Kripto dan Semua Post

Tag: pondok pesantren

  • Ada 1.900 Santri di Sana



    Jakarta –

    Rencana perbaikan Pondok Pesantren Al Khoziny menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuai kritikan. Meski begitu, Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar menyebut hal pembangunan ulang atau renovasi ponpes tersebut layak menggunakan APBN.

    “Al Khoziny ini layak dibantu APBN karena ya kalau jumlah santrinya 1.900 mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja? Kepada teman-teman yang memprotes menggunakan APBN, apa solusi Anda? Kepada DPR yang ada satu dua orang yang memprotes, apa solusi Anda? Dengan 1.900 santri yang sedang belajar,” katanya setelah menghadiri acara penandatanganan kesepakatan bersama di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025) seperti dilansir dari detikNews.


    Pria yang akrab disapa Cak Imin itu meminta agar seluruh pihak memperhatikan nasib 1.900 santri di Ponpes Al Khoziny. Ia merasa heran dengan kritik yang diberikan terhadap upaya pemerintah melindungi para santri yang sedang belajar.

    “Jadi tolong dibuka mata bahwa yang kita tolong adalah anak-anak negeri yang sedang belajar sehingga saya sangat tidak habis pikir yang dikritik kok upaya pemerintah yang sedang melindungi anak yang sedang belajar dan tidak ada tempat belajar. Nanti kalau kita tidak melakukan sesuatu marah juga, kan aneh ya. Makanya itu harus menjadi kesadaran kita bersama,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo ambruk dan menimbulkan 67 korban jiwa. Bupati Sidoarjo Subandi menyebut pihak ponpes tak mengantongi izin pembangunan gedung tersebut.

    Polisi juga tengah mengusut terkait ambruknya bangunan di ponpes itu. Menteri PU Dody Hanggodo lalu menyatakan perbaikan ponpes itu dilakukan dengan APBN.

    “InsyaAllah cuma dari APBN ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan nanti kita juga ada bantuan dari swasta kita pasti bantu. Cuma sementara waktu dari APBN,” terang Dody dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/10).

    Berkaitan dengan itu, Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar, Atalia Praratya mendesak agar pemerintah kembali mengkaji penggunaan dana APBN untuk perbaikan Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo. Menurutnya, mekanisme penggunaan APBN harus jelas dan adil.

    “Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” jelasnya kepada wartawan, Jumat (10/10).

    (aeb/inf)



    Sumber : www.detik.com

  • Kegiatan Belajar di Al Khoziny Aktif Lagi, Santri Mulai Kembali ke Pondok



    Jakarta –

    Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur kembali membuka kegiatan belajar mengajar setelah sebelumnya terhenti karena tragedi musala ambruk yang menelan 63 korban jiwa. Kegiatan sementara dipusatkan di kampus 2.

    Ketua Alumni Ponpes Al Khoziny Zaenal Abidin mengatakan para santri mulai kembali ke pondok sejak Jumat (17/10/2025) kemarin.

    “Insyaallah malam ini (Jumat) sudah mulai ada santri yang kembali, karena sudah kami sampaikan via WA dan telepon. Khususnya santri yang sedang kuliah, juga yang Aliyah dan Tsanawiyah, sudah kami perbolehkan untuk kembali ke pondok,” ujar Zaenal, Jumat (17/10/2025), dilansir detikJatim.


    Zaenal mengatakan kegiatan pondok akan dipusatkan di kampus 2 Ponpes Al Khoziny karena area musala dan bangunan utama masih dipasang garis polisi.

    “Untuk sementara, karena masih ada police line, kami gunakan kampus 2. Sudah kami hitung jumlah calon santri yang akan kembali, insyaallah sudah mencukupi,” jelasnya.

    Selain itu, alumni Ponpes Al Khoziny menyatakan siap mengawal proses pemulihan korban, termasuk memberikan beasiswa hingga jenjang S2.

    “Kami bersama para alumni siap mencarikan dana. Untuk korban yang mengalami cacat fisik, akan kami kawal agar mendapatkan beasiswa hingga jenjang S2. Kami juga sudah menyiapkan program trauma healing dengan mendatangi rumah korban,” ujar Zaenal sembari menegaskan kesiapan jaringan alumni Al Khoziny untuk membantu para santri.

    Diketahui, bangunan tiga lantai yang mencakup musala Ponpes Al Khoziny ambruk pada Senin, 29 September 2025 sekitar pukul 15.00 WIB. Saat peristiwa berlangsung, lebih dari 100 santri sedang menunaikan salat Asar berjamaah.

    Proses operasi pencarian korban dan evakuasi berlangsung sembilan hari dan resmi ditutup pada Selasa, 7 Oktober 2025.

    Selengkapnya baca di sini.

    (kri/erd)



    Sumber : www.detik.com

  • Apa Salah Kalau Pemerintah Membantu?



    Jakarta –

    Menteri Agama Nasaruddin Umar menanggapi terkait pembangunan Pondok Pesantren Al Khoziny menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, pesantren berperan penting menciptakan keadaban Indonesia.

    “Santri itu kan juga manusia. Apalagi pesantren itu 300 tahun lamanya mengabdikan diri untuk menciptakan keadaban Indonesia. Tiba-tiba ada 1.200 orang, pembangunannya rusak. Mereka mau belajar di mana?” ujar Menag usai acara Konferensi Pers 1 Tahun Kemenag Kawal Asta Cita Presiden di Gedung Kemenag, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).


    Pria yang juga menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal itu menyatakan nenek moyang para santri juga berperan penting mendirikan negeri ini. Dengan begitu, ia kembali mempertanyakan apakah salah jika pemerintah membantu pembangunan Ponpes Al Khoziny.

    “Sementara nenek moyangnya yang ikut mendirikan negeri ini. Apakah salah kalau pemerintah membantu? Saya kira ada penyesuaian-penyesuaian bahasa nanti. Itu yang kita harapkan,” sambung Menag.

    Sebagaimana diketahui, beberapa waktu terakhir muncul wacana pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny dengan APBN. Dilansir dari detikFinance, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memberi lampu hijau terkait penggunaan APBN untuk proyek tersebut.

    “Kalau saya, saya lampunya hijau terus. Kan modenya mode belanja. Asal belanjanya pas, tepat sasaran, tepat waktu. Untuk saya sih nggak ada masalah,” ucap Purbaya di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025) lalu.

    Menurut penuturan Purbaya, pembangunan ponpes ini juga tidak perlu proposal karena sudah dibahas dengan sejumlah menteri.

    “Enggak (perlu proposal) kan sebetulnya tadi pagi udah bicara kan mereka. Tinggal finalisasi aja. Abis itu nanti, Menteri PU yang mendesain semuanya,” sambungnya.

    Namun, Purbaya mengaku belum menjelaskan lebih detail terkait penggunaan anggaran pembangunan ponpes tersebut dari anggaran kementerian mana. Walau demikian, Purbaya menegaskan keputusan final pembangunan ponpes tersebut ada di tangan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

    “Tapi keputusan bukan di saya, di Pak Muhaimin, tapi yang jelas PU sanggup, saya sanggup, tinggal Pak Muhaimin aja sanggup nggak?” katanya.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan pihaknya juga masih menunggu keputusan dari Cak Imin. Pihaknya bersedia untuk mengeluarkan anggaran untuk pembangunan Ponpes Al Khoziny.

    (aeb/inf)



    Sumber : www.detik.com

  • Jelang Hari Santri, Menag Bicara Soal Pendidikan Ponpes yang Mengedepankan Adab


    Jakarta –

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memberikan pandangan mendalam mengenai tradisi unik dan metodologi transfer ilmu di pondok pesantren. Menurutnya, pendekatan pembelajaran di pesantren tidak bisa diukur hanya dengan kacamata modern, melainkan memiliki sumber pengetahuan yang sangat kaya, salah satunya mengedepankan adab dan tabarruk (pemberkahan).

    Nasaruddin menjelaskan, tradisi pembelajaran di pesantren tidak hanya mengandalkan deduksi akal. Tetapi didukung oleh sedikitnya lima model transfer pengetahuan, termasuk intuisi, wahyu, ilham, dan bahkan mimpi.

    “Pendekatan pembelajaran modern itu lebih mengandalkan deduksi akal semata. Sementara Pondok Pesantren sumber-sumber pengetahuannya itu bukan hanya satu deduksi akal,” ujar Menag di acara Pesantren Award, kantor Kemenag Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025) malam.


    Ia menambahkan, di samping wahyu dan deduksi akal, pesantren juga mengenal intuisi. Kemudian juga ilham, yang muncul pada diri seseorang yang memiliki keakraban khusus dengan Allah SWT, serta mimpi.

    “Pengetahuan di definisi pondok pesantren adalah pengetahuannya Allah. Semua pengetahuan adalah pengetahuannya Allah,” tegasnya.

    Pendidikan yang Mengedepankan Adab Menjadi Ciri Khas Ponpes

    Menag Nasaruddin menekankan bahwa perbedaan mendasar dalam metodologi pesantren adalah adab dan penghormatan murid terhadap guru atau kiai. Ia bahkan menganalogikan hubungan ini dengan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, serta hubungan antara Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya.

    “Kiai atau guru di depan para murid, bagaikan Nabi di depan para sahabatnya,” kata Nasaruddin.

    Ia mencontohkan, bagaimana seorang Nabi Musa yang merupakan nabi dan penguasa, bersikap sangat tawadhu (rendah hati) dan memenuhi semua syarat yang diminta oleh gurunya, Khidir.

    “Bagaimana respeknya seorang sahabat terhadap nabi, dan seperti itu juga respeknya seorang murid terhadap kiai. Kenapa? Karena di situ ada pemberkahan, ada tabarruk,” jelasnya.

    Menag meyakini, ilmu tidak akan pernah masuk ke dalam hati yang kotor atau yang tidak memiliki adab. Salah satu bentuk pemberkahan ilmu adalah hormatnya seorang santri kepada kiainya.

    “Inilah yang tidak bisa dipahami oleh banyak orang, bagaimana tradisi pesantren itu ada hal-hal yang mungkin sangat dipertanyakan secara metodologi modern, tetapi itulah pondok pesantren,” tambahnya.

    Peran Ponpes dalam Membentuk Adab di Masyarakat

    Menag juga menyoroti peran sentral pesantren dalam membentuk kemerdekaan dan keadaban publik di Indonesia. Menurutnya, kesantunan publik dan keramahan masyarakat Indonesia yang dikagumi turis internasional, tidak didapatkan secara gratis.

    “Seandainya tidak ada pondok pesantren, barangkali wajah Indonesia tidak seperti yang kita lihat sekarang ini,” ucap Nasaruddin.

    Ia menjelaskan, cara pesantren mendidik kesantunan bermula dari respek murid terhadap kiai, yang kemudian berimbas pada respek anak terhadap orang tua, dan lebih luas lagi, rakyat terhadap pimpinannya.

    “Kita harus bangga bahwa ada pondok pesantren di Indonesia yang menanamkan sebuah keadaban publik,” pungkasnya.

    (hnh/inf)



    Sumber : www.detik.com

  • Sound Horeg Bikin Resah Warga, Kemenag Minta Jangan Ganggu Ketertiban Umum



    Jakarta –

    Sound Horeg kerap membuat resah masyarakat. Pasalnya, kehadiran sistem audio berukuran besar dengan suara sangat keras dan bergetar itu sering menimbulkan masalah.

    Kementerian Agama RI (Kemenag) pun angkat bicara mengenai hal tersebut. Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, meminta masyarakat untuk saling menghormati dan tidak mengganggu ketertiban umum.

    “Kementerian Agama tentu menginginkan masyarakat, warga bangsa dari semua agama untuk kita bersama-sama berikhtiar menciptakan suasana sosial keagamaan yang kondusif,” ujar Kamaruddin Amin saat ditemui di acara “Kick Off Musabaqah Qira’atil Kutub” di Kantor Kemenag, Jakarta, Selasa (8/7/2025).


    Kamaruddin menekankan pentingnya silaturahim dan interaksi sosial yang beradab. Menurutnya, setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam menciptakan suasana yang harmonis dan tertib.

    “Jangan men-create masalah untuk orang lain, lah. Kira-kira intinya semua warga bangsa dituntut untuk meningkatkan kualitas silaturahimnya, interaksinya, agar masyarakat tidak mendapatkan masalah karena kita,” tegas Kamaruddin.

    Sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam kehidupan beragama di Indonesia, Kemenag terus berupaya mendorong semua pihak untuk mengedepankan nilai-nilai Islam yang damai. Hal ini dilakukan melalui berbagai instrumen kelembagaan yang dimiliki.

    “Kemenag punya banyak instrumen, seperti penyuluh, penghulu, guru, kiai, ulama, termasuk mitra-mitra seperti ormas keagamaan. Kami secara kelembagaan mendorong semua pihak untuk bersama-sama menghadirkan Islam yang damai,” jelasnya.

    Oleh karena itu, Kemenag terus mengajak seluruh elemen masyarakat, dari berbagai latar belakang agama, untuk bersatu menciptakan suasana sosial keagamaan yang sejuk, tertib, dan saling menghormati. Tujuannya adalah agar agama benar-benar dapat menjadi instrumen positif dalam meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Seperti diketahui, dampak negatif dari penggunaan Sound Horeg kerap beredar di media sosial. Beberapa diantaranya adalah kerusakan fasilitas umum seperti pagar pembatas jembatan dan rumah warga.

    Kondisi ini bahkan memicu beberapa ulama di daerah menyatakan keharaman Sound Horeg karena dinilai banyak menimbulkan mudharat. Fatwa haram tersebut dikeluarkan oleh Forum Satu Muharram 1447 Hijriah Pondok Pesantren (Ponpes) Besuk, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

    Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), penyelesaian masalah sound horeg tidak cukup hanya dengan fatwa. Melainkan perlu ditindaklanjuti secara kolaboratif oleh pemerintah dan aparat kepolisian.

    “Polisi tentunya ya atau Satpol PP. Dan itu tidak bisa diselesaikan dengan fatwa saja, karena fatwa tidak mengikat pada dasarnya. Jadinya tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk melarang aktivitas yang mengganggu di masyarakat,” kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Miftahul Huda, dikutip dari laman MUI.

    Kendati demikian, MUI belum mengeluarkan fatwa haram terkait fenomena sound horeg. Fatwa pengharaman yang beredar merupakan hasil dari bahtsul masail (diskusi masalah keagamaan) forum pesantren di Pasuruan, Jawa Timur.

    “MUI Jawa Timur besok Rabu baru menyidangkan perkara ini dan mendatangkan pihak-pihak terkait, baik itu pelaku sound horeg, tokoh masyarakat, ahli THT. Jadi belum ada fatwa terkait hal tersebut,” tegasnya.

    (hnh/lus)



    Sumber : www.detik.com

  • Menag Bicara Soal Penyebab Masih Maraknya Kekerasan terhadap Anak



    Jakarta –

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyoroti penyebab maraknya kekerasan pada anak. Ia menilai, hal ini berkaitan dengan kematangan orang tua.

    Persoalan tersebut tak bisa hanya dibebankan kepada anak, melainkan juga menyangkut peran orang tua.

    “Sebetulnya yang perlu diperbaiki bukan hanya anak, tetapi orang tuanya juga bertanggung jawab, ada orang tua dewasa secara umur tetapi childish secara kepribadian. Ada juga anak-anak masih muda kepribadiannya matang,” ungkap Menag usai menghadiri acara Hari Anak Nasional di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (20/7/2025).


    Pria yang juga menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal itu juga mengklaim bahwa sarana pendidikan anak yang paling aman adalah pondok pesantren (Ponpes). Bukan tanpa alasan, ia berpendapat bahwa kehidupan di Ponpes lebih teratur.

    Hal tersebut dapat dilihat dari segi statistik. Pola hidup anak di Ponpes juga cenderung lebih terkontrol.

    “Maka kami mengimbau anak anak yang paling aman saat ini di pondok pesantren. Ponpes secara statistik anak yang lebih teratur, disiplin pola hidupnya lahir dan batin terpelihara, terkontrol saya kira ini yang sangat penting,” terang Menag Nasaruddin.

    Selengkapnya mengenai respons Menag soal maraknya kekerasan anak bisa dibaca DI SINI.

    (aeb/inf)



    Sumber : www.detik.com

  • Menag Resmikan Dapur MBG Pertama di Bone, Jadi Penggerak Ekonomi Warga



    Jakarta –

    Menteri Agama Nasaruddin Umar meresmikan Dapur Makan Bergizi Gratis (Dapur MBG), di Pondok Pesantren Al-Ikhlas, Desa Ujung, Kabupaten Bone. Peresmian yang berlangsung pada Minggu (27/7/2025) ini menandai dimulainya program strategis pemenuhan gizi yang inovatif, sekaligus menjadi yang pertama di Kabupaten Bone.

    “Kami berharap dapur ini dapat menjadi model layanan gizi yang tidak hanya sehat, tetapi juga berkelanjutan. Ini langkah penting dalam memperkuat sistem dukungan sosial dan pendidikan di lingkungan pesantren,” kata Menag Nasaruddin, dikutip dari laman Kemenag.


    Selain itu, dapur MBG ini diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi lokal. Karena dapur akan memasok bahan pangan langsung dari masyarakat sekitar, termasuk nelayan, petani, dan peternak di Kabupaten Bone.

    “Ikannya dari nelayan setempat, sayur-mayur dari pedagang lokal, ayam dan daging juga dari peternak di sekitar sini. Jadi, selain menyuplai makanan bergizi, dapur ini juga menjadi penggerak ekonomi warga. Manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” paparnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Menag Nasaruddin mengapresiasi Badan Gizi Nasional dan Presiden RI atas inisiatif program ini. Menyebut pemilihan Kabupaten Bone sebagai lokasi perdana sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.

    “Atas nama warga Desa Ujung dan sekitarnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan BGN. Kami merasa sangat bangga dan gembira karena Bone dipilih menjadi tempat penyelenggaraan program ini,” tuturnya.

    Kementerian Agama berkomitmen menjadikan Dapur MBG di Bone ini sebagai model percontohan nasional. Fasilitas yang ada akan terus dilengkapi agar kualitasnya melampaui standar yang ditetapkan BGN.

    “Ini sejalan dengan visi Pondok Pesantren Al-Ikhlas sebagai pesantren berkelas internasional,” tegas pria yang juga menjabat sebagai imam besar Masjid Istiqlal itu.

    Acara peresmian turut dihadiri oleh Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN), Nyoto Suwignyo. Sejumlah pejabat daerah dan tokoh masyarakat setempat juga ikut menyaksikan.

    Dapur MBG ini direncanakan akan mulai beroperasi penuh pada awal Agustus 2025, dengan target produksi 3.000 hingga 4.000 porsi makan siang per hari untuk para santri. Sekitar 50 juru masak akan bertugas dalam tiga shift selama lima hari kerja untuk memastikan kelancaran operasional.

    (hnh/erd)



    Sumber : www.detik.com

  • Kamaruddin Amin Kenang Momen Dilantik oleh Suryadharma Ali



    Jakarta –

    Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Kamaruddin Amin, mengenang momen saat dirinya pertama kali dilantik menjadi pejabat di Kementerian Agama oleh almarhum Suryadharma Ali (SDA). Momen tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan kariernya, sekaligus meninggalkan kesan mendalam terhadap sosok SDA.

    “Saya pertama kali dilantik oleh beliau di Kementerian Agama, waktu itu saya menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Itu salah satu momen yang sangat saya ingat,” ujar Kamaruddin saat ditemui di acara Halaqah Musyawarah Kerja Nasional dan Pelantikan Pengurus ISNU di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (31/7/2026).

    Kabar duka atas wafatnya Suryadharma Ali pada Kamis pagi (31/7/2025) membawa kesedihan tersendiri bagi Kamaruddin. Ia menyampaikan belasungkawa mendalam atas berpulangnya mantan Menteri Agama RI itu.

    “Atas nama ISNU kami turut berduka sedalam-dalamnya. Semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya. Mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk almarhum,” ucapnya.

    Kamaruddin menyebut Suryadharma sebagai sosok yang disiplin dan penuh dedikasi. Menurutnya, almarhum tak hanya dikenal sebagai politisi dan aktivis, tetapi juga figur yang memiliki komitmen kuat terhadap kerukunan umat beragama.

    “Beliau punya ide jalan santai kerukunan di seluruh Indonesia, dan saya beberapa kali mendampingi beliau ke daerah. Itu bukti perhatian besar beliau terhadap isu kerukunan antarumat beragama di Tanah Air,” kenangnya.

    Karena kesibukan di acara ISNU, Kamaruddin mengaku belum sempat melayat ke rumah duka. Namun ia memastikan niat untuk datang secara pribadi bila waktunya memungkinkan.

    Seperti diketahui, Kamaruddin Amin baru saja dilantik menjadi ketua umum ISNU periode 2025-2030.

    “Kalau sempat, insya Allah saya akan ke sana,” ucapnya pria yang juga menjabat sebagai Sekjen Kemenag itu.

    Suryadharma Ali meninggal dunia di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (31/7/2025) pukul 04.25 WIB. Jenazahnya dimakamkan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

    (hnh/lus)



    Sumber : www.detik.com

  • Imbas Kasus Santri Dihukum Cambuk di Malang, MUI Minta Pesantren Ubah Cara Didik



    Jakarta –

    Kasus penganiayaan seorang santri di Pondok Pesantren (Ponpes) Pakisaji, Kabupaten Malang, menjadi sorotan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Buntut dari insiden ini, MUI menyarankan lembaga pendidikan, khususnya pesantren, untuk mengubah metode hukuman dan bimbingan kepada para santri agar lebih edukatif dan humanis.

    Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, menyoroti adanya pergeseran cara pandang masyarakat terhadap metode pendidikan. Menurutnya, hukuman fisik seperti cambuk atau pukulan yang dulu dianggap wajar, kini tidak lagi relevan.

    “Memang dunia pendidikan kita saat ini sudah berubah. Dahulu, jika ada anak didik yang berbuat salah, maka oleh sang guru, sang anak didik dipukul dengan rotan atau lidi dan lainnya dan orang tua tidak protes,” kata Anwar Abbas saat dihubungi, Minggu (3/8/2025), dilansir detikNews.


    “Tapi cara-cara seperti itu hari ini telah dikritik banyak orang karena sadis dan tidak menghargai hak asasi anak,” sambungnya.

    Anwar Abbas menegaskan, cara mendidik dan menghukum anak harus disesuaikan dengan zaman. Ia berharap, metode yang digunakan bisa lebih halus namun tetap efektif.

    Sebagai alternatif, Anwar Abbas menyarankan pendekatan dialog. Guru atau pengasuh bisa mengajak santri berdiskusi untuk menunjukkan kesalahan mereka dan mengajari perilaku yang benar.

    “Ajak anak berdialog dengan tujuan untuk menunjukkan dan memberitahu anak didik bagaimana dia seharusnya berbuat dan bertingkah laku. Pihak guru harus bisa mengajarkan kepada anak didiknya mana tindakan yang benar dan mana yang salah yang disampaikan melalui kata-kata dan cara-cara yang sebaik-baiknya,” ujarnya.

    “Dengan kata lain sang guru atau pendidik harus bisa memberi tahu anak-anak didiknya tentang adab dan tata tertib serta cara bertingkah laku yang terpuji yang harus mereka patuhi tanpa harus melakukan hukuman fisik kepada sang anak didik,” lanjutnya.

    Pengasuh Ponpes Jadi Tersangka

    Kasus yang memicu imbauan dari MUI ini bermula dari penganiayaan terhadap seorang santri berinisial AZ (14) di Ponpes Pakisaji, Kabupaten Malang. Pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan dan menetapkan salah satu pengasuh ponpes berinisial B sebagai tersangka.

    Penetapan tersangka ini dilakukan setelah Polres Malang menggelar perkara kasus penganiayaan tersebut.

    “Hasil gelar perkara, yang bersangkutan kita tetapkan sebagai tersangka,” ungkap Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Malang Aiptu Erlehana, seperti dilansir dari detikJatim.

    Artikel ini sudah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini.

    (hnh/inf)



    Sumber : www.detik.com

  • Menag Dukung CKG di Sekolah Agama, Layani 12,5 Juta Siswa Lintas Agama



    Jakarta –

    Kementerian Agama (Kemenag) hari ini mengadakan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di madrasah dan pesantren. Hal ini sebagai bentuk usaha untuk menghasilkan khalifah atau pemimpin masa depan.

    “Program Cek Kesehatan Gratis ini adalah bagian dari ikhtiar bersama untuk menyiapkan generasi muda yang sehat secara jasmani dan rohani,” kata Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dalam keterangan persnya di Pondok Pesantren Asshidiqiyah, Jakarta Barat, Senin (4/8/2025).


    Langkah ini sejalan dengan prinsip dasar semua agama. Yakni menggarisbawahi pentingnya menjaga kesehatan sebagai bentuk ketaatan dan keberlanjutan hidup.

    Dengan tubuh yang sehat, manusia dapat beraktivitas dan beribadah dengan maksimal.

    “Tidak mungkin kita bisa menjadi hamba yang taat kalau sakit-sakitan. Dan tidak mungkin kita menjadi khalifah yang sukses kalau penyakitan,” tutur Menag Nasaruddin Umar.

    “Maka kesehatan dan kebugaran ini sangat penting (untuk) menjadi hamba yang taat dan menjadi khalifah,” lanjutnya.

    Program CKG ini ternyata tidak hanya menyasar madrasah dan pesantren. Tetapi juga lembaga pendidikan keagamaan lainnya, seperti sekolah Kristen, Katolik, Hindu (Widyalaya), dan Buddha (Dhammasekha).

    Langkah ini menunjukkan komitmen Kemenag untuk memberikan pelayanan inklusif lintas iman. Total ada lebih dari 12,5 juta peserta didik di bawah naungan Kemenag yang berpotensi mendapatkan layanan CKG.

    Berikut rinciannya:

    • 9.179.847 siswa Madrasah (MI, MTs, MA)
    • 3.339.536 santri pondok pesantren
    • 18.090 siswa pendidikan Kristen
    • 7.032 siswa pendidikan Katolik
    • 3.421 siswa pendidikan Hindu (Widyalaya)
    • 1.069 siswa pendidikan Buddha (Dhammasekha Formal)

    Menag berharap, lembaga pendidikan keagamaan bisa menjadi garda terdepan dalam menyukseskan program ini.

    “Saya ingin lembaga pendidikan agama dan keagamaan menjadi contoh terdepan dalam pelaksanaan program ini,” tukasnya.

    (hnh/inf)



    Sumber : www.detik.com