APBN Dalam Tekanan: Saat Subsidi BBM & Listrik Jadi Bom Waktu Fiskal

Ada permainan fiskal yang sedang terjadi di Indonesia  dan konsekuensinya mulai terasa nyata. Pemerintah memilih menahan harga BBM bersubsidi dan tarif listrik rumah tangga tetap di level lama, meski harga minyak mentah dunia merangsek naik akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Pertamina resmi mengumumkan: per 1 April 2026, tidak ada kenaikan harga BBM. Keputusan populis itu memang menjaga daya beli rakyat tapi diam-diam menambah beban besar pada kas negara. Selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat harus ditanggung APBN dalam bentuk subsidi dan kompensasi energi.

Berapa Besar Proyeksi Defisitnya?

APBN 2026 awalnya dirancang dengan defisit 2,68% dari PDB, masih di bawah batas aman 3% yang diamanatkan undang-undang. Namun asumsi itu disusun saat harga minyak masih di kisaran USD 70 per barel dan kurs Rp16.500/USD. Pada Maret 2026, harga minyak sempat melampaui USD 100 dan rupiah menyentuh Rp16.990/USD. Berikut tiga skenario yang dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna:

Sumber: Simulasi internal pemerintah, dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna Maret 2026, dikutip Kompas.id. Setiap kenaikan harga ICP USD1/barel berpotensi menambah belanja negara hingga Rp10,3 triliun. Untuk asumsi kurs, diprediksikan setiap pelemahan Rp100/USD → defisit melebar Rp800 miliar

Kenapa Harga BBM & Listrik Tidak Dinaikkan?

Pertanyaan yang lebih menarik bukan “seberapa besar defisitnya”  melainkan: mengapa pemerintah tetap memilih menahan harga meski tahu risikonya? Ada lima alasan utama:

1. Daya beli yang rapuh. Kenaikan BBM langsung memukul biaya transportasi dan distribusi pangan. Ekonom memperingatkan risiko stagflasi: harga naik tapi pendapatan rakyat tidak ikut naik. Konsumsi rumah tangga adalah penyumbang utama PDB Indonesia.
2. Momen politik yang sensitif. Tahun 2026 adalah tahun konsolidasi pemerintahan Prabowo. Menaikkan BBM dan listrik di tengah gejolak geopolitik berisiko memicu gejolak sosial yang jauh lebih mahal dari subsidi itu sendiri.
3. Indonesia adalah net importir minyak. Produksi minyak domestik hanya 600–700 ribu barel per hari, sementara konsumsi mencapai 1,4–1,7 juta barel. Lebih dari separuh kebutuhan dipenuhi impor — dan dibayar dalam dolar AS.
4. Program prioritas yang tak bisa dipangkas. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap Rp71 triliun, dengan usulan tambahan Rp50 triliun. Belanja pemerintah terus tumbuh dari segala arah, sementara penerimaan negara melemah.
5. Kepercayaan investor yang sudah goyah. Moody’s dan Fitch sama-sama merevisi outlook utang Indonesia menjadi negatif pada 2026. Menaikkan BBM di momen ini bisa dibaca pasar sebagai sinyal krisis, memperburuk kondisi.

Apa Artinya Bagi Rupiah dan Investasimu?

Ketika defisit APBN membengkak, pemerintah harus menerbitkan lebih banyak Surat Berharga Negara (SBN) untuk menutup lubang anggaran. Imbal hasil obligasi naik, biaya utang membengkak, dan tekanan pada rupiah menguat — nilai tukar USD/IDR pun ikut bergerak.

Dalam kondisi seperti ini, menyimpan aset dalam denominasi dolar Amerika bukan lagi sekadar pilihan diversifikasi — melainkan langkah logis untuk melindungi nilai kekayaan. Dolar cenderung menguat saat fiskal Indonesia tertekan dan sentimen risiko meningkat.

Investasi USD/IDR & Raih Yield Dolar hingga 3,18% per Tahun

Di tengah tekanan fiskal dan pelemahan rupiah, portofolio berbasis dolar bisa menjadi perisai nilai asetmu. Di Pluang, kamu bisa berinvestasi di pasangan mata uang USD/IDR dan mendapatkan imbal hasil kompetitif — berpotensi tumbuh dari dua sisi: apresiasi nilai tukar dan yield yang menarik.