Kripto dan Semua Post

Tag: politik

  • Ada Ketua Dewan Pers, Ini Alasan Menag Nasaruddin Angkat Tim Penasihat Menteri



    Jakarta –

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengangkat Tim Penasihat Ahli. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat pengambilan kebijakan strategis di bidang agama dan keagamaan.

    Pengangkatan Tim Penasihat Ahli Menag tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B-175/MA/KP.00/07/2025. Berdasarkan salinan keputusan seperti dilihat detikHikmah, Selasa (12/8/2025), terdapat 11 nama yang akan menjadi penasihat Nasaruddin Umar.

    Menariknya, dalam tim ini terdapat tokoh penting yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pers, Prof Komaruddin Hidayat. Komaruddin adalah Ketua Dewan Pers periode 2025-2028. Ia juga dikenal sebagai akademisi yang juga mantan rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).


    Alasan Menag Nasaruddin Angkat Tim Penasihat Ahli

    Ada tiga alasan utama yang melatarbelakangi pembentukan Tim Penasehat Ahli ini:

    1. Perubahan kepemimpinan

    Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024, Nasaruddin Umar telah ditetapkan sebagai Menteri Agama untuk periode 2024-2029, sehingga diperlukan penyusunan tim pendukung yang dapat memberikan masukan strategis.

    2. Kebutuhan akan perspektif kemasyarakatan

    Dalam menyusun kebijakan strategis di bidang agama, perlu memperhatikan beragam aspek kehidupan masyarakat, termasuk sosial dan budaya.

    3. Efektivitas pengambilan keputusan

    Tim ini diharapkan membantu Menteri Agama dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak positif.

    Dasar Hukum Pengangkatan

    Pengangkatan Tim Penasihat Ahli Menteri Agama ini berlandaskan pada sejumlah regulasi penting, di antaranya:

    1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
    2. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.
    3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.
    4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama.
    5. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.

    Daftar Lengkap Tim Penasihat Menag Nasaruddin Umar

    1. Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA: Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dikenal sebagai tokoh pendidikan dan teknologi.
    2. Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno SJ: Seorang rohaniawan Katolik, pengajar filsafat, dan penulis.
    3. Prof. dr. Fasli Jalal, Sp.GK, Ph.D.: Mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional, ahli di bidang pendidikan dan kesehatan.
    4. Prof. Dr. M. Amin Abdullah: Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang fokus pada kajian filsafat dan studi Islam.
    5. Prof. Dr. Nur Syam, M.Si.: Mantan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.
    6. Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, MA: Mantan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan cendekiawan muslim.
    7. Prof. Dr. Amany Burhanuddin Umar Lubis, MA: Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
    8. Prof. Burhanuddin Muhtadi, MA., Ph.D.: Peneliti senior dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, ahli di bidang politik dan sosial.
    9. Dr. Budhy Munawar Rachman: Pemikir Islam liberal dan aktivis.
    10. Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, S.Psi., M.Psi.: Putri sulung Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan aktivis sosial.
    11. Najelaa Shihab, S.Psi., M.Psi.: Pendiri Sekolah Cikal dan figur yang aktif di dunia pendidikan.

    (dvs/kri)



    Sumber : www.detik.com

  • BPJPH Ajak Mahasiswa UNSRI Dukung Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal



    Jakarta –

    Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengajak mahasiswa Universitas Sriwijaya (UNSRI) untuk berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH). Hal itu agar penyelenggaraan JPH bisa berjalan dengan lancar.

    Ajakan tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala BPJPH Afriansyah Noor dalam acara Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNSRI yang digelar di Pelataran Gedung C FISIP UNSRI, Kamis (14/8/2025).

    “Halal saat ini bersifat universal, tidak hanya terkait keyakinan, tetapi juga menjadi simbol kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan bagi konsumen. Produk halal saat ini menjadi sebuah kebutuhan agar tidak kalah bersaing dengan produk luar,” kata Afriansyah dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/8/2025).


    Dia menjelaskan mahasiswa memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam ekosistem halal nasional. Salah satunya dengan menjadi Pendamping Proses Produk Halal (PPPH) yang dapat membantu pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sumatera Selatan dalam mendapatkan sertifikasi halal.

    Selain itu, mahasiswa juga dapat berperan dalam pengawasan produk yang beredar di masyarakat serta turut melakukan sosialisasi mengenai pentingnya Jaminan Produk Halal.

    Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi aktif generasi muda dalam membangun ekosistem halal yang berkualitas, sekaligus mendorong daya saing produk Indonesia di pasar global.

    “Peran mahasiswa sangat strategis, baik dalam edukasi, pengawasan, maupun pendamping UMK. Dengan keterlibatan generasi muda, penyelenggaraan Jaminan Produk Halal akan semakin kuat dan luas jangkauannya,” tutupnya.

    (anl/ega)



    Sumber : www.detik.com

  • Sambut HUT RI ke-80, Ustaz Fahmi Salim Luncurkan Buku “Petunjuk Manusia Pilihan”



    Jakarta –

    Dalam rangka menyambut hari raya kemerdekaan Indonesia ke-80 tahun, Al Fahmu Institute menggelar acara peluncuran dan bedah buku terbaru yang berjudul Petunjuk Manusia Pilihan: Jalan Indonesia Mengakhiri Kegelapan karya Ustaz Fahmi Salim. Acara yang berlangsung di Perpustakaan Nasional RI, Jumat (15/8/2025) kemarin itu menghadirkan sejumlah pemikir dan tokoh bangsa lintas bidang.

    Beberapa pakar tafsir Al-Qur’an yang hadir antara lain Dr KH Amir Faisol Fath, pengamat politik kebangsaan Dr Toni Rosyid, budayawan Neno Warisman, serta anggota DPR Dr Ahmad Heryawan. Pemikir nasional Rocky Gerung juga turut serta dalam diskusi. Menteri Kebudayaan RI, Dr. Fadli Zon menyampaikan sambutan pengantar. Dukungan apresiatif datang pula melalui video dari Prof Abdul Mu’ti (Mendikdasmen RI), Prof Atip Latipul Hayat (Wamendikdasmen), Ustadz Abdul Somad, Ustadz Bachtiar Nasir, Ustadz Zaitun Rasmin, dan Anies Baswedan.


    Dalam keterangan yang diterima detikHikmah pada Sabtu (16/8/2025), acara tersebut menjadi ruang refleksi akan makna kemerdekaan. Terlebih, kisah para nabi menghadirkan kompas moral dan arah peradaban dalam menghadapi tantangan zaman mulai dari badai global, krisis moral, serta ancaman perpecahan.

    Buku Petunjuk Manusia Pilihan berisi tentang 33 kisah nabi dan rasul serta dua refleksi tentang menghadapi kekuasaan tiran, bukan sebagai nostalgia, tetapi sebagai peta jalan untuk menyalakan obor perubahan di negeri ini. Inilah bahan bakar moral yang harus kita suntikkan ke dalam jiwa bangsa, agar kemerdekaan yang kita rayakan tidak hanya menjadi peringatan rutin, tetapi pernyataan tegas bahwa kita siap menjadi bangsa berkarakter dan berdaulat sepenuhnya.

    Indonesia tidak membutuhkan sekadar pemimpin yang populer dan hidup dari pencitraan, melainkan sosok dengan jiwa kenabian yang tegas seperti Nabi Ibrahim AS, visi seperti Nabi Yusuf AS, keberanian seperti Nabi Musa AS serta kebijaksanaan seperti Nabi Muhammad SAW yang mampu menegakkan peradaban.

    Kisah Nabi Ibrahim AS mengajarkan lembut hati kepada ayah, tetapi teguh melawan berhala. Sementara Nabi Nuh AS menunjukkan kesabaran dakwah ratusan tahun, meski putranya menolak iman. Nabi Musa AS mencontohkan keberanian melawan tirani meski dihadapkan pada kekuatan absolut Fir’aun. Semua ini menjadi potret kepemimpinan yang memadukan empati, visi, dan keberanian, tiga unsur yang sangat dibutuhkan Indonesia saat ini.

    Sejarah para nabi merupakan sejarah perlawanan terhadap ketidakadilan. Al-Qur’an tidak sekadar menceritakan kemenangan akhir, tetapi juga menggambarkan jalan terjal, pengkhianatan, ketakutan, dan pengorbanan yang harus dilalui. Visi ini dipertegas para ulama seperti al-Kawākibī yang memaparkan strategi menghadapi tirani: membangkitkan kesadaran, mengikis ketakutan, dan menanamkan keyakinan bahwa kebenaran tidak akan dikalahkan oleh kekuatan batil.

    Bangsa yang ingin bertahan bukan hanya perlu pemimpin yang pandai berjanji, tetapi pemimpin yang siap membayar harga kebenaran sebagaimana para nabi membayar perjuangan mereka dengan nyawa, kesepian, bahkan pengasingan.

    Kisah Nabi Yusuf AS mengajarkan kepemimpinan yang membebaskan rakyat dari krisis pangan dengan visi jangka panjang. Kisah Nabi Sulaiman AS mengajarkan kepemimpinan yang memadukan kekuatan militer dan diplomasi. Kisah Nabi Muhammad SAW mengajarkan membangun peradaban dari nol, dimulai dari pembentukan karakter sahabat satu per satu.

    Bangsa yang besar tak hanya merdeka di atas kertas, melinkn juga bangsa yang berjiwa merdeka, berkarakter kuat, dan dipimpin oleh orang-orang yang takut hanya kepada Allah.

    (aeb/lus)



    Sumber : www.detik.com

  • Negara-negara Islam yang Pertama Mengakui Kemerdekaan Indonesia


    Jakarta –

    Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, perjuangan belum sepenuhnya selesai. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain, agar kedaulatan Indonesia diakui secara internasional.

    Dalam buku Spirit Baru Hak Asasi Manusia: Pertemuan Barat dan Islam? karya Denny JA, disebutkan bahwa negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Setelah itu, dukungan datang dari Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Arab Saudi, dan Afghanistan. Negara-negara Timur Tengah ini menjadi kelompok internasional pertama yang secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia.

    Pengakuan dari negara-negara Islam tersebut sangat penting bagi Indonesia yang baru merdeka. Selain karena adanya kedekatan agama dan budaya, mereka juga merasa memiliki semangat yang sama dalam menolak penjajahan. Dukungan ini kemudian membuka pintu hubungan diplomatik dan kerja sama yang masih terjalin hingga sekarang.


    Daftar Negara Islam yang Mengakui Kemerdekaan Indonesia

    1. Mesir

    Menurut buku Konsep Dasar IPS karya Sri Hastati dkk., Mesir merupakan negara pertama yang secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia. Kesamaan identitas sebagai negara mayoritas Muslim dan kedekatan ideologis menjadi salah satu alasan kuat di balik dukungan Mesir.

    Mesir mulai mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto pada 22 Maret 1946. Kemudian, pengakuan de jure diberikan pada 10 Juni 1947, ditandatangani oleh Perdana Menteri Mesir, disaksikan langsung oleh tokoh-tokoh Indonesia seperti A.R. Baswedan dan Agus Salim.

    Dukungan Mesir ini membuka jalan bagi negara-negara lain untuk turut serta mengakui kemerdekaan Indonesia, termasuk Palestina, Belanda, hingga Vatikan.

    2. Palestina

    Dukungan Palestina bahkan telah muncul sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan buku Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri karya M. Zein Hassan, pada tanggal 6 September 1944, Mufti Besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, bersama saudagar kaya Muhammad Ali Taher menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia melalui siaran radio dan media berbahasa Arab.

    Berita ini tersebar luas selama dua hari berturut-turut, termasuk dimuat di surat kabar ternama “Al Ahram”. Muhammad Ali Taher bahkan menyatakan kesiapannya untuk mengorbankan hartanya demi membantu perjuangan Indonesia, terutama saat Agresi Militer II Belanda terjadi pada Desember 1948.

    3. Arab Saudi

    Arab Saudi juga menunjukkan dukungan kuat kepada Indonesia dengan memberikan pengakuan pada 18 November 1946. Hubungan bilateral antara kedua negara terus berkembang, hingga pada tahun 2017 Raja Salman melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Kunjungan ini membuka peluang kerja sama di bidang ketenagakerjaan serta memberikan kemudahan bagi pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

    4. Lebanon

    Lebanon memberikan pengakuan resmi atas kemerdekaan Indonesia secara de jure pada 29 Juli 1947. Sejak saat itu, hubungan diplomatik kedua negara terus menguat. Kedutaan Besar RI di Beirut didirikan secara resmi pada tahun 1996. Meski Lebanon mengalami berbagai krisis, hubungan kedua negara tetap terjaga melalui bantuan sosial dan pendirian Indonesian Corner di Lebanese University.

    5. Suriah

    Suriah menjadi bagian dari negara yang mendukung Indonesia secara internasional. Pada Sidang PBB tahun 1947, saat terjadi Agresi Militer Belanda, Suriah tergabung dalam misi perjuangan Indonesia dan memberikan pengakuan de jure atas kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Suriah pun semakin erat.

    6. Irak

    Setelah Perang Dunia II berakhir, Irak mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Sejak tahun 1950, kedua negara menjalin hubungan diplomatik yang menghasilkan sedikitnya 15 perjanjian kerja sama dalam berbagai sektor.

    7. Yaman

    Yaman secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada 3 Mei 1948. Hubungan kedua negara terus terjalin dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya. Salah satu bentuk kerja sama konkret terjadi pada tahun 2018, ketika Yaman berhasil mengekspor gandum senilai lebih dari 600 ribu dolar AS ke Indonesia.

    8. Afghanistan

    Dalam buku Hadir untuk Perdamaian dari Poso ke Afghanistan karya Farid Husain, tercatat bahwa Afghanistan termasuk salah satu negara yang paling awal menyatakan pengakuannya terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Pengakuan ini tidak berhenti pada pernyataan semata, melainkan segera ditindaklanjuti dengan pembentukan hubungan diplomatik resmi.

    Pada tahun 1954, Indonesia dan Afghanistan secara resmi membuka jalur diplomatik dua arah. Dalam tahun yang sama, pemerintah Afghanistan membangun kedutaan besar di Jakarta, memperlihatkan keseriusan dalam memperkuat hubungan antarnegara. Kemudian, pada 24 April 1955, kedua negara menandatangani perjanjian persahabatan yang menjadi dasar pengembangan hubungan bilateral ke depannya.

    9. Turki

    Dukungan Turki terhadap Indonesia datang pada 29 Desember 1949. Walaupun sempat mendapatkan tekanan dari pihak Belanda, Turki tetap menyatakan pengakuannya. Bahkan, Turki mendirikan kedutaan besar di Jakarta pada 10 April 1957, memperkuat kerja sama antara kedua negara hingga hari ini.

    (inf/dvs)



    Sumber : www.detik.com

  • HUT RI ke-80, Ketum PP Muhammadiyah: Wujudkan Indonesia Berkemajuan



    Jakarta –

    Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan pidato untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) yang ke-80. Melalui pidato itu, ia menegaskan kemerdekaan tak sekadar seremoni tahunan melainkan mandat sejarah yang harus diperjuangkan agar cita-cita luhur para pendiri bangsa terwujud.

    “Alhamdulillah dalam perjalanan 80 tahun Indonesia Merdeka, terdapat banyak kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Pendidikan, kesehatan, sosial, politik, ekonomi, kehidupan beragama dan dimensi kehidupan lainnya memberi banyak harapan bagi masa depan Indonesia,” ungkap Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir seperti dikutip pada Minggu (17/8/2025).


    Pria yang juga merupakan Guru Besar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu mengingatkan agar generasi muda, generasi milenial dan generasi Z merupakan harapan bangsa demi membawa estafet perjuangan RI di era baru kehidupan postmodern abad ke-21.

    “Generasi muda, generasi milenial, dan generasi Z yang menjadi harapan bangsa bertumbuh kembang menjadi sumber daya insani yang akan membawa estafet perjuangan Indonesia di era baru kehidupan postmodern abad ke-20 yang sarat kompleksitas di seluruh ranah semesta,” sambungnya.

    Dalam pidatonya itu, Haedar juga mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang berani melakukan perubahan mendasar menuju pemerintahan yang lebih bersih, efisien dan bebas korupsi.

    “Patut diapresiasi political will Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, mendorong para pengusaha besar agar peduli bangsa, memihak sepenuhnya rakyat kecil, menegakkan kedaulatan bangsa, serta terobosan kebijakan lainnya berbasis Asta Cita,” terang Haedar.

    Ia berharap langkah dan political will itu bisa membawa angin segar bagi bangsa. Menurut Haedar, arah kebijakan harus diwujudkan demi Indonesia yang bersatu, berdaulat dan sejahtera.

    “Yang terpenting, seluruh kementerian dan institusi pemerintahan hingga ke daerah mengikuti satu irama, sehingga memberi jalan dan harapan baru bagi masa depan Indonesia yang lebih berkemajuan setelah 80 tahun merdeka,” sambungnya.

    Pidato kebangsaan dari Ketum PP Muhammadiyah ini juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif bahwa kemerdekaan Indonesia lahir melalui perjuangan panjang dan penuh pengorbanan. Haedar mengingatkan para elite yang berada di pemerintahan agar menjadikan amanat konstitusi sebagai pedoman utama.

    Menurutnya, mandat rakyat bukanlah sarana untuk memperkaya diri, tetapi untuk mengabdi.

    “Khusus bagi para petinggi negeri di seluruh struktur pemerintahan, jadikan Indonesia merdeka sebagai mandat untuk mengabdi sepenuh hati dalam menjalankan perintah konstitusi. Lindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan sepenuh tanggung jawab untuk memberi dan bukan meminta,” terang Haedar menguraikan.

    Di tengah tantangan global yang kian kompleks, lanjutnya, Haedar menegaskan bahwa komitmen politik yang berorientasi pada rakyat kecil dan pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci. Ia mengajak agar kemerdekaan bukan hanya simbol, melainkan gerak nyata menuju Indonesia maju.

    “Mari wujudkan Indonesia yang ‘bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, dan Indonesia maju’ sebagaimana tema Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 tahun ini,” tandasnya.

    (aeb/lus)



    Sumber : www.detik.com

  • Konferensi Ulama Dunia Angkat Isu Genosida Gaza, Ini Tujuan dan Hal-hal yang Ditekankan


    Jakarta –

    Para ulama dari seluruh dunia menggelar konferensi internasional di Istanbul Turki. Lebih dari 150 ulama terkemuka dari seluruh negara hadir dalam konferensi tersebut.

    Konferensi tersebut digelar pada 22-29 Agustus 2025. Forum dimaksudkan sebagai protes keras atas tragedi kemanusiaan di Gaza yang disebut sebagai pembantaian terbesar dalam sejarah umat manusia.

    “Hal ini didasari keyakinan teguh bahwa merupakan kewajiban bagi para ulama dan seluruh umat untuk berdiri bersama Gaza dan Palestina, untuk menjunjung tinggi amanah membela perjuangan mereka yang adil, dan untuk mendukung rakyat mereka yang tertindas dengan sekuat tenaga dan tekad yang ada,” tulis pernyataan Union of Muslim Scholars (IUMS) atau Persatuan Ulama Muslim Internasional, dikutip dari situs resminya pada Minggu (24/8/2025).


    Selain kejahatan genosida, Israel juga menghancurkan berbagai bangunan mulai dari gereja, rumah sakit, sekolah, hingga rumah ibadah seperti masjid dan gereja. Selain itu, baru-baru ini Israel mendeklarasikan proyek ekspansionis untuk menguasai lebih banyak tanah dari bangsa Arab dan Muslim, mengancam Yordania, Mesir dan negara-negara lain agar menjadi Israel Raya.

    IUMS menyatakan bahwa genosida tersebut dibarengi dengan kejahatan pendudukan dan ekspansi kolonial, sementara hukum internasional telah kehilangan nilai-nilai mereka. Keputusan-keputusan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah runtuh.

    “UNRWA telah dikepung dan lembaga-lembaganya telah dilenyapkan-tidak ada hukum yang harus dilindungi, tidak ada keadilan yang harus ditegakkan, dan tidak ada kemanusiaan yang harus dihormati,” bunyi pernyataan IUMS.

    Mereka juga menyoroti bahwa kejahatan Israel didukung oleh sejumlah negara adidaya, utamanya Amerika Serikat yang memasok pendudukan dengan senjata-senjata mematikan dan melindungi Israel dari segi politis sekaligus diplomatis.

    Tujuan Konferensi Internasional Ulama Dunia

    Masih dari situs resminya, berikut sejumlah tujuan dari diadakannya konferensi pers ulama dunia di Turki.

    1. Memobilisasi umat Islam dan kemanusiaan untuk menghentikan agresi, membuka koridor, dan memenuhi semua kebutuhan bagi rakyat Gaza yang terhormat.

    2. Membentuk aliansi Islam untuk mencegah genosida, Nazisme, dan rasisme dengan dalih apa pun, serta menggagalkan ambisi Zionis untuk ekspansi kolonial.

    3. Membentuk aliansi kemanusiaan yang berlandaskan kebajikan untuk mencegah pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip moral dan kemanusiaan, serta mengadili dan mengadili para pelaku dengan hukuman yang adil.

    4. Menerbitkan Deklarasi Istanbul untuk membentuk aliansi kelembagaan organisasi hukum, parlemen, dan kemanusiaan di seluruh dunia, guna mencegah agresi di Gaza dan memastikannya tidak terulang.

    5. Membentuk delegasi untuk mengunjungi para kepala negara guna menggalang dukungan bagi pencapaian tujuan konferensi.

    6. Membentuk lembaga atau komite permanen yang kuat untuk menindaklanjuti dan mengimplementasikan resolusi-resolusi konferensi.

    7. Menyampaikan pesan kepada rakyat kami di Gaza: (Kami semua bersamamu, wahai Gaza yang terhormat), dan kepada para pejuang perlawanan bahwa perlawananmu sah menurut semua hukum ilahi dan hukum internasional serta hukum kemanusiaan, dan bahwa kemenanganmu adalah kemenangan bagi nilai-nilai kebenaran, kebebasan, dan keadilan, serta perisai terhadap perluasan pendudukan.

    Hal-hal yang Ditekankan dalam Konferensi Internasional Ulama Dunia

    1. Umat Islam dan seluruh umat manusia menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah menerima kejahatan yang telah melewati batas dan bahkan melampaui kekejaman Hulagu dan Hitler, dan bahwa mereka tidak akan membiarkan Gaza sendirian dalam cobaannya.

    2. Kita dengan yakin menyatakan bahwa kebatilan, betapapun besar dan arogannya, pasti akan binasa, sementara kebenaran pada akhirnya akan menang, sebagaimana Allah SWT berfirman:

    “Sebenarnya, Kami lemparkan kebenaran kepada kebatilan, maka kebatilan itu menghancurkannya, dan tiba-tiba, kebatilan itu lenyap. Dan celakalah bagimu karena apa yang kamu perbuat.” (Al-Anbiya: 18).

    Bersama rakyat kita di Gaza, terdapat janji Allah yang sejati akan kemenangan yang nyata, yang didukung oleh bangsa-bangsa dunia yang merdeka dan hidup.

    3. Konferensi ini akan mengerahkan segala upaya untuk mengamankan bantuan mendesak, dan untuk memberikan tekanan rakyat dan politik agar membuka penyeberangan dan memastikan bantuan mencapai rakyat Gaza yang terkepung dan kelaparan.

    4. Konferensi ini menegaskan bahwa penegakan boikot dan sanksi komprehensif terhadap pendudukan merupakan salah satu prioritas utamanya, berdasarkan teks-teks Syariah, Deklarasi Den Haag, hukum humaniter, dan resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mencakup lebih dari tujuh puluh tahun.

    5. Kami tidak melupakan visi penuh harapan untuk membangun kembali Gaza, sehingga kota ini dapat berdiri sebagai saksi keteguhan, kepahlawanan, dan darah murninya, serta menjadi kota terindah yang merangkul kejayaan melalui pengorbanan dan kesabaran rakyatnya.

    (aeb/inf)



    Sumber : www.detik.com

  • UI Undang Akademisi Pro-Israel, Ketua MUI: Cederai Kemanusiaan



    Jakarta –

    Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim menilai tindakan Universitas Indonesia (UI) mengundang akademisi pendukung zionis Israel Peter Berkowitz mencederai rasa kemanusiaan. Meski begitu, ia mengapresiasi permintaan maaf yang disampaikan oleh UI.

    “Bagus UI sudah menyampaikan permintaan maaf atas ketidaktelitian ini. Akan tetapi, apa yang terjadi di UI ini sudah sangat mencederai rasa kemanusiaan dan kontra produktif bagi upaya membela perjuangan kemerdekaan Palestina,” katanya seperti dikutip dari situs resmi MUI, Selasa (26/8/2025).


    Diketahui, Peter Berkowitz kerap kali memperlihatkan pandangan politik yang berpihak pada kebijakan militer Israel. Bahkan, tak jarang dirinya mengecam dukungan terhadap Palestina yang berkembang di lingkungan akademisi internasional.

    “Diundangnya pembicara pro-zionis ke kampus besar UI menunjukkan menipisnya sensitivitas dan kritisisme yang menjangkiti unsur pimpinan perguruan tinggi terkait dengan penjajahan besar Israel yang didukung Amerika, serta genosida yang paling mengerikan,” terang Sudarnoto.

    Sudarnoto menilai ada kecenderungan pertimbangan pragmatis dalam pengambilan keputusan penting di kampus. Menurutnya ini menjadi preseden buruk yang tak boleh terulang.

    “Ini fenomena yang berbahaya. Seharusnya kampus tidak sekadar tempat transfer of knowledge, tapi harus menjadi tempat pendidikan karakter, memperkuat sensitivitas dan peduli kemanusiaan,” tegasnya.

    “Ini preseden buruk yang tidak boleh diulangi oleh UI dan semua perguruan tinggi di mana pun, bahkan oleh lembaga apapun di Indonesia. Zionis Israel sudah lama menanti dan memanfaatkan peluang apapun untuk menyebarkan zionisme di Indonesia,” sambungnya.

    Sudarnoto minta kampus dan masyarakat RI tak mudah terkecoh dengan reputasi akademisi dunia yang ternyata merupakan pendukung zionis. MUI menekankan, kampus sebagai pusat ilmu pengetahuan seharusnya jadi garda terdepan dalam membela kemanusiaan dan tak memberi ruang bagi ideologi yang mendukung penjajahan.

    “Jangan silau dengan kehebatan dan reputasi intelektual seseorang yang ternyata pro zionis seperti yang diundang oleh UI, teguhkan Pancasila, bela Palestina, dan hapuskan penjajahan,” pungkasnya.

    Dilansir detikNews, UI membenarkan mengundang Peter Berkowitz untuk memberikan orasi ilmiah pada Sabtu (23/8/2025). Meski demikian, UI menegaskan memegang penuh konstitusi negara untuk mendukung kemerdekaan bangsa Palestina.

    “UI tetap konsisten pada sikap dan pendirian berdasarkan konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang terus memperjuangkan agar penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, termasuk terdepan dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina menghadapi penjajahan yang dilakukan Israel,” kata Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional UI Arie Afriansyah dalam keterangannya, Minggu (24/8/2025).

    UI akhirnya mengaku khilaf dan minta maaf atas kehadiran Peter Berkowitz.

    (aeb/kri)



    Sumber : www.detik.com

  • Laporan Rahasia Bocor, Ungkap Populasi Muslim India Meningkat hingga 85 Persen



    Jakarta –

    Populasi muslim di negara bagian India meningkat jadi 85 persen. Data ini terungkap dari laporan setebal 450 halaman.

    Dilansir dari situs Times of India pada Sabtu (30/8/2025), Komisi Yudisial beranggotakan tiga orang yang dibentuk untuk menyelidiki kekerasan pada 2024 lalu di kota Sambhal, Uttar Pradesh telah menyerahkan laporannya kepada Menteri Utama Yogi Adityanath pada Kamis (28/8) lalu. Informasi ini diungkap oleh Departemen Informasi negara bagian.


    Survei yang dimandatkan oleh pengadilan tersebut menginvestigasi atas sebuah masjid di mana empat orang terbunuh dan beberapa orang lainnya terluka. Laporan setebal 450 halaman tersebut menjelaskan tentang detail penting perubahan demografi di Sambhal.

    Laporan dari komisi yang beranggotakan tiga orang itu akan diserahkan kepada kabinet negara bagian dan setelah disetujui maka laporan tersebut akan diajukan ke Majelis. Laporan terdiri dari rincian tentang kekerasan Sambhal pada November 2024 dan menyinggung tentang kerusuhan yang sebelumnya terjadi di kota tersebut.

    Pada suatu masa, komunitas Hindu mencapai 45 persen tetapi kini menurun menjadi 20 persen. Meski laporan tersebut tidak dipublikasikan, menurut sumber laporan itu selama masa kemerdekaan jumlah penduduk beragama Islam yaitu 55 persen dan penduduk beragama Hindu sebesar 45 persen di wilayah Sambhal Nagar Palika.

    Namun, saat ini populasi Hindu menurun menjadi 15 persen sementara muslim melonjak hingga 85 persen. Laporan dengan tebal 450 halaman itu juga menjelaskan alasan di balik perubahan demografis ini dan alasan di balik kerusuhan komunal yang berulang.

    Selain itu, dalam laporan tersebut dikatakan bahwa perubahan demografis disebabkan oleh politik peredaan, kerusuhan komunal terencana dan penyebaran suasana ketakutan. Sidang kasus deretan kuil dan masjid di Sambhal dijadwalkan pada 25 September 2025.

    Pada laporan tersebut dibahas pula bahwa komunitas Hindu telah menanggung beban kerusuhan komunal. Dikatakan informasi tentang survei yang diusulkan terhadap masjid di Sambhal bocor, kemungkinan dari Jama Masjid dan akibatnya kerumunan orang berkumpul di sana ketika tim survei sampai.

    Pada November 2024, kekerasan meletus selama survei yang diperintahkan oleh pengadilan terhadap Masjid Shahi Jama di Sambhal. Kekerasan tersebut mengakibatkan kematian empat orang dan melukai beberapa orang lainnya termasuk para pejabat dan penduduk setempat.

    Saat penduduk muslim setempat berkumpul di luar masjid dan ketegangan meningkat, polisi menggunakan kekerasan dan menembaki para pengunjuk ras, menewaskan sedikitnya empat orang dan beberapa lainnya terluka.

    Umat Hindu mengklaim bahwa Masjid Jama dibangun setelah menghancurkan Kuil Harihar yang merupakan tempat paling religius bagi mereka. Sementara itu, pihak muslim menolak klaim tersebut dan mengatakan bahwa tidak ada bukti kuat yang mendukung pernyataan Masjid Jama dibangun setelah menghancurkan kuil.

    (aeb/lus)



    Sumber : www.detik.com

  • MUI Serukan Setop Penjarahan: Itu Bentuk Pelanggaran Hukum



    Jakarta –

    Aksi penjarahan yang dilakukan massa membuat banyak pihak angkat bicara, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua MUI Bidang Fatwa Prof Asrorun Niam Sholeh menyerukan penghentian penjarahan dan tindakan anarkis. Ia menegaskan penjarahan adalah perbuatan tercela, melanggar hukum, dan bertentangan dengan ajaran agama.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima detikHikmah, Minggu (31/8/2025), Niam mengingatkan para pejabat maupun masyarakat untuk tidak menunjukkan gaya hidup mewah atau berlebihan, terutama dalam kondisi bangsa yang masih menghadapi kesenjangan sosial dan ekonomi.


    MUI juga menyoroti gelombang aspirasi mahasiswa dan masyarakat yang muncul sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah. Menurut Niam, aspirasi tersebut harus disikapi secara bijak, cepat, serta dengan komitmen mendengarkan dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

    Niam menekankan masyarakat harus menahan diri dari segala bentuk tindakan destruktif seperti anarkisme, vandalisme, penjarahan hingga perusakan fasilitas publik.

    Menurutnya, meskipun aspirasi disampaikan dalam kondisi marah sekalipun, tidak boleh diikuti dengan perilaku yang merugikan orang lain. Tindakan penjarahan jelas bertentangan dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Penyampaian aspirasi, bahkan dalam situasi kemarahan pun, tidak boleh diikuti dengan anarkisme, penjarahan dan/atau pencurian harta orang lain, karena itu bertentangan dengan hukum agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Niam.

    Berikut pesan yang disampaikan MUI:

    1. Di tengah situasi sosial ekonomi dan sosial politik yang kurang baik, kesenjangan yang masih tinggi, maka pejabat dan masyarakat sudah seharusnya mengedepankan gaya hidup yang sederhana, membangun solidaritas sosial, mengedepankan semangat kesetiakawanan sosial, serta menghindari flexing, gaya hidup mewah dan hedonisme, meski sekedar untuk konten.

    2. Penyampaian aspirasi mahasiswa dan masyarakat untuk perbaikan negeri dan koreksi atas kebijakan yang dinilai tidak sensitif terhadap rasa keadilan masyarakat, perlu direspon secara bijak dan cepat, serta komitmen untuk mendengar dan melaksanakan perbaikan.

    3. Masyarakat agar menahan diri dari tindakan anarkistik, vandalisme, perusakan fasilitas publik, serta penjarahan dan pengambilan properti orang lain secara tidak hak.

    4. Penyampaian aspirasi, bahkan dalam situasi kemarahan pun, tidak boleh diikuti dengan anarkisme, penjarahan dan/atau pencurian harta orang lain, karena itu bertentangan dengan hukum agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    5. Bagi massa yang mengambil, menyimpan, dan/atau menguasai barang secara tidak hak, agar segera mengembalikan kepada pemilik atau kepada yang berwajib, supaya tidak bermasalah secara hukum di kemudian hari.

    6. Kita semua perlu menahan diri, muhasabah (melakukan introspeksi), berkomitmen untuk mewujudkan kedamaian, melakukan perbaikan serta mencegah terjadinya tindakan destruktif yang bisa mengganggu keamanan dan kedamaian.

    (dvs/kri)



    Sumber : www.detik.com

  • ICMI Serukan Sikap Bijak Hadapi Situasi Politik dan Gelombang Demonstrasi



    Jakarta –

    Gelombang demonstrasi yang merebak di berbagai wilayah Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, dan sejumlah kota lain, pada awalnya berlangsung damai. Namun kemudian berkembang menjadi aksi anarkis, perusakan fasilitas publik, hingga jatuhnya korban jiwa. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan mendalam dari banyak pihak, khususnya organisasi kemasyarakatan dan tokoh bangsa.

    Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dalam pernyataannya menyerukan perlunya sikap bijak demi menjaga persatuan dan stabilitas nasional. Pihaknya minta presiden mengambil langkah cepat dan bijaksana.


    “ICMI secara khusus menyerukan kepada Presiden selaku kepala negara untuk mengambil sikap tegas dan cepat dalam mengatasi situasi. Tindakan yang tangkas, cepat, dan bijaksana dari pucuk pimpinan sangat krusial untuk mencegah perpecahan dan memulihkan stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi. Rakyat membutuhkan kepastian dan bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat, bukan sekadar janji politik,” kata ICMI dalam keterangannya, Minggu (31/8/2025).

    ICMI juga mendesak evaluasi kebijakan fiskal dan praktik ekonomi yang selama ini dirasa tak berpihak pada rakyat. Selain itu, ICMI mengimbau masyarakat agar tak terprovokasi pihak-pihak yang memanfaatkan momentum demonstrasi untuk memecah belah bangsa.

    Sikap ICMI terhadap Situasi Politik dan Demonstrasi

    Berikut adalah pernyataan sikap ICMI terhadap situasi politik dan eskalasi gelombang demonstrasi di Tanah Air selengkapnya:

    1. Duka Cita dan Tuntutan Keadilan

    Dengan hati yang berduka, ICMI menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya atas wafatnya korban-korban, termasuk pengemudi ojek online. Kehilangan seorang anak bangsa adalah duka bagi seluruh rakyat. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas peristiwa ini secara transparan, adil, dan tanpa pandang bulu, serta menindak tegas oknum yang bertanggung jawab.

    2. Perlu Langkah Cepat dan Bijak dari Presiden

    ICMI secara khusus menyerukan kepada Presiden selaku kepala negara untuk mengambil sikap tegas dan cepat dalam mengatasi situasi. Tindakan yang tangkas, cepat, dan bijaksana dari pucuk pimpinan sangat krusial untuk mencegah perpecahan dan memulihkan stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi. Rakyat membutuhkan kepastian dan bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat, bukan sekadar janji politik.

    3. Perlu Empati Pejabat dan Wakil Rakyat

    ICMI memandang bahwa kemarahan rakyat seringkali berakar dari kondisi ekonomi yang sulit dan kurangnya sensitivitas para pejabat. Kami mendesak para pejabat dan wakil rakyat untuk berempati, memberikan narasi-narasi kebijakan yang menyejukkan, menjauhi sikap pamer kemewahan, dan fokus pada kebijakan yang mensejahterakan rakyat. Kesadaran dan tanggung jawab ini adalah kunci untuk meredam gejolak sosial dan mengembalikan kepercayaan publik.

    4. Mendesak Evaluasi Kebijakan Fiskal dan Praktik Ekonomi

    ICMI mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi kebijakan fiskal, dan praktik ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat, dan bahkan menjadi beban baru bagi rakyat.

    5. Mendorong Dialog dan Menghindari Kekerasan

    ICMI mengingatkan bahwa demonstrasi adalah hak konstitusional, namun harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, damai, menghindari kekerasan, dan tindakan anarkis. Kami menyerukan kepada seluruh pihak, baik demonstran maupun aparat keamanan, untuk mengedepankan dialog dan musyawarah.

    Kecendekiaan menuntut kita untuk mencari solusi melalui akal sehat, bukan dengan emosi yang berujung pada kekerasan dan perusakan fasilitas publik yang merugikan semua pihak.

    6. Menjaga Persatuan dan Menolak Provokasi

    ICMI mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin menunggangi momentum demonstrasi untuk kepentingan politik sempit atau memecah belah bangsa. Keberagaman dan persaudaraan sesama anak bangsa adalah aset terbesar yang harus dijaga. Kita harus bersatu untuk membangun Indonesia yang lebih adil, makmur, dan beradab.

    Dalam pesan yang ditandatangani Ketua Umum ICMI Arif Satria ini, ICMI juga mengajak seluruh umat dan bangsa untuk kembali pada nilai-nilai luhur Pancasila. Dengan berpegang teguh pada fondasi ini, bangsa Indonesia dapat melewati berbagai ujian dan tantangan.

    (dvs/kri)



    Sumber : www.detik.com