Kripto dan Semua Post

Tag: pemerintah

  • Peliknya Masalah Gizi Anak di Balik Viralnya Kasus Kecacingan di Indonesia


    Jakarta –

    Kasus balita di Bengkulu yang mengeluarkan cacing dari mulut dan hidung baru-baru ini menyita perhatian publik. Balita bernama Khaira Nur Sabrina, usia 1 tahun 8 bulan, diketahui mengalami infeksi cacing gelang (Ascaris lumbricoides) dengan kondisi gizi buruk, anemia, hingga adanya larva cacing di paru-paru.

    Sebelumnya, kasus serupa juga ditemukan di Sukabumi, Jawa Barat. Seorang balita, Raya, meninggal karena sepsis dan mengeluarkan cacing dari tubuhnya.

    Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono menekankan pentingnya faktor kebersihan (higiene) dan gizi dalam mencegah penyakit tersebut. Ia mengingatkan, edukasi harus digencarkan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.


    Fenomena ini membuka mata bahwa kecacingan bukan hanya persoalan medis biasa, melainkan masalah gizi dan kesehatan masyarakat yang kompleks. Infeksi cacing dapat mengganggu penyerapan nutrisi, memicu anemia, hingga menghambat tumbuh kembang anak. Kasus-kasus tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa peran gizi seimbang, perilaku hidup bersih, serta akses layanan kesehatan yang baik merupakan pondasi utama dalam mencegah penyakit yang kerap luput dari perhatian ini.

    Kecacingan dan Kaitannya dengan Gizi Anak

    Cacingan terjadi akibat infeksi cacing parasit yang umumnya ditularkan melalui tanah atau makanan yang terkontaminasi. Tidak pakai alas kaki, tidak mencuci tangan dengan benar, dan buang air sembarangan adalah penyebab lainnya.

    Pada anak-anak, kondisi kecacingan bisa menimbulkan dampak serius. Cacing yang bersarang di usus menyerap nutrisi dari makanan yang seharusnya digunakan tubuh untuk tumbuh kembang. Akibatnya, anak bisa mengalami penurunan nafsu makan, anemia, kekurangan energi kronis, hingga gagal tumbuh (stunting). Jika tidak segera ditangani, bahkan kecacingan dapat menimbulkan infeksi yang berat seperti perdarahan saluran cerna, kerusakan organ vital tertentu, hingga kematian.

    Menurut World Health Organization (WHO), pada tahun 2023, lebih dari 267 juta anak prasekolah di dunia berisiko mengalami infeksi cacing, dan sebagian besar berada di negara berkembang, termasuk Indonesia. Infeksi ini tidak hanya menyebabkan gangguan fisik, tetapi juga bisa menurunkan konsentrasi dan prestasi belajar anak karena tubuh kekurangan zat gizi penting, terutama vitamin A, zat besi, dan protein.

    Dampak Cacingan pada Status Gizi

    Balita adalah kelompok usia yang paling rentan terhadap dampak gizi buruk akibat cacingan. Salah satu penelitian yang menemukan bahwa anak yang mengalami kecacingan memiliki risiko lebih tinggi mengalami underweight dan anemia dibandingkan anak yang tidak terinfeksi diterbitkan dalam Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia pada tahun 2019.

    Studi dalam Jurnal Ilmu Biologi dan Pendidikan Biologi menemukan bahwa kecacingan juga dapat memperburuk defisiensi zat gizi makro dan zat gizi mikro, seperti vitamin A dan zinc, yang berperan penting dalam imunitas. Anak yang terinfeksi cacing lebih mudah terserang penyakit infeksi lain, sehingga terjadi gizi buruk yang dapat memperlemah daya tahan tubuh, cacing semakin berkembang, dan kesehatan anak kian memburuk.

    Pendapat Ahli: Masalah Gizi dan Pelayanan Kesehatan

    Prof dr Tjandra Yoga Aditama, SpP(K), Direktur Pascasarjana Universitas YARSI sekaligus Adjunct Professor Griffith University, menilai kasus di Bengkulu mencerminkan tiga hal penting. Pertama, kecacingan masih banyak ditemukan pada anak Indonesia dan tergolong penyakit tropis yang terabaikan. Kedua, kondisi ini berkaitan erat dengan kekurangan gizi pada anak yang masih menjadi tantangan besar di masyarakat. Ketiga, penguatan layanan rumah sakit sangat diperlukan, terutama dalam kemampuan menangani kasus kecacingan berat.

    Pernyataan ini menegaskan bahwa persoalan kecacingan tidak bisa hanya diselesaikan dengan obat cacing massal, tetapi juga membutuhkan pendekatan menyeluruh yaitu mulai dari gizi, kebersihan lingkungan, hingga kapasitas fasilitas kesehatan.

    Peran Pemerintah, Tenaga Kesehatan, dan Masyarakat

    Pemerintah memiliki peran besar dalam program pencegahan kecacingan nasional, salah satunya dengan pemberian obat cacing secara massal dua kali setahun bagi anak usia sekolah. Namun, keberhasilan program ini bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan cakupan yang merata, termasuk di daerah pedesaan dan terpencil.

    Tenaga kesehatan di lapangan perlu aktif memberikan edukasi gizi dan higiene kepada orang tua, guru, dan anak-anak. Misalnya, pentingnya mencuci tangan dengan sabun, memasak makanan hingga matang, dan minum air bersih. Selain itu, pemantauan status gizi anak melalui posyandu juga penting agar kasus gizi buruk akibat kecacingan bisa dideteksi lebih dini.

    Masyarakat sendiri memiliki peran dalam membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Sebagaimana yang terdapat di dalam Permenkes No. 15 Tahun 2017 PHBS dapat dilakukan melalui cuci tangan pakai sabun, menggunakan air bersih untuk rumah tangga, menjaga kebersihan dan keamanan makanan, menggunakan jamban sehat, mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat. Orang tua juga perlu memastikan anak-anak tidak bermain di tanah tanpa alas kaki, menjaga kebersihan kuku, serta menyediakan makanan bergizi seimbang di rumah. Partisipasi aktif masyarakat dapat memperkuat program pemerintah dan tenaga kesehatan dalam menurunkan angka kecacingan.

    Pencegahan dari Sisi Gizi

    Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan dari sisi gizi dan kesehatan anak agar kasus serupa tidak terulang:

    1. Pemberian makanan bergizi seimbang

    • Sumber protein hewani (ikan, telur, daging ayam, hati) penting untuk pertumbuhan dan memperbaiki jaringan tubuh.
    • Sayur dan buah kaya vitamin serta mineral untuk daya tahan tubuh.

    2. Pencegahan anemia dengan zat besi

    • Balita perlu asupan zat besi dari daging merah, hati, atau suplemen sesuai anjuran tenaga kesehatan.
    • Vitamin C dari buah segar membantu penyerapan zat besi lebih optimal.

    3. Sanitasi dan perilaku hidup bersih

    • Cuci tangan dengan sabun sebelum makan.
    • Gunakan alas kaki saat bermain di luar.
    • Jaga kebersihan rumah dan lingkungan dari kotoran hewan.

    4. Program pemberian obat cacing rutin

    • WHO dan Kementerian Kesehatan RI menganjurkan anak usia 1-12 tahun diberi obat cacing setiap enam bulan sekali.

    Kesimpulan

    Kasus balita di Bengkulu yang mengalami kecacingan hingga cacing keluar dari mulut menjadi peringatan keras bahwa masalah ini masih nyata di Indonesia. Kecacingan tidak hanya merugikan kesehatan, tetapi juga berdampak pada status gizi, tumbuh kembang, dan masa depan anak.

    Upaya bersama diperlukan dari pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk menanggulangi masalah yang tidak boleh dianggap sepele ini. Pencegahan melalui edukasi higiene, pemberian obat cacing rutin, serta pemenuhan gizi seimbang adalah kunci utama. Jika tidak ditangani serius, kecacingan akan terus menjadi lingkaran masalah yang mengancam generasi muda penerus bangsa.

    (mal/up)



    Sumber : health.detik.com

  • Wamenkes Bagikan Kabar Terbaru Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan


    Jakarta –

    Sudah lebih dari satu dekade berlalu, wacana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan belum juga terlaksana. Wakil Menteri Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Prof Dante Saksono Harbuwono menyebut rencana tersebut masih dalam pembahasan.

    Meski begitu, pemerintah disebutnya tidak tinggal diam dalam upaya pemberian edukasi kepada masyarakat terkait bahaya konsumsi tinggi gula, yang juga tersebar di pangan olahan maupun pangan siap saji.

    Menurut Prof Dante, penerapan cukai MBDK juga tak akan berjalan efektif bila tidak dibarengi dengan edukasi masif di masyarakat.


    “Nah nanti urusan cukai masih kita dalam proses pembahasan. Tetapi kita terus melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi potensi obesitas dan diabetes, tinggal mengurangi makanan bergula, tinggi kalori, dan sebagainya,” tutur Prof Dante saat ditemui di Mall of Indonesia (MOI), Jakarta Utara, Rabu (15/10/2025).

    “Yang paling penting adalah sekarang adalah edukasi. Cukainya kita naikin kalau edukasinya tidak masif juga tidak akan berhasil,” lanjutnya.


    Ia juga menekankan sejumlah fasilitas kesehatan perlu lebih banyak meningkatkan layanan promotif dan preventif. Bukan tanpa sebab, hal ini dinilai bisa menekan angka kematian lebih banyak saat identifikasi atau diagnosis penyakit diketahui dan ditangani lebih awal.

    Salah satunya melalui skrining faktor risiko yang kerap memicu penyakit tidak menular dengan bebas kasus tertinggi di Indonesia seperti jantung, masalah ginjal, hingga stroke.

    “Jadi edukasi menjadi sangat penting. Seperti rumah sakit primaya sekarang melakukan terapi kuratif, mereka juga melakukan terapi promotif dan preventif untuk melakukan dan mengedukasi masyarakat,” pungkasnya.

    (naf/up)



    Sumber : health.detik.com

  • Viral Air Hujan di DKI Mengandung Mikroplastik, Benarkah? Ini Faktanya


    Jakarta –

    Belakangan, media sosial diramaikan dengan narasi air hujan di DKI Jakarta mengandung mikroplastik berbahaya. Faktanya, sebuah penelitian yang diterbitkan tahun 2022 bertajuk ‘Marine Pollution Bulletin’ mengkonfirmasi hal tersebut.

    Meski demikian, ilmuwan menegaskan bukan berarti setiap tetes air hujan di Ibu Kota beracun.

    “Tetapi bahwa ada partikel plastik berukuran sangat kecil, lebih halus dari debu yang ikut turun bersama hujan,” kata Muhammad Reza Cordova, salah satu peneliti dalam jurnal ilmiah tersebut, saat dihubungi detikcom, Kamis (16/10/2025).


    Reza yang juga peneliti di BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), mengatakan jenis mikroplastik yang ditemukan di udara dan hujan Ibu Kota adalah serat sintetis seperti poliester dan nilon, serta fragmen kecil dari plastik kemasan seperti polietilena dan polipropilena. Ditemukan juga polibutadiena yang jadi polimer sintetis dari ban kendaraan.

    “Mikroplastik ini berasal dari aktivitas manusia di kota besar. Misalnya serat sintetis dari pakaian, debu kendaraan dan ban, sisa pembakaran terbuka sampah plastik, serta degradasi plastik di lingkungan terbuka,” katanya.

    Lalu Apa Bahayanya Bagi Manusia?

    Karena ukurannya yang sangat kecil, lanjut Reza, mikroplastik ini terbawa angin dan naik ke atmosfer kemudian turun kembali lewat hujan. Menurutnya, tetap ada bahaya di balik mikroplastik yang turun bersamaan dengan hujan tersebut.

    “Untuk istilah ‘bersifat toksik’ sebenarnya karena merujuk pada potensi dampak negatifnya. Mikroplastik ini kan bisa membawa bahan kimia tambahan dari proses produksi plastik (misalnya BPA, platat) atau polutan lain yang menempel di permukaannya (seperti logam berat dan POPs),” kata Reza.

    “Jadi sifat beracunnya bukan dari air hujannya langsung, tapi dari partikel mikroplastik, bahan additive dan pollutan lain yang terbawa di dalamnya,” sambungnya.

    Dampak yang mungkin terjadi apabila terpapar atau terhirup dalam jangka waktu lama bisa bervariasi, seperti dapat memicu peradangan jaringan paru, stres oksidatif, dan gangguan sistem imun.

    “Nah di Indonesia kan masih minim nih. Jadi ya memang riset terkait masih terus berjalan untuk memastikan seberapa besar efeknya terhadap manusia,” kata Reza.

    “Tapi arah bukti global sudah cukup kuat bahwa paparan jangka panjang harus diwaspadai. Karena itu, prinsip pencegahan dan pengendalian jadi langkah utama,” sambungnya.

    Apa yang Harus Dilakukan?

    Menurut Reza, masalah mikroplastik memang tidak bisa diselesaikan oleh individu saja, tapi perubahan kecil di tingkat masyarakat tetap sangat penting. Kuncinya adalah dengan semaksimal mungkin untuk mengurangi sumbernya.

    “Kita bisa mulai dari menghindari plastik sekali pakai, memilah sampah dari rumah, dan tidak membakar plastik terbuka,” kata Reza.

    “Industri juga perlu berperan, misalnya dengan sistem EPR menyaring serat di pabrik tekstil atau laundry besar. Industri dan riset juga harus mengembangkan bahan yang tidak mudah lepas ke udara,” sambungnya.

    Dari sisi pemerintah dan lembaga riset yang dibutuhkan adalah pemantauan secara rutin kualitas udara dan air hujan, serta pengembangan teknologi filtrasi dan pengolahan air. Untuk di riset nanti harus ada kolaborasi level regional dan global, pasalnya polusi mikroplastik ini bisa melintasi batas negara.

    “Intinya, kita harus beralih dari budaya membuang ke budaya mengurangi dan menggunakan kembali. Sebab setiap plastik yang tidak lepas ke lingkungan berarti mengurangi satu sumber mikroplastik di udara dan air kita,” tutupnya.

    (dpy/up)



    Sumber : health.detik.com

  • Hampir 2 Juta Kasus Penyakit Mirip COVID Hantui DKI, Dokter Bagi Tips Cegah Tertular


    Jakarta –

    Di tengah cuaca panas yang tak kunjung reda, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat lebih dari 1,9 juta kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) hingga Oktober 2025.

    Lonjakan mulai terdeteksi sejak Juli, seiring menguatnya paparan polusi dan datangnya musim kemarau basah yang disebut sebagai pemicu utama gangguan pernapasan warga.

    Meski jumlah kasus mendekati dua juta, Dinkes DKI memastikan situasi masih dalam kondisi terkendali. Pemerintah terus melakukan monitoring dan evaluasi (monev) melalui Sistem Kewaspadaan dan Respons Dini (SKDR) untuk memantau potensi wabah seperti ISPA dan COVID-19.


    “ISPA merupakan penyakit tertinggi di Puskesmas karena penularannya sangat mudah, yakni melalui droplet dan aerosol,” tutur Ani kepada detikcom Kamis (16/10/2025).

    Di sisi lain, dokter spesialis paru dr Erlang Samoedro, SpP(K) beberapa waktu lalu menyebut saat ini memang terjadi musim infeksi saluran napas. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh perubahan cuaca dan sirkulasi virus yang tinggi.

    Ia membagikan beberapa tips sederhana yang bisa dilakukan untuk menjaga paru-paru tetap bersih dan sehat. Dengan begitu, tubuh bisa menjadi lebih kuat dalam menghadang berbagai penyakit, termasuk batuk pilek.

    ⁠”Pakai masker dan gizi seimbang, banyak makan sayur dan buah sebagai antioksidan. Serta juga hindari kerumunan,” ujar dr Erlang ketika dihubungi detikcom, Rabu (8/10).

    Makanan tinggi antioksidan juga dapat membantu memperkuat sistem imun dengan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Dengan sistem imun yang optimal, tubuh menjadi lebih tahan terhadap serangan virus dan mampu mempercepat pemulihan saat sudah terkena batuk atau pilek.

    Menurutnya, masalah infeksi virus yang memicu batuk dan pilek bisa sembuh dengan sendirinya. Meski begitu, ia mewanti-wanti kelompok rentan, seperti lansia dan orang dengan komorbid untuk lebih berhati-hati.

    “Kalau tanda bahaya kalau sudah ada perburukan seperti sesak napas, dahak yang sudah berubah warna yang menandakan terjadinya infeksi bakteri, dan demam tinggi perlu ke fasilitas kesehatan,” sambungnya.

    (suc/up)



    Sumber : health.detik.com

  • IPK Sempurna 7 Semester, Tegar Anak Kedokteran UGM Terapkan Strategi Belajar Ini



    Jakarta –

    Tekad kuat dan kerja keras menjadi kunci kesuksesan Tegar Inang Pratama, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) yang konsisten meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sempurna 4,00 dari semester 1 hingga 7.

    Di balik prestasinya tersebut, Tegar menyimpan kisah inspiratif dalam berjuang untuk hidup dan kuliah. Sejak kecil, Tegar diasuh oleh kakek dan neneknya.

    Namun, kondisi ekonomi keluarga yang terbatas tak pernah menjadi alasan baginya untuk menyerah pada keadaan. Ia berhasil menembus Fakultas Kedokteran UGM melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan mendapat beasiswa KIP Kuliah (KIP-K).


    “Cara belajarnya adalah manajemen waktu sih. Jadi setiap minggu tuh kita harus tahu mau ngapain aja terus kalau belajar mau di mana,” ungkap Tegar dikutip dari unggahan Instagram @kemdiktisaintek.ri, Selasa (14/10/2025).

    Ingin Jadi Dokter gegara Suka Anime

    Kemauannya menjadi seorang dokter saat kecil berangkat dari alasan sederhana. Tegar senang menonton anime dengan tema medis.

    “Menonton anime medis, di sana berkembang rasa kepedulian saya untuk bisa berguna, dan bermanfaat untuk banyak orang, saya suka untuk menolong sesama,” katanya dikutip dari laman Kemendiktisaintek.

    Selama ini, Tegar tumbuh dengan prinsip kerja keras dan doa. Ia yakin dan sudah membuktikan kedua hal itu sudah membawanya sejauh ini.

    “Saya bukan orang yang punya privilege. Jadi saya belajar untuk tidak menyerah. Kalau bukan saya yang berjuang untuk masa depan saya, siapa lagi,” katanya.

    Tips Pertama, Pilih Pertemanan Positif di Kampus!

    Tegar menekankan pentingnya konsistensi dan lingkungan pertemanan yang positif. Ia mengaku beruntung karena memiliki teman-teman yang ingin saling bertumbuh.

    “Pertemanan menentukan prestasi. Pilih circle yang positif yang saling dukung untuk belajar. Jadi setiap ketemu itu yang ngomonginnya ‘udah belajar sampai mana?’ terus yang ‘paham materi apa?’,” katanya.

    Konsisten & Manajemen Waktu Tak Kalah Penting

    Menurut Tegar, kesadaran sosial menjadi motivasi terbesarnya dalam menuntut ilmu. Tak lupa, Tegar juga senantiasa konsisten dalam menjalani kuliah.

    “Terus konsisten aja selama 7 semester, insyaallah dapat 4,” katanya.

    Menurut Tegar, kuliah kedokteran memang cukup menantang. Ritme akademiknya cukup padat.

    Setiap dua pekan, ia harus mengikuti ujian. Belum ditambah tumpukan bahan belajar yang harus dipahami, membuat Tegar akhirnya membuat strategi manajemen waktu.

    “Biasanya saya langsung fokus pada jadwal kuliah saya, kemudian setelah itu saya akan menuliskan pada seminggu ke depan, saya ingin melakukan kegiatan apa, dan saya mau belajar di mana,” ungkap Tegar.

    Bagi Tegar, KIP-K adalah Nyawa Selama Kuliah

    Tegar mengaku sadar bahwa ia bisa berkuliah dengan bantuan beasiswa KIP-Kuliah. Di mana beasiswa tersebut berasal dari pemerintah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari rakyat.

    “Terus belajar dan sadar bahwa semua pembiayaan kalian di kuliah itu dari rakyat, jadi kalian harus belajar dan punya mimpi untuk mengembalikan itu kepada negara,” tuturnya.

    Baginya, beasiswa tersebut adalah nyawa. Ia bisa melanjutkan kuliah kedokteran tanpa harus dibebani biaya yang fantastis.

    “Ketika lolos KIP Kuliah, ya enggak nyangka juga sih, soalnya siapa yang nyangka kuliah kedokteran gratis, sampai jadi dokter, dan enggak cuma saya, mungkin orang-orang di sekitar saya pun juga kaget,” ujar Tegar dalam laman Kemendiktisaintek.

    (cyu/pal)



    Sumber : www.detik.com

  • Kemenkes Ungkap Wacana Label Nutri-Level, Direncanakan Berlaku 2027


    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengungkap mekanisme penerapan label nutri-level pada produk makanan dan minuman. Nantinya, label ini akan menunjukkan mana pilihan makanan atau minuman yang lebih sehat hingga cenderung tinggi gula, garam, dan lemak.

    Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan penerapan nutri-level untuk produk pangan masuk dalam tahap edukasi. Saat ini, pemerintah belum mewajibkan perusahaan menggunakan label tersebut, alias bersifat sukarela.

    Pihaknya juga ditekankan masih menyusun aturan terkait penerapan Nutri-level, meliputi regulasi penanggulangan penyakit dan edukasi cara membaca Nutri-level.


    “Jadi itu seperti tahapan untuk supaya bisa masyarakat tahu. Kan kita sebenarnya sudah banyak kan (label makanan sehat) misalnya pilihan sehat. Nah, sekarang jangan nanti ada di situ (ada label nutri-level), tapi mereka tetap nggak aware bahwa mereka seharusnya membaca, ini nutri-level misalnya merah, berarti kandungan gulanya yang tinggi,” jelas Nadia ketika ditemui awak media di Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

    Nadia mengingatkan, makanan yang nantinya mendapatkan level ‘merah’ menandakan tinggi GGL. Ini untuk membuat masyarakat lebih sadar dengan makanan atau minuman apa saja yang dikonsumsi dalam sehari.

    Misalnya, sudah mengonsumsi makanan atau minuman level merah dengan kadar garam atau gula tinggi, maka asupan makanan selanjutnya harus memilih menu yang lebih rendah garam dan gula.

    “Artinya buat masyarakat sadar, ‘oh, saya sudah konsumsi makanan yang warnanya (level) merah atau minuman merah, berarti kalau saya mau konsumsi itu dua kali sehari, itu saya harus lebih berhati-hati’. Karena berarti sudah melebih konsumsi,” sambungnya.

    Meski saat ini pemasangan nutri-level masih masih bersifat sukarela karena dalam masa edukasi, nantinya pelabelan ini akan diwajibkan. Edukasi saat ini dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI untuk makanan dan minuman kemasan dan Kementerian Kesehatan untuk makanan siap saji.

    Ia mengatakan pelabelan ini direncanakan akan mulai menjadi kewajiban pada 2027, atau 2 tahun setelah masa edukasi selesai.

    “Iya (2027), kalau nutri-level edukasi dua tahun. Setelah dua tahun, itu menjadi mandatory (wajib). Artinya begitu diundangkan ada masa grace period 2 tahun,” katanya.

    “Kalau buat kadarnya, nanti sifatnya voluntary. Jadi semua perusahaan itu nanti sifatnya akan melaporkan bahwa kadar gula saya sekian, kadar garam saya sekian, dan dia voluntary untuk menempelkan itu,” tandas Nadia.

    (avk/naf)



    Sumber : health.detik.com

  • Seleksi PPG Calon Guru 2025 Dibuka, Cek Syarat dan Bidang Studinya!


    Jakarta –

    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG) membuka seleksi program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru 2025. Pendaftaran dibuka hingga 6 November 2025 melalui tautan https://ppg.kemendikdasmen.go.id/.

    PPG Calon Guru merupakan program transformasi yang dahulu dikenal dengan PPG Prajabatan. Program ini dilakukan untuk menyiapkan calon guru yang profesional dan dibekali sertifikat pendidik resmi dari pemerintah.

    Program ini ditujukan bagi lulusan S1 atau D4 baik dari jurusan pendidikan maupun non pendidikan. Mereka akan kuliah selama dua semester, melakukan praktik kerja lapangan, proyek kepemimpinan, dan pendampingan.


    Lalu apa saja yang harus dipersiapkan untuk mendaftar PPG Calon Guru 2025? Dikutip dari laman resmi PPG Kemendikdasmen, Rabu (15/10/2025) berikut informasinya.

    Syarat Seleksi PPG Calon Guru 2025

    Syarat Utama

    1. Warga Negara Indonesia (WNI)
    2. Tidak terdaftar sebagai guru/kepala sekolah pada basis data guru dan tenaga kependidikan, seperti Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Simpatika
    3. Berusia paling tinggi 32 tahun pada 31 Desember tahun pendaftaran
    4. Memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) atau terdata pada basis data Penyetaraan Ijazah Luar Negeri bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri
    5. Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 3,00
    6. Memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani (diserahkan saat lapor diri)
    7. Memiliki surat keterangan berkelakuan baik (diserahkan saat lapor diri)
    8. Memiliki surat keterangan bebas NAPZA (diserahkan saat lapor diri)
    9. Menandatangani pakta integritas
    10. Mengikuti tahapan seleksi yaitu seleksi administrasi, tes substantif, dan tes wawancara

    Daftar Bidang Studi PPG Calon Guru 2025

    Bidang Studi Umum

    • Pendidikan guru sekolah dasar (PGSD)
    • Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan (PJOK)
    • Bimbingan dan konseling
    • Informatika
    • Pendidikan Pancasila
    • Bahasa Indonesia
    • Ilmu pengetahuan sosial (IPS)
    • Seni budaya
    • Ilmu pengetahuan alam (IPA)
    • Matematika
    • Pendidikan luar biasa
    • Pendidikan guru anak usia dini (PGPAUD).

    Bidang studi kejuruan

    • Teknik otomotif
    • Teknik jaringan komputer dan telekomunikasi
    • Manajemen perkantoran dan layanan bisnis
    • Kuliner
    • Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim
    • Teknik elektronika
    • Teknik ketenagalistrikan
    • Teknik mesin
    • Teknik pengelasan dan fabrikasi logam
    • Agriteknologi pengolahan hasil pertanian
    • Broadcasting dan perfilman
    • Desain komunikasi visual.

    Jadwal Seleksi PPG Calon Guru 2025

    • Pendaftaran: 14 Oktober-6 November 2025
    • Pengumuman hasil seleksi administrasi: 10 November 2025
    • Cetak kartu peserta: 10-15 November 2025
    • Pelaksanaan tes subtantif: 12-15 November 2025
    • Pengumuman hasil tes substantif: 29 November 2025
    • Pengumuman jadwal wawancara: 2 Desember 2025
    • Pelaksanaan tes wawancara: 3-20 Desember 2025
    • Pengumuman hasil tes wawancara: 29 Desember 2025
    • Konfirmasi kesediaan mengikuti PPG Calon Guru tahun akademik 2025/2026: Januari 2026
    • Penetapan peserta PPG Calon Guru tahun akademik 2025/2026: Januari 2026
    • Lapor diri: Januari 2026
    • Matrikulasi bagi lulusan S1 non kependidikan dan D4 non PGSD: Januari 2026
    • Orientasi peserta: Februari 2026
    • Awal perkuliahan: Februari 2026.

    Sekali lagi, pendaftaran dilakukan melalui laman https://ppg.kemendikdasmen.go.id/. Selamat mendaftar detikers!

    (det/nah)



    Sumber : www.detik.com

  • Banyak SPPG Ganti Menu Jadi Snack-Biskuit, Wamenkes: MBG Harus Dimasak


    Jakarta –

    Belakangan tidak sedikit satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang mengganti menu makan bergizi gratis dengan snack dan roti kering. Hal ini ikut disoroti Wakil Menteri Kesehatan dr Benjamin Paulus Octavianus.

    Ia menegaskan, kebijakan itu tidak sejalan dengan tujuan program makan bergizi gratis (MBG) yang mengutamakan makanan segar dan dimasak langsung.

    “Saya setuju bahwa dari Kementerian Kesehatan, masyarakat harus diberikan makanan yang dimasak. Karena makanan yang dimasak itu kualitasnya lebih aman dibanding kita pakai biskuit atau makanan kering lain,” ujar Benjamin, dalam Temu Media di Kementerian Kesehatan RI, Jumat (17/10/2025).


    dr Benjamin menjelaskan berdasarkan laporan terakhir yang diterima Kementerian Kesehatan, Jumat pagi (17/10), terdapat 439 kasus keracunan pangan MBG di delapan kabupaten. Tren tersebut menurutnya fluktuatif.

    “Kemenkes ini luar biasa, laporan tadi pagi 439 kasus di delapan kabupaten. Kami punya laporan setiap hari, kemarin 200, sebelumnya 103, jadi naik-turun dari sekitar hampir 35 juta orang yang makan,” jelasnya.

    Ia menegaskan, target pemerintah adalah zero case, artinya tidak boleh ada satu pun kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis.

    “Targetnya kita ya harus zero, nggak boleh ada orang keracunan,” tegas Benjamin.

    Alasan SPPG Beralih ke Snack Kering

    Menurut Benjamin, sebagian SPPG memilih menyediakan makanan kering seperti biskuit atau snack kemasan karena kendala operasional di lapangan, misalnya belum memiliki dapur layak atau keterbatasan waktu dalam pengadaan bahan segar.

    “Memang ada yang sudah mampu langsung masak makanan, ada juga yang karena harus segera membeli makan, akhirnya memilih makanan jadi seperti biskuit,” katanya.

    Namun, pemerintah ingin memastikan setiap penerima program mendapatkan makanan bergizi yang benar-benar memenuhi standar keamanan dan nilai gizi.

    Kementerian Kesehatan kini tengah memperkuat sistem pengawasan terhadap mutu makanan yang disalurkan oleh SPPG, termasuk menyiapkan standar kelayakan dapur, sanitasi, dan pelatihan pengelolaan bahan makanan. Benjamin menyebut peningkatan kualitas ini menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan dan kredibilitas program.

    “Kita tingkatkan kualitasnya. Makanan yang berproses dan dimasak itu jauh lebih baik untuk kesehatan penerima manfaat,” ucapnya.

    (naf/up)



    Sumber : health.detik.com

  • Langkah Strategis Pemerintah Lindungi Santri Lewat Sinergi Tiga Kementerian


    Jakarta –

    Tragedi ambruknya bangunan mushola di salah satu pondok pesantren baru-baru ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk lebih serius memperhatikan keamanan lingkungan pendidikan keagamaan. Menyadari hal tersebut, pemerintah bergerak cepat dengan memperkuat kolaborasi antar instansi melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren.

    Dilansir dari laman Kementerian Agama (Kemenag), Penandatanganan dilakukan di Jakarta pada Selasa (14/10/2025) dan melibatkan tiga kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agama (Kemenag), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).


    Upaya Bersama Perkuat Infrastruktur Pesantren

    Kesepakatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sistem perlindungan bagi para santri, khususnya yang menempuh pendidikan di pesantren berasrama. Melalui kerja sama tersebut, ketiga kementerian sepakat memperkuat koordinasi dalam pertukaran data pesantren di bawah pembinaan Kemenag, memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan, serta mendorong penyehatan lingkungan pesantren agar lebih layak dan aman.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan bahwa pesantren merupakan salah satu pilar utama pendidikan keagamaan di Indonesia.

    “Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

    Ia menambahkan, penguatan infrastruktur pesantren tidak sekadar urusan pembangunan fisik, melainkan juga bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi generasi muda di lembaga keagamaan.

    “Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag.

    Menag Nasaruddin juga menyampaikan apresiasi atas dukungan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terhadap dunia pesantren.

    “Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

    Peran Kementerian PUPR

    Dalam pelaksanaan kesepakatan ini, Kementerian PUPR mendapat tanggung jawab teknis dalam memastikan bangunan pesantren memenuhi standar keamanan dan kelayakan konstruksi.

    Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan, kementeriannya akan melakukan pemetaan dan pengujian kualitas bangunan pesantren di sejumlah daerah.

    “Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

    Lebih lanjut, tim teknis dari PUPR juga akan memberikan pendampingan bagi pengelola pesantren yang menghadapi kendala dalam perizinan pembangunan.

    “Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

    Langkah ini menjadi bentuk nyata sinergi lintas kementerian dalam mewujudkan pesantren yang aman, sehat, dan layak huni bagi para santri.

    Selain dari sisi teknis, aspek perlindungan terhadap santri juga menjadi perhatian utama. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa keamanan dan kenyamanan santri merupakan bagian dari tanggung jawab negara.

    “Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

    Langkah Sinergis Lintas Kementerian

    Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup berbagai hal penting: mulai dari pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kemenag, dukungan teknis untuk memastikan keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, hingga koordinasi dalam pembinaan serta pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

    Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan pengelolaan pesantren di Indonesia dapat semakin tertata, aman, dan berkelanjutan.

    Penandatanganan kesepakatan turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, Gugu Gumilar, serta Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno.

    (dvs/erd)



    Sumber : www.detik.com

  • Ada 1.900 Santri di Sana



    Jakarta –

    Rencana perbaikan Pondok Pesantren Al Khoziny menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuai kritikan. Meski begitu, Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar menyebut hal pembangunan ulang atau renovasi ponpes tersebut layak menggunakan APBN.

    “Al Khoziny ini layak dibantu APBN karena ya kalau jumlah santrinya 1.900 mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja? Kepada teman-teman yang memprotes menggunakan APBN, apa solusi Anda? Kepada DPR yang ada satu dua orang yang memprotes, apa solusi Anda? Dengan 1.900 santri yang sedang belajar,” katanya setelah menghadiri acara penandatanganan kesepakatan bersama di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025) seperti dilansir dari detikNews.


    Pria yang akrab disapa Cak Imin itu meminta agar seluruh pihak memperhatikan nasib 1.900 santri di Ponpes Al Khoziny. Ia merasa heran dengan kritik yang diberikan terhadap upaya pemerintah melindungi para santri yang sedang belajar.

    “Jadi tolong dibuka mata bahwa yang kita tolong adalah anak-anak negeri yang sedang belajar sehingga saya sangat tidak habis pikir yang dikritik kok upaya pemerintah yang sedang melindungi anak yang sedang belajar dan tidak ada tempat belajar. Nanti kalau kita tidak melakukan sesuatu marah juga, kan aneh ya. Makanya itu harus menjadi kesadaran kita bersama,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo ambruk dan menimbulkan 67 korban jiwa. Bupati Sidoarjo Subandi menyebut pihak ponpes tak mengantongi izin pembangunan gedung tersebut.

    Polisi juga tengah mengusut terkait ambruknya bangunan di ponpes itu. Menteri PU Dody Hanggodo lalu menyatakan perbaikan ponpes itu dilakukan dengan APBN.

    “InsyaAllah cuma dari APBN ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan nanti kita juga ada bantuan dari swasta kita pasti bantu. Cuma sementara waktu dari APBN,” terang Dody dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/10).

    Berkaitan dengan itu, Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar, Atalia Praratya mendesak agar pemerintah kembali mengkaji penggunaan dana APBN untuk perbaikan Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo. Menurutnya, mekanisme penggunaan APBN harus jelas dan adil.

    “Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” jelasnya kepada wartawan, Jumat (10/10).

    (aeb/inf)



    Sumber : www.detik.com