Tag: pendidikan indonesia

  • Hasil Seleksi Administrasi Beasiswa BPI GTK 2025 Diumumkan, Ada Namamu?



    Jakarta

    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengumumkan hasil seleksi administrasi Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) 2025. Hasil bisa dilihat mulai 22 Oktober 2025.

    Beasiswa BPI GTK ditujukan khusus untuk calon guru (D4/S1) dan guru aktif. Bagi calon guru, program studi yang bisa dipilih meliputi pendidikan PAUD, pendidikan SD, pendidikan luar biasa, pendidikan jasmani, hingga pendidikan bmbingan dan konseling.

    Sementara untuk kategori guru, pilihan prodi yang bisa dipilih berupa pendidikan SMA/SMK, guru kejuruan, dan guru pendidikan luar biasa yang ingin melanjutkan studi lewat skema RPL atau Rekognisi Pembelajaran Lampau.


    Bagaimana cara cek hasil beasiswa BPI ini? Ini langkahnya.

    Cara Cek Hasil Seleksi Administrasi Beasiswa BPI GTK 2025

    Hasil seleksi administrasi peserta beasiswa bisa dilihat langsung lewat email masing-masing. Pastikan email yang digunakan untuk mendaftar aktif agar bisa memastikan hasil seleksi.

    “Seleksi administrasi BPI guru dan calon guru S1/D4 telah di umumkan sobat Puslapdik bisa cek pada email dan akun beasiswa masing-masing ya,” tulis Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikdasmen melalui akun Instagram @puslapdik_dikbud, dikutip Kamis (23/10/2025).

    Selain itu, guru dan calon guru bisa memeriksa hasil seleksi lewat website resmi Kemendikdasmen di https://beasiswa.kemendikdasmen.go.id.

    Tahap Seleksi Beasiswa BPI GTK 2025

    1. Seleksi administrasi dan subtansi
    2. Seleksi administrasi dengan status lengkap akan diikutsertakan dalam seleksi subtansi yang dilakukan panitia seleksi
    3. Seleksi wawancara dilakukan panitia seleksi
    4. Hasil pelaksanaan seleksi disampaikan oleh panitia seleksi kepada kepala Puslapdik
    5. Penerima beasiswa ditetapkan oleh Kepala Puslapdik berdasarkan hasil seleksi penerima BPI GTK
    6. Kepala Puslapdik menerbitkan surat keputusan penerima beasiswa.

    Komponen Pembiayaan Beasiswa BPI GTK 2025

    • Komponen BPI GTK D4/S1 Calon Guru terdiri atas biaya pendidikan dan biaya pendukung
    • Komponen BPI GTK D4/S1 Guru meliputi biaya pendidikan
    • Biaya pendidikan sebagaimana diberikan untuk membiayai operasional pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran bagi penerima BPI GTK.
    • Biaya pendidikan disalurkan selama paling lama 8 semester atau 48 bulan untuk BPI GTK D4/S1 Calon Guru dan paling lama 4 semester atau 24 bulan untuk program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi BPI GTK D4/S1 Guru
    • Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak termasuk:
      – Biaya pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata/magang/praktik kerja lapangan mahasiswa
      – Biaya asrama mahasiswa
      – Kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa
      – Biaya wisuda
      – Jas almamater/baju praktikum
      – Biaya yang bersifat pribadi dan tidak terkait langsung dengan proses pembelajaran penerima beasiswa
      – Biaya-biaya lain yang tidak disetujui oleh Puslapdik.

    Selamat bagi yang lolos seleksi beasiswa BPI GTK 2025. Bagi yang belum lolos, bisa mencoba kesempatan lain di tahun berikutnya ya.

    (cyu/twu)

    Sumber : www.detik.com

    Alhamdulillah buku Belajar di Sekolah اللهم صل على رسول الله محمد
    ilustrasi gambar : unsplash.com / kimberly farmer
  • Beasiswa LPDP 2026 Buka Kuota 4.000 Mahasiswa, Bidang STEM Diprioritaskan



    Jakarta

    Beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) 2026 akan segera dibuka pada Januari mendatang. Pada tahun depan, kuota beasiswa disediakan untuk 4.000 orang.

    Jumlah tersebut sama halnya dengan kuota yang diberlakukan pada tahun 2025. Dikatakan oleh Kepala Subdivisi Komunikasi LPDP, Ari Kuncoro jumlah tersebut telah sesuai dengan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

    “Tahun ini sesuai arahan Presiden 4.000 (kuotanya),” kata Ari dalam acara The Future Festival oleh LPDP di Pullman Central Park, Jakarta, Minggu (28/9/2025).


    Ari mengatakan pihaknya sejauh ini baru diberi instruksi agar kuota LPDP tahun 2026 disamakan dengan tahun ini yakni 4.000.

    “Saya belum diinfo kalau untuk detailnya. Cuman kita ikutin aja arahan presidennya, udah ada 4.000,” jelas Ari.

    Ari menyebut jumlah kuota ini telah disesuaikan dengan anggaran. Seperti pada tahun ini, anggaran LPDP sebesar Rp 11,92 triliun.

    “Itu kita ikutin yang anggaran yang ada aja. Kalau misalnya sekarang 4.000 kan kemarin juga udah dilulusin ya batch 1, tinggal batch 2 nanti 27 November,” kata Ari.

    Sementara untuk dana abadi di bidang pendidikan dituturkan Ari saat ini terhimpun sebanyak Rp 154,107 triliun. Berdasarkan data per Juni 2025, dana LPDP telah disalurkan kepada 90.640 orang (degree) dan 578.721 orang (non degree).

    Beasiswa LPDP 2026 Fokus pada Bidang STEM

    Sama seperti yang telah dijelaskan oleh Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP sebelumnya, Mohammad Lukmanul, bidang yang akan lebih diprioritaskan tahun 2026 adalah science, technology, engineering, and mathematics (STEM).

    “2026 akan ada perubahan kebijakan diprioritaskan STEM yang non STEM tetap ada,” kata Ari.

    Ari menegaskan pendaftar non-STEM tetap memiliki kuotanya. Sehingga kebijakan baru ini menurutnya jangan sampai mengecilkan hati para pendaftar LPDP dengan tujuan non-STEM.

    “Misalnya saat ini yang non-STEM mau daftar ya silahkan, tetap dibuka LPDP tetap buka yang non-STEM. Tapi untuk jelasnya berapa proporsi dan prosentasenya silahkan mengacu ke penjelasan Direktur Beasiswa,” katanya.

    Ia menambahkan baik kampus dalam negeri maupun luar negeri akan difokuskan pada STEM. Adapun skema LPDP tahun 2026 tidak jauh berbeda dengan 2025.

    “Masih sama sih programnya masih sama, tadi yang dijelaskan nanti ada afirmasi targeted dan juga reguler ya. Ada tiga cluster, terus kalau untuk yang prioritas nanti ditunggu saja di batch pembukaan nanti akan diumumkan resmi oleh LPDP,” ujar Ari.

    Penegasan terkait fokus LPDP di bidang STEM ini sebelumnya telah disampaikan oleh Plt Direktur LPDP Sudarto dalam acara Apresiasi Talenta Unggul Indonesia Innovator Award dan Indonesia Innovator Lecture 2025.

    “Jadi intinya bahwa, kita nanti akan fokus kepada STEM dan non-STEM. Karena pada saat ini memang fokus pembangunan kita kan lebih ke arah sana,” ujar Sudarto (11/8/2025) lalu.

    Ditegaskan juga oleh Lukmanul bahwa kuota beasiswa nantinya tidak akan kaku. Pihak LPDP telah menyusun formula untuk penyeleksiannya.

    “Tidak serta merta diterapkan sistem kuota yang kaku. Tapi ada formula, orang yang lulus seleksi itu jumlahnya akan lebih besar STEM daripada yang non-STEM. Ada penilaian berbeda antara yang STEM dan non-STEM,” ujar Lukmanul.

    (cyu/faz)

    Sumber : www.detik.com

    Alhamdulillah buku Belajar di Sekolah اللهم صل على رسول الله محمد
    ilustrasi gambar : unsplash.com / kimberly farmer
  • Pendaftaran Beasiswa Pendidikan Indonesia Diperpanjang, Peserta Unggah Ulang Dokumen


    Jakarta

    Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek mengumumkan layanan elektronik Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dapat diakses kembali. Sebelumnya, layanan ini terdampak oleh masalah Pusat Data Nasional (PDN).

    Sehubungan dengan masalah PDN tersebut, masa pendaftaran Beasiswa Pendidikan Indonesia Dalam Negeri dan BPI Pathway Program Doktoral Luar Negeri bagi dosen LPTK/PPG dan vokasi 2024 diperpanjang menjadi 18-31 Juli 2024.

    Jika sudah memiliki akun, pendaftar BPI Dalam Negeri dan BPI Pathway Program Doktoral tersebut diminta untuk reset password. Kemudian, log in di portal BPI dan lengkapi semua berkas pendaftaran.


    Sedangkan bagi peminat BPI Dalam Negeri dan BPI Pathway Program Doktoral di atas yang belum memiliki akun, maka diminta untuk membuat akun dan log in di portal pendaftaran. Kemudian, lengkapi semua berkas pendaftaran.

    Peserta BPI Luar Negeri Diminta Unggah Ulang Dokumen

    Sedangkan pendaftar Beasiswa Pendidikan Indonesia Luar Negeri Tahun 2024 diminta untuk unggah ulang dokumen persyaratan pendaftaran. Dalam hal ini, pendaftar juga diminta mengecek akun dan surel masing-masing.

    Jenis Beasiswa Pendidikan Indonesia Dalam Negeri 2024

    Dikutip dari laman resminya, berikut jenis-jenis BPI Dalam Negeri:

    • BPI Calon Guru SMK S1/D4
    • BPI Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) S1/D4
    • BPI Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) S1/D4
    • BPI Pelaku Budaya S1/D4, S2, dan S3
    • Beasiswa Indonesia Maju S1/D4
    • BPI Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) S1/D4
    • BPI Pendidikan PTA S2 dan S3
    • BPI Pendidikan PTV S2 dan S3
    • BPI Pendidik dan Tenaga Kependidikan S2

    Informasi pendaftaran Beasiswa Pendidikan Indonesia 2024 bisa diakses di https://beasiswa.kemdikbud.go.id. Jangan terlewat, detikers!

    (twu/nwk)

    Sumber : www.detik.com

    Alhamdulillah buku Belajar di Sekolah اللهم صل على رسول الله محمد
    ilustrasi gambar : unsplash.com / alexander grey
  • Awardee Beasiswa Pendidikan Indonesia Dilarang Kuliah Online!



    Jakarta

    Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT), Ratna Prabandari mengingatkan mahasiswa penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) untuk tidak melakukan pelanggaran. Salah satunya adalah melakukan kuliah secara online atau hybrid dalam waktu lama.

    “Walaupun pihak perguruan tinggi dimana mahasiswa berkuliah membolehkannya,” tuturnya dikutip dari rilis di laman pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek, Rabu (9/10/2024).

    Alasan mengapa hal ini tidak boleh dilakukan karena BPI memberikan pendanaan dalam bentuk living allowance atau biaya hidup bulanan. Sehingga penerima beasiswa diharuskan untuk tinggal dan berada di kota tempat perguruan tinggi berada.


    Aturan ini kembali ditegaskan karena pihak BPPT menyebutkan telah menemukan pelanggaran yang dilakukan mahasiswa penerima BPI. Di mana mahasiswa tersebut melakukan perkuliahan online di tempat tinggal yang berbeda dengan kota kampusnya dalam waktu sampai dua semester.

    “Kami menemukan adanya mahasiswa penerima BPI yang melakukan perkuliahan online di tempat tinggal yang berbeda kota dengan kampusnya dalam waktu satu sampai dua semester. Kami tegaskan itu tidak boleh dalam alasan apapun,” tambahnya.

    Dilarang Kerja-Double Funding

    Tidak hanya masalah kuliah daring, BPPT juga menemukan bila ada penerima BPI yang tidak dalam status tugas belajar. Artinya mereka masih bekerja ketika perkuliahan berlangsung.

    Ratna menyatakan aturan ini sudah tertera jelas ketika pendaftaran BPI berlangsung. Aturan tersebut menyebutkan bila penerima BPI harus dalam posisi tugas belajar.

    “Artinya cuti dari pekerjaannya, termasuk hal ini berlaku bagi mahasiswa yang diterima atau diangkat sebagai CPNS atau PPPK,” ucap Ratna.

    Mahasiswa memang diperbolehkan bekerja dan mengabaikan tugas belajar, tetapi dengan catatan tertentu. Yakni pekerjaan yang dilakukan harus menjadi bagian wajib dari studi, seperti teaching assistant dan research assistant.

    Selanjutnya Ratna menyoroti adanya pelanggaran yang dilakukan mahasiswa penerima BPI dalam pemalsuan dokumen akademik. Seperti, pemalsuan tandatangan promotor tesis atau disertasi, transkrip nilai akademik pada Kartu Hasil Studi (KHS).

    Terakhir, temuan menyatakan bila mahasiswa BPI masih ada yang menerima beasiswa untuk komponen pembiayaan yang sama atau double funding. Terkait hal ini, Kepala Sub Bagian-Tata Usaha Puslapdik, Mohammad Alipi mengakui bila double funding sulit dipantau bila berasal dari pemerintah daerah.

    Namun, bila berkaitan dengan program Puslapdik lainnya, contohnya Beasiswa Unggulan, KIP Kuliah, dan juga Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) hal ini bisa terpantau dengan cermat.

    “Sebetulnya bila sesama beasiswa yang dikelola Puslapdik itu relatif bisa terpantau, yang agak sulit terjangkau adalah double funding dengan beasiswa sejenis dari pemerintah daerah,” tutupnya.

    Sanksi Mahasiswa yang Lakukan Kecurangan

    Kecurangan yang memiliki status berat bisa menyebabkan mahasiswa kehilangan statusnya sebagai penerima BPI. Hal ini telah tertera dalam Buku Panduan Pendaftaran BPI Tahun 2024, yang berbunyi:

    1. Penerima beasiswa yang diketahui melanggar ketentuan dan persyaratan seleksi dan/atau tidak memenuhi pernyataan yang disampaikan pada surat pernyataan, maka ia akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPPT.

    2. Bila penerima beasiswa ketahuan memberikan informasi atau dokumen yang tidak benar/palsu, maka akan dikenakan sanksi administratif berat. Berupa pemberhentian sebagai penerima beasiswa dan berkewajiban pengembalian dana studi yang telah diterima.

    3. Pelamar yang mengalami sanksi berat juga akan diblokir untuk mengikuti program BPPT di masa mendatang.

    (det/nwy)



    Sumber : www.detik.com

  • Belum Resmi, Pembatalan Efisiensi Beasiswa KIP Kuliah-BPI Masih Tunggu Ketetapan



    Jakarta

    Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengalami efisiensi anggaran pada komponen beasiswa. Meski sudah mengajukan pagu, pembatalan efisiensi beasiswa ini masih menunggu ketetapan.

    Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025,Kemendiktisaintek mengalami efisiensi anggaran Rp 14,3 triliun dari pagu anggaran 2025 senilai Rp 56,6 triliun. Salah satu komponen yangterdampak efisiensi adalah bantuan sosial beasiswa.

    Walaupun sudah diajukan pembatalan efisiensi, ketetapan pagu anggaran baru akan diproses setelah melaporkan hasil raker kepada DPR. Setelah memenuhi tenggat waktu pada 14 Februari 2025, hasil raker dari DPR kemudian diajukan ke Kementerian Keuangan.


    “Prosesnya melaporkan hasil raker dengan DPR ke Kemenkeu yang dengan waktu tengat 14 Februari 2024. Setelah itu baru ada ketetapan anggaran,” ujar Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Togar Simatupang, kepada detikEdu Jumat (14/2/2025).

    Adapun saat ditanya bagaimana langkah Kemendiktisaintek apabila beasiswa tetap terkena efisiensi, Togas menegaskan jika pemerintah akan mengambil jalan yang terbaik.

    “Jangan berandai dululah, pimpinan akan ambil jalan yang terbaik,” tegasnya.

    Menkeu: KIP Kuliah Tak Alami Efisiensi

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam jumpa pers di Gedung MPR/DPR hari Jumat (14/2/2025) ini menegaskan bahwa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebesar Rp14,6 triliun tidak mengalami efisiensi.

    Menkeu menjelaskan untuk tahun anggaran 2025 ada 1.040.192 mahasiswa yang akan menerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Jumlah anggaran beasiswa tersebut mencapai Rp 14.698.000.000.000, sesuai dengan pagu anggaran sebelumnya.

    “Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi,” tegas Menkeu Sri Mulyani dilansir dari detikNews.

    Menkeu pun meminta mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah tidak khawatir dan bisa berkuliah dengan tenang. “Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP dapat meneruskan program belajar seperti biasanya,” ujar dia.

    Sebelumnya, rencana efisiensi beasiswa itu dipaparkan Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro pada rapat kerja dengan Komisi X DPR, Rabu (12/2/2025) lalu. Dalam pemaparan, program beasiswa yang rencananya mengalami efisiensi itu:

    1. Program KIP Kuliah mengalami rencana efisiensi sebesar Rp 1,319 triliun dari pagu awal Rp14,698 triliun.
    2. Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) pagu awalnya Rp164,7 miliar juga rencana terkena efisiensi sebesar Rp19,47 miliar.
    3. Beasiswa ADiK yang pagu awalnya Rp213,73 miliar, rencana mengalami efisiensi sebesar 10 persen.
    4. Kemudian Beasiswa KNB (kerja sama negara berkembang) yang pagu awalnya Rp85,348 miliar, rencananya dipotong sekitar 25 persen atau Rp21 miliar.
    5. Beasiswa dosen dan tenaga pendidikan dalam dan luar negeri, pagu awalnya Rp236,8 miliar, rencana efisiensinya sebesar 25 persen atau Rp59 miliar.

    DPR Dorong Efisiensi 0% untuk Beasiswa

    Namun DPR berencana mengajukan efisiensi 0 persen ini karena beasiswa ini termasuk bantuan sosial. Bantuan sosial termasuk dalam komponen yang tidak terdampak efisiensi anggaran. Serupa dengan belanja pegawai.

    Hal tersebut kemudian termasuk dalam keputusan Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Kemendiktisaintek, Kemendikdasmen, dan Kemenbud pada Rabu (12/2/2025).

    “Memahami usulan efisiensi versi Kemendiktisaintek RI sebagaimana paparan salindia 11. Oleh karena itu, alokasi anggaran untuk beasiswa seperti KIP K, ADiK, BPI, KNB, dan Beasiswa untuk Dosen dan Tendik Dalam dan Luar Negeri harus disesuaikan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 di mana belanja pegawai dan belanja sosial tidak dilakukan efisiensi,” tegas Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian.

    Lebih lanjut, program dan kegiatan yang dinilai berdampak langsung ke masyarakat agar tidak terdampak efisiensi untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan.

    “Program dan kegiatan yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat agar tidak dilakukan efisiensi agar program dan kegiatan tersebut tetap dalam kerangka memajukan dan mengembangkan kependidikan dan kebudayaan,” jelas Hetifah.

    (nir/nwk)



    Sumber : www.detik.com

  • Pendaftaran BPI 2025 Diperpanjang hingga 29 September, Cek Lagi Syaratnya!



    Jakarta

    Kabar gembira bagi para calon penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi memperpanjang masa pendaftaran BPI jenjang D4/S1 hingga 29 September 2025 pukul 23.59 WIB.

    Mengutip unggahan Instagram @puslapdik_kemdikbud, Minggu (28/9/2025), perpanjangan ini dilakukan untuk membuka kesempatan lebih luas bagi guru maupun calon guru yang belum sempat mendaftar pada jadwal sebelumnya, yakni 18-27 September 2025.

    BPI adalah salah satu beasiswa dari pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik di Indonesia. Tahun ini, BPI dibuka untuk dua kategori utama, yaitu calon guru dan guru aktif.


    Pada kategori calon guru, beasiswa ditujukan kepada mahasiswa baru di bidang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, pendidikan luar biasa, pendidikan jasmani, hingga bimbingan konseling. Sedangkan kategori guru menyasar pendidik SMA/SMK, guru kejuruan, dan guru pendidikan luar biasa yang ingin melanjutkan studi melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

    Pendaftar wajib memenuhi sejumlah persyaratan, mulai dari batas usia, status kepegawaian, hingga akreditasi program studi. Apa saja syarat daftarnya?

    Kriteria Program Studi yang BPI 2025

    1. Beasiswa BPI D4/S1 Calon Guru

    Diperuntukkan bagi peserta yang akan menjadi calon guru pada program studi:

    – Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
    – Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
    – Pendidikan Khusus/Pendidikan Luar Biasa
    – Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan
    – Mata Pelajaran Kejuruan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
    – Bimbingan dan Konseling

    2. Beasiswa BPI D4/S1 untuk Guru

    Ditujukan bagi pendidik aktif dengan kategori:

    – Mata Pelajaran Umum di jenjang SMA/SMK
    – Mata Pelajaran Kejuruan
    – Pendidikan Luar Biasa

    Syarat Umum Daftar BPI 2025

    Persyaratan D4/S1 Calon Guru

    – Warga Negara Indonesia (dibuktikan dengan KTP atau KK)
    – Usia maksimal 30 tahun saat mendaftar
    – Telah diterima sebagai mahasiswa baru pada program studi sesuai kategori
    – Memiliki ijazah/SKL dan transkrip pendidikan sebelumnya
    – Belum pernah atau tidak sedang menempuh pendidikan tinggi jenjang S1/D4
    – Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain

    Persyaratan D4/S1 Guru

    – Warga Negara Indonesia (dibuktikan dengan KTP atau KK)
    – Maksimal 47 tahun untuk guru SMA/SMK (mapel umum)
    – Maksimal 50 tahun untuk guru mata pelajaran kejuruan
    – Maksimal 55 tahun untuk guru Pendidikan Luar Biasa
    – Terdaftar sebagai guru minimal 3 tahun dalam sistem Dapodik
    – Diterima di program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada perguruan tinggi dengan akreditasi minimal B/Baik Sekali, yang tercatat di sistem Sierra Kemendikbudristek
    – Menempuh pendidikan pada program studi sesuai mata pelajaran/jurusan yang diampu
    – Memiliki ijazah/SKL dan transkrip pendidikan sebelumnya
    – Belum pernah atau tidak sedang kuliah jenjang S1/D4
    – Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain

    Jadwal Seleksi BPI 2025

    • Pendaftaran:18-29 September 2025
    • Seleksi administrasi & substansi: melalui situs https://beasiswa.kemendikdasmen.go.id
    • Pengumuman hasil administrasi & substansi: melalui situs resmi
    • Seleksi wawancara: melalui situs resmi
    • Pengumuman hasil seleksi substansi/wawancara: melalui situs resmi
    • Pembekalan & penjelasan teknis penandatanganan kontrak: melalui situs resmi

    Demikian informasi perpanjangan pendaftaran Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) 2025. Ayo calon Ibu Bapak Guru dan Ibu Bapak Guru buruan daftar!

    (cyu/faz)



    Sumber : www.detik.com

  • Ekosistem Pendidikan Indonesia: Bodoh Serasa Pintar



    Jakarta

    Pendidikan adalah hal fundamental setiap individu. Pendidikan yang identik dengan pengetahuan tentu saja merupakan salah satu faktor utama kesejahteraan. Dalam setiap individu, keluarga, kelompok masyarakat bahkan negara pendidikan harus menjadi hal yang mendapat perhatian khusus. Pendidikan yang baik akan menghasilkan manusia yang baik, manusia yang baik akan menciptakan kehidupan yang baik.

    Dalam hal menciptakan pendidikan yang baik tentunya ada banyak faktor yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah aktor pendidikan seperti guru, pelajar, personel sekolah, personel intitusi yang menaungi sekolah dan lainnya. Merekalah yang menjadi penggerak segala instrumen pendidikan yang ada.

    Dan pengaruh aktor pendidikan sangat besar dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Sebagus apapun fasilitas pendidikan, sebanyak apapun dana untuk pendidikan jikalau terdapat masalah dalam aktor pendidikan maka harapan yang diinginkan tidak akan dapat tercapai.


    Aktor pendidikanlah yang menciptakan ekosistem pendidikan. Negara maju lahir karena pengelolaan pendidikan yang baik. Selain dukungan dalam bentuk fasilitas dan finansial tentu saja peningkatan kualitas aktor pendidikan sangat diperhatikan oleh negara-negara maju. Lantas apa permasalahan pendidikan Indonesia sehingga belum bisa meraih pencapaian seperti negara-negara lainnya? Apakah ada yang salah dengan aktor pendidikan di Indonesia?

    Salah satu permasalahan ekosistem pendidikan di Indonesia adalah budaya belas kasih yang berlebihan. Sejak pendidikan dasar setiap siswa seperti sudah terjamin kelulusannya. Sangat jarang kita dapati siswa yang tidak naik kelas atau tidak lulus dari sekolah. Akan tetapi apakah nilai yang diberikan sesuai dengan pencapaian yang di raih dalam pembelajaran? Bahkan di bangku sekolah menengah pun ada siswa yang tetap diluluskan walaupun jarang masuk kelas.

    Namun, timbul juga pertanyaan. Bukankah tetap ada perbedaan nilai antara yang memang layak dan tidak layak? Bukankah nilai yang diberikan kepada siswa yang tidak mahir adalah nilai pas-pasan? Artinya setiap siswa tetap mendapatkan nilai sesuai dengan kemampuan dan haknya.

    Jika kriteria ketuntasan minimal di salah satu sekolah adalah 60 dan siswa yang bahkan jarang masuk kelas diberikan nilai 60, apakah benar penguasaan materi dari siswa tersebut adalah 60% dari 100% yang disampaikan oleh guru? Padahal pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan mungkin tidak sampai 50% dari seluruh materi.

    Walaupun angka di ujian semester menunjukkan fakta yang sebenarnya akan ketidakmampuan dari siswa, di akhir cerita angka rapor tetap berbeda. Dan lulus dari sebuah mata pelajaran, mendapatkan pengakuan bahwa menguasai mata pelajaran adalah hal yang sangat mudah untuk didapatkan.

    Hal seperti inilah yang membuat anak-anak Indonesia merasa pintar dalam kebodohannya. Sejak kecil memang sudah didukung untuk mendapatkan validasi palsu. Pengakuan di atas ketidakmampuan. Bahkan di jenjang perguruan tinggi pun hal ini juga dapat kita jumpai.

    Ekosistem seperti ini sudah terasa normal di Indonesia. Terlebih lagi sejumlah institusi pendidikan sengaja meninggikan nilai dari siswa-siswanya untuk akreditasi sekolah. Lengkaplah sudah ekosistem negatif yang ada di pendidikan Indonesia. Dan tentunya ekosistem negatif ini tercipta oleh para aktor pendidikan.

    Ketika masa belajar telah usai, barulah dampak negatifnya tampak kontras. Ketidaktahuan dalam sejumlah pengetahuan dan ketidakmampuan dalam praktik di dunia kerja. Dan nilai-nilai yang ditorehkan di atas kertas tidaklah berarti apa-apa setelahnya. Mental serba mudah yang dipupuk sejak kecil akan membentuk manusia malas yang enggan berusaha lebih. Ini juga merupakan salah satu penyebab masyarakat Indonesia memiliki mental konsumtif.

    Tentunya karakter seperti ini menyebabkan lambatnya bahkan mundurnya perkembangan individu. Dan jumlah individu yang banyak berdampak langsung kepada negara. Pola pikir masyarakat yang terbelakang menciptakan negara yang tertinggal sedangkan pola pikir masyarakat yang cerdas menciptakan negara yang maju.

    Jika Indonesia ingin menjadi negara maju maka pendidikan harus menjadi salah satu fokus utama. Permasalahan utama pendidikan seperti ekosistem pendidikan yang tidak baik harus dibenahi hingga tuntas.

    Normalisasi pemberian nilai yang tidak sesuai dengan kemampuan adalah hal negatif jangka panjang yang harus dilawan. Kesadaran setiap aktor pendidikan adalah penentu perubahan ini. Dan mari kita tolak normalisasi ini mulai dari diri dan lingkungan kita demi Indonesia yang terpelajar.

    *) Faiz Arhasy, pelajar diaspora Indonesia, Awardee Turkiye Scholarship 2021 dan Erasmus+2024 Polandia
    *) Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi detik.com

    (nwk/nwk)



    Sumber : www.detik.com

  • 10 Kementerian dengan Kinerja Terbaik Versi IndoStrategi, Kemendikdasmen Nomor Satu


    Jakarta

    Lembaga survei IndoStrategi merilis hasil kinerja kementerian di Kabinet Merah Putih dalam satu tahun. Kementerian di bidang pendidikan ternyata berhasil meraih penilaian terbaik dengan menempati peringkat pertama dan keempat.

    Survei IndoStrategi melakukan wawancara langsung terhadap 424 responden dari 34 provinsi. Responden dipilih dengan metode purposive sampling berdasarkan kriteria yang mempertimbangkan pendidikan minimal S1 dan memiliki pekerjaan tetap.

    Mengutip detikNews, responden diminta memberikan penilaian berdasarkan skor dengan kategori 0,00-2,00 (kinerja buruk), 2,01-4,00 (kinerja sedang), dan 4,01-5,00 (kinerja baik). Survei ini berlangsung pada awal September hingga 13 Oktober 2025.


    Selain wawancara, survei juga disertai analisis berita daring dan luring, dokumen resmi pemerintah, serta focus group discussion (FGD) yang melibatkan pengamat hingga akademisi.

    Lalu bagaimana hasilnya?

    Kemendikdasmen Nomor Satu, Kemendiktisaintek Keempat

    Berdasarkan hasil survei, Kementerian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendapat skor terbaik dengan 3,35 (dari 5). Disusul Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada peringkat kedua dengan skor 3,32.

    Kementerian Agama (Kemenag) menyusul di posisi ketiga dengan skor 3,26. Sementara bidang pendidikan lainnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menempati posisi keempat terbaik dengan skor 3,22.

    Jika melihat skornya, nilai kinerja maksimal hanya pada angka 3,35 dari 5. Ini menunjukkan kinerja terbaik kementerian di Kabinet Merah Putih hanya masuk kategori ‘sedang’.

    “Berdasarkan grafik di atas, semua kementerian mendapatkan skor kinerja sedang. Namun demikian, terdapat variasi skor,” ucap Direktur Riset Ali Noer Zaman, dalam rilis hasil survei yang dikutip, Senin (20/10/2025).

    Merespons hasil survei, Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS) Arman Salam, menilai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah guna mendukung target Indonesia Emas 2045. Namun di sisi lain, Arman menyoroti bahwa sistem pendidikan nasional masih memerlukan perbaikan agar dapat mencapai standar global.

    Berikut daftar kementerian dengan kinerja terbaik selama setahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menurut survei IndoStrategi.

    Daftar 10 Kementerian dengan Kinerja Terbaik Versi IndoStrategi

    1. Kementerian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

    Skor: 3,35

    2. Kementerian Luar Negeri

    Skor: 3,32

    3. Kementerian Agama

    Skor: 3,26

    4. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

    Skor: 3,22

    5. Kementerian Pertanian

    Skor: 3,21

    6. Kementerian Keuangan

    Skor: 3,15

    7. Kementerian Dalam Negeri

    Skor: 3,14

    8. Kementerian Pertahanan

    Skor: 3,13

    9. Kementerian Kehutanan

    Skor: 3,12

    10. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

    Skor: 3,09

    (faz/twu)



    Sumber : www.detik.com

  • Apa Itu Sekolah Terintegrasi? Prabowo Targetkan 7.000 Sekolah Mulai 2026



    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto berencana akan membangun sebanyak 7.000 sekolah terintegrasi mulai 2026 mendatang. Apa sekolah terintegrasi itu?

    “Kita bangun sekolah terintegrasi di setiap kecamatan. Berarti kita mungkin mesti membangun 7.000 sekolah terintegrasi ini,” kata Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna setahun pemerintahan dalam tayangan YouTube Sekretaris Presiden, dikutip Selasa (21/10/2025).

    Ide Prabowo dalam menggagas sekolah terintegrasi muncul karena selama ini jenjang sekolah SD hingga SMA masih terpisah. Padahal, ia melihat saat ini sudah mulai banyak SD kosong karena angka kelahiran menurun.


    “Maksudnya sekarang SD-SMP-SMA/SMK terpisah. Padahal ada fenomena, mungkin angka kelahiran menurun, banyak SD kita kosong,” tuturnya.

    Apa Itu Sekolah Terintegrasi?

    Mengutip Antara, secara sederhana sekolah terintegrasi dapat dipahami sebagai sekolah yang menyatukan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK. Jenjang-jenjang tersebut akan disatukan dalam satu kawasan terpadu.

    Sekolah terintegrasi ditujukan bagi siswa dari keluarga tidak mampu yang masuk kategori desil 3-5. Sekolah ini menjadi bagian dari pemerataan pendidikan, di samping Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.

    Fasilitas hingga Kurikulum Sekolah Terintegrasi

    Prabowo berharap sekolah terintegrasi memiliki fasilitas yang tak kalah lengkap. Ia juga ingin keberadaan sekolah ini memiliki dampak yang luas.

    “Tiap sekolah terintegrasi harus punya laboratorium yang cukup bagus, laboratorium matematika, kimia, biologi, laboratorium bahasa,” katanya.

    Selain itu, kurikulum sekolah terintegrasi menurut Prabowo harus mendorong siswa mahir dalam berbagai bahasa, seperti Inggris, Mandarin, Arab, Jepang hingga Korea. Tak hanya itu, sekolah terintegrasi juga harus mencetak lulusan yang siap bersaing menghadapi kebutuhan pasar global.

    “Ini belum boleh disebut prestasi, baru embrio konsep. Namun, sudah saatnya kita pikirkan sistem pendidikan yang terintegrasi, efisien, dan relevan dengan kebutuhan masa depan,” jelas Presiden.

    Prabowo Akan Bentuk Satgas Sekolah Terintegrasi

    Prabowo menyebut pihaknya akan membentuk satuan tugas (satgas) yang berfokus menyiapkan pembangunan sekolah terintegrasi. Nantinya, sekolah ini akan tersebar di setiap kecamatan.

    Satgas ini akan melibatkan kementerian yang menangani pendidikan seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

    “Ini sedang saya susun, saya minta Kemendiktisaintek sama Kemendikdasmen, mungkin dibantu oleh kementerian lain juga, menyusun suatu satgas khusus untuk mempelajari. Kita membangun sekolah terintegrasi di setiap kecamatan,” katanya.

    (cyu/twu)



    Sumber : www.detik.com

  • 98 Guru Pendidikan Agama Islam Ditugaskan untuk Mengajar di Sekolah Rakyat



    Jakarta

    Kementerian Agama (Kemenag) menugaskan 98 guru Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk mengajar anak-anak di Sekolah Rakyat.

    Sekolah Rakyat menjadi salah satu implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yakni dengan memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.

    Hingga kini, Sekolah Rakyat sudah diselenggarakan di 100 titik di seluruh Indonesia. “Kami bekerja sama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tingkat provinsi untuk memilih dan merekomendasikan guru PAI yang berada di titik lokasi Sekolah Rakyat. Dalam hal ini, Kemenag Kabupaten dan Kota turut serta terlibat dalam memilih calon guru PAI di Sekolah Rakyat,” ujar Direktur Pendidikan Agama Islam M. Munir yang dilansir dalam laman Kemenag pada Selasa (20/8/2025).


    Proses seleksi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk Sekolah Rakyat dilakukan melalui tim asesor yang melibatkan Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), BNPT, serta BKN. Dari hasil seleksi yang dimulai sejak pertengahan Juli 2025, tercatat ada 98 guru PAI yang berhasil lolos.

    “Awalnya ditargetkan 100 guru PAI, namun dua lokasi Sekolah Rakyat, yaitu di Biak Numfor dan Sarmi Selatan, Papua, tidak membutuhkan guru PAI karena seluruh siswa beragama Kristen,” jelas M. Munir.

    Sebanyak 98 guru PAI tersebut, bersama para guru mata pelajaran lainnya dan kepala Sekolah Rakyat, akan mengikuti Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat di JIEXPO Kemayoran pada 21-23 Agustus 2025.

    (lus/inf)



    Sumber : www.detik.com