Kripto dan Semua Post

Tag: Youtube

  • Penerima Beasiswa LPDP 2025 & 2026 Dibatasi, Begini Alasannya



    Jakarta –

    Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto mengatakan pihaknya membatasi jumlah penerima beasiswa LPDP 2025 menjadi maksimal 4.000 orang. Kebijakan ini diambil kendati jumlah pendaftar meningkat tajam menjadi 78.000 orang pada 2025.

    “2025 ini pendaftarnya 78.000, tetapi yang kita terima awardee-nya hanya sekitar 4.000. Mengapa? Karena di tahun-tahun sebelumnya itu LPDP bersama Kemdiktisaintek dan Kemenag itu menerima jumlah awardee yang mungkin sangat banyak sebelumnya,” kata Sudarto pada Rapat Dengar Pendapat Komisi XI dengan Dirut LPDP dan Dirut BLU PKN STAN di Jakarta, Selasa (16/9/2025), disiarkan di kanal YouTube TVR Parlemen.

    Sudarto mengatakan, kebijakan pembatasan penerima beasiswa LPDP rencananya juga akan berlaku pada seleksi 2026.


    “Sehingga 2 tahun ini, 2025 dan 2026, mungkin kami akan sangat terbatas untuk menerima jumlah pendaftar tersebut meskipun jumlah pendaftarnya naik sangat tajam sekali,” imbuhnya.

    Berdasarkan data LPDP, pendaftar beasiswa LPDP 2023 sebanyak 33.398 orang. Sebanyak 9.358 pendaftar dinyatakan sebagai penerima beasiswa.

    Sementara itu pada 2024, jumlah pendaftar naik menjadi 52.842 orang. Sebanyak 8.592 orang dinyatakan sebagai penerima beasiswa. Artinya, jumlah penerima beasiswa LPDP 2025 dan 2026 dipangkas setengahnya dari tahun lalu.

    Ia menjelaskan, jumlah penerima beasiswa kolaborasi dengan Kemendikbudristek (kini Kemendikdasmen dan Kemdiktisaintek) juga turun pada 2024 (sekitar 134.000 orang) dan 2025 (491 orang) dari 2023 (319.145 orang). Penurunan juga terjadi pada beasiswa LPDP Kemenag dari 2023 (17.101 orang) ke 2024 (959 orang).

    Sudarto mengatakan, berdasarkan proyeksi arus kas, LPDP baru akan menaikkan jumlah awardee (penerima beasiswa) LPDP pada 2027.

    “Artinya bahwa dengan proyeksi cashflow yang kami lakukan, di tahun 2025-2026 ini memang kami akan membatasi jumlah awardee baru, kami akan maintain yang saat ini sudah ongoing,” kata Sudarto.

    “Nanti tahun 2027 akan kami lakukan lagi untuk peningkatan jumlah awardee kembali,” imbuhnya.

    (twu/nah)


    Trisna Wulandari

    `;
    constructor() {
    super()
    this.attachShadow({ mode: “open” })
    this.shadowRoot.innerHTML = TentangPenulis.html
    }

    async connectedCallback() {

    if (elementType === ‘single’) return false;

    const { default: Swiper } = await import(
    “https://cdn.jsdelivr.net/npm/swiper@11/swiper-bundle.min.mjs”
    );
    this.SwiperClass = Swiper;
    const swiperContainer = this.shadowRoot.querySelector(‘.mySwiper’);
    new this.SwiperClass(swiperContainer, {
    slidesPerView: 1,
    spaceBetween: 18,
    navigation: {
    nextEl: this.shadowRoot.querySelector(“.swiper-button-next”),
    prevEl: this.shadowRoot.querySelector(“.swiper-button-prev”),
    },
    pagination: {
    el: this.shadowRoot.querySelector(“.swiper-pagination”),
    clickable: true,
    },
    });
    }
    }
    customElements.define(elementTemplate, TentangPenulis)

    Sumber : www.detik.com

    Alhamdulillah buku Belajar di Sekolah اللهم صل على رسول الله محمد
    ilustrasi gambar : unsplash.com / kimberly farmer

  • Jadwal Seleksi Beasiswa Garuda Kemdiktisaintek, Sudah Dibuka Mulai 21 April!


    Jakarta –

    Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) merilis Beasiswa Garuda pada Senin (21/4/2025). Pendaftaran beasiswa dapat dilakukan di beasiswagaruda.kemdiktisaintek.go.id.

    Beasiswa ini diperuntukkan bagi siswa yang sedang berada di kelas 12 jenjang SMA/sederajat.

    Perlu diketahui masa unggah dokumen untuk persyaratan ekonomi cukup singkat. Periodenya hanya mulai hari 21 April hingga 23 April 2025. Maka dari itu, siswa yang tertarik, perlu mencermati informasi di bawah ini baik-baik.


    Jadwal Beasiswa Garuda

    Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi, M Samsuri dalam Sosialisasi Peluncuran Beasiswa Garuda yang digelar daring melalui YouTube Kemendiktisaintek pada Senin (21/4/2025), seperti ini jadwal seleksi Beasiswa Garuda:

    • Submit dokumen ekonomi: 21-23 April 2025
    • Pengisian data LoA: Gelombang 1 (21-23 April 2025), gelombang 2 (2-24 Mei 2025)
    • Proses seleksi administrasi: Gelombang 1 (24-27 April 2025), gelombang 2 (5-15 Juni 2025)
    • Pengumuman seleksi: Gelombang 1 (28 April 2025), gelombang 2 (16 Juni 2025).

    Komponen Pembiayaan Beasiswa Garuda

    1. Bantuan Biaya Pendidikan

    • Dana SPP
    • Dana pendaftaran
    • Dana tunjangan buku.

    2. Bantuan Biaya Pendukung

    • Dana transportasi
    • Dana aplikasi visa
    • Dana asuransi kesehatan
    • Dana kedatangan
    • Dana hidup bulanan
    • Dana keadaan darurat.

    “Beasiswa ini merupakan kerja sama yang sangat baik antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, khususnya Ditjen Saintek dengan Lembaga Pengelola Dana Abadi Pendidikan,” ujar Sesditjen Saintek.

    “Tentu juga diberikan kesempatan yang hebat kepada anak-anak yang berprestasi, tentu diprioritaskan yang memiliki latar belakang ekonomi yang kurang beruntung,” jelasnya lagi.

    M Samsuri menegaskan aspek penting beasiswa ini adalah prestasi dan layar belakang ekonomi.

    Bagi siswa yang mengalami kendala, Kemdiktisaintek telah menyediakan beberapa kanal aduan.

    Kanal Pengaduan

    • E-mail: direktoratjenderalsaintek@gmail.com
    • ULT Kemendiktisaintek: 126
    • Sosial media: @ditjensaintek atau @prof.stellachristie

    (nah/nwk)


    Novia Aisyah

    `;
    constructor() {
    super()
    this.attachShadow({ mode: “open” })
    this.shadowRoot.innerHTML = TentangPenulis.html
    }

    async connectedCallback() {

    if (elementType === ‘single’) return false;

    const { default: Swiper } = await import(
    “https://cdn.jsdelivr.net/npm/swiper@11/swiper-bundle.min.mjs”
    );
    this.SwiperClass = Swiper;
    const swiperContainer = this.shadowRoot.querySelector(‘.mySwiper’);
    new this.SwiperClass(swiperContainer, {
    slidesPerView: 1,
    spaceBetween: 18,
    navigation: {
    nextEl: this.shadowRoot.querySelector(“.swiper-button-next”),
    prevEl: this.shadowRoot.querySelector(“.swiper-button-prev”),
    },
    pagination: {
    el: this.shadowRoot.querySelector(“.swiper-pagination”),
    clickable: true,
    },
    });
    }
    }
    customElements.define(elementTemplate, TentangPenulis)

    Sumber : www.detik.com

    Alhamdulillah buku Belajar di Sekolah اللهم صل على رسول الله محمد
    ilustrasi gambar : unsplash.com / susan q yin

  • Siap-siap, Pemprov Jakarta Bakal Cabut KJP Siswa yang Ketahuan Merokok



    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindak tegas siswa penerima KJP yang ketahuan merokok. Hal ini disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat menghadiri acara penyuluhan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar pada Senin (5/8) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

    Dalam kesempatan itu, Heru budi menegaskan jika pihaknya akan mencabut KJP milik siswa yang kedapatan merokok. Hal itu karena Indonesia merupakan negara ketiga yang warganya paling banyak merokok di dunia.

    “Saya sedikit menyampaikan bahwa dari hasil data yang ada di Indonesia peringkat ketiga warganya yang merokok di dunia. Pertama kalau nggak salah Cina, kedua India, dan ketiga adalah Indonesia,” kata Heru Budi dalam detikNews dikutip Selasa (6/8/2024).


    “Adik-adik juga di sini mungkin ada yang di ruangan ada yang mendapatkan Kartu Jakarta Pintar. Bagi saya, bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, jika ada siswa yang merokok saya akan cabut Kartu Jakarta Pintar-nya,” sambungnya.

    Pengguna Vape Termasuk

    Heru mengatakan, pihaknya akan tetap mencabut KJP meski merokok dengan rokok elektrik atau vape. Menurutnya, rokok elektrik justru bisa lebih berbahaya.

    “Apalagi perubahan zaman, kalau saya tanya mereka merokok tidak? Tidak, tapi (me)rokok elektrik, sama saja. Jadi saya minta yang namanya merokok, yang namanya pengguna rokok elektrik, itu sama saja merokok. Beban pemerintah Provinsi Jakarta, beban kita sebagai orang tua sepertinya lebih berat, karena rokok elektrik itu lebih berbahaya menurut saya, lebih rentan untuk dimasukkan cairan-cairan yang memang tidak patut kita gunakan,” ungkapnya.

    “Seperti vape, tolong diperhatikan dengan benar. Kalau buka YouTube, apalagi kalau merokok elektrik yang asapnya lebih banyak. Nah ini kita selaku orang tua, serasa media yang sulit, media gampang bagi menyalurkan narkoba, tapi yang sulit bagi orang tua untuk mengawasi,” lanjutnya.

    Tidak Ingin KJP Disalahgunakan

    Dia pun menjelaskan manfaat KJP bagi siswa yang kurang mampu. Heru Budi tidak ingin penyaluran dana KJP disalahgunakan oleh siswa maupun orang tua.

    “Esensinya adalah bagi siswa yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi. Maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan. Anggarannya yang dibutuhkan Rp 2 triliun untuk Kartu Jakarta Pintar. Tahun ini DKI menambah dana Kartu Jakarta Pintar Rp 200 miliar,” ucapnya.

    “Jadi kami tidak ingin anggaran APBD, anggaran negara, itu diberikan yang tidak tepat sasaran, termasuk bagi adik-adik yang mendapatkan. Tidak mampu sekolah tapi kok beli rokok. Pulang dari sini sampaikan kepada orang tuanya, saya menyampaikan seperti itu harus mohon dimaafkan demi anak kita menyongsong 2045,” ucapnya.

    Larangan bagi Penerima KJP

    Ada 23 larangan yang wajib dipatuhi oleh penerima KJP Plus Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan. Berikut daftarnya:

    1. Membelanjakan bansos biaya pendidikan di luar penggunaan yang telah diatur dalam Pergub
    2. Merokok
    3. Menggunakan dan mengedarkan narkotika dan obat-obatan terlarang
    4. Melakukan perbuatan asusila/pergaulan bebas/pelecehan seksual
    5. Terlibat dalam kekerasan/perundungan
    6. Terlibat tawuran
    7. Terlibat geng motor/geng sekolah
    8. Minum minuman keras/minuman beralkohol
    9. Terlibat pencurian
    10. Melakukan pemalakan/pemerasan/penjambretan
    11. Terlibat perkelahian
    12. Terlibat penipuan
    13. Terlibat mencontek massal
    14. Membocorkan soal/kunci jawaban

    15. Terlibat pornoaksi/pornografi
    16. Menyebarluaskan gambar tidak senonoh baik secara konvensional maupun melalui media daring
    17. Membawa senjata tajam dan peralatan lain yang membahayakan
    18. Sering bolos sekolah minimal 4 kali dalam 1 bulan
    19. Sering terlambat tiba di sekolah berturut-turut atau tidak berturut-turut minimal 6 kali dalam 1 bulan
    20. Menggandakan/menjaminkan bansos biaya pendidikan dan/atau buku tabungan kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun
    21. Menghabiskan bansos biaya pendidikan untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan
    22. Meminjamkan bansos biaya pendidikan kepada pihak manapun
    23. Melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib sekolah/peraturan sekolah.

    (nir/twu)



    Sumber : www.detik.com

  • Beasiswa Baznas ke Rusia Dibuka! Kuota 100 Mahasiswa-Dapat Rp 1 Juta Tiap Bulan



    Jakarta –

    Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) membuka beasiswa khusus mahasiswa yang tengah berkuliah di Rusia. Beasiswa ini mencakup pembinaan, seragam, hingga uang saku sebesar Rp 1 juta per bulan selama 2 tahun.

    Direktur Pendistribusian Baznas RI Ahmad Fikri mengatakan jika salah satu latar belakang program adalah untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Diharapkan mahasiswa yang tengah menekuni studi di berbagai bidang kelak dapat menyongsong Indonesia Emas.

    Selain itu, pihaknya juga mengaku banyak mendengar kabar mengenai beasiswa dari para penerima. Penerima beasiswa mengatakan jika beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Rusia hanya menawarkan bantuan pendidikan dan asrama. Hal ini membuat para mahasiswa harus mencari uang saku sendiri atau bergantung pada keluarga di Indonesia.


    “Terdapat 530 mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan S1, S2, dan S3 yang tersebar di 11 kota. Mayoritas Beasiswa Rusia berupa tuition fee dan dormitory sehingga belum termasuk allowance atau living cost. Mahasiswa harus mencari sendiri,” ujar Ahmad dalam Peluncuran Beasiswa Cendekia BAZNAS Rusia Tahun 2024 disiarkan via Youtube Baznas TV dikutip Jumat (11/10/2024).

    Tak hanya itu, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan juga belum membuka tawaran beasiswa di Rusia. Melihat hal ini, Baznas memutuskan untuk membuka beasiswa khusus mahasiswa Indonesia di Rusia bernama BCB Rusia.

    “Beasiswa Cendekia Baznas Rusia adalah program beasiswa sarjana dan pascasarjana yang diperuntukkan bagi mahasiswa khususnya alumni pesantren yang sedang menempuh pendidikan di Rusia. Beasiswa ini diprioritaskan pada jurusan STEM,” jelas Ahmad.

    Beasiswa akan diberikan selama maksimal 2 tahun dan akan dilakukan evaluasi per 6 bulan (1 semester). Penilaian dilakukan untuk mengevaluasi dan monitoring terhadap kelanjutan beasiswa peserta.

    Cakupan Beasiswa Cendekia Baznas Rusia 2024

    1. Pembinaan/Mentoring
    2. Uang Saku Rp 1.000.000,00/bulan selama maksimal 2 tahun
    3. SeragamPDH

    Syarat Umum Beasiswa Cendekia Baznas Rusia 2024

    1. Warga Negara Indonesia (WNI)
    2. Muslim
    3. Laki-laki/Perempuan
    4. Tidak sedang menerima beasiswa yang mencakup biaya hidup (living cost)
    5. Diutamakan alumni pesantren
    6. Diutamakan dari jurusan STEM
    7. Berprestasi baik secara akademik maupun non akademik
    8. Melampirkan ijazah dan transkrip nilai
    9. Mendapat rekomendasi dari tokoh masyarakat
    10. Surat Pernyataan
    11. Membuat esai “Kuliah di Rusia dan Kontribusi Pasca Lulus”
    12. Mengikuti rangkaian proses seleksi beasiswa
    13. Melengkapi seluruh dokumen persyaratan yang tertera

    Dokumen Pendaftaran Beasiswa Cendekia Baznas Rusia 2024

    1. Formulir pendaftaran
    2. KTP
    3. Kartu Keluarga (KK)
    4. Surat keterangan aktif
    5. Transkrip nilai
    6. Ijazah pendidikan terakhir
    7. Surat rekomendasi
    8. Surat pernyataan
    9. Esai “Mengapa “Kuliah di Rusia dan Kontribusi Pasca Lulus”

    Jadwal Beasiswa Cendekia Baznas Rusia 2024

    Pendaftaran: 11-18 Oktober 2024
    Seleksi administrasi: 19-25 Oktober 2024
    Pengumuman seleksi administrasi: 29 Oktober 2024
    Seleksi wawancara: 4-5 November 2024
    Pengumuman SK Kelulusan: 15 November 2024
    Daftar ulang: 18-20 November 2024
    Temu perdana dan pembinaan di Moskow, Rusia: 9 Desember 2024

    Pendaftaran Beasiswa Baznas ke Rusia dapat dilakukan pada https://bazn.as/PendaftaranBCBRusia2024. Selamat mendaftar!

    (nir/pal)



    Sumber : www.detik.com

  • Wacana Awardee LPDP Tak Harus Balik RI, Menko PMK Pertanyakan Return Investasi


    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno merespons kabar penerima beasiswa LPDP tak wajib pulang ke Tanah Air usai studi di luar negeri. Ia menilai beasiswa LPDP sebagai bentuk investasi sumber daya manusia dalam negeri yang perlu mendapat return atau imbal balik.

    “Jadi kalau saya kan begini, kita ini kan, pemerintah itu, negara itu kan investasi besar untuk pengembangan SDM. Investasi besar sejak awal ya, mulai dari sekolah dasar, menengah, tinggi, dan lain-lain. Oleh karena itu negara berhak untuk mendapatkan return dari investasi itu,” kata Pratikno, dikutip dari kanal YouTube Antara TV Indonesia, Kamis (7/11/2024).

    “Investasi itu kan dimaksudkan untuk membangun bangsa dan negara, menyejahterakan masyarakat,” ucapnya.


    Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyatakan penerima beasiswa LPDP tak wajib pulang ke Tanah Air usai merampungkan pendidikan di luar negeri. Satryo mengatakan para alumni beasiswa LPDP dapat berkontribusi untuk Indonesia kendati tinggal di luar negeri.

    Ia menjelaskan, para penerima beasiswa LPDP bisa tinggal di luar negeri jika mendapat izin dari Indonesia. Contohnya seperti izin tinggal untuk bekerja di lembaga internasional atau menjadi perwakilan RI di lembaga-lembaga berkapasitas internasional.

    “Kalau dia di luar negeri itu berprestasi, membawa nama Indonesia dengan baik, kan juga baik ya, nggak ada masalah,” ucapnya usai rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    “Kita beri izin selama dia memang masih membawa manfaatnya untuk Indonesia dalam berbagai cara,” imbuhnya.

    Sedangkan penerima beasiswa LPDP yang wajib pulang ke Tanah Air adalah mereka yang memiliki ikatan dinas. Contohnya seperti pegawai kementerian atau lembaga.

    “Kalau yang berangkat dengan ikatan dinas, departemen misalkan sekolahkan untuk dia belajar di sana, dia harus pulang segera,” ucapnya

    Satryo mengatakan penerima beasiswa LPDP tidak wajib pulang ke Tanah Air juga karena kurangnya lahan pekerjaan yang sesuai bagi mereka di Indonesia. Sebab pemerintah sendiri kekurangan dana untuk mengatasi soal lahan pekerjaan bagi alumni LPDP.

    Aturan Penerima Beasiswa LPDP Wajib Pulang ke Tanah Air

    Dikutip dari laman LPDP Kemenkeu, saat ini program beasiswa LPDP mewajibkan alumni untuk mengabdi di Indonesia dalam kurun waktu 2n+1, yaitu dua kali masa studi + 1 tahun. Mereka yang tidak pulang dalam kurun waktu 90 hari dapat dikenakan sanksi pengembalian dana beasiswa hingga pemblokiran dari program LPDP.

    Aturan di atas dapat dikecualikan untuk:

    • Alumni yang menjadi perwakilan RI di sebagai anggota PBB, World Bank, ADB, IDF, FIFA, IMF, atau lembaga internasional di mana Indonesia menjadi anggotanya.
    • PNS, personel TNI, personel Polri, pegawai swasta, pegawai BUMN yang ditugaskan ke luar negeri
    • Alumni yang ditugaskan lembaga pemerintah untuk ke luar negeri
    • Penerima program pascastudi kerja sama LPDP dan mitra
    • Dokter dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan
    • Penerima ikatan dinas yang boleh menetap di luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan
    • Penerima izin studi lanjutan
    • Mahasiswa postdoctoral yang dalam masa pengabdian 2n+1 dapat tinggal di luar negeri dengan lapor kelulusan terlebih dahulu lewat aplikasi e-beasiswa dan melengkapi persyaratan via portal bantuan.lpdp.kemenkeu.go.id
    • Peserta magang di luar negeri berdurasi maksimal 2 tahun yang memperoleh izin dan memenuhi ketentuan mulai magang maksimal 3 bulan usai kelulusan; pengajuan izin dilakukan via bantuan.lpdp.kemenkeu.go.id

    Bila detikers ingin menyampaikan aspirasi apakah sebaiknya penerima beasiswa LPDP ini wajib pulang kembali ke tanah air, bisa menyampaikan pendapatnya ke Point of View (POV) detikEdu di sini!

    (twu/nwk)



    Sumber : www.detik.com

  • Penerima Beasiswa LPDP Tak Wajib Pulang Sudah Sesuai Perundang-undangan


    Jakarta –

    Pengamat pendidikan Doni Koesoema menilai wacana penerima beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) tidak wajib pulang ke Tanah Air jika mendapat izin sudah sesuai ketentuan perundang-undangan.

    “Setiap warga negara Indonesia akan berhak memperoleh pekerjaan, untuk mencari kebaikan bagi mereka, dan itu tidak terbatas di Indonesia saja tetapi di seluruh negara,” kata Doni pada detikEdu, Kamis (7/11/2024).

    “(Terutama) mereka bekerja bagi kemanusiaan, bagi peradaban, dan mereka tetap membawa dampak besar bagi bangsa. Jadi sebenarnya nggak ada masalah dengan kebijakan ini,” sambungnya.


    Penerima Beasiswa LPDP yang Tidak Wajib Pulang

    Doni mengatakan, LPDP Kementerian Keuangan selaku pengelola program beasiswa LPDP berhak jika sekiranya berencana memperluas kriteria alumni beasiswa LPDP yang tidak wajib pulang ke Tanah Air.

    Diketahui, berdasarkan aturan LPDP saat ini, kelompok alumni beasiswa LPDP yang tak wajib pulang ke Indonesia antara lain PNS, anggota Polri, personel TNI, pegawai BUMN, hingga pegawai swasta yang ditugaskan di luar negeri. Dokter dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan juga dikenakan pengecualian ini.

    Pengecualian yang sama juga berlaku bagi alumni beasiswa LPDP yang menjadi perwakilan RI pada lembaga internasional di mana Indonesia menjadi negara anggota. Contohnya seperti menjadi anggota PBB, IMF, dan IDF.

    Alumni yang hendak lanjut studi, postdoctoral maupun magang di luar negeri juga dapat mengurus izin tidak pulang ke Tanah Air sesuai ketentuan. Bagi pemagang misalnya, magang harus dimulai paling lambat 3 bulan sejak tanggal lulus dan maksimal selama 3 tahun.

    “Misal mereka sudah dapat beasiswa dari kampusnya (di luar negeri) untuk melanjutkan kuliah di sana, masa harus tunggu 5 tahun baru lanjut beasiswanya? Tidak masuk akal,” ucapnya.

    Doni menggarisbawahi, jika nanti ada perubahan atas ketentuan di atas, perlu disepakati sejak awal sebagai komitmen antara pengelola beasiswa dan penerima beasiswa LPDP.

    Mempertanyakan Lahan Pekerjaan

    Ia mengatakan, aturan wajib pulang ke Tanah Air juga tidak masuk akal tanpa alasan yang jelas. Ia menekankan, pulang ke Indonesia seharusnya bersifat sukarela.

    “Dijelaskan, wajib pulang ke Indonesia itu seperti apa. Kalau wajib langsung pulang, nggak ada argumentasinya, artinya dia membatasi hak warga negara untuk mencari yang lebih baik dalam hidupnya. Kalau dia bekerja di sana dengan tetap warga negara Indonesia kan tidak masalah, dan membuat derajat kesejahteraan rakyat itu lebih baik,” ucapnya.

    “Nah kalau dia 2n+1 di sini nggak ada kerjaan, gimana? Ngapain pulang ke Indonesia nganggur?,” sambung Doni.

    Soal Return Investasi Negara

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan beasiswa LPDP sebagai bentuk investasi sumber daya manusia dalam negeri yang perlu mendapat return atau imbal balik.

    “Jadi kalau saya kan begini, kita ini kan, pemerintah itu, negara itu kan investasi besar untuk pengembangan SDM. Investasi besar sejak awal ya, mulai dari sekolah dasar, menengah, tinggi, dan lain-lain. Oleh karena itu negara berhak untuk mendapatkan return dari investasi itu,” kata Pratikno, dikutip dari kanal YouTube Antara TV Indonesia, Kamis (7/11/2024).

    “Investasi itu kan dimaksudkan untuk membangun bangsa dan negara, menyejahterakan masyarakat,” ucapnya.

    Merespons pernyataan Pratikno, Doni menekankan penerima beasiswa LPDP juga rakyat yang berhak sejahtera.

    “Yang kerja di luar negeri itu rakyat Indonesia. Kecuali mereka kerja di luar negeri malah semakin tertinggal. Jangan berpikiran sempit masalah nasionalisme. Kesejahteraan ini siapa yang diminta sejahtera? Warga negara. Dan mereka ini warga negara,” ucap Doni.

    Prioritas RI: Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kuliah?

    Salah satu pro-kontra yang mencuat dari viralnya kabar penerima beasiswa LPDP tak wajib pulang ke Indonesia adalah pendapat warganet soal ketidakrelaannya jika uang pajak dipakai untuk membiayai awardee yang tidak pulang dan mengabdi ke Tanah Air. Beberapa di antaranya juga menyatakan lebih rela jika uang pajak digunakan di bidang pendidikan dasar dan menengah yang masih semrawut.

    Sementara itu, sejumlah warganet lainnya menyatakan beasiswa LPDP terpisah dari kewajiban pemerintah atas pendidikan dasar dan menengah bagi anak-anak RI.

    Soal pro-kontra ini, Doni menilai menilai dana abadi pendidikan yang dikelola LPDP sebagai sumber dana beasiswa LPDP dapat digunakan untuk juga menggratiskan pendidikan tinggi bagi mahasiswa se-Indonesia di dalam negeri.

    Sementara itu, jika pendidikan dasar dan menengah hendak diprioritaskan, ia menegaskan bahwa anggaran pendidikan dasar juga harus diprioritaskan.

    “Faktanya kan tidak. Anggaran pendidikan dasar sangat sedikit jika dibandingkan dengan anggaran pendidikan 20% (APBN) yang tersebar di kementerian/lembaga,” ucapnya.

    Ia meminta peran Presiden Prabowo Subianto untuk urun tangan memprioritaskan soal anggaran pendidikan dasar dan menengah tersebut.

    “Peraturan tentang 20% anggaran itu dipakai untuk apa, termasuk untuk makan siang bergizi, itu yang ngatur kan presiden,” pungkasnya.

    Apa pendapatmu soal wacana penerima beasiswa LPDP tidak wajib pulang ke Tanah Air? Bagikan pandangan kamu di Point of View (PoV) detikEdu, klik di sini!

    (twu/pal)



    Sumber : www.detik.com

  • Catat! KIP Kuliah 2025 Hanya Bisa untuk Pilihan Prodi PTN Kemendiktisaintek


    Jakarta –

    Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) kembali membuka kesempatan untuk siswa pelamar KIP Kuliah. Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB, Prof Dr Ir Eduart Wolok, ST, MT mengatakan pendaftaran KIP Kuliah untuk tahun ini hampir sama dengan tahun sebelumnya.

    “Hampir tidak ada perubahan sebenarnya dengan proses yang sebelumnya,” ujar Prof Eduart dalam konferensi pers peluncuran SNPMB Tahun 2025 (11/12/2024).

    “Pendaftaran KIP Kuliah hanya berlaku untuk pilihan prodi di PTN Kemendiktisaintek. Informasi detail bisa dilihat di kip-kuliah.kemdikbud.go.id,” jelasnya dalam kesempatan yang sama.


    Namun, terpantau dalam situs resmi KIP Kuliah, saat ini belum ada informasi terbaru mengenai pendaftaran KIP Kuliah 2025.

    PTKIN Ada Kebijakan Tersendiri

    Menurut Prof Eduart, KIP Kuliah tidak untuk pendaftaran di perguruan tinggi keislaman negeri (PTKIN), dikarenakan ada kebijakan tersendiri.

    “Itu nanti teman-teman yang di PTKIN pasti sudah memiliki pola dan mekanisme tersendiri untuk KIP-K nya. kalau kami yang kami atur secara langsung terkait dengan KIP-K di Kemdiktisaintek,” imbuh Prof Eduart.

    Sementara itu, panitia telah meluncurkan SNPMB 2025 pada hari ini, Rabu (12/11/2024). Para peserta maupun sekolah juga dapat terus memantau perkembangan informasi melalui kanal-kanal resmi yang telah disediakan.

    Kanal Resmi Informasi SNPMB 2025

    • Laman resmi: https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id
    • E-mail: snpmb@bppp.kemdikbud.go.id
    • Help desk: https://hallo-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id
    • Telepon: 021-3104041
    • Call center: 08041450450
    • Lokasi: Gedung D lantai 1 Kemendiktisaintek, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270
    • Media sosial:

    – Instagram: @snpmb_id
    – YouTube: SNPMB ID
    – TikTok: @snpmb_id
    – X (Twitter): @snpmb_id
    – Facebook: SNPMB ID

    “Selain yang ini berarti bukan dari kami, Ibu-Bapak. Karena ternyata tren dari tahun ke tahun kan ada media, sering kali ada media duplikasi dan kadang informasinya justru informasi yang dalam tanda petik merugikan calon peserta,” kata Prof Eduart.

    “Sekali lagi inilah media sosial resmi dari SNPMB yang akan memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan SNPMB 2025,” tegasnya.

    Prof Eduart menekankan semua siswa memiliki kesempatan yang sama. Ia berharap SNPMB 2025 berlangsung lancar, sukses, dan menghasilkan generasi muda calon pemimpin bangsa terbaik.

    (nah/faz)



    Sumber : www.detik.com

  • Mendiktisaintek Sebut KIP Kuliah Akan Berganti Nama, Jadi Apa?



    Jakarta –

    Pemerintah membuka pendaftaran program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2025. Pembukaan secara resmi dilakukan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    “Dengan ini saya menyatakan pendaftaran program KIP-Kuliah tahun 2025 secara resmi saya buka,” katanya dalam siaran YouTube Kemendiktisaintek, Selasa (4/2/2025).

    Seraya membuka pendaftaran KIP Kuliah 2025, Satryo juga menyampaikan bahwa ada rencana perubahan nama program ini. Ia mengatakan perubahan nama ini karena harus sesuai dengan kabinet saat ini.


    “Dalam waktu yang dekat kami akan memberikan nama yang baru untuk program ini karena disesuaikan dengan kabinet sekarang yang sedang berjalan,” tuturnya.

    Ia menuturkan beasiswa KIP Kuliah memang mengalami perubahan setiap pemerintahan baru. Baik pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Jokowi.

    “Kita tahu bahwa KIP Kuliah ini dijalankan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi selama dua periode, pada sebelumnya program ini dinamakan Bidikmisi pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” tuturnya.

    Saat ini Satryo tengah mendiskusikan nama yang tepat bersama presiden. Ia berharap akan segera ada nama baru untuk program ini.

    “Untuk sekarang sedang kita diskusikan dengan Bapak Presiden, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita dapat nama yang digunakan tentu sesuai dengan semangat memberi beasiswa untuk anak Indonesia,” katanya.

    Masa pendaftaran KIP Kuliah untuk tahun ini telah dibuka sejak 3 Februari 2025. Sementara waktu penutupannya yakni pada 31 Oktober 2025.

    Adapun seleksi dan penetapan penerima KIP Kuliah akan dilakukan mulai 1 Juli hingga 31 Oktober 2025. Bagi detikers yang akan mendaftar Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) maka bisa mendaftar KIP sehari sebelum pendaftaran seleksi tersebut.

    Bantuan KIP Kuliah 2025 mencakup biaya pendidikan dan biaya hidup. Besaran bantuan pendidikan disesuaikan dengan biaya di masing-masing kampus.

    Sementara besaran biaya hidup dikelompokkan menjadi lima klaster yakni Rp 800.000, Rp 950.000, Rp 1.100.000, Rp 1.250.000, dan Rp 1.400.000 per bulan.

    “Dengan program ini pemerintah memiliki visi besar untuk memberikan kesempatan yang adil dan setara di seluruh Indonesia untuk dapat meningkatkan kompetensinya di bidang pendidikan tinggi,” katanya.

    (cyu/nah)



    Sumber : www.detik.com

  • Info Terbaru Pencairan Dana KIP Kuliah Semester Genap 2024/2025, Catat!


    Jakarta –

    Ketua Tim Kerja Beasiswa Pendidikan Tinggi, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Septien Prima Diassari menyampaikan informasi terbaru tentang telatnya pencairan dana Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Terutama bagi mahasiswa on going di semester genap 2024/2025.

    Dias panggilan akrabnya menjelaskan penyaluran KIP Kuliah semester genap 2024/2025 saat ini masih menunggu struktur perbendaharaan program tersebut. Hal ini menjadi imbas dari pemisahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi tiga kementerian baru.

    “Kami belum dapat memproses penyaluran untuk (KIP Kuliah) genap 2024/2025. Masih menunggu struktur-struktur terkait untuk perbendaharaan penyaluran KIP Kuliah,” ujarnya dikutip dari tayangan YouTube Pembukaan Pendaftaran KIP Kuliah Tahun 2025, Rabu (5/2/2025).


    Diusahakan Maret 2025

    Lebih lanjut Dias menjelaskan karena kini kementerian pendidikan terbagi menjadi dua yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), ada beberapa anggaran yang masih diblokir. Pemblokiran ini memerlukan waktu untuk bisa dibuka.

    “Butuh beberapa proses untuk bisa kita buka blokir anggaran. Di mana blokir adalah imbas dari pemisahan kementerian. Jadi semua bantuan masih diblokir,” tambahnya lagi.

    Setelah penyelesaian struktur dan perbendaharaan ini, Dias berharap KIP Kuliah bisa disalurkan kepada mahasiswa pada Maret 2025 mendatang.

    Menunggu waktu ini, ia meminta agar seluruh pimpinan perguruan tinggi memastikan seluruh mahasiswa penerima KIP Kuliah memiliki status aktif di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Sehingga penyaluran bisa cepat dilaksanakan jika sudah waktunya.

    “Semua perguruan tinggi memastikan seluruh mahasiswa on going bisa distatuskan aktif di PDDikti. Sehingga dalam penyaluran nanti begitu dibuka kita bisa lancar dan bisa lebih cepat lagi (penyalurannya),” ungkap Dias.

    Kemendiktisaintek juga akan mengeluarkan surat edaran resmi terkait hal ini kepada perguruan tinggi dalam waktu dekat.

    Besaran Dana KIP Kuliah

    Seperti yang diketahui, penerima KIP Kuliah berhak menerima dua jenis bantuan dana. Yakni uang kuliah yang langsung dibayarkan ke perguruan tinggi dan batuan biaya hidup yang disalurkan ke rekening masing-masing penerima KIP Kuliah.

    Adapun besaran bantuan biaya hidup berbeda-beda berdasarkan indeks harga lokal wilayah perguruan tinggi bersangkutan. Besarannya adalah:

    • Klaster 1: Rp 800.000 per bulan
    • Klaster 2: Rp 950.000 per bulan
    • Klaster 3: Rp 1.100.000 per bulan
    • Klaster 4: Rp 1.250.000 per bulan
    • Klaster 5: Rp 1.400.000 per bulan

    Cara Melihat Progres Pencairan Dana KIP Kuliah

    Melansir laman resmi KIP Kuliah Kemendiktisaintek, mahasiswa penerima bantuan bisa melihat progres pencairan dana bantuan secara mandiri. Hal ini bisa dipantai pada sistem KIP Kuliah. Caranya yakni:

    1. Buka https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id/

    2. Klik Login Siswa

    3. Masukkan data akun KIP Kuliah masing-masing lalu klik Masuk

    4. Pada dashboard, mahasiswa akan memperoleh informasi pencairan dari ditetapkan SK Puslapdik nomor berapa, nomor Surat Perintah Pembayaran (SPP), nomor Surat Perintah Membayar (SPM), nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan nomor Surat Perintah Penyaluran (SPPn).

    5. Jika sudah sampai tahapan SPPn, dana akan disampaikan kepada bank penyalur dan bisa diterima mahasiswa.

    (det/pal)



    Sumber : www.detik.com

  • Ini Mahasiswa Prioritas Penerima KIP Kuliah 2025, Kamu Termasuk?


    Jakarta –

    Pendaftaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2025 tengah dibuka bagi calon mahasiswa yang hendak kuliah tahun ini. Ada kelompok mahasiswa yang diprioritaskan menjadi penerima KIP Kuliah 2025.

    Ketua Tim Kerja Beasiswa Pendidikan Tinggi, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Septien Prima Diassari menjelaskan, prioritas mahasiswa penerima KIP Kuliah yakni berdasarkan persyaratan ekonomi. Datanya antara lain diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

    “Jadi kita masih menggunakan data DTKS dan P3KE ya Bapak-Ibu untuk 2025 ini,” terang Septien dalam Pembukaan Pendaftaran KIP Kuliah 2025, disiarkan di kanal YouTube Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Selasa (4/2/2024).


    Sebelum masuk jadi penerima prioritas, calon mahasiswa perlu memenuhi syarat umum KIP Kuliah dulu. Simak daftar syarat dan prioritas KIP Kuliah 2025 di bawah ini:

    Syarat Penerima KIP Kuliah

    Secara umum, berikut syarat penerima KIP Kuliah yang perlu dipenuhi semua pelamar:

    • Lulusan SMA, SMK, atau sederajat yang lulus pada 2025, 2024, atau 2023.
    • Sudah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru lewat jalur masuk apapun di perguruan tinggi negeri (PTN) ataupun perguruan tinggi swasta (PTS) pada prodi yang terakreditasi secara resmi dan tercatat di sistem akreditasi nasional perguruan tinggi.
    • Berpotensi akademik baik, tetapi terbatas ekonomi atau berasal dari keluarga miskin/rentan miskin, dan/atau dengan pertimbangan khusus yang didukung bukti dokumen yang sah.

    Syarat Ekonomi Penerima KIP Kuliah 2025

    Berikut syarat ekonomi penerima KIP Kuliah 2025 seperti dipaparkan Sony Hartono Wijaya dari Tim Teknis KIP Kuliah pada siaran pembukaan pendaftaran:

    • Pemegang KIP Pendidikan Menengah
    • Mahasiwa dari keluarga yang termasuk DTKS
    • Mahasiswa dari keluarga yang termasuk dalam data P3KE maksimal pada desil 3
    • Mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan
    • Mahasiswa yang memenuhi persyaratan miskin/rentan miskin seusai ketentuan, dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu.

    Mahasiswa Prioritas Penerima KIP Kuliah 2025

    Lebih lanjut, berikut mahasiswa yang akan diprioritaskan menjadi penerima KIP Kuliah 2025 berdasarkan persyaratan ekonomi:

    1. Pemegang KIP SMA yang lulus SNBP, SNBT, atau seleksi mandiri di PTN
    2. Berasal dari keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau menerima program bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial (Kemensos) yang lulus seleksi mandiri di PTN
    3. Pemegang KIP SMA yang luus SNBP, SNBT, atau seleksi mandiri di PTS
    4. Berasal dari keluarga yang masuk dalam DTKS atau menerima program bansos Kemensos yang lulus seleksi mandiri di PTS
    5. Termasuk kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin, maksimal desil 3 Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang lulus seleksi mandiri di PTS
    6. Berasal dari panti sosial atau panti asuhan yang lulus seleksi masuk perguruan tinggi melalui semua jalur seleksi di PTN dan PTS
    7. Pelamar yang lulus seleksi masuk perguruan tinggi melalui semua jalurseleksidiPTN dan PTS, dan memenuhi persyaratan miskin/rentan miskin, sesuai ketentuan, dibuktikan dengan:
      • – Bukti pendapatan kotor gabungan orang tua/wali adalah maksimal Rp 4 juta per bulan, atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp 750 ribu.
      • – Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh pemerintah, minimal tingkat desa atau kelurahan, yang disertai dengan bukti dukung, dan akan diverifikasi oleh perguruan tinggi.

    Komponen Bantuan KIP Kuliah

    1. Gratis Pendaftaran SNBT

    Kebijakan ini berlaku jika calon mahasiswa mendaftar ke perguruan tinggi di bawah Kemendiktisaintek, sehingga pelamar kampus di bawah Kementerian Agama (Kemenag) seperti universitas Islam negeri (UIN) tetap perlu membayar biaya pendaftaran. Pelamar KIP Kuliah bisa mendapat gratis biaya pendaftaran SNBT 2025 termasuk:

    • – Siswa pemegang atau pemilih KIP SMA, SMK, atau yang sederajat
    • – Siswa dari keluarga yang terdata dalam DTKS atau penerima bansos yang ditetapkan Kemensos seperti peserta Program Keluarga Harapan (PKH) atau pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
    • – Masuk kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin, maksimal pada desil 3 P3KE yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

    2. Gratis Uang Kuliah

    Semua penerima KIP Kuliah akan mendapat gratis biaya pendidikan atau biaya kuliah (uang kuliah tunggal atau UKT/sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP). Biaya UKT/SPP akan dibayarkan langsung ke rekening perguruan tinggi mahasiswa bersangkutan.

    3. Bantuan Biaya Hidup

    Bantuan biaya hidup diberikan satu kali per enam bulan (per semester) secara langsung via rekening penerima KIP Kuliah masing-masing. Besarnya berbeda- beda berdasarkan perhitungan besaran indeks harga lokal wilayah perguruan tinggi bersangkutan, yakni:

    • Klaster 1: Rp 800.000 per bulan
    • Klaster 2: Rp 950.000 per bulan
    • Klaster 3: Rp 1.100.000 per bulan
    • Klaster 4: Rp 1.250.000 per bulan
    • Klaster 5: Rp 1.400.000 per bulan

    Jadwal KIP Kuliah 2025

    • Registrasi/pendaftaran akun KIP Kuliah: 3 Februari-31 Oktober 2025
    • Seleksi KIP Kuliah di perguruan tinggi: 1 Juli-31 Oktober 2025
    • Penetapan penerima KIP Kuliah baru: 1 Juli-31 Oktober 2025

    Alur Pendaftaran KIP Kuliah 2025

    Berikut alur pendaftaran KIP Kuliah 2025:

    1. Siapkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat email
    2. Mendaftar/registrasi akun KIP Kuliah di https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id
    3. Sistem KIP Kuliah melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN calon pelamar ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikdasmen
    4. Jika validasi berhasil, cek email berisi nomor pendaftaran dan kode akses akun pada email yang didaftarkan
    5. Lengkapi berkas pendaftaran
    6. Pilih jenis seleksi masuk perguruan tinggi yang akan diikuti (SNBP, SNBT, atau jalur mandiri)
    7. Siswa mendaftar dan mengikuti rangkaian seleksi perguruan tinggi (SNBP, SNBT, atau jalur amndiri)
    8. Jika lolos seleksi perguruan tinggi tujuan, maka pihak kampus akan melakukan verifikasi lebih lanjut dan mengusulkan pelamar KIP Kuliah bersangkutan sebagai calon penerima KIP Kuliah.
    9. Penerima KIP Kuliah ditetapkan Kemendiktisaintek atas usulan perguruan tinggi setelah mahasiswa melakukan registrasi dan diterima secara resmi sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi.

    Semoga berhasil kuliah dengan KIP Kuliah 2025, detikers!

    (twu/nwk)



    Sumber : www.detik.com