi Muhammad SAW ini dilakukan dengan khidmat dan hening penuh penghayatan.

    Setelah Jejak Banon, gamelan Sekati Kanjeng Kiai Gunturmadu dan Kiai Nagawilaga yang mengiringi proses dikembalikan ke keraton melalui prosesi Kondur Gangsa. Tahapan ini menandai berakhirnya perayaan Sekaten, sekaligus pengantar menuju puncak Garebeg Mulud Tahun Dal.

    (row/fem)



    Sumber : travel.detik.com

  • Kisah Sukses Ngargogondo Bersama Pegadaian



    Jakarta –

    Desa Ngargogondo di lereng Gunung Menoreh, Magelang, Jawa Tengah, tidak hanya menyublim menjadi desa wisata, namun menjadi penanda lahirnya perubahan. Desa binaan Pegadaian itu melengkapi dengan pertanian organik, UMKM hijau, dan tata kelola yang berpihak pada warga.

    Pemandangan mewah sebuah desa disuguhkan Desa Ngargogondo. Sebuah amfiteater dan pendopo yang cukup luas menjadi sajian Balkondes Ngargogondo The Gade Village. Juga, lapangan bola komplet dengan jogging trek di sekelilingnya menjadi poin plus desa yang berjarak sekitar 2,5km dari Candi Borobudur itu.

    Area itu semakin menyenangkan dengan pohon kelengkeng. “Kalau pas panen, wisatawan bisa menikmati kelengkeng. Warga akan membuka warung kelengkeng di sekitar balkondes atau balai ekonomi desa,” kata Aryan Subekti, 42, pengelola Balkondes Ngargogondo, dalam perbincangan dengan detiktravel, Selasa (30/9/2025).


    Musim kelengkeng itu datang pada periode ini. Nah, akhir pekan lalu, Desa Ngargogondo The Gade Village mereka yang mengikuti Borobudur Jemparingan Festival atau festival panah tradisional bisa menikmati kelengkeng berkilo-kilo di sana.

    Andalan lain dari kebun warga di Desa Ngargogondo adalah singkong, pepaya, dan cabai. “Yang istimewa cabai. Cabai yang kami hasilkan ini cabai organik. Pupuknya organik, pengolahan tanahnya kami upayakan tanpa bahan kimia,” kata Aryan.

    Balkondes Ngargogondo The Gade VillageBalkondes Ngargogondo The Gade Village (dok. Balkondes Ngargogondo The Gade Village)

    Aryan menceritakan bahwa pertanian organik cabai ini merupakan hasil pendampingan dari Pegadaian. Bukan hanya penanaman cabai, namun mulai dari pembuatan pupuk organik.

    “Dari Pegadaian mendampingi kelompok tani di desa Ngargogondo dengan pembuatan pupuk organik. Itu dimulai sejak 2022. Semua proses, mulai dari pembuatan pupuk, praktik menanam, kemudian disewakan lahan oleh Pegadaian untuk menanam cabai. Kami jamin, cabai dari Desa Ngargogondo adalah produk cabai organik,” kata Aryan.

    Untuk menjadikan Desa Ngargogondo memiliki pembeda sebagai penghasil pertanian organik itu, Aryan mengatakan, Pegadaian menggandeng asosiasi atau komunitas yang menghimpun petani, nelayan, pelaku UMKM, akademisi, dan swasta Intani, juga bekerja sama dengan perguruan tinggi Universitas Jenderal Soedirman.

    “Kerja sama itu termasuk untuk membangun demplot, uji pupuk, sertifikasi untuk kelompok petani untuk pembuatan pupuk. Harapannya kampung kami bisa jadi desa produsen tanaman pangan organik dan jangka panjangnya mendukung program untuk ketahanan pangan. Program ini juga sekaligus cara Pegadaian mengEMASkan Indonesia. Buat kami program ini menjadi cara mengurangi pembelian pupuk kimia,” kata Aryan.

    Bagi Aryan dan warga Desa Ngargogondo, pertanian organik dulu terasa mustahil. Mereka hanya melihat kisah sukses petani organik lewat televisi, berita, atau media sosial. Sebelum 2018, desa yang terletak di kaki Bukit Menoreh itu mayoritas dihuni petani sawah tadah hujan, dengan keterbatasan sumber air karena sedikitnya mata air di sekitar perbukitan.

    “Dulu tiap musim kemarau kami terkendala air. Dulu, 80-90 persen penduduk berprofesi sebagai petani, petani sawah tadah hujan,” kata Aryan.

    Balkondes Ngargogondo The Gade VillageBalkondes Ngargogondo The Gade Village (dok. Balkondes Ngargogondo The Gade Village)

    Aryan menjelaskan bahwa pendapatan Desa Ngargogondo terus meningkat setelah mendapat pembinaan dari Pegadaian. Seiring berjalannya waktu, jumlah tamu dan acara di Balkondes Ngargogondo terus bertambah. Jika semula pada 2020 cuma ada 32 event dan 5.747 orang serta menjadi 70 event dan 8.026 orang pada 2024. Pada 2020, desa itu hanya memperoleh sekitar Rp 26 juta, namun dalam beberapa tahun naik pesat hingga mencapai Rp 229 juta.

    Dia pun menyadari, sebagai pengelola Balkondes, laporan keuangan harus disajikan secara transparan. Transparansi inilah yang menjadi salah satu pilar penting dalam penerapan ESG (Environmental, Social, and Governance).

    “Dengan pendapatan ini, kas desa otomatis meningkat. Warga juga jadi memiliki pendapatan lain,” ujar Aryan.

    Bermula dari Tanah Bengkok

    Dalam tujuh tahun terakhir ini, mata pencaharian warga Desa Ngargogondo masih sama. 80-90 persen petani, petani tadah hujan. Namun, kini mereka tidak lagi hanya mengandalkan pemasukan dari bertani tadah hujan itu.

    “Ada pendapatan lain. Selain dari cabai organik itu, kami lebih dulu dibukakan pintu melalui balkondes. Balkondes Ngargogondo The Gade Village ini,” kata Aryan.

    Aryan menjelaskan semua itu bermula pada 2018. Saat itu, BUMN untuk memberikan bantuan balkondes untuk 20 desa di Borobudur, program satu desa satu balkondes. Nah, Desa Ngargogondo salah satunya. Oleh BUMN, adalah Pegadaian yang ditugaskan untuk mendampingi desa Ngargogondo. Peresmian dilakukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PT Pegadaian Sunarso.

    “Dulu, ini tanah bengkok desa. Dulu ilalang, enggak menghasilkan. Luasnya 3.500 meter persegi. Kemudian, dialihkan menjadi balkondes. Istimewanya, ada lapangan di sebelah balkondes ini,” kata Aryan.

    Balkondes Ngargogondo The Gade VillageMushola di Balkondes Ngargogondo The Gade Village (dok. Balkondes Ngargogondo The Gade Village)

    Sementara itu, Reggy Nouvan, ESG Spesialis PT Pegadaian, mengatakan bahwa Pegadaian menempatkan pembangunan desa wisata sebagai bagian dari tanggung jawab sosial korporasi (CSR) dan strategi pemberdayaan ekonomi lokal.

    “Pilihan lokasi Ngargogondo didasarkan pada potensi kultural, lingkungan, dan peluang ekonomi masyarakat setempat untuk dikembangkan menjadi destinasi pariwisata yang inklusif. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan warga, menciptakan mata pencaharian alternatif (ekonomi pariwisata), serta memperkuat reputasi Pegadaian sebagai BUMN yang berkontribusi pada pembangunan daerah berkelanjutan,” kata Reggy.

    Reggy sekaligus menyampaikan bahwa Desa Ngargogondo disiapkan sebagai desa yang ramah lingkungan. Strategi yang disiapkan untuk mewujudkannya antara lain dengan desain dan pembangunan berkelanjutan, yakni memprioritaskan material lokal, arsitektur yang sesuai kearifan lokal, dan minim dampak lingkungan.

    Kemudian, pengelolaan jejak lingkungan dengan mengadopsi praktik pengelolaan air, energi, dan limbah yang efisien. Lantas, menggandeng komunitas dan menggelar pelatihan untuk pengelola dan masyarakat agar menjalankan operasional yang berwawasan lingkungan.

    “Kami juga menggandeng pihak ketiga, mulai dari akademisi, NGO, dan mitra teknis untuk menerapkan praktik ramah lingkungan,” kata dia.

    Reggy juga mengatakan Desa Ngargogondo mengedepankan tata kelola yang melibatkan BUMDes dan kolaborasi dengan Pegadaian, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal.

    “Penciptaan lapangan pekerjaan untuk warga lokal juga oke sejauh ini. Ada warga yang mengelola secara penuh dan warga yang direkrut secara kasual tiap ada event besar berjalan dengan baik,” kata Reggy.

    Aryan mengatakan saat ini ada lima orang yang mengelola Balkondes Ngargogondo. “Tetapi, kami juga menggunakan sistem kasual warga sesuai kebutuhan. Kalau sedang banyak tamu, kami rekrut warga, baik itu ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda desa, sampai Gen Z, kami ajak bergabung,” kata dia.

    Fasilitas di Balkondes Ngargogondo The Gade Village

    Balkondes Desa Ngargogondo The Gade Village memiliki berbagai fasilitas untuk menunjang kenyamanan pengunjung. Selain dua pendopo besar dengan kapasitas 300 orang, balkondes ini juga memiliki amfiteater dengan kapasitas 80 penonton, homestay, toilet, musala, serta lapangan dengan lintasan jogging.

    “Di sini juga langganan buat festival, event running, wedding. Sudah ada yang booking untuk wedding sampai Januari,” kata Aryan.

    Selain itu, balkondes ini memiliki restoran dan 17 kamar, yang terdiri dari 5 kamar dengan double bed, 3 kamar dengan twin bed, serta 3 family room yang masing-masing memiliki tiga kamar.

    Balkondes Ngargogondo The Gade VillageAmfiteater Balkondes Ngargogondo The Gade Village (dok. Balkondes Ngargogondo The Gade Village)

    Tarif penginapan per malamnya adalah Rp 500 ribu untuk kamar double dan twin, serta Rp 1,5 juta untuk kamar family. Setiap kamar telah dilengkapi dengan AC, TV, air panas, dan sarapan.

    “Semoga Balkondes Ngargogondo The Gade Village ini menjadi satellite destination yang memperkaya pengalaman pengunjung Borobudur dengan atraksi budaya dan ekowisata lokal,” ujar Reggy.

    “Selain itu, juga menyediakan rute wisata terpadu yang memperpanjang durasi tinggal wisatawan di wilayah, sehingga mendatangkan manfaat ekonomi lebih besar ke komunitas setempat, serta meningkatkan kapasitas pemasaran regional dan kerja sama lintas-stakeholder untuk memaksimalkan nilai tambah pariwisata berkelanjutan,” kata Reggy.

    Reggy menambahkan Pegadaian juga mengintegrasikan literasi keuangan dengan pengembangan desa wisata, di antaranya mengenalkan produk-produk seperti Pegadaian tabungan emas, khususnya bagi pelaku UMKM dan pekerja sektor pariwisata.

    Dengan cara itu, masyarakat desa wisata tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan wisata, tetapi juga memiliki sarana finansial yang berkelanjutan untuk menghadapi risiko di masa depan untuk mewujudkan misi PT Pegadaian #mengEMASkan Indonesia.

    (fem/ddn)



    Sumber : travel.detik.com

  • Megahnya Monumen Reog Ponorogo, Lebih Tinggi dari GWK



    Jakarta –

    Monumen dan Museum Reog Ponorogo hampir rampung. Monumen setinggi 126 meter itu kini sudah terlihat kemegahannya dan sudah menjadi magnet wisata di Ponorogo.

    Ketinggian Monumen Reog Ponorogo mengalahkan patung Garuda Wisnu Kencana yang mencapai 121 meter.

    Pembangunan monumen Reog Ponorogo sebagai lanjutan momentum dari ditetapkannya Reog Ponorogo sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) oleh UNESCO pada 3 Desember 2024 lalu di Asunción, Paraguay.


    Pengakuan ini tidak hanya mengukuhkan Reog Ponorogo sebagai bagian dari warisan budaya dunia yang perlu dilestarikan, tetapi juga membuka peluang besar untuk mempromosikan Ponorogo sebagai destinasi wisata unggulan.

    Pembangunan monumen tersebut akan didanai melalui skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) dan diharapkan akan menjadi pusat atraksi wisata yang mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

    “Saya berharap kita semua, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, masyarakat, bisa menghidupkan tempat ini menjadi ekosistem budaya, kantong budaya yang akan hidup dinamis, termasuk menghidupkan perekonomian budaya di sekitar museum. Saya kira ini menjadi ikon yang penting tidak hanya bagi Ponorogo tapi juga bagi dunia,” ujar Menteri Kebudayaan Fadli Zon beberapa waktu lalu.

    Fadli juga memberi apresiasi khusus kepada Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko atas inisiatif membangun monumen megah ini. Ia menilai langkah ini menjadi terobosan budaya besar, apalagi Reog Ponorogo sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia.

    “Kehadiran monumen yang megah ini bahkan tingginya 126 meter, lebih tinggi dari Garuda Wisnu Kencana. Ini akan menjadi ekosistem yang baik sehingga di lingkungan sekitar monumen, bahkan Ponorogo dan kabupaten/kota sekitarnya di Jawa Timur bisa menjadi destinasi wisata dan kuliner, tentu menghidupkan ekonomi budaya di Ponorogo,” kata Fadli.

    Ia menambahkan, monumen ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain untuk berani membuat terobosan demi kemajuan kebudayaan.

    “Ini menjadi gotong royong semua pihak. Kalau sudah jadi semua, akan tumbuh menjadi wilayah yang banyak didatangi masyarakat luar Ponorogo maupun internasional yang ingin melihat Reog,” imbuh Fadli.

    (ddn/upd)



    Sumber : travel.detik.com

  • Langkah Strategis Pemerintah Lindungi Santri Lewat Sinergi Tiga Kementerian


    Jakarta –

    Tragedi ambruknya bangunan mushola di salah satu pondok pesantren baru-baru ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk lebih serius memperhatikan keamanan lingkungan pendidikan keagamaan. Menyadari hal tersebut, pemerintah bergerak cepat dengan memperkuat kolaborasi antar instansi melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren.

    Dilansir dari laman Kementerian Agama (Kemenag), Penandatanganan dilakukan di Jakarta pada Selasa (14/10/2025) dan melibatkan tiga kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agama (Kemenag), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).


    Upaya Bersama Perkuat Infrastruktur Pesantren

    Kesepakatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sistem perlindungan bagi para santri, khususnya yang menempuh pendidikan di pesantren berasrama. Melalui kerja sama tersebut, ketiga kementerian sepakat memperkuat koordinasi dalam pertukaran data pesantren di bawah pembinaan Kemenag, memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan, serta mendorong penyehatan lingkungan pesantren agar lebih layak dan aman.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan bahwa pesantren merupakan salah satu pilar utama pendidikan keagamaan di Indonesia.

    “Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

    Ia menambahkan, penguatan infrastruktur pesantren tidak sekadar urusan pembangunan fisik, melainkan juga bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi generasi muda di lembaga keagamaan.

    “Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag.

    Menag Nasaruddin juga menyampaikan apresiasi atas dukungan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terhadap dunia pesantren.

    “Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

    Peran Kementerian PUPR

    Dalam pelaksanaan kesepakatan ini, Kementerian PUPR mendapat tanggung jawab teknis dalam memastikan bangunan pesantren memenuhi standar keamanan dan kelayakan konstruksi.

    Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan, kementeriannya akan melakukan pemetaan dan pengujian kualitas bangunan pesantren di sejumlah daerah.

    “Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

    Lebih lanjut, tim teknis dari PUPR juga akan memberikan pendampingan bagi pengelola pesantren yang menghadapi kendala dalam perizinan pembangunan.

    “Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

    Langkah ini menjadi bentuk nyata sinergi lintas kementerian dalam mewujudkan pesantren yang aman, sehat, dan layak huni bagi para santri.

    Selain dari sisi teknis, aspek perlindungan terhadap santri juga menjadi perhatian utama. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa keamanan dan kenyamanan santri merupakan bagian dari tanggung jawab negara.

    “Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

    Langkah Sinergis Lintas Kementerian

    Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup berbagai hal penting: mulai dari pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kemenag, dukungan teknis untuk memastikan keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, hingga koordinasi dalam pembinaan serta pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

    Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan pengelolaan pesantren di Indonesia dapat semakin tertata, aman, dan berkelanjutan.

    Penandatanganan kesepakatan turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, Gugu Gumilar, serta Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno.

    (dvs/erd)



    Sumber : www.detik.com

  • Tutup STQH Kendari, Kemenag Ajak Masyarakat Amalkan dan Hayati Al-Qur’an



    Jakarta –

    Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) Nasional XXVIII tahun 2025 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, resmi ditutup. Ajang yang berlangsung lebih dari sepekan ini tak hanya menjadi panggung kompetisi, namun juga menjadi momentum syiar Al-Qur’an dan hadis di tingkat nasional.

    Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Abu Rokhmad, menyampaikan apresiasi mendalam atas kesuksesan penyelenggaraan STQH Nasional di Sultra. Lebih dari itu, ia memanfaatkan momen penutupan untuk mengajak seluruh masyarakat agar terus mengamalkan dan menghayati nilai-nilai suci Al-Qur’an dalam keseharian.

    “Syiar Al-Qur’an dan hadis semoga tidak hanya dilakukan saat musabaqah seperti ini. Setiap hari, setiap saat, mari kita terus membaca, mengamalkan, dan menghayati isi Al-Qur’an,” tutur Abu Rokhmad dalam keterangan persnya, Minggu (19/10/2025).


    Menurutnya, kesuksesan STQH ini tidak hanya tercermin dari kemeriahan acara dan antusiasme peserta. Tetapi juga dari semangat tinggi masyarakat Sulawesi Tenggara dalam menyambut kegiatan religius ini.

    “Penyelenggaraan STQH Nasional ke-28 di Sulawesi Tenggara ini sungguh luar biasa, bahkan disebut yang terbaik oleh Sekretaris LPTQ Nasional,” ujar Abu Rokhmad.

    Selain aspek syiar agama, STQH juga membawa dampak sosial dan kultural yang positif bagi Kota Kendari sebagai tuan rumah. Selama sembilan hari pelaksanaan, Kendari menjadi pusat perhatian nasional dan simbol harmonisasi antara nilai religius dan semangat kebangsaan.

    Pemerintah daerah dan masyarakat Sultra dinilai berhasil menjadi tuan rumah yang ramah, hangat, dan penuh semangat kebersamaan.

    “Momentum ini sangat penting dan berkesan bagi kami di Kota Kendari. Spirit Al-Qur’an dan hadis akan tetap kami tinggalkan di Kota Kendari, di Sulawesi Tenggara,” tutup Abu Rokhmad.

    (hnh/lus)



    Sumber : www.detik.com

  • BPJPH Apresiasi Dukungan Pemprov Jabar Fasilitasi Sertifikasi Halal UMK



    Jakarta –

    Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas sinergi aktif dalam pembinaan, edukasi, dan fasilitasi sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

    Apresiasi ini disampaikan Deputi Pembinaan dan Pengawasan JPH BPJPH, E.A. Chuzaemi Abidin, dalam kegiatan Pembinaan Sertifikasi Halal di Gedung BAZNAS Kabupaten Bogor pada Selasa (5/8).

    “Kami mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dalam program sertifikasi halal bagi pelaku usaha, melalui sinergi dalam pembinaan, edukasi, sosialisasi, hingga fasilitasi pelaku usaha dalam pelaksanaan sertifikasi halal,” ujar Chuzaemi dalam keterangan tertulis, Rabu (6/8/2025).


    Menurutnya, dukungan tersebut sangat penting mengingat banyaknya pelaku UMK di Indonesia. Sertifikasi halal, lanjutnya, menjadi salah satu kebutuhan utama dalam menjaga daya saing produk dan kepercayaan konsumen.

    BPJPH sendiri menargetkan satu juta kuota Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) tahun ini bagi pelaku UMK di seluruh Indonesia. Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan antusiasme dan jangkauan fasilitasi yang tinggi.

    “Fasilitasi baik yang diwujudkan dalam bentuk pendampingan dan edukasi hingga fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal baik self declare maupun reguler keberadaannya sangat penting sebagai bentuk kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengurus sertifikat halal, khususnya pelaku UMK yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia.” lanjut Chuzaemi.

    Kegiatan pembinaan ini diikuti oleh 150 pelaku UMK dari berbagai sektor. Selain sesi edukasi, BPJPH juga membuka layanan sertifikasi halal secara langsung (on the spot) kepada peserta yang hadir.

    Chuzaemi berharap pelaku usaha memanfaatkan layanan tersebut secara maksimal dan mendorong kolaborasi Dinas terkait agar target sertifikasi halal nasional dapat tercapai.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH Budi Setyo Hartoto, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor Nurhayati, Ketua TP PKK Bogor Asep Fahrudin, Ketua Umum Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Sri Mulyati, serta perwakilan lembaga dan stakeholder terkait.

    (akd/akd)



    Sumber : www.detik.com

  • Syarat dan Cara Jadi Anggota BAZNAS Terbaru 2025, Cek di Sini


    Jakarta –

    Kementerian Agama (Kemenag) telah menerbitkan regulasi baru terkait seleksi pimpinan dan anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 10 Tahun 2025.

    PMA ini bertujuan untuk memastikan proses rekrutmen berjalan transparan dan akuntabel, sehingga menghasilkan pengurus yang profesional. Menurut Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, aturan ini menjaga keseimbangan antara peran pemerintah dan partisipasi masyarakat.

    “Calon anggota dari unsur ulama diusulkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau organisasi kemasyarakatan Islam. Tenaga profesional diusulkan oleh asosiasi profesi atau perguruan tinggi keagamaan Islam, sedangkan tokoh masyarakat Islam diusulkan oleh ormas Islam,” ujar Abu Rokhmad dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (13/8/2025).


    Syarat Jadi Anggota BAZNAS

    Berdasarkan PMA 10/2025 yang diterima detikHikmah, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi calon anggota BAZNAS, pimpinan Baznas provinsi, dan pimpinan Baznas Kabupaten/Kota. Aturan ini dikeluarkan oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.

    Berikut syaratnya:

    • Warga Negara Indonesia
    • Bertakwa kepada Allah SWT
    • Berakhlak mulia
    • Usia minimal 40 tahun.
    • Pendidikan minimal sarjana, namun untuk tingkat kabupaten/kota minimal tamat SMA sederajat.
    • Agama Islam.
    • Sehat jasmani dan rohani.
    • Tidak menjadi anggota partai politik.
    • Tidak Pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun
    • Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat
    • Bersedia bekerja penuh waktu dan melepaskan jabatan di pemerintahan, BUMN/BUMD jika terpilih.
    • Memiliki visi, misi, dan program kerja yang jelas.

    Cara Mendaftar Jadi Anggota Baznas

    Proses pendaftaran dan seleksi anggota BAZNAS dilakukan melalui beberapa tahapan yang seragam di seluruh Indonesia, dari pusat hingga daerah.

    1. Pengumuman Pendaftaran: Informasi pendaftaran akan diumumkan secara terbuka.
    2. Pendaftaran Tertulis dan Administrasi: Calon anggota harus mendaftar secara tertulis dan lolos seleksi administrasi.
    3. Seleksi Kompetensi: Tahap ini meliputi tes pengetahuan dasar, penulisan makalah, dan wawancara. Materi yang diujikan mencakup fikih zakat, kebijakan pengelolaan zakat, wawasan kebangsaan, serta moderasi beragama.
    4. Pengumuman hasil seleksi
    5. Penyampaian hasil seleksi kepada menteri agama di tingkat pusat, gubernur di tingkat provinsi, serta bupati atau wali kota di tingkat kabupaten/kota.

    Calon anggota BAZNAS dapat berasal dari berbagai unsur, seperti ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat. Usulan nama calon bisa diajukan oleh Majelis Ulama Indonesia, organisasi kemasyarakatan Islam, asosiasi profesi, atau perguruan tinggi keagamaan Islam.

    Susunan Anggota BAZNAS

    • BAZNAS Pusat: Terdiri dari 11 anggota, 8 dari unsur masyarakat dan 3 dari unsur pemerintah (Kemenag, Kemendagri, dan Kemenkeu).
    • BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota: Masing-masing terdiri dari 5 pimpinan.

    Tim Seleksi di Tiap Tingkat

    Untuk memastikan proses seleksi berjalan objektif, Kemenag juga mengatur komposisi tim seleksi di setiap tingkatan.

    Tingkat Pusat

    Tim seleksi berjumlah 9 orang, terdiri dari 5 orang dari Kemenag, 1 dari Kementerian PANRB, dan 3 dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, atau tenaga profesional. Tim ini dibentuk oleh Menteri Agama.

    Tingkat Provinsi

    Tim seleksi berjumlah 5 orang, terdiri dari 2 orang dari pemerintah daerah, 2 dari Kanwil Kemenag provinsi, dan 1 dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, atau tenaga profesional. Tim ini dibentuk oleh gubernur.

    Tingkat Kabupaten/Kota

    Tim seleksi berjumlah 3 orang, terdiri dari 1 orang dari pemerintah daerah, 1 dari Kankemenag setempat, dan 1 dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, atau tenaga profesional. Tim ini dibentuk oleh bupati/wali kota.

    PMA 10/2025 ini diharapkan menjadi panduan seragam untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat nasional.

    (hnh/inf)



    Sumber : www.detik.com