Tag: policy

  • Sri Lanka Membentuk Komite Untuk Merancang Kebijakan Mata Uang Kripto

    Pemerintah Sri Lanka telah mengumumkan pembentukan komite untuk merancang kebijakan mata uang digital, blockchain dan kripto di negaranya. Komite ini dibentuk untuk mempelajari bagaimana aturan dan kebijakan terkait mata uang digital di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Uni Eropa, Uni Emirat Arab dan Filipina. Komite ini pertama kali diusulkan oleh Namal Rajapaksa salah satu anggota kabinet Sri Lanka. 

    Komite ini juga akan memeriksa undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan anti pencucian uang, pendanaan terorisme, kegiatan kriminal, dan kebijakan yang berkaitan. Anggota dari komite ini berasal dari lembaga fintech termasuk Sujeewa Mudalige dari PricewaterhouseCoopers dan Sandun Hapugoda dari Mastercard serta perwakilan dari Bank Sentral Sri Lanka dan Bursa Efek Kolombo. 

    Baca Juga: Mengenal Siapa Itu Leonardo Pisano Fibonacci

    Menurut laporan terbaru dari perusahaan analisis blockchain Chainalysis, Asia Tengah dan Tenggara telah muncul sebagai salah satu pengadopsi kripto tercepat di dunia. Sri Lanka, negara kepulauan di selatan India, telah tertinggal di belakang negara-negara Asia lainnya dalam hal adopsi cryptocurrency. 

    Untuk saat ini Sri Lanka hanya memiliki satu perusahaan saja yang menerima cryptocurrency sebaga alat pembayaran. Salah satu perusahaan toko online Kapruka.com akan menjadi kedua setelah Kapruka.com mengumumkan bahwa mereka akan mengadopsi Cryptocurrency sebagai alat pembayaran di toko online mereka. 

    Banyak juga para ahli yang mewakili lembaga pemerintahan dan perusahaan swasta akan membantu Sri Lanka dalam menyusun kebijakan, aturan, dan peraturan agar Sri Lanka lebih memungkinkan untuk menarik investasi ke dalam sektor perbankan digital dan teknologi blockchain. Selain itu juga agar menciptakan kondisi untuk perusahaan pertambangan kripto di Negara Sri Lanka. 

    GemPay, Alat Pembayaran Bitcoin Pertama Di Sri Lanka

    Setelah munculnya komite yang akan mengatur kebijakan terkait dengan Cryptocurrency di Sri Lanka. Salah satu perusahaan di Sri Lanka, GemVault Fintech (PVT) Ltd. meluncurkan aplikasi bernama GemPay dengan tujuan agar pedagang dapat menerima Bitcoin dan kripto yang lain sebagai alat pembayaran toko online dan toko ritel para pedagang di Sri Lanka.  

    GemPay memungkinkan para pedagang untuk menerima pembayaran Bitcoin dan kripto yang lain dengan aman tanpa harus mempelajari pengetahuan teknis di balik jaringan blockchain atau khawatir tentang fluktuasi harga yang cepat di pasar kripto. GemPay menangani seluruh transaksi dan hanya memasukkan pedagang dalam Rupee Sri Lanka (LKR) ke rekening bank lokal mereka seperti pembayaran kartu kredit/debit. 

    GemPay juga memiliki potensi untuk menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Sri Lanka. Karena pasar pariwisata global saat ini sudah sangat umum menggunakan crypto sebagai alat pembayaran liburan. Dalam fase uji coba GemPay awalnya hanya menerima Bitcoin, Ethereum dan USDT (ERC-20) serta akan ada penambahan kripto lainnya dalam waktu dekat. 

    Baca Juga: Kabar Baik, Bitcoin Kembali Bangkit Ke 60.000 USD Setelah 6 Bulan Terpuruk

    Kondisi Perekonomian Sri Lanka

    Krisis COVID-19 memberikan dampak yang mendalam dan tahan lama pada kesejahteraan Sri Lanka. Ekonomi berkontraksi sebesar 3,6 persen pada 2020 di tengah kondisi saat negara berusaha mengendalikan penyebaran virus. Penerimaan yang rendah dikarenakan stimulus fiskal pra pandemi, dampak pasca pandemi terhadap kegiatan ekonomi, dan peningkatan pengeluaran memperluas defisit fiskal serta peningkatan utang. 

    Negara tersebut telah berjuang untuk menahan penyebaran virus pada tahun 2021 karena varian Delta telah menyebar dengan cepat sejak bulan Juni. Pemerintah Sri Lanka memfokuskan pada proses vaksinasi yang cepat. Sudah sekitar 50 persen dari populasi rakyat Sri Lanka telah divaksinasi penuh pada pertengahan September kemarin.

    Perekonomian sudah menunjukkan tanda-tanda pelemahan sebelum pandemi COVID-19. Pertumbuhan rata-rata hanya 3,1 persen antara 2017 dan 2019. Reformasi struktural untuk menggeser model pertumbuhan menuju partisipasi sektor swasta yang lebih luas, orientasi ekspor, dan integrasi ke dalam rantai nilai global berjalan lambat. Selain itu, aktivitas ekonomi juga terganggu oleh guncangan makro ekonomi yang sering terjadi, termasuk dari krisis politik pada 2018 dan serangan Minggu Paskah pada 2019. Sri Lanka sangat rentan terhadap sentimen pasar keuangan global karena profil pembayaran utangnya membutuhkan akses yang sering ke pasar keuangan.

    Neraca fiskal memburuk dalam empat bulan pertama tahun 2021. Peningkatan pengeluaran (karena pembayaran bunga yang lebih tinggi dan pembayaran gaji yang lebih tinggi) mengimbangi peningkatan marjinal dalam pengumpulan pendapatan, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Bank Sentral dan perbankan masing-masing membiayai 38,7 persen dan 41,4 persen pembiayaan defisit anggaran, sedangkan sisanya dibiayai oleh nonbank dalam negeri dan sumber luar negeri. 

    Dengan mulainya perdagangan kripto di Sri Lanka diharapkan dapat mengubah pola ekonomi perdagangan lama yang berbasis otoritas negara menjadi otoritas pasar dan komunitas. Dapat menciptakan perdagangan produk digital. Selain itu transaksi berbasis blockchain juga termasuk transaksi yang aman dan cepat. Dengan hal ini maka perekonomian Sri Lanka diharapkan dapat tumbuh menjadi lebih baik. 

    Adanya pionir yang mulai berkembang dan menggunakan basis kripto di Sri Lanka seperti Kapruka.com sebagai toko online yang akan menerapkan kripto untuk alat transaksi pembayaran dan GemPay yang merupakan alat pembayaran bitcoin pertama dari Sri Lanka dapat mengubah pola ekonomi menjadi semakin modern dan berbasis teknologi.



    Sumber : news.tokocrypto.com

  • 4 Faktor yang Membuat Aplikasi DANA Jadi Makin Aman


    Jakarta

    Sebagai salah satu dompet digital paling dapat dipercaya di Indonesia, DANA terus berupaya untuk menghadirkan aplikasi yang aman. Sejumlah langkah telah dilakukan mulai dari izin operasional hingga fitur keamanan yang ditawarkan

    Inovasi terus menjadi pendorong utama dalam dunia teknologi, termasuk dalam sektor keuangan. DANA, sebagai salah satu pemain terdepan dalam industri dompet digital, tidak hanya fokus pada kemudahan transaksi, tetapi juga pada keamanan pengguna. Mengadopsi teknologi terkini dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, DANA telah berhasil membangun sistem keamanan yang sangat canggih.

    Artikel ini akan mengulas 5 faktor inovatif yang membuat DANA aman, sebagai salah satu dompet digital paling dapat dipercaya di Indonesia, serta bagaimana inovasi-inovasi tersebut memberikan manfaat bagi pengguna. Aplikasi DANA Jadi Makin Aman, Diawasi BI dan Kominfo hingga Fitur DANA Protection


    1. DANA Diawasi BI dan Kominfo

    Keamanan pengelolaan DANA terjamin karena diawasi oleh Bank Indonesia (Bank Indonesia) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pengelolaannya pun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin operasional DANA juga semakin diperkuat dengan mengantongi lisensi dari BI, sebagai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Kategori I dan penyedia Layanan Keuangan Digital (LKD).

    Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa DANA diawasi oleh BI dan Kominfo, bukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)? Jawabannya terletak pada sifat DANA sebagai penyedia layanan pembayaran elektronik. BI bertanggung jawab dalam mengatur sistem pembayaran di Indonesia, sementara Kominfo mengawasi aspek teknologi informasi dan komunikasi. Dengan pengawasan ganda ini, DANA berada di bawah pengawasan yang ketat untuk memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

    2. Fitur DANA Protection

    Bukan hanya dari segi regulasi, DANA juga menawarkan fitur yang memberikan rasa aman kepada penggunanya apabila mereka menjadi korban oknum tidak bertanggung jawab. Salah satu fitur andalan DANA adalah DANA Protection.

    Fitur ini memberikan jaminan pengembalian dana kepada pengguna jika terjadi transaksi yang tidak sah. DANA Protection bekerja dengan cara memverifikasi setiap transaksi yang dilakukan. Jika terdeteksi adanya indikasi penipuan, DANA akan segera memblokir transaksi tersebut dan mengembalikan 100% dana ke pengguna.

    3. Fitur-fitur Keamanan DANA

    Selain DANA Protection, DANA juga dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan lainnya, seperti:

    • Verifikasi Dua Faktor (2FA): Setiap kali Anda melakukan login atau transaksi penting, DANA akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor telepon atau email Anda. Hal ini memastikan bahwa hanya Anda yang dapat mengakses akun Anda.
    • DANA VIZ: Teknologi pengenalan wajah yang dikembangkan sendiri oleh DANA untuk meningkatkan keamanan login.
    • Enkripsi Data: Seluruh data pengguna dienkripsi dengan teknologi yang sangat kuat untuk melindungi dari akses yang tidak sah.
    • Monitoring Transaksi 24/7: Tim keamanan DANA memantau setiap transaksi secara real-time untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan.

    Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai fitur-fitur keamanan dan layanan lainnya yang ditawarkan oleh DANA, Anda dapat mengunjungi halaman resmi DANA di https://www.dana.id/personal/digital-wallet. Di sana, Anda akan menemukan informasi lengkap tentang bagaimana DANA berkomitmen untuk menjaga keamanan dan privasi pengguna, serta berbagai fitur menarik yang dapat meningkatkan pengalaman transaksi digital Anda.

    4. Kolaborasi dengan Institusi Keuangan

    DANA juga menjalin kerjasama dengan berbagai bank dan lembaga keuangan lainnya. Kolaborasi ini memungkinkan DANA untuk mengakses data dan informasi yang lebih luas, sehingga dapat meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi dan mencegah penipuan.

    Demi menjaga keamanan pengguna, DANA juga menerapkan sejumlah sistem keamanan yang diakui secara internasional. Beberapa di antaranya yaitu ISO 27001 terkait Manajemen Keamanan Informasi yang melindungi data pengguna, PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) yang menjadi standar keamanan data pembayaran melalui kartu, serta Zero Data Sharing Policy yang menjamin keamanan data pengguna.

    (akn/ega)



    Sumber : finance.detik.com

  • Peran dan Capaian Industri Pindar dalam Tingkatkan Inklusi Keuangan


    Jakarta

    Setiap bulan Oktober, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama bank, lembaga keuangan lainnya seperti Manajer Investasi (MI), dan organisasi masyarakat menggelar Bulan Inklusi Keuangan (BIK). Sejak tahun 2016, BIK digelar dalam rangka mendorong peningkatan literasi masyarakat Indonesia terhadap penggunaan produk dan layanan jasa keuangan.

    Sebelumnya, OJK menargetkan indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 91% pada tahun 2025 dan 98% pada tahun 2045. Meski demikian, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 2025 mencatat tingkat inklusi keuangan Indonesia baru mencapai 80,51%. Artinya, masih ada puluhan juta masyarakat yang belum terakses layanan keuangan formal.

    Peran Pindar Genjot Inklusi Keuangan RI


    Dalam mewujudkan indeks inklusi keuangan 91%, OJK turut menggandeng berbagai pihak, termasuk industri pinjaman daring (pindar). Industri ini hadir sebagai jembatan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani (unbanked) atau kurang terlayani (underbanked) oleh lembaga keuangan konvensional.

    Berdasarkan riset EY MSME Market Study and Policy Advocacy, total kebutuhan pembiayaan UMKM pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp4.300 triliun, sedangkan kemampuan supply kredit hanya Rp1.900 triliun. Dengan demikian, akan ada credit gap sebesar Rp2.400 triliun dari lembaga jasa keuangan konvensional.

    “Data menyebutkan bahwa masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh fasilitas pembiayaan konvensional atau unbankable people ini masih sangat besar. Di sini ada prospek Pindar ke depan untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” kata Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar, dalam keterangannya, Sabtu (4/10/2025).

    Dari tahun ke tahun, Pindar terus berkontribusi dalam memastikan pertumbuhan inklusi keuangan di Indonesia. OJK mencatat pembiayaan pindar untuk sektor produktif dan UMKM pun tumbuh signifikan dan mencapai Rp28,83 triliun pada Mei 2025.

    Dikutip dari CNBC Indonesia, berdasarkan akumulasi jumlah rekening penerima pinjaman (satuan entitas) per Juni 2025 sebanyak 158,37 juta jumlah transaksi. Bila dibandingkan populasi Indonesia yang mencapai 284,48 juta, jumlah rekening penerima pinjaman pindar setara dengan 55,6% dari populasi.

    Dewan Komisioner OJK mengungkapkan masih terdapat ruang bagi industri pinjaman daring untuk tumbuh seiring dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan usaha. Hal tersebut terlihat dari laba positif yang dicatatkan oleh industri pindar sebesar Rp 787,57 miliar per Mei 2025, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    “Laba industri pindar diperkirakan masih akan terus tumbuh positif hingga akhir tahun 2025,” kata Agusman, dikutip dari Antara.

    Di sisi lain, Direktur Segara Research Institute Piter Abdullah menyampaikan industri pindar legal memiliki peluang ekonomi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi digital. Kemudahan akses yang diberikan juga menjadi faktor banyaknya masyarakat mengakses layanan pindar.

    “Begitu ngomong pinjaman online, yang terbayang tidak ada positifnya. Padahal, banyak positifnya di sana, padahal peluang ekonominya besar sekali,” ungkap Piter

    “Dari data kita bisa melihat pertumbuhan dari lending pinjol, karena pinjol itu memang menjadi antitesisnya perbankan. Kalau perbankan itu super ketat, pinjol ini super mudah,” lanjutnya.

    Tingkatkan Inklusi Keuangan Lewat Literasi Digital

    Selain mempermudah akses pembiayaan, industri pindar turut mendorong inklusi keuangan melalui peningkatan literasi keuangan digital. Sebelumnya, AFPI menghadirkan podcast di YouTube selama 25 jam nonstop untuk membahas berbagai tema literasi keuangan digital, khususnya terkait pinjaman daring yang sehat, legal, dan bertanggung jawab.

    Podcast yang berlangsung pada 21-22 Agustus 2025 tersebut menghadirkan lebih dari 25 topik dalam 50+ sesi, mulai dari pemahaman dasar mengenai peer-to-peer (P2P) lending, literasi keuangan digital, bahaya pinjaman online ilegal, hingga peran industri pindar dalam sinergi membangun perekonomian nasional.

    “Dengan pengetahuan yang cukup, mereka bisa lebih berdaya, mengambil keputusan keuangan yang tepat, dan mengembangkan usahanya tanpa rasa takut atau ragu,” kata Entjik.

    OJK mengapresiasi upaya AFPI untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai pinjaman daring. Menurutnya, literasi keuangan terkait pindar juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan tersebut.

    “Literasi yang baik akan melindungi masyarakat dari potensi risiko sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap penyelenggara pindar,” papar Agusman.

    Selain itu, AFPI juga memiliki program tahunan untuk peningkatan edukasi dan literasi yakni Fintech Lending Days (FLD). Tahun ini, FLD diselenggarakan di Sorong, Papua Barat, untuk memperluas inklusi dan literasi tentang keuangan digital hingga wilayah timur Indonesia.

    Pindar Dorong Kesejahteraan UMKM

    Manfaat layanan pindar terbukti dirasakan oleh para pelaku UMKM. Yuari Trantono (Ari), Pemilik PT Pangan Nusantara menjadi salah satu yang merasakan dampak positif dari layanan pindar.

    Ari bercerita berkat pinjaman daring ALAMI Sharia, ia dapat mengembangkan usaha frozen food miliknya. Kini, omzetnya sudah mencapai 6 ton per hari dan didistribusikan ke pabrik-pabrik di Indonesia.

    “Kami bukan dari orang yang berada ya, kita di kampung juga kami merintis. Saat ini kami mampu mencatat peningkatan omset hingga dua kali lipat menjadi 6 ton kantong frozen food per hari dari yang sebelumnya hanya 3 ton,” kata Ari.

    Cerita lainnya datang dari Sumarni dan anaknya Suki Kunihati. Pedagang bakso ini menceritakan pengalamannya setelah memperoleh pinjaman dari Mekar melalui KSP Dwi Tunggal sebesar Rp 40 juta. Modal tersebut ia digunakan untuk membeli gerobak bakso.

    “Usaha suami saya itu pedagang bakso, Alhamdulillah berkat bantuan dari Dwi Tunggal usaha yang saya jalankan dapat terbantu. Kebetulan kemarin kita sempat terkena dampak COVID, menurun dagangnya,” kata Suki.

    “Alhamdulillah berkat dibantuin fintech kita tetap bisa berjalan. Proses pengajuan hanya butuh 1 hari, pagi pengajuan pinjaman online, sore dana sudah cair. Tenor pinjaman ibu Sumarni selama 3 tahun,” pungkasnya.

    (ega/ega)



    Sumber : finance.detik.com

  • Beasiswa ADB Jepang ke University of Tokyo 2025 Dibuka, Cek Ya!


    Jakarta

    Asian Development Bank – Japan Scholarship Program (ADB-JSP) membuka pendaftaran bagi calon mahasiswa yang berencana studi di University of Tokyo (UTokyo), Jepang pada 2025 mendatang. Peminat beasiswa S2 ini dapat mendaftar dan mengunggah dokumen persyaratan paling lambat 10 Desember 2024.

    Beasiswa ADB-JSP di University of Tokyo 2025 ini meliputi uang kuliah penuh, tunjangan subsisten bulanan termasuk tempat tinggal, buku dan materi, asuransi kesehatan, serta ongkos perjalanan. Jika penerima beasiswa melakukan riset, akan ada dana khusus persiapan tesis yang diberikan, seperti dikutip dari laman ADB.

    Beasiswa ADB Jepang di University of Tokyo 2025

    Prodi Pilihan

    1. Master of Environmental Studies:


    – Department of Natural Environmental Studies

    – Department of Ocean Technology, Policy, and Environment

    – Department of Environment Systems

    – Department of Human and Engineered Environmental Studies

    – Department of Socio-Cultural Environment Studies

    2. Master of International Studies:

    – Department of International Studies

    3. Master of Sustainability Science

    – Graduate Program in Sustainability Science

    Syarat Beasiswa

    1. Warga dari negara anggota peminjam ADB, termasuk Indonesia
    2. Dinominasikan oleh institusi pendidikan yang ditunjuk dan hendak kuliah jenjang S2 (Master degree)
    3. Memiliki pengalaman profesional minimal 2 tahun di bidang yang relevan dengan jurusan S1 saat mendaftar
    4. Usia maksimal 35 tahun saat mendaftar
    5. Bersedia untuk kembali dan bekerja di Tanah Air setidaknya selama 2 tahun setelah menyelesaikan studi S2 di GSFS; Jika berencana lanjut studi hingga S3 setelah lulus, disarankan mendaftar beasiswa MEXT dengan rekomendasi Kedutaan Besar ketimbang ADB-JSP
    6. Belum pernah kuliah S2 saat mendaftar beasiswa

    Syarat Dokumen

    1. Formulir pendaftaran
    2. Field of Study and Research Plan
    3. Transkrip akademik resmi atau fotokopinya yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi jenjang S1
    4. Ijazah S1 resmi atau fotokopi yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi
    5. Dua surat rekomendasi confidential
    6. Format dokumen persyaratan dapat diunduh di laman beasiswa.

    Cara Mendaftar

    1. Cek kriteria pelamar kembali di https://www.adb.org/work-with-us/careers/japan-scholarship-program
    2. Cek pengajar yang ingin dijadikan sebagai supervisor di laman departemen/sekolah pilihan, atau klik https://www.k.u-tokyo.ac.jp/en/gsfs/faculty/
    3. Unggah dokumen lamaran di sini
    4. Jika lolos seleksi tahap awal, pelamar akan diminta melengkapi dokumen pendaftaran beasiswa ADB pada Februari 2025
    5. Pengumuman hasil seleksi beasiswa ADB-JSP di University of Tokyo 2025 ini akan disampaikan pada Mei 2025. Penerima beasiswa akan berkuliah mulai 1 Oktober 2025.

    Berminat mendaftar, detikers? Simak informasi beasiswa S2 di Jepang ini lebih lanjut, klik di sini.

    (twu/nwy)



    Sumber : www.detik.com