Kripto dan Semua Post

Tag: penangguhan

  • KIP Kuliah Belum Turun, Unpad Ambil Langkah Ini Agar Mahasiswa Tetap Kuliah



    Jakarta –

    Universitas Padjadjaran (Unpad) mengatakan pihaknya belum menerima kepastian dana KIP Kuliah untuk Jalur Seleksi Mandiri angkatan 2025. Agar mahasiswa tetap bisa kuliah, Unpad mengirimkan pesan WhatsApp Blast kepada 309 calon mahasiswa tersisa untuk memastikan komitmen mereka melanjutkan studi di Unpad.

    “Mengapa? Karena kami harus mengundang Calon Pengganti Terdaftar (CPT) selanjutnya. Di zoom meeting itu kami menjelaskan, Unpad belum mengetahui kuota KIP Kuliahnya dapat berapa,” ujar Prof. Zahrotur Rusyda, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unpad dalam laman resmi Unpad, dikutip Selasa (26/8/2025).


    Zahrotir menyatakan, Unpad berkomitmen agar tidak ada mahasiswa yang tidak bisa melanjutkan kuliah karena keterbatasan ekonomi. Mahasiswa Unpad angkatan 2025 yang lulus melalui jalur seleksi mandiri dengan KIP Kuliah akan dibantu pembiayaan pendidikannya melalui sumber dana lain.

    “Untuk mahasiswa yang lulus melalui jalur mandiri dengan KIP Kuliah, jika memang eligible, maka tidak perlu khawatir.Unpad sedang mencarikan dana dari beberapa sumber, misalnya dari Dana AbadiUnpad, alumni, pemerintahan daerah, dan lainnya. Jadi silahkan fokus belajar saja, nanti akan kami panggil untuk pemberitahuan bantuan dana pendidikannya,” ujar Prof.Zahrotur.

    Hasil dari pertemuan daring tersebut, ada 211 calon mahasiswa yang mengisi Komitmen Bayar yang menyatakan siap melakukan pembayaran jika tidak memperoleh kuota KIP Kuliah. Mereka memperoleh fasilitas penangguhan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) hingga 1 September 2025 dan cicilan pembayaran Iuran Pengembangan Institusi (IPI).

    Meski para mahasiswa telah menandatangani Komitmen Bayar,Zahrotur menyatakanUnpad akan berusaha mencarikan beasiswa agar biaya pendidikannya tidak memberatkan.

    Secara keseluruhan, ada 224 mahasiswa pendaftar KIP Kuliah dari jalur seleksi mandiri Unpad yang telah memiliki NPM. Sebanyak 22 di antaranya memperoleh KIP Kuliah Aspirasi yang disalurkan melalui jalur aspirasi anggota DPR RI sehingga ada 202 mahasiswa yang tidak memperoleh kuota KIP Kuliah.

    “Mereka ini kan sudah diterima di Unpad dan memiliki NPM, jadi kami akan carikan beasiswa. Tapi kami juga harus memastikan, secara administratif mereka benar berhak karena setelah ditelusuri, ternyata ada yang tidak eligible sebagai penerima KIP Kuliah. Ini masih kami periksa dan akan segera diumumkan,” ucapnya.

    (nir/twu)



    Sumber : www.detik.com

  • Saudi Blacklist 54 Biro Umrah Buntut Ratusan Jemaah Haji Ilegal Wafat



    Jakarta –

    Otoritas Arab Saudi memasukkan 54 biro umrah ke daftar hitam usai terbukti melakukan pelanggaran selama musim haji bulan lalu. Perusahaan tersebut tersebar di negara Arab dan Islam.

    Dilansir Gulf Insider, Rabu (3/7/2024), biro umrah tersebut terdeteksi usai kematian ratusan jemaah haji yang tidak terdaftar, terutama akibat panas ekstrem yang melanda tempat-tempat suci di Arab Saudi bulan lalu.

    Surat kabar lokal Al Watan melaporkan beberapa biro umrah di Arab Saudi berkoordinasi dengan badan keamanan Saudi untuk mengungkap para calo umrah dalam dan luar negeri. Menurut sumber yang tidak disebutkan namanya, para perantara ini diduga terlibat perdagangan manusia atas tuduhan mendatangkan jemaah haji ilegal yang tidak mampu membayar biaya umrah sah dengan visa kunjungan.


    Tidak ada komentar resmi dari Arab Saudi mengenai laporan ini.

    Kementerian Kesehatan Arab Saudi mencatat jumlah kematian jemaah haji 2024 mencapai 1.301 dengan 83 persen di antaranya adalah jemaah ilegal dan berjalan jauh di bawah paparan terik matahari tanpa alat pelindung.

    Mesir menjadi salah satu negara dengan jemaah haji ilegal wafat terbanyak. Sumber diplomat Arab mengatakan kepada AFP, total jemaah Mesir yang wafat mencapai 658 orang, 630 di antaranya adalah jemaah ilegal. Ini merupakan data per Kamis, 20 Juni 2024.

    Otoritas Arab Saudi dikabarkan menangguhkan penerbitan e-visa umrah B2C bagi warga Mesir. Keputusan ini menyusul banyaknya jemaah yang meninggal saat haji, mayoritas ilegal.

    Penangguhan penerbitan visa umrah khusus Mesir ini dikonfirmasi asosiasi agen perjalanan Mesir pada akhir pekan lalu. Sebelumnya, warga Mesir yang memegang visa jenis ini bisa memesan paket umrah langsung melalui portal umrah daring Arab Saudi, lapor Middle East Eye akhir bulan lalu.

    Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Abdul Fattah Mashat baru-baru ini bertemu dengan perwakilan perusahaan umrah untuk membahas persiapan umrah musim mendatang. Agenda ini dilakukan usai berakhirnya musim haji 1445 H/2024 M.

    (kri/lus)



    Sumber : www.detik.com

  • Arab Saudi Batalkan Aturan Vaksin Meningitis untuk Umrah



    Jakarta –

    Otoritas Arab Saudi menangguhkan persyaratan vaksin meningitis bagi jemaah umrah. Keputusan ini memperbarui pernyataan sebelumnya yang mewajibkan vaksin tersebut per Februari 2025.

    Dilansir Khaleej Times, penangguhan syarat vaksin meningitis Neisseria diinformasikan Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi (GACA) dalam surat edaran baru pada Kamis (6/2/2025). Isi edaran tersebut membatalkan surat edaran bulan lalu yang mewajibkan vaksin meningitis. Informasi ini telah dikirim ke semua maskapai penerbangan terkait.

    Penangguhan syarat vaksin meningitis dilakukan sampai waktu yang tidak ditentukan hingga keluar informasi lebih lanjut.


    “Persyaratan ini telah ditangguhkan hingga pemberitahuan lebih lanjut,” tulis Inside the Haramain dalam unggahan media sosialnya di X @insharifain sembari menampilkan cuplikan berita kewajiban vaksin meningitis yang dikeluarkan Januari 2025 lalu, seperti dilihat, Senin (10/2/2025).

    Sebelumnya, GACA mengeluarkan edaran pada 7 Januari 2025 yang mewajibkan vaksinasi meningitis bagi jemaah umrah. Berdasarkan mandat terbaru dari Kerajaan Arab Saudi, seluruh penumpang harus menunjukkan sertifikat vaksinasi yang masih berlaku di konter check-in. Masa berlaku sertifikat vaksin tidak boleh melebihi 3 tahun untuk vaksin tipe polisakarida atau 5 tahun untuk tipe konjugat.

    Selain itu, sertifikat vaksin harus dikeluarkan minimal 10 hari sebelum kedatangan. Anak di bawah usia 1 tahun dikecualikan dari kewajiban vaksin meningitis ini.

    Saluran televisi swasta Pakistan, SAMAA TV, melaporkan terjadi kekurangan vaksin meningitis setelah pengumuman pada 7 Januari itu. Menurut sumber dari Badan Pengawas Obat Pakistan, sebuah perusahaan farmasi telah memesan 37.500 dosis tambahan untuk mengatasi kekurangan vaksin tersebut. Sebanyak 16.000 di antaranya dikirim ke pemerintah Punjab, sementara provinsi lainnya akan mendapat sesuai kebutuhan.

    (kri/lus)



    Sumber : www.detik.com