Tag: warning

  • Alat Token Listrik Bunyi? Begini Penyebab dan Cara Matikannya Menurut Orang PLN



    Jakarta

    Token listrik adalah istilah masyarakat buat menyebut layanan listrik prabayar. Saat menggunakan layanan ini, alat KWH meter sewaktu-waktu bisa mengeluarkan bunyi.

    Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Jawa Barat Nurmalitasari mengatakan KWH meter berfungsi untuk mengukur penggunaan listrik di rumah. Alat ini mengeluarkan bunyi untuk memberikan peringatan bagi pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) prabayar.

    “Sebenarnya token bunyi itu sebagai warning saja ke pelanggan,” ujar Nurmalita kepada detikProperti belum lama ini.


    Lantas, apa saja yang menyebabkan token listrik bunyi? Berikut ini penjelasannya.

    Penyebab Alat Token Listrik Bunyi

    Inilah beberapa kondisi yang membuat alat token listrik bunyi.

    1. Pulsa Listrik Mau Habis

    Biasanya alat token listrik berbunyi untuk menandakan pulsa listrik tinggal sedikit. KWH meter akan mengeluarkan bunyi ketika mencapai batas minimal KWH.

    “Berbunyi itu untuk warning-warning, salah satunya adalah terkait pulsa listrik yang mau habis,” ucapnya.

    Sistem peringatan tersebut sebenarnya untuk kenyamanan pelanggan. Dengan adanya peringatan, pelanggan tahu kapan harus mengisi pulsa sebelum listrik padam.

    Cara mematikan bunyi adalah dengan mengisi token listrik. Pelanggan juga dapat mematikan bunyi sementara untuk beberapa menit dengan memasukkan kode ‘812’.

    Selain itu, pelanggan bisa mengatur ulang kapan KWH meter bunyi dengan memasukkan kode ‘456’ beserta nominal batas KWH yang diinginkan. Misalnya kode ‘45610’ untuk mengatur alat berbunyi saat sisa pulsa 10 KWH.

    2. Masalah Listrik

    Selain pulsa mau habis, bunyi alat token listrik dapat menandakan masalah pada rangkaian listrik di rumah. Tak hanya berbunyi, ada tulisan ‘periksa’ yang tertera pada KWH meter.

    “Kalau ada bunyi tapi tulisannya ‘periksa’, itu segera laporkan aja ke PLN Mobile,” tuturnya.

    Pelanggan perlu melaporkan kalau KWH meter bunyi di PLN Mobile. Nanti petugas PLN akan segera datang dan memeriksa perangkat listrik di rumah.

    Masalah listrik bisa berupa pemasangan kabel yang tidak tepat, kebocoran listrik, bahkan KWH meter yang diotak-atik. Bunyi alat akan mati setelah ada penanganan dari petugas PLN.

    Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

    Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

    (dhw/zlf)



    Sumber : www.detik.com

  • DPRD Terima Laporan soal Penyalahgunaan KJP Plus: Dana Dipakai Kredit Motor



    Jakarta

    Anggota DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menerima laporan terkait penyalahgunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Ia mengatakan kalau KJP banyak digunakan untuk membayar keperluan orang tua, seperti kredit motor.

    “Jadi banyak KJP yang dipakai orang tua bukan untuk anak di bidang pendidikan, tapi untuk kredit motor, kredit TV, kredit baju, dan itu uangnya berbunga,” kata Jhonny dalam detikNews dikutip Selasa (30/7/2024).

    “Aku berani mengatakan itu karena aku lagi bicara dengan ibu-ibu semua ini. ‘Banyak, Pak Jhonny, mayoritas ini. Walaupun nggak semua’,” sambungnya.


    Jhonny menyebutkan, para oknum memanfaatkan uang bulanan Rp 350 ribu dari KJP untuk membeli keperluan lain yang tidak berkaitan dengan keperluan pendidikan anaknya.

    Seperti diketahui, KJP merupakan bantuan dana dari pemerintah Jakarta yang digunakan khusus untuk keperluan pendidikan penerima.

    “Mereka pinjam sama seseorang, pembayarannya pakai itu (KJP), setiap bulan itu diambil. Nah, makanya dengan cara seperti itu, itu pun bunga, mereka bayar bunga lagi,” ujarnya.

    Berimbas pada Ijazah Siswa

    Ia pun menyoroti banyak kasus soal ijazah yang ditahan oleh pihak sekolah karena belum membayar iuran sekolah.

    “Bisa bayangin, masa udah dapat KJP, ijazah masih ditahan. Berarti nggak dia gunakan. Makanya menurut aku lebih bagus digratiskan aja sekolah-sekolah ini. Tarik lagi itu yang namanya KJP itu. Nggak guna” tuturnya.

    Jhonny berpendapat jika sebaiknya Pemprov DKI mencanangkan adanya sekolah gratis. Hal ini agar tak ada lagi penyalahgunaan KJP.

    “Iya, gratiskan sekolah, karena kan besar nih kalau menggratiskan. Karena fakta di lapangan (KJP) banyak disalahgunakan. Bukan untuk peruntukan anak-anak,” imbuhnya.

    Eks Gubernur Jakarta Ingatkan Pengawasan yang Baik

    Eks Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menanggapi temuan anggota DPRD DKI Jakarta yang menyebut KJP disalahgunakan oleh orang tua. Menurutnya, pengawasan mesti dilakukan sejak awal.

    “Lagi-lagi, buat sistem yang baik, kemudian mekanisme pengawasan yang baik dan dalam mekanisme pengawasan itu ada sistem early warning. Ketika ada penyimpangan, early warning-nya itu berfungsi, sehingga tidak berkepanjangan,” ujar Anies dalam detikNews, dikutip Selasa (30/7/2024).

    Menurutnya, tidak ada program dari pemerintah yang bisa sempurna 100 persen. Namun, pemerintah bisa menentukan indikasi penyalahgunaan sehingga dapat dicarikan solusinya.

    “Karena kita tahu, di dalam pelaksanaan apa pun program di seluruh dunia, tidak mungkin bisa mengharapkan nol masalah atau 100 persen lancar semua. Pasti akan ada deviasi. Nah, deviasi itulah yang perlu ada mekanisme untuk bisa mendeteksi segera supaya tidak berkepanjangan,” tutupnya.

    (nir/faz)



    Sumber : www.detik.com