Kripto dan Semua Post

Tag: arab saudi

  • Dukungan Arab Saudi dan Prancis untuk Palestina di Tengah Krisis Kemanusiaan Gaza



    Jakarta –

    Presiden Palestina Mahmoud Abbas berterima kasih kepada Arab Saudi atas upayanya dalam berkontribusi pada komitmen bersejarah Prancis untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan hal tersebut pada hari Kamis (24/7/2025). “Solusi ini adalah satu-satunya jalan yang dapat memenuhi aspirasi sah Israel dan Palestina. Solusi ini harus segera diwujudkan,” kata Macron dalam suratnya kepada Abbas.

    “Prospek solusi yang dinegosiasikan untuk konflik di Timur Tengah tampaknya semakin jauh. Saya tidak bisa pasrah,” tambahnya.


    Dilansir dalam Arab News pada Sabtu (26/7/2025), Pemimpin Palestina tersebut mengatakan bahwa langkah Prancis tersebut merupakan kemenangan bagi rakyatnya dan ia mendesak negara-negara lain untuk mengambil sikap serupa guna mendukung solusi dua negara untuk konflik yang telah berlangsung puluhan tahun.

    Kerajaan Arab Saudi telah lama mendukung negara Palestina dan telah berulang kali mengutuk perlakuan Israel terhadap warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.

    Krisis Pangan di Gaza

    Keadaan Gaza kian memburuk. Badan bantuan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa sepertiga warga Gaza “tidak makan selama berhari-hari” saat kelaparan menyelimuti daerah kantong Palestina yang dilanda perang sejak Oktober 2023 lalu.

    Dilansir AFP pada Sabtu (26/7/2025), badan bantuan pangan PBB Program Pangan Dunia (WFP) menyebutkan bahwa hampir satu dari tiga orang tidak makan selama berhari-hari. Malnutrisi meningkat dengan 90.000 perempuan dan anak-anak sangat membutuhkan perawatan.

    Disebutkan oleh WFP bahwa sekitar 470.000 orang di Jalur Gaza diperkirakan akan menghadapi “bencana kelaparan” atau “catastrophic hunger” — kategori paling parah dalam klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu PBB — antara Mei dan September tahun ini.

    “Bantuan pangan adalah satu-satunya cara bagi masyarakat untuk mengakses makanan karena harga pangan sedang melambung tinggi,” kata WFP dalam pernyataannya.

    “Banyak orang sekarat karena kurangnya bantuan kemanusiaan,” imbuh pernyataan WFP tersebut.

    Dilansir dari CNN, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi kelaparan yang memburuk di Gaza. Ia mengatakan situasi di Gaza bukan sekadar krisis kemanusiaan, tetapi krisis moral yang mengguncang hati nurani dunia.

    Dalam pernyataan terbarunya, Guterres mengungkap betapa parahnya kelaparan yang melanda wilayah itu. Ia menceritakan bahwa anak-anak di Gaza kini berbicara soal keinginan pergi ke surga, karena mereka percaya setidaknya “ada makanan di sana.”

    (lus/lus)



    Sumber : www.detik.com

  • Kian Banyak Bangsa Eropa Akui Negara Palestina, Setelah Prancis Kini Inggris



    Jakarta –

    Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan Inggris siap mengakui negara Palestina. Langkah ini menanggapi meningkatnya kemarahan publik atas krisis kelaparan di Gaza.

    Dilansir Reuters, Starmer menyatakan hal itu pada Selasa (29/7/2025), sehari setelah pembicaraan di Skotlandia dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump sendiri keberatan dengan rencana Inggris tersebut.


    Inggris berencana mengakui kemerdekaan Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang. Starmer mengatakan pihaknya akan merealisasikan pernyataan itu kecuali Israel mengambil tindakan untuk mengizinkan lebih banyak bantuan ke Gaza, tak ada aneksasi Tepi Barat, dan berkomitmen pada solusi dua negara.

    “Rakyat Palestina telah menanggung penderitaan mengerikan,” ujar Starmer dilansir Reuters.

    “Sekarang, di Gaza, karena kegagalan bantuan yang dahsyat, kami melihat kelaparan, anak-anak yang terlalu lemah untuk berdiri, gambaran yang akan terus kami ingat seumur hidup. Penderitaan ini harus diakhiri,” tegasnya.

    Kementerian Luar Negeri Israel turut menanggapi pernyataan Inggris. Dalam sebuah unggahan di X, pihaknya menyebut langkah Inggris merupakan “hadiah bagi Hamas” dan akan merugikan upaya gencatan senjata.

    Langkah Inggris untuk mengakui negara Palestina di PBB akan menjadi kekuatan tambahan bagi Barat. Menyusul pengumuman yang sebelumnya disampaikan Prancis pada pekan lalu.

    Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan negaranya akan mengakui kemerdekaan Palestina.

    “Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” tulis kepala negara Prancis tersebut di media sosial X dan Instagram.

    Keputusan tersebut mendapat pujian dari Arab Saudi. Kerajaan juga menyerukan negara-negara lain untuk melakukan langkah positif seperti yang dilakukan Prancis.

    (kri/erd)



    Sumber : www.detik.com

  • Arab Saudi Luncurkan Ala Khutah, Ajak Umat Islam Telusuri Jejak Hijrah Nabi


    Jakarta –

    Kabar gembira bagi umat Muslim seluruh dunia, khususnya Indonesia! Pemerintah Arab Saudi resmi meluncurkan program spiritual bertajuk Ala Khutah atau Dalam Jejak Nabi.

    Program ini mengajak umat Islam untuk secara langsung menapaki rute bersejarah Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah. Meski baru akan dimulai pada November 2025 dan berlangsung selama enam bulan, antusiasme sudah meledak.

    Lebih dari satu juta orang telah mendaftar. Dan yang paling mencengangkan, mayoritas pendaftar berasal dari Indonesia.


    “Respons dari masyarakat Indonesia sangat luar biasa. Ini menunjukkan betapa kisah Hijrah begitu hidup di hati mereka,” ujar Ketua Otoritas Umum Hiburan Arab Saudi, Turki Alalshikh, dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Antara, Rabu (30/7/2025).

    Program Ala Khutah ini merupakan bagian dari proyek raksasa Hijrah Trail. Peserta akan diajak menyusuri perjalanan sepanjang 470 kilometer yang dulu ditempuh Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq.

    Sepanjang rute ini, mereka akan melewati 41 situs sejarah dan 5 lokasi utama yang menjadi saksi bisu perjalanan agung tersebut.

    Alalshikh menjelaskan, untuk tahap awal, Arab Saudi akan menerima 300.000 peserta secara langsung pada tahun ini. Namun, targetnya tak main-main. Pada 2030, jumlah peserta diharapkan bisa mencapai 5 juta orang per tahun!

    Bukan Sekadar Jalan-Jalan, tapi Pengalaman Sejarah yang Hidup

    Program Ala Khutah ini jauh dari sekadar perjalanan spiritual biasa. Peserta akan diajak berinteraksi langsung dengan jejak sejarah melalui berbagai kegiatan imersif.

    Bayangkan, Anda bisa menunggang unta layaknya para kafilah di masa lalu, mengunjungi Gua Tsur dengan mobil 4×4, hingga menyaksikan teater sejarah yang digelar langsung di lokasi aslinya.

    “Akses ke Gua Tsur, tempat persembunyian Nabi sebelum Hijrah, kini hanya perlu 3 menit dengan kendaraan khusus, dari yang sebelumnya membutuhkan waktu 2 jam berjalan kaki,” kata Alalshikh, menggambarkan kemudahan akses yang telah disiapkan.

    Tak hanya itu, program ini juga dilengkapi delapan tempat peristirahatan yang nyaman, lebih dari 50 titik edukasi, serta fasilitas transportasi modern yang dirancang dengan standar keamanan tinggi.

    “Semua dirancang berdasarkan sumber sejarah yang valid. Kami ingin pengalaman ini benar-benar menyentuh sisi spiritual dan emosional para peserta,” tegas Alalshikh.

    Inisiatif luar biasa ini mendapat dukungan langsung dari Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS). Program Ala Khutah menjadi bagian integral dari Saudi Vision 2030 yang berambisi memajukan sektor budaya dan sejarah Islam di Kerajaan.

    Ke depannya, program ini juga akan diperluas ke berbagai negara, termasuk di Asia Selatan dan Asia Tenggara, membuka peluang lebih besar bagi umat Islam Indonesia untuk merasakan perjalanan Hijrah secara nyata.

    (hnh/lus)



    Sumber : www.detik.com

  • Inggris Akan Akui Negara Palestina, Begini Respons Arab Saudi



    Jakarta –

    Kerajaan Arab Saudi menyambut baik rencana Inggris untuk mengakui negara Palestina dan dukungan tercapainya solusi dua negara. Pihaknya menyerukan negara-negara lain untuk mengambil langkah serius.

    “Pangeran Faisal (Menlu Arab Saudi) menyambut baik deklarasi dan niat Inggris untuk melanjutkan pengakuan negara Palestina, menyebutnya sebagai langkah signifikan,” lapor Saudi Gazette, Rabu (30/7/2025).


    Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa (29/7/2025) kemarin, Menteri Faisal bin Farhan menegaskan kembali seruan Kerajaan kepada masyarakat internasional dan negara-negara pecinta perdamaian untuk “mengambil langkah serius” agar tercapai resolusi internasional yang menegaskan hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka.

    Faisal bertemu Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy di sela-sela konferensi internasional tingkat tinggi tentang masalah Palestina. Kedua pejabat juga membahas upaya untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza.

    Selain Arab Saudi, Liga Muslim Dunia (MWL) yang beranggotakan negara-negara Islam dari berbagai mazhab juga menyambut niat Inggris mengakui negara Palestina. Dalam pernyataan yang dikeluarkan Sekretariat Jenderal MWL, dilansir SPA, Sekretaris Jenderal MWL dan Ketua Organisasi Cendekiawan Muslim Syeikh Dr. Mohammed bin Abdulkarim Al-Issa menegaskan langkah Inggris tersebut merupakan sikap yang benar dan bertanggung jawab, selaras dengan hak-hak historis dan hukum rakyat Palestina.

    “Merupakan tanggung jawab semua negara di seluruh dunia untuk berdiri di sisi sejarah yang benar dengan mengadopsi posisi yang berprinsip dan sah dalam mendukung keadilan dan legitimasi internasional, serta mengakhiri tragedi kemanusiaan yang menyakitkan ini dan dampaknya berbahaya bagi kawasan, komunitas internasional, dan dunia pada umumnya,” tegas Al-Issa.

    Diberitakan sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan Inggris siap mengakui negara Palestina di Majelis Umum PBB pada September mendatang. Langkah ini, seperti dilansir Reuters, menanggapi meningkatnya kemarahan publik atas krisis kelaparan di Gaza.

    (kri/lus)



    Sumber : www.detik.com

  • Saudi, Qatar dan Mesir Serukan agar Hamas Melucuti Senjata untuk Akhiri Perang Gaza



    Jakarta –

    Negara-negara Arab termasuk Qatar, Arab Saudi dan Mesir meminta Hamas untuk menyerahkan senjata dan mengakhiri kekuasaan di Gaza, Palestina. Seruan ini dilakukan untuk mengakhiri perang dengan cara menghidupkan solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.

    Melansir dari Arab News pada Rabu (30/7/2025), 17 negara ditambah Uni Eropa dan Liga Arab menyepakati deklarasi yang menjadi bagian dari dokumen tujuh halaman dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Deklarasi berfokus pada penghidupan kembali solusi dua negara.


    “Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka,” bunyi pernyataan dalam deklarasi tersebut.

    Deklarasi ini menyusul seruan delegasi Palestina di PBB agar Israel dan Hamas meninggalkan Gaza yang memungkinkan otoritas Palestina mengelola wilayah pesisir tersebut. Negara Prancis yang menjadi tuan rumah konferensi bersama Arab Saudi itu menyebut deklarasi tersebut bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya.

    “Untuk pertama kalinya, negara-negara Arab dan Timur Tengah mengecam Hamas, mengecam serangan 7 Oktober, menyerukan pelucutan senjata Hamas, menolak keikutsertaannya dalam pemerintahan Palestina, serta menyatakan niat untuk menormalisasi hubungan dengan Israel di masa depan,” ungkap Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot.

    Deklarasi diteken bersama oleh Prancis, Inggris, dan Kanada di antara negara-negara Barat lainnya. Mereka juga menyerukan kemungkinan pengerahan pasukan asing untuk menstabilkan Gaza setelah berakhirnya peperangan. Meski demikian, Israel dan sekutunya Amerika Serikat tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

    (aeb/lus)



    Sumber : www.detik.com

  • Dari New York, 15 Negara Barat Siap Akui Negara Palestina



    Jakarta –

    Sebanyak 15 negara Barat menyatakan keinginannya mengakui negara Palestina. Dalam deklarasi bersama di New York, mereka mengajak negara lain turut bergabung.

    Kabar tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot yang turut hadir dalam konferensi di New York yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi pada Selasa (29/7/2025).

    “Di New York, bersama 14 negara lainnya, Prancis mengeluarkan seruan kolektif: kami menyatakan keinginan kami untuk mengakui Negara Palestina dan mengundang mereka yang belum melakukannya untuk bergabung dengan kami,” tulis Barrot di X, Rabu (30/7/2025) kemarin, dilansir France24.


    Pernyataan tersebut ditandatangani oleh menteri luar negeri Andorra, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, San Marino, Slovenia, dan Spanyol.

    Dalam pernyataan bersama, 15 negara tersebut menegaskan komitmen mereka terhadap visi solusi dua negara. Visi ini diharapkan bisa menumpas konflik Israel-Palestina, dengan berdirinya negara Palestina di samping Israel.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron juga telah mengumumkan negaranya akan secara resmi mengakui kenegaraan Palestina di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang. Pernyataan ini membuat Israel dan Amerika Serikat meradang.

    Menyusul Prancis, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Selasa (29/7/2025) mengumumkan bahwa Inggris akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB pada September nanti jika Israel tak mengambil “langkah substantif”. Langkah tersebut meliputi mengizinkan banyak bantuan masuk Gaza, tak ada aneksasi Tepi Barat, dan berkomitmen untuk tercapainya solusi dua negara.

    Terbaru, Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyatakan negaranya akan mengakui negara Palestina pada September. Carney, seperti dilansir AFP, mengatakan perlu mengambil langkah ini dengan harapan terwujudnya solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina.

    “Kanada bermaksud untuk mengakui Negara Palestina pada Sidang ke-80 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2025,” kata Carney.

    Dukungan negara-negara tersebut terhadap berdirinya negara Palestina akan menambah kekuatan Barat di PBB. Saat ini, status kenegaraan Palestina telah mendapat dukungan dari 147 anggota PBB. Jumlah ini mewakili 75 persen dari seluruh anggota.

    (kri/lus)



    Sumber : www.detik.com

  • Saudi Rilis Aturan Properti, WNA Muslim Bisa Beli Lahan di Makkah-Madinah



    Jakarta –

    Arab Saudi merilis undang-undang baru yang mengatur kepemilikan properti bagi warga negara asing (WNA) di wilayahnya. Aturan ini menandai perombakan besar-besaran Kerajaan terkait kepemilikan properti pihak asing.

    Dilansir dari Saudi Gazette, Kamis (31/7/2025), undang-undang baru telah mendapat persetujuan Kabinet awal bulan ini. Undang-undang tersebut dirilis surat kabar resmi Umm Al-Qura pada Jumat lalu dan berlaku 180 hari sejak diterbitkan. Aturan baru ini menggantikan undang-undang sebelumnya terkait kepemilikan properti berdasarkan Keputusan Kerajaan No. M/15 Tahun 2000.

    Sistem baru mengizinkan warga negara non-Saudi, termasuk individu, perusahaan, dan entitas nirlaba, memiliki hak kepemilikan properti atau hak terkait lainnya di zona geografis yang ditentukan Kabinet. Hak ini mencakup hak guna pakai, hak sewa, dan hak properti lainnya yang tetap mengacu pada pembatasan lokasi, jenis properti, dan penggunaan.

    Meski aturan baru ini memberikan angin segar bagi pihak asing, kepemilikan properti di Makkah dan Madinah tetap dilarang kecuali bagi orang Islam. Adapun perusahaan non-tercatat dengan pemegang saham asing serta dana investasi dan entitas tujuan khusus lisensi akan diizinkan memiliki properti di seluruh Kerajaan, termasuk di Makkah dan Madinah dengan syarat untuk mendukung operasional atau perumahan karyawan.

    Berdasarkan undang-undang baru ini, hak milik properti hanya berlaku setelah terdaftar secara resmi di sistem real estate nasional. Ada biaya transfer hingga 5 persen untuk transaksi ini.

    Arab Saudi juga memberlakukan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran seperti pemalsuan dokumen dan penjualan paksa properti. Sanksi berupa denda hingga SR10 juta.

    (kri/erd)



    Sumber : www.detik.com

  • Arab Saudi dan Yordania Kecam Aksi Provokatif Menteri Israel di Masjid Al-Aqsa



    Riyadh –

    Arab Saudi mengecam keras tindakan provokatif Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, yang mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem pada Minggu (3/8). Kementerian Luar Negeri Saudi menyebut aksi tersebut sebagai pemicu ketegangan yang berpotensi memperburuk konflik di sana.

    “Kerajaan Arab Saudi mengutuk sekeras-kerasnya provokasi yang terus-menerus dilakukan oleh pejabat pemerintahan pendudukan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa,” bunyi pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Saudi di akun X.

    “Tindakan semacam ini hanya akan memperkeruh situasi dan menghambat upaya perdamaian di Timur Tengah.”


    Ben-Gvir diketahui memasuki kompleks Al-Aqsa dan mengaku melaksanakan salat di sana. Aksi tersebut dinilai menantang status quo yang telah lama berlaku, di mana pengelolaan situs suci tersebut berada di bawah otoritas keagamaan Yordania. Sesuai kesepakatan yang telah berlangsung puluhan tahun, umat Yahudi diizinkan berkunjung ke kompleks Al-Aqsa, namun tidak diperkenankan melakukan ibadah di sana.

    Arab Saudi juga kembali menyerukan kepada komunitas internasional agar mengambil langkah tegas menghentikan pelanggaran hukum dan norma internasional oleh pejabat Israel yang dinilai merusak stabilitas kawasan.

    Sikap serupa juga disampaikan oleh pemerintah Yordania. Melalui pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri Yordania mengecam tindakan Ben-Gvir sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional. “Ini adalah provokasi yang tidak bisa diterima dan bentuk eskalasi yang sangat berbahaya,” tegas pernyataan tersebut.

    Dilansir dalam Arab News pada Minggu (3/8/2025), Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania, Duta Besar Sufian Qudah, menyatakan penolakan tegas negaranya atas serangan provokatif yang terus berulang dari para pejabat Israel. Ia juga menyoroti keterlibatan aparat keamanan Israel yang secara berkala memfasilitasi masuknya pemukim Yahudi ke kawasan Masjid Al-Aqsa.

    “Israel tidak memiliki kedaulatan atas Masjid Al-Aqsa/Al-Haram Al-Sharif,” tegas Qudah. Ia memperingatkan bahwa upaya untuk membagi masjid secara waktu maupun wilayah merupakan bentuk pelanggaran terhadap status historis dan hukum tempat suci tersebut.

    Qudah juga menekankan bahwa tindakan-tindakan tersebut merupakan penodaan terhadap kesucian situs-situs suci Islam dan Kristen di Yerusalem, serta memperingatkan bahwa provokasi semacam ini berisiko memicu eskalasi berbahaya dan memperburuk situasi di wilayah Tepi Barat yang diduduki.

    (lus/erd)



    Sumber : www.detik.com

  • Negara Arab dan Islam Kecam Menteri Israel Berdoa di Al-Aqsa



    Jakarta –

    Negara-negara Arab dan Islam mengecam aksi Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa dan berdoa di sana. Aksi provokatif itu memicu kekhawatiran meningkatnya ketegangan yang tengah berlangsung.

    Dilansir Arab News dan Saudi Gazette, Senin (4/8/2025), Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam pernyataannya mengatakan “praktik provokatif” yang dilakukan Ben-Gvir memicu konflik di wilayah tersebut.

    “Arab Saudi mengecam keras praktik provokatif berulang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pendudukan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa dan menekankan praktik ini memicu konflik di kawasan tersebut,” kata Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam pernyataannya di X pada Minggu (3/8/2025), menyusul aksi yang dilakukan Ben-Gvir di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem.


    “Kerajaan Arab Saudi terus menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menghentikan praktik-praktik pejabat pendudukan Israel, yang melanggar hukum dan norma internasional serta melemahkan upaya perdamaian di wilayah tersebut,” tambah pernyataan itu.

    Selain Arab Saudi, Yordania turut mengecam keras aksi Ben-Gvir. Kementerian Luar Negeri Yordania dalam pernyataannya mengatakan tindakan itu sebagai “pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional, provokasi yang tidak dapat diterima dan eskalasi yang dikutuk.”

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yordania Sufian Qudah juga menegaskan kembali penolakan Yordania atas serangan provokatif berulang yang dilakukan menteri ekstremis Israel terhadap Masjid Al-Aqsa.

    “Tindakan-tindakan seperti itu merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap status quo masjid tersebut dan merupakan upaya memecah belah masjid tersebut secara temporal dan spasial, serta penodaan terhadap kesuciannya,” tegas Qudah.

    Yordania sendiri memegang tanggung jawab atas urusan administratif di kompleks Masjid Al-Aqsa lewat Badan Waqf Yerusalem.

    Kementerian Luar Negeri Palestina, seperti dilansir Anadolu Agency, menyebut serangan yang dipimpin Ben-Gvir ke Al-Aqsa “bukan insiden yang terisolasi”. Palestina menyebut penyerbuan berulang oleh pejabat Israel menegaskan kebijakan kolonial dan rasis untuk menghilangkan keberadaan Palestina di Yerusalem.

    Kelompok jihad Palestina, Hamas, menyebut apa yang dilakukan Ben-Gvir sebagai “tindakan kriminal” yang mengancam perdamaian dan keamanan regional dan internasional.

    Sejumlah organisasi negara-negara Islam seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab mengeluarkan pernyataan terpisah yang menyebut aksi Ben-Gvir bersama ribuan pemukim Israel adalah “provokasi serius terhadap sentimen muslim”.

    Sebelumnya diberitakan, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa pada Minggu (3/8/2025) pagi. Dilansir Reuters, Ben-Gvir mengaku berdoa di situs suci tersebut.

    Dalam sebuah video yang dirilis organisasi Yahudi bernama Temple Mount Administration, terlihat Ben-Gvir memimpin sekelompok orang berjalan di kompleks tersebut. Video lain memperlihatkan Ben-Gvir sedang berdoa.

    Laporan Departemen Wakaf Islam di Yerusalem, ada 1.251 pemukim yang ikut serta dalam penyerbuan ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Mereka melakukan ritual Talmud, menari, dan berteriak hingga mengganggu kesucian masjid.

    Masjid Al-Aqsa di Kota Tua Yerusalem adalah situs suci ketiga bagi umat Islam. Ini juga menjadi tempat bersejarah umat Kristen dan disucikan oleh umat Yahudi. Aturan yang berlaku di tempat tersebut hanya mengizinkan umat Islam beribadah di sana.

    (kri/inf)



    Sumber : www.detik.com

  • Profesor Australia Kritik Negara Arab-Islam Banyak Bicara Gaza tapi Tak Bertindak



    Jakarta –

    Sikap negara-negara Arab dan Islam melihat konflik berkepanjangan di Gaza membuat geram Profesor Emeritus Amin Saikal dari Sekolah Ilmu Sosial The University of Western Australia. Menurutnya, Dunia Muslim terlalu banyak bicara tapi kurang bertindak untuk itu.

    Saikal melontarkan pernyataannya dalam sebuah tulisan opini yang diterbitkan di The Conversation pada 31 Juli 2025. Tulisan ini juga dipublikasikan di situs kampus tempatnya mengabdi.

    Saikal melihat sikap Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang beranggotakan 57 negara mayoritas muslim “sangat tidak efektif”. Ia menilai OKI telah gagal menjalankan tugasnya.


    “Dalam menghadapi dua krisis terbesar di dunia muslim saat ini–kehancuran Gaza dan kekejaman pemerintah Taliban di Afghanistan–negara-negara Arab dan Muslim sangat tidak efektif. Badan utama mereka, khususnya OKI, sangat kuat dalam retorika tapi sangat minim dalam tindakan serius dan nyata,” kata Saikal dikutip dari situs The University of Western Australia, Selasa (5/8/2025).

    OKI yang menyebut dirinya “suara kolektif Dunia Muslim” menurut Saikal terbukti tak berdaya menghadapi serangan Israel terhadap Gaza yang merespons serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

    “OKI memang piawai dalam mengeluarkan pernyataan. Namun, pendekatan ini tidak jauh berbeda dari pendekatan komunitas global yang lebih luas. Sebagian besar masih bersifat verbal, dan tanpa langkah-langkah praktis apa pun,” kritiknya.

    Negara Arab-Islam Harusnya Bisa Berbuat Banyak

    Menurut Saikal, negara-negara Arab dan Islam, khususnya yang tergabung di OKI, seharusnya bisa berbuat lebih banyak dalam menghadapi apa yang terjadi di Gaza. Seperti membujuk negara tetangga Israel khususnya Mesir dan Yordania untuk membuka jalur masuk bantuan kemanusiaan atau bisa memaksa Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko menangguhkan hubungan mereka dengan Israel hingga menyetujui solusi dua negara. Namun, hal tersebut gagal dilakukan oleh OKI.

    Saikal juga menyoroti peluang pemanfaatan sumber daya dari negara-negara kaya minyak (Arab Saudi dan UEA) untuk menekan Amerika Serikat dalam memasok amunisi ke Israel. Namun, hal ini tak juga dilakukan OKI.

    Sikap OKI yang dinilai tak efektif itu memang bukan tanpa alasan. Menurut Saikal, perbedaan politik, sosial, budaya, dan ekonomi negara-negara anggota OKI menjadi salah satu alasan di balik ini.

    Namun, Saikal melihat satu alasan penting terkait ini karena anggota OKI belum berfungsi sebagai “pembangun jembatan” dalam merumuskan strategi untuk mengatasi perbedaan geopolitik dan sektarian.

    “Sudah saatnya melihat fungsi OKI dan menentukan bagaimana ia dapat lebih efektif menyatukan umat,” tandas Saikal.

    Kondisi di Gaza makin memprihatinkan, ditambah krisis kelaparan yang melanda belakangan ini. Sumber-sumber medis di Gaza, seperti dilansir WAFA, Senin (4/8/2025), melaporkan jumlah korban tewas sejak 7 Oktober 2023 melonjak menjadi 60.939. Mayoritas adalah perempuan dan anak-anak.

    Selain itu, lebih dari 150 ribu orang dilaporkan luka-luka akibat agresi brutal Israel di daerah kantong tersebut. Tim ambulans masih kesulitan menjangkau korban yang terjebak di bawah reruntuhan atau jalan-jalan akibat bombardir yang terus berlanjut.

    (kri/lus)



    Sumber : www.detik.com