Tag: subianto

  • Bisakah Pemerintah Investasi di Bitcoin buat Bayar Utang Negara?


    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan penghematan anggaran negara akan lebih besar dari perkiraan awal, yaitu Rp 306,69 triliun, dengan target Rp 750 triliun. Efisiensi ini akan dilakukan dalam tiga tahap utama, dimulai dengan penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati. Pada tahap pertama, pemerintah berhasil menghemat Rp 300 triliun.

    Sebagai bagian dari strategi pengelolaan efisiensi anggaran, Prabowo mengalokasikan Rp 300 triliun untuk Danantara, sebuah badan pengelola investasi yang akan membiayai proyek-proyek strategis nasional di sektor infrastruktur, energi, dan teknologi.

    Pakar digital Anthony Leong mengusulkan agar sebagian dari dana efisiensi ini diinvestasikan dalam Bitcoin. Ia menyoroti bahwa beberapa negara, seperti El Salvador, telah menjadikan Bitcoin sebagai bagian dari cadangan devisa mereka. Menurutnya, Indonesia dapat mengambil langkah serupa untuk meningkatkan daya tahan ekonomi nasional.


    Berdasarkan data terbaru, total utang pemerintah Indonesia mencapai Rp 8.400 triliun. Per 25 Februari 2025, harga Bitcoin berada di kisaran US$ 87.149 atau sekitar Rp 1,41 miliar per BTC (kurs Rp 16.200). Jika pemerintah mengalokasikan Rp 300 triliun untuk membeli Bitcoin, jumlah yang diperoleh mencapai 212.766 BTC.

    “Jika harga Bitcoin mencapai Rp 5 miliar per BTC, nilai investasi akan meningkat menjadi Rp 1.063,83 triliun, atau sekitar 12,66% dari total utang negara. Jika Bitcoin mencapai Rp 10 miliar per BTC, nilai investasi naik menjadi Rp 2.127,66 triliun, cukup untuk menutupi 25,32% dari total utang negara. Jika Bitcoin mencapai Rp20 miliar per BTC, nilai investasi melonjak menjadi Rp 4.255,32 triliun, hampir menutupi 50,66% dari total utang negara,” ujar Anthony pada keterangannya, Kamis (27/2/2025).

    Anthony menilai bahwa investasi dalam Bitcoin dapat memberikan keuntungan besar jika dikelola dengan regulasi yang tepat. Menurutnya, langkah ini dapat menjadi solusi inovatif dalam memperkuat cadangan keuangan negara.

    “Jika pemerintah mempertimbangkan investasi ini, mereka harus memiliki strategi mitigasi risiko yang matang. Bitcoin dapat memberikan imbal hasil yang tinggi, tetapi fluktuasi harganya juga sangat tajam. Harus kita pikirkan jangan sampai nanti sudah 20 miliar baru Indonesia melirik ini,” tambahnya.

    Jika sebagian dana dialokasikan ke Bitcoin dan nilainya terus mengalami kenaikan, Indonesia dapat memiliki sumber baru untuk membayar utang nasional tanpa perlu menambah pinjaman baru.

    “Tentu, kajian mendalam masih diperlukan. Namun, langkah awal bisa dimulai dengan alokasi kecil untuk memahami potensi dan risikonya. Saat ini, banyak manajer investasi global yang mulai berinvestasi di Bitcoin. Oleh karena itu, strategi mitigasi risiko yang jelas harus diterapkan agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi nasional. Jika dikelola dengan baik, investasi ini dapat menjadi langkah inovatif dalam memperkuat keuangan negara dalam jangka panjang,” tutupnya.

    (fdl/fdl)



    Sumber : finance.detik.com

  • Ini Prioritas Baru Beasiswa LPDP Seiring Pengkajian Ulang, Simak!



    Jakarta

    Beasiswa LPDP disebut akan dikaji ulang untuk memastikan efektivitasnya. Soal kabar ini, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan pengkajian ulang beasiswa LPDP dalam hal ini agar pendanaan pendidikan bagi pelajar RI tersebut sesuai dengan program pemerintah.

    “Yang dikaji ulang itu bagaimana kita memastikan (bahwa) yang didanai itu yang sesuai dengan program pemerintah. Yang sesuai dengan Kabinet Merah Putih,” kata Satryo usai rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Fokus Beasiswa LPDP Era Prabowo

    Satryo mengatakan, penerima beasiswa LPDP ke depan akan fokus mendukung program Presiden Prabowo Subianto, yaitu dalam swasembada pangan, swasembada energi, persediaan air, dan hilirisasi.


    Ia mengatakan prioritas di atas tidak menutup kemungkinan bagi peminat beasiswa LPDP di bidang ilmu lain.

    “Yang bidang lain, kalau memang ada yang menonjol dan patut didanai, kita danai,” ucapnya.

    Ia mengatakan, penerima beasiswa LPDP ke diharapkan juga akan terus naik.

    “Kalau jumlah penerimanya kita inginkan tiap tahun naik terus, berarti hanya fokusnya saja (yang ke program pemerintah),” ucapnya.

    (twu/nwy)



    Sumber : www.detik.com

  • Beasiswa LPDP 2025 Dibuka, Fokus ke STEM?



    Jakarta

    Masa pendaftaran Beasiswa LPDP 2025 Tahap 1 tengah dibuka. Apakah benar Beasiswa LPDP tahun ini fokus ke science, technology, engineering, and mathematics (STEM)?

    Sekjen Kemendikti Togar M Simatupangmengatakan soal Beasiswa LPDP yang berfokus ke STEM masih dalam tahap pembicaraan. Togar mengatakan ilmu sosial juga menjadi rumpun ilmu yang dibahas terkait fokus Beasiswa LPDP ke depan. Ia menegaskan ilmu sosial juga penting. Beasiswa yang akan ditawarkan menurutnya dapat diarahkan pada yang berdampak tinggi bagi negara.

    “STEM itu memang ada pergeseran, tapi tidak sama sekali yang sosial itu tidak mendapat tempat. Karena sosial juga hal yang penting ya, tetapi itu kita tembak nanti untuk yang berkali bertinggi, yang sosial itu, jadi benar-benar yang high impact,” katanya usai rapat kerja Komisi X DPR dengan Kemendiktisaintek di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).


    “Dan juga dibutuhkan di negara kita ini, misalkan masalah pertumbuhan ekonomi, masalah diversifikasi, keanekaragaman, kebhinekaan, budaya, interkultural, sampai dengan negosiasi-negosiasi pada bidang-bidang atau internasional,” ucapnya.

    Togar mengatakan kajian kebutuhan (gap) ke depannya akan terus berlangsung untuk memastikan lulusan Beasiswa LPDP, khususnya di bidang STEM, dapat terserap di dunia kerja dan didukung infrastruktur.

    “Ini setiap tahun kita evaluasi. Karena bisa aja nanti ada pendatang-pendatang baru yang di bidang STEM yang dulu kita sekolahkan ini udah tumbuh, ngapain lagi kita perbanyak? Nanti kan kesempatan kerja sedikit, kemudian juga nanti kekurangan dari infrastruktur untuk mendukung mereka,” ucapnya.

    Sebelumnya, Beasiswa LPDP disebut akan dikaji ulang untuk memastikan efektivitasnya. Soal kabar ini, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan pengkajian ulang beasiswa LPDP dalam hal ini agar pendanaan pendidikan bagi pelajar RI tersebut sesuai dengan program pemerintah.

    “Yang dikaji ulang itu bagaimana kita memastikan (bahwa) yang didanai itu yang sesuai dengan program pemerintah. Yang sesuai dengan Kabinet Merah Putih,” kata Satryo usai rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Satryo mengatakan, penerima beasiswa LPDP ke depan akan fokus mendukung program Presiden Prabowo Subianto, yaitu dalam swasembada pangan, swasembada energi, persediaan air, dan hilirisasi.

    Ia mengatakan prioritas di atas tidak menutup kemungkinan bagi peminat beasiswa LPDP di bidang ilmu lain.

    “Yang bidang lain, kalau memang ada yang menonjol dan patut didanai, kita danai,” ucapnya.

    Ia mengatakan, penerima beasiswa LPDP ke diharapkan juga akan terus naik.

    “Kalau jumlah penerimanya kita inginkan tiap tahun naik terus, berarti hanya fokusnya saja (yang ke program pemerintah),” ucapnya.

    (twu/nwk)



    Sumber : www.detik.com

  • LPDP Tak Pangkas Anggaran Beasiswa dan Riset



    Jakarta

    Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pastikan tidak melakukan pemangkasan anggaran untuk beasiswa dan riset. Efisiensi hanya dilakukan pada kegiatan dukungan manajemen serta layanan belanja modal.

    Hal ini diungkapkan Direktur Utama LPDP, Andin Hadiyanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI yang digelar pada Rabu (19/2/2025).

    Andin mengungkapkan LPDP memastikan tidak dilakukan pengurangan anggaran untuk layanan beasiswa dan riset. Realisasi anggaran tahun 2024 untuk layanan beasiswa mencapai Rp 6,513 triliun dan layanan riset sebesar Rp 60,92 miliar.


    Sementara rencana anggaran tahun 2025 untuk layanan beasiswa sekitar Rp 6,577 triliun dan layanan riset Rp 141,98 miliar. Setelah efisiensi, pagu anggaran bagi kedua layanan tersebut tidak mengalami perubahan.

    “Jadi kalau kita bandingkan dari (realisasi anggaran) 2024, setelah efisiensi pun (anggaran beasiswa dan riset) masih lebih tinggi,” ujarnya.

    Beasiswa dan riset untuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dan Kementerian Agama juga tak dipotong.

    Kementerian tersebut masing-masing akan menerima Rp 2,4 triliun bagi Kemendiktisaintek, Rp 141,98 miliar untuk Kemendikdasmen, dan Rp 411,75 miliar ditujukan ke Kemenag.

    Untuk mengikuti instruksi efisiensi dari Presiden Prabowo Subianto, pemangkasan dilakukan pada sejumlah program belanja dukungan manajemen. Anggaran untuk program ini dipangkas Rp 38,3 miliar menjadi Rp 119 miliar.

    “Kegiatan yang sifatnya seremonial seperti ngasih pembekalan kepada calon penerima beasiswa kalau tadinya kita kumpulkan di hotel sekarang melalui daring. Jadi itu menghemat biaya,” kata Andin.

    Selain itu, LPDP juga mengurangi program belanja modal seperti alokasi untuk Dana Abadi Perguruan Tinggi sebesar Rp 400 miliar, Dana Abadi Kebudayaan Rp 55,9 miliar, dan Dana Abadi Layanan Riset BRIN Rp 750 miliar.

    “Pagu setelah efisiensi menjadi Rp 10,676 triliun atau kita ada penghematan sebanyak Rp 1,2 triliun,” ujar Andin.

    (pal/nwk)



    Sumber : www.detik.com

  • Menag RI dan Menteri Yordania Jalin Kolaborasi, Siapkan Pelatihan dan Beasiswa Pendidikan


    Jakarta

    Nota kesepahaman kerja sama bidang pendidikan diteken Menteri Agama RI Nasaruddin Umar dan Menteri Agama RI Nasaruddin Umar dan Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset Kerajaan Yordania Azmi Mahafzah, Senin (14/4/2025). Penandatanganan ini disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan pemimpin Kerajaan Yordania Raja Abdullah II.

    “Kita akan segera membentuk komite bersama yang akan melakukan rapat teknis secara berkala untuk menindaklanjuti pelaksanaan sinergi ini,” kata Nasaruddin, dilansir Kemenag.

    Kerja Sama Pendidikan RI-Yordania

    Nasaruddin mengatakan Kemenag RI sepakat dengan Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset Kerajaan Yordania untuk meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan. Kerja sama ini meliputi jenjang sarjana dan pascasarjana, program double degree, hingga short course.


    Ia menambahkan kerja sama ini juga akan meliputi pertukaran guru besar, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan santri. Sedangkan short course juga meliputi pelatihan singkat penyegaran bahasa Arab dan Studi Islam bagi dosen dan tenaga kependidikan.

    “Sinergi dua pihak kini juga mencakup pertukaran beasiswa di semua jenjang pendidikan untuk dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, pelajar, dan santri,” kata Nasaruddin.

    “Sinergi juga kita perkuat dalam riset dan pengabdian masyarakat, pengembangan lembaga pendidikan, dan mutual recognition,” imbuhnya.

    Kerja Sama Urusan Agama

    Di samping bidang pendidikan, Kemenag RI juga bekerja sama dengan Kementerian Urusan Agama, Wakaf, dan Tempat Suci Kerajaan Yordania yang dipimpin Menteri Mohammad Al-Khalaileh.

    Salah satu kerja sama RI dan Yordania dalam urusan agama ini juga berupa beasiswa pendidikan dan pelatihan bagi ulama, pendakwah, dan nadhir.

    “Kementerian Agama RI dan Kementerian Urusan Agama dan Wakaf Yordania juga sepakat akan membentuk komite bersama yang akan bertemu secara berkala untuk menindaklanjuti MoU ini,” imbuh Nasaruddin.

    (twu/pal)



    Sumber : www.detik.com

  • Ada Ribuan Beasiswa Patriot untuk Kembangkan Kawasan Transmigrasi



    Jakarta

    Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka Beasiswa Patriot. Beasiswa untuk S1-S2-S3 yang akan dididik menjadi think tank pengembangan kawasan transmigrasi.

    “Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kami mengirim prioritas mendesain Beasiswa Patriot. Itu ada 1.000 atau 2.000 Beasiswa Patriot untuk S2, S3. Dan kami kembali lagi akan kerja sama dengan UI untuk nanti 2 tahun kuliah di kampus 1 tahun di kampus utama dan kemudian 1 tahun tersisa kuliahnya langsung di lokasi kawasan transmigrasi,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementrans Velix V Wanggai.

    Hal itu disampaikan Velix di Felfest UI, Kampus UI Depok, Jawa Barat, Minggu (27/7/2025). Selain itu, penerima beasiswa disyaratkan melakukan pengabdian di kawasan transmigrasi.


    “Dan kemudian kami ada penambahan indikator mendapat beasiswa ini untuk pengabdian selama 1-2 tahun di berbagai kawasan transmigrasi untuk pengembangan korporasi berbasis komoditas di kawasan transmigrasi,” imbuh Velix.

    Velix menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan revitalisasi kawasan strategis menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang direncanakan dalam 5 tahun ke depan yakni:

    • Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ada 23 lokasi
    • Kawasan Industri (KI) ada 19 lokasi
    • Kawasan Transmigrasi ada 45 lokasi di 4 provinsi baru

    “Ratusan kabupaten-kota menjadi sentra-sentra pertumbuhan ekonomi dan kecamatan-kecamatan di seluruh Indonesia. Untuk 5 tahun ke depan karena kita tidak lagi fokus untuk mengirimkan saudara-saudara kita lagi ke berbagai titik di Indonesia, Bapak Presiden menugaskan untuk kita mengirimkan anak-anak muda yang memiliki rekam jejak pengetahuan untuk ke berbagai kawasan di Indonesia,” jelas Velix.

    Kementrans bekerjasama dengan 7 kampus di Indonesia, salah satunya UI. UI mengirimkan 285 mahasiswa baik mahasiswa S1, S2, S3 ke 154 titik kawasan transmigrasi.

    “Dan juga kami mendapat informasi beberapa profesor jadi kita mengirimkan 2.000 anak-anak dari berbagai kampus, dari 7 kampus yang diseleksi oleh masing-masing kampus. Kemudian juga ada tercatat 45 profesor dan 285 (mahasiswa) ini dari UI akan dikirimkan ke 154 titik kawasan-kawasan strategi potensial di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua selama 4 bulan untuk pemetaan potensi sosial, pemetaan potensi komoditas dan juga kemudian pengembangan korporasi berbasis kawasan,” urai Velix.

    Kementrans, imbuh Velix, bekerja sama dengan Kementerian Desa berkolaborasi di 178 desa di 45 titik ini pada tahun depan, 2026.

    Dilansir dari laman Kementrans, Program Transmigrasi Patriot, menawarkan pendidikan di universitas terbaik, pelatihan sebagai tentara cadangan (Komcad) dan penempatan di kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi, selama periode tertentu dengan ikatan dinas untuk mencapai swasembada nasional, mendorong pembangunan ekonomi dan menjaga persatuan Indonesia.

    Berdasarkan arsip detikEdu, penerima akan mengikuti pendidikan dasar militer terlebih dahulu selama 1,5 bulan. Mereka akan menjalani pelatihan sebagai tentara cadangan.

    Kemudian, mereka juga akan ditempatkan di beberapa kawasan transmigrasi selama 3 bulan. Di sana mereka akan tinggal bersama penduduk yang ditunjuk sebagai orang tua asuh.

    Setelah mengikuti masa pelatihan, peserta baru diberangkatkan untuk menempuh pendidikan. Beasiswa Patriot ini menyediakan bantuan untuk jenjang S1, S2 dan S3 di bidang dan mathematics (STEM).

    Peserta bisa memilih universitas terkemuka di seluruh dunia. Usai menyelesaikan studinya, awardee akan ditempatkan kembali di kawasan-kawasan transmigrasi selama 10 tahun. Kemudian, mereka akan diberikan pilihan beralih karier atau tetap melanjutkan tugasnya di kawasan yang sama.

    “Jika mereka meninggalkan kawasan transmigrasi sebelum 10 tahun, mereka akan dianggap desersi dan dikenakan sanksi untuk mengembalikan seluruh dana yang telah diberikan negara untuk menyiapkan mereka atau diberikan sanksi hukum,” kata Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanegara.

    (nwk/nah)



    Sumber : www.detik.com

  • Prabowo Minta Rp 13 T Uang Sitaan Korupsi CPO buat LPDP, Begini Kata Menkeu-Wamendikti


    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan menambah dana beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Suntikan dana tambahan tersebut disebut akan berasal dari sisa efisiensi hingga uang pengembalian kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya senilai Rp 13 triliun.

    “LPDP akan saya tambahkan uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP. Mungkin yang (Rp) 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung, hari ini diserahkan Menteri Keuangan,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin (20/10/2025).

    “Menteri Keuangan, sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan ya,” lanjutnya.


    Jawaban Menteri Keuangan

    Purbaya pada hari yang sama menyampaikan permintaan Prabowo sudah dicatat, tetapi belum ada diskusi rinci soal itu.

    “Saya belum ada diskusi detailnya. Tapi kan diminta ditambahkan dari LPDP,” jelasnya di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta Pusat.

    Ia mengatakan Kemenkeu sudah tidak bisa menganggarkan tambahan LPDP tahun ini, tetapi mungkin dapat dilakukan tahun depan.

    “Kalau tahun depan bisa, kalau sekarang nggak bisa,” kata Menkeu, dikutip dari detikFinance.

    Kemdiktisaintek Akan Tindak Lanjuti

    Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) akan menindaklanjuti arahan Prabowo terkait hal ini. Wamendiktisaintek Stella Christie menyebut pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan LPDP.

    “Ya tindak lanjutnya kita akan langsung memetakan bersama dengan LPDP. Karena memang kami selama ini juga bekerja sama tadi misalnya yang saya bilang bahwa dana riset di bawah Bapak Presiden ini bertambah 218 persen itu salah satunya adalah sumbangan terbesar dari LPDP,” ungkap Stella di kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Senin (20/10/2025), seperti dilansir oleh detikNews.

    Menurut Stella, kementeriannya akan memetakan alokasi anggaran beasiswa tersebut bersama LPDP. Ia menuturkan Presiden mempunyai perhatian besar terhadap pengembangan SDM di bidang sains dan teknologi.

    Stella menjabarkan LPDP memiliki dana abadi untuk pendidikan, pendidikan tinggi, dan penelitian. Jadi anggaran akan langsung dipetakan sesuai arahan Prabowo yang menginginkan SDM unggul di bidang sains, teknologi, maupun bidang lain yang sangat dibutuhkan negara.

    Ia turut menggarisbawahi beasiswa pendidikan tinggi tidak hanya untuk mahasiswa, tetapi juga para dosen. Kemdiktisaintek juga akan memanfaatkan dana tambahan LPDP untuk mendukung riset di universitas-universitas.

    “Misalnya tadi kalau misalnya di bidang teknologi masih kurang, kita bisa membangun beasiswa. Beasiswa ini juga ditujukan bukan saja bagi mahasiswa S1 tapi juga bagi para dosen-dosen kita untuk meningkatkan kompetensi mereka. Lalu juga kita bisa menggunakan dana tadi yang diberikan kepada LPDP karena ada juga dana abadi penelitian di bawah LPDP yang yield-nya itu dipakai oleh Kemendikti Saintek disalurkan langsung ke universitas,” beber Stella.

    Untuk riset, Stella mengatakan pihaknya akan memetakan riset apa yang dibutuhkan negara secara strategis. Riset ketahanan pangan, ketahanan energi akan ditingkatkan dan sudah terjadi di Kemdiktisaintek.

    (nah/pal)



    Sumber : www.detik.com

  • Mendagri Ungkap Tunggakan Beasiswa Unggul Papua Capai Rp37 M, Usul Diselesaikan LPDP



    Jakarta

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan ada tunggakan dana beasiswa dari Beasiswa Unggul Papua. Nilai tunggakan beasiswa tersebut mencapai Rp37 M.

    “Totalnya Rp 37 miliar sebetulnya, Pemda Papua dan Papua Pegunungan itu terutama. Saya melihat daripada kompleks, lamban, kasihan itu nggak bisa ditunda, saran saya agar pembiayaannya diambil alih oleh Menteri Keuangan melalui LPDP,” ujarnya dalam detikNews Selasa (25/11/2025).


    Diketahui, pemerintah memiliki program Beasiswa Siswa Unggul Papua. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM Papua melalui studi di dalam atau luar negeri. Dana beasiswa ini bersumber dari dana otonomi khusus yang dialokasikan oleh Pemprov Papua.

    Melihat tunggakan ini, Tito meminta agar pembayaran tunggakan dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan. Tito mengatakan hal ini sudah menjadi bahasan dengan PresidenPrabowoSubianto dalam rapat Senin (24/11).

    “Dengan Kementerian Keuangan ya di antaranya kita membahas mengenai satu yang saya minta, yaitu mengenai adik-adik kita yang dari Papua yang sekarang mereka kuliah di luar negeri,” kata Tito.

    Tito menyebutkan tunggakan beasiswa dialami 56 mahasiswa Papua yang berada luar negeri. Para mahasiswa ini sedang belajar di Amerika, Australia, dan negara lainnya.

    “Kalau nggak salah jumlahnya 300 lebih itu ada yang di Amerika, di Australia, dan lain-lain. Data kami ada 56 orang yang belum selesai, belum dibayar dan sering terlambat dibayar dari pemda,” jelasnya.

    Tito menyatakan Presiden Prabowo Subianto setuju dengan usulan tersebut. Pihaknya akan segera menyerahkan data mahasiswa Papua yang mengalami tunggakan beasiswa ke Kemenkeu.

    “Perintah Presiden setuju, yang 37 (miliar rupiah) ini akan diambil alih oleh LPDP. Saya segera menyerahkan datanya kepada Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri,” ujar Tito.

    (nir/pal)



    Sumber : www.detik.com

  • Menteri Pembangunan Keluarga Bicara Susahnya Turunkan Stunting RI, Ini Penyebabnya


    Jakarta

    Stunting masih menjadi salah satu persoalan kesehatan yang disorot di Indonesia. Stunting merupakan sebuah kondisi gagal tumbuh pada anak disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dalam 1.000 hari pertama kehidupan.

    Tidak hanya berdampak pada berat, tinggi badan anak, serta risiko lebih rentan penyakit, stunting juga berefek buruk pada perkembangan kognitif. Kondisi ini yang akhirnya memengaruhi kemampuan belajar, berpikir, hingga kecerdasan anak. Hal ini yang akhirnya membuat stunting menjadi salah satu fokus kerja dari pemerintah.

    Prevalensi stunting di Indonesia sebenarnya menunjukkan tren penurunan. Tercatat pada tahun 2018 kasus stunting berada di angka 30,8 persen turun menjadi 24,4 persen pada tahun 2021, 21,6 persen pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 menjadi 21,5 persen.


    Meski begitu, prevalensi stunting di Indonesia masih termasuk tinggi apabila dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Thailand di angka 10 persen dan Vietnam 19 persen.

    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji menuturkan ada sejumlah faktor yang membuat persoalan stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Beberapa di antaranya adalah masih kurangnya asupan gizi, kurangnya air bersih di daerah tertentu, kurangnya edukasi, hingga masih banyak hunian tak layak huni dan belum memiliki sistem sanitasi.

    Wihaji berpendapat kebanyakan dari faktor tersebut sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat pada saat ini.

    “Ekonomi itu faktor utamanya kenapa dia tidak punya jamban. Kenapa dia tidak punya air bersih, itu dari lingkungan, kemudian kenapa juga kurang mengerti, ya karena masih kurang edukasi juga,” ujar Wihaji ketika ditemui awak media di Kab Karawang, Jawa Barat, Rabu (4/12/2024).

    Wihaji menuturkan edukasi pada masyarakat juga masih menjadi PR (pekerjaan rumah) yang besar untuk segala pihak dalam mengatasi masalah stunting. Masih ada banyak kebiasaan ibu hamil yang sebenarnya dapat memengaruhi kesehatan janin, namun masih saja dilakukan.

    Salah satu yang disoroti misalnya adalah kebiasaan nyirih atau mengunyah sirih di beberapa daerah tertentu yang masih dilakukan oleh ibu hamil.

    Menurutnya kebiasaan ini dapat memengaruhi kondisi janin yang akhirnya dapat meningkatkan risiko stunting. Terlebih kebiasaan ini biasanya juga dilakukan dengan menambahkan zat-zat lain yang bisa saja berisiko pada janin.

    “Itu termasuk kultur yang perlu diedukasi, itu salah satu contohnya, beberapa daerah itu masih ada,” sambungnya.

    Wihaji lebih lanjut mengatakan pihaknya saat ini akan melakukan pendekatan berbasis data dalam penanganan stunting secara by name by address. Ia menuturkan saat ini tercatat ada sekitar 8,7 juta keluarga berisiko stunting di Indonesia.

    Menurutnya, kini pihak Kemendukbangga tinggal fokus bekerja bersama kementerian terkait untuk mencapai hal tersebut. Ia yakin secara bertahap nantinya angka stunting akan perlahan menurun sesuai dengan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita mau cicil pelan-pelan. Perintah Pak Presiden, sudah jangan banyak diskusi, jangan banyak seminar, jangan banyak lokakarya, turun ke lapangan langsung selesaikan masalahnya,” ujar Wihaji.

    “Kerja sama antar kementerian juga akan lebih fokus karena perintah Pak Presiden. Jangan sampai nanti ada tumpang tindih program antar kementerian. Mulai saat ini dirapihkan, saya yakin nantinya akan tertangani dengan baik,” tandasnya.

    (avk/suc)

    Sumber : health.detik.com

    Alhamdulillah sehat wal afiyat اللهم صل على رسول الله محمد
    Source  : unsplash.com / Jonas Kakaroto
  • Bukan Jodoh yang Datang, Malah Uang yang Hilang!


    Jakarta

    Di era digital, menjalin hubungan secara daring sudah menjadi hal lumrah. Namun, di balik kemudahan itu, ada ancaman serius yang mengintai yakni love scamming.

    Mengutip salah unggahan video akun resmi Bank Indonesia @bank_indonesia, modus penipuan ini menargetkan korban dengan pendekatan emosional, lalu memanipulasi untuk meminta uang atau data pribadi. Modus ini pun tak jarang tidak dilakukan secara seorang diri, melainkan terorganisir.

    Modus ini bisa menyasar siapa saja, belakangan ini kasus love scamming menimpa staf media Presiden Prabowo Subianto. Dalam kasus tersebut, korban mengalami kerugian mencapai Rp 48 juta. Bahkan ada kasus love scamming yang pernah mencapai miliaran rupiah.


    “Tak jarang korban love scamming yang pernah kehilangan yang hingga Rp 7,8 miliar,” kata narator dalam unggahan tersebut.

    Untuk mencegah banyaknya korban, Bank Indonesia memberikan tips agar terhindar dari praktik love scamming. Berikut tips-nya:

    1. Berhati-hati dalam mengunggah foto, video, atau kata-kata di media sosial.

    2. Para pelaku memanfaatkan informasi dan menargetkan calon korbannya.

    3. Kenali identitas, foto, dan unggahan orang yang mengajak berkenalan di media sosial.

    4. Jangan mudah terpancing kata-kata cinta dari orang baru dikenal.

    5. Jangan mudah terperdaya mengirimkan uang ke orang baru dikenal.

    (kil/kil)



    Sumber : finance.detik.com