Kripto dan Semua Post

Tag: arab saudi

  • Kecam Rencana Israel Kuasai Gaza, Saudi Desak Dewan Keamanan PBB Ambil Tindakan



    Jakarta –

    Arab Saudi mengecam keras rencana Israel untuk kuasai Gaza. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui akun X-nya.

    “Kerajaan Arab Saudi mengutuk sekeras-kerasnya keputusan otoritas pendudukan Israel untuk menduduki Jalur Gaza dan dengan tegas mengutuk kegigihan mereka dalam melakukan kejahatan kelaparan, praktik brutal dan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina,” demikian bunyi pernyataannya seperti dikutip dari unggahan X-nya @KSAmofaEN.


    Lebih lanjut, Saudi memperingatkan bahwa kegagalan berkelanjutan komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk segera menghentikan serangan serta pelanggaran Israel yang merusak pondasi tatanan internasional sekaligus legitimasi internasional. Selain itu, tindakan Israel juga mengancam perdamaian serta keamanan regional. Juga, meramalkan konsekuensi mengerikan yang mendorong genosida dan pengungsian secara paksa.

    “Gagasan dan keputusan tidak manusiawi yang diadopsi oleh otoritas pendudukan Israel tanpa pencegahan menegaskan kembali kegagalan mereka dalam memahami ikatan emosional, historis, dan hukum rakyat Palestina dengan tanah ini dan hak mereka atasnya, berdasarkan hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan,” lanjut pernyataan tersebut.

    Kemudian, Kerajaan Saudi juga menegaskan bahwa kejahatan Israel yang terus berlanjut menuntun komunitas internasional untuk mengambil sikap yang efektif, tegas dan jera untuk mengakhiri bencana kemanusiaan yang dihadapi rakyat Palestina dan memungkinkan tercapainya solusi yang disepakati oleh negara-negara pecinta damai.

    “Yaitu implementasi solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina di perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, berdasarkan resolusi PBB yang relevan,” sambungnya.

    Sebagaimana diketahui, kabinet keamanan Israel menyetujui rencana yang diusulkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar militer mengambil alih kendali Kota Gaza. Hal ini disampaikan oleh Netanyahu di kantornya dalam pernyataan yang dirilis pada Jumat lalu (8/8).

    “Berdasarkan rencana untuk ‘mengalahkan’ Hamas di Jalur Gaza, pasukan Israel “akan bersiap untuk mengambil alih kendali Kota Gaza sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran,” demikian pernyataan tersebut, dilansir kantor berita AFP.

    (aeb/lus)



    Sumber : www.detik.com

  • Ramai-ramai Sekutu AS Akan Akui Negara Palestina



    Jakarta –

    Suara Barat untuk kedaulatan negara Palestina kian kuat. Sejumlah negara sekutu Amerika Serikat (AS) ramai-ramai akan mengakui Palestina di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang.

    Dalam pernyataan terbaru hari ini, Senin (11/8), Australia mengatakan akan mengakui negara Palestina. Canberra menegaskan berkomitmen untuk solusi dua negara dan memastikan Hamas tak terlibat dalam negara mana pun nantinya.

    “Australia akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB ke-80 pada bulan September, untuk berkontribusi pada momentum internasional menuju solusi dua negara, gencatan senjata di Gaza, dan pembebasan sandera,” kata Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam konferensi pers, dikutip dari Reuters, Senin (11/8/2025).


    Albanese menilai solusi dua negara bisa menciptakan perdamaian di Timur Tengah. “Solusi dua negara adalah harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah dan mengakhiri konflik, penderitaan, dan kelaparan di Gaza,” tegasnya.

    Selain Australia, Selandia Baru kemungkinan juga akan mengumumkan pengakuannya terhadap negara Palestina pada forum yang sama. Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peter mengatakan negaranya tengah mempertimbangkan hal tersebut.

    Rencana Australia untuk mengakui kedaulatan Palestina akan menjadi tekanan bagi Israel dan membuat AS makin terisolasi dari sekutu utamanya. Akhir bulan lalu, Prancis, yang memiliki hubungan dekat dengan AS selama Perang Revolusi, memutuskan akan mengakui negara Palestina di PBB pada September nanti.

    “Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” kata Presiden Prancis Emmanuel Macron di media sosial X dan Instagram, Kamis (24/7/2025).

    Kurang dari sepekan, pernyataan Macron itu disusul Inggris. Diketahui, Inggris adalah sekutu terdekat AS, “Amerika Serikat tak punya sekutu yang lebih dekat daripada United Kingdom” demikian kata Departemen Luar Negeri AS menggambarkan kedekatan mereka.

    Inggris, kata Perdana Menteri Keir Starmer, siap mengakui negara Palestina kecuali Israel mengambil tindakan untuk mengizinkan lebih banyak bantuan ke Gaza, tak ada aneksasi Tepi Barat, dan berkomitmen untuk solusi dua negara. Langkah tersebut merupakan tanggapan Inggris atas kemarahan publik melihat krisis kelaparan di Gaza.

    Dukungan Barat atas negara Palestina juga datang dari negara-negara yang hadir dalam konferensi di New York yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi akhir bulan lalu. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot mengatakan pihaknya dan 14 negara lain mengeluarkan deklarasi bersama mendukung Palestina dan terciptanya solusi dua negara.

    “Di New York, bersama 14 negara lainnya, Prancis mengeluarkan seruan kolektif: kami menyatakan keinginan kami untuk mengakui Negara Palestina dan mengundang mereka yang belum melakukannya untuk bergabung dengan kami,” tulis Barrot di X, Rabu (30/7/2025), dilansir France24.

    Negara yang masuk deklarasi tersebut antara lain Andorra, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, San Marino, Slovenia, dan Spanyol.

    (kri/erd)



    Sumber : www.detik.com

  • Cerita Mohammed bin Salman Beli Kapal Mewah yang Diincar Bill Gates



    Jakarta –

    Kapal pesiar mewah sering kali menjadi simbol kekayaan dan status yang mencolok. Salah satu yang paling terkenal adalah Serene, sebuah superyacht buatan Italia yang pernah menjadi incaran dua sosok terkaya dunia. Kisah di balik kapal ini melibatkan Bill Gates dan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman.

    Dilansir dari laman Supercar Blondie, pada tahun 2014, Bill Gates berlibur bersama keluarganya di kapal pesiar mewah bernama Serene yang berlabuh di Selatan Prancis. Kapal sepanjang 439 kaki ini dimiliki oleh taipan vodka asal Rusia, Yuri Shefler, dengan biaya sewa mencapai $5 juta per minggu. Gates sangat menyukai kapal tersebut hingga mulai mempertimbangkan untuk membelinya secara langsung.

    Namun, pada tahun berikutnya, tepatnya Juli 2015, Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), yang juga sedang berada di daerah itu, melihat kapal Serene dan langsung memutuskan untuk membelinya. Ia mengirim ajudannya dengan pesan sederhana: $550 juta harus segera ditransfer.


    Kemewahan Superyacht Serene

    Menurut laman Yacht Harbour, Serene adalah superyacht pertama buatan galangan kapal Italia, Fincantieri, yang diluncurkan pada 2011. Kapal ini memiliki panjang 134 meter dan lebar 18,5 meter.

    Dirancang oleh Espen Oeino, Serene menjadi simbol kemewahan dengan fasilitas luar biasa, di dalamnya terdapat tujuh kolam renang, jacuzzi raksasa di dek atas, sauna menghadap laut, helipad, oven pizza kayu bakar, panggangan teppanyaki, spa lengkap dengan hammam dan snow room, serta lounge observasi bawah laut.

    Interiornya didesain oleh Reymond Langton dengan sentuhan mewah dan pemandangan 360 derajat. Kapal ini mampu menampung 24 tamu dalam 12 kabin, dilayani lebih dari 40 kru, dan melaju hingga kecepatan 25 knot.

    Serene Dibeli MBS dan Jadi Armada Kerajaan Saudi

    Pada Juli 2015, Serene resmi dibeli oleh Mohammed bin Salman dengan harga sekitar €420 juta (sekitar 458 juta dolar AS). Berdasarkan dokumen Paradise Papers, proses penjualan memakan waktu setidaknya 10 hari, dan kapal harus berlayar ke perairan internasional sebelum resmi berpindah tangan.

    Setelah menjadi milik MBS, Serene banyak berlayar di Teluk Persia dan Laut Merah. Kapal ini bahkan sempat kandas di dekat Pulau Tiran pada musim panas, sebelum diperbaiki dan menjalani perawatan di Belanda.

    Meski bukan yang terbesar di dunia, Serene termasuk salah satu kapal pesiar paling mewah dan terkenal. Saat ini, kapal tersebut menjadi bagian dari armada kerajaan Saudi dan pernah menjadi tempat penyimpanan lukisan Salvator Mundi karya Leonardo da Vinci. Kapal ini mencerminkan kekuatan dan status pemiliknya di panggung internasional.

    Setelah kehilangan kesempatan memiliki Serene, Gates tidak menyerah. Beberapa tahun kemudian ia memesan kapal pesiar senilai $645 juta yang menggunakan tenaga hidrogen, bahkan lebih mahal dari Serene. Namun menariknya, Gates tidak pernah menginjakkan kaki di kapal tersebut sebelum akhirnya menjualnya.

    Saat ini, Mohammed bin Salman lebih mengarahkan perhatiannya pada proyek-proyek ambisius lain, termasuk pembangunan gedung pencakar langit tertinggi di Riyadh. Namun, kisah tentang Serene tetap dikenang sebagai contoh bagaimana kekayaan dan keberanian mengambil keputusan secara cepat mampu mengubah jalannya sejarah.

    (inf/erd)



    Sumber : www.detik.com

  • Gila! Netanyahu Mau Bikin ‘Israel Raya’ Caplok Negara-negara Islam



    Jakarta –

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan berkomitmen mewujudkan visi ‘Israel Raya’. Rencana tersebut meliputi pencaplokan sejumlah negara Arab yang mayoritas muslim.

    Dilansir Middle East Eye dan Times of Israel, pernyataan Netanyahu itu dilontarkan saat wawancara dengan i24 News yang disiarkan pada Selasa (12/8/2025) petang. Netanyahu menjawab pertanyaan pembawa acara, Sharon Gal, terkait visi ‘Israel Raya’ dan dia menyebut “sangat” terhubung dengan itu.


    Rencana ‘Israel Raya’ mencakup wilayah Palestina yang tengah diduduki dan sebagian wilayah Mesir, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Menurut versi lain, ini juga mencakup wilayah Arab Saudi.

    Negara-negara Arab Meradang

    Pernyataan Netanyahu membuat negara-negara Arab meradang. Arab Saudi melalui Kementerian Luar Negeri mengecam apa yang disebut ‘Israel Raya’ dan menolak tegas rencana pembangunan pemukiman dan perluasan yang diadopsi otoritas pendudukan Israel.

    “Kementerian Luar Negeri menyatakan kecaman keras Kerajaan Arab Saudi terhadap pernyataan Perdana Menteri pemerintah pendudukan Israel mengenai apa yang disebut “Visi Israel Raya’ dan penolakan tegas terhadap rencana pembangunan pemukiman dan ekspansionis yang diadopsi otoritas pendudukan Israel,” bunyi pernyataan itu, dilansir kantor berita SPA, Rabu (13/8/2025).

    Arab Saudi juga menegaskan dukungannya terhadap berdirinya negara Palestina dan hak-hak rakyatnya. Pihaknya juga memperingatkan masyarakat internasional soal “pelanggaran berat” yang terus dilakukan Israel.

    Yordania dalam pernyataannya yang dirilis di situs resmi pemerintah pada Rabu (13/8/2025) menolak keras pernyataan Benjamin Netanyahu tentang “Visi Israel Raya”. Petra menyebutnya sebagai “delusi palsu dan retorika tak berdasar”.

    Mesir, seperti dilansir Anadolu Agency, minta klarifikasi soal pernyataan Benyamin Netanyahu terkait ‘Israel Raya’. Mereka menilai pernyataan tersebut “memicu ketidakstabilan dan menunjukkan penolakan terhadap perdamaian di kawasan.”

    Kecaman keras juga datang dari negara-negara Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dalam pernyataan terpisah, Liga Arab menganggap pernyataan Benjamin Netanyahu soal ‘Israel Raya’ merupakan pengabaian terhadap kedaulatan negara-negara Arab dan merusak keamanan dan stabilitas regional.

    “Pernyataan-pernyataan ini merupakan ancaman serius terhadap keamanan kolektif Arab dan tantangan nyata terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip legitimasi internasional,” tegas Sekretariat Jenderal Liga Arab dalam pernyataannya, Rabu (13/8/2025).

    Sementara OKI dalam pernyataannya menyebut apa yang dikatakan Benjamin Netanyahu soal ‘Israel Raya’ adalah retorika ekstremisme, hasutan, dan agresi. OKI juga menilai pernyataan Israel mengabaikan kedaulatan negara dan melanggar hukum internasional.

    (kri/inf)



    Sumber : www.detik.com

  • 31 Negara Arab Kecam Keras Visi Israel Raya Gagasan Netanyahu



    Jakarta –

    Sebanyak 31 Menteri Luar Negeri negara-negara Arab dan negara mayoritas muslim mengecam keras pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ingin mewujudkan visi ‘Israel Raya’ dan mencaplok sejumlah negara Arab. Mereka menilai tersebut merupakan pelanggaran yang berbahaya terhadap hukum internasional sekaligus ancaman langsung terhadap keamanan nasional Arab.

    “Pernyataan-pernyataan ini merupakan pengabaian yang serius, dan pelanggaran yang terang-terangan dan berbahaya, terhadap aturan hukum internasional dan fondasi hubungan internasional yang stabil,” tulis laporan yang dikutip dari kantor berita Saudi, SPA pada Sabtu (16/8/2025).


    Mengutip dari Arab News, kecaman itu diungkapkan dalam pernyataan bersama yang diteken oleh para Menteri Luar Negeri dari 31 negara dan para pemimpin Liga Arab, OKI dan GCC. Mereka juga menentang persetujuan Menteri Israel Bezalel Smotrich atas rencana pemukiman di wilayah E1 d Tepi Barat serta pernyataannya yang menolak pembentukan negara Palestina.

    Negara-negara Eropa yang khawatir dengan rencana tersebut juga telah mendesak pemerintah Israel untuk menghentikannya. Jerman memperingati bahwa pemukiman E1 dan perluasan Maale Adumim akan semakin membatasi mobilitas penduduk Palestina di Tepi Barat dengan membaginya menjadi dua dan memisahkan wilayah tersebut dari Yerusalem Timur.

    Pernyataan bersama yang ditandatangani oleh puluhan menteri itu menegaskan bahwa rencana Israel adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan serangan terang-terangan terhadap hak asasi rakyat palestina untuk mewujudkan negara merdeka dan berdaulat.

    Para menteri memperingatkan bahwa pengabaian terang-terangan Israel terhadap hak-hak warga Palestina itu dapat memicu siklus kekerasan dan konflik serta merusak prospek tercapainya perdamaian yang adil dan komprehensif di kawasan tersebut.

    Pada kesempatan yang sama, pernyataan bersama yang diteken 31 Menteri Luar Negeri itu menegaskan penolakan dan kecaman atas kejahatan agresi, genosida dan pembersihan etnis yang dilakukan Israel. Mereka menyebut perlu adanya gencatan senjata di Jalur Gaza sekaligus memastikan akses kemanusiaan tanpa syarat untuk mengakhiri kebijakan kelaparan sistematis yang diupayakan Israel sebagai senjata genosida.

    “Hal ini menuntut pencabutan segera blokade mematikan Israel di Jalur Gaza, pembukaan perlintasan Israel ke Gaza, dan meminta pertanggungjawaban penuh israel, sebagai Kekuatan Pendudukan, atas konsekuensi kejahatannya di Jalur Gaza, termasuk runtuhnya sistem kesehatan dan bantuan,” tulis pernyataan tersebut.

    Para Menteri Luar Negeri itu juga kembali menegaskan penolakannya pada penggusuran rakyat Palestina dalam bentuk apa pun dengan dalih apa pun. Mereka juga menyerukan agar masyarakat internasional bisa menekan Israel mengakhiri agresinya dan menarik diri sepenuhnya dari Jalur Gaza.

    Mereka juga menyerukan kepada masyarakat internasional, terutama anggota tetap Dewan Keamanan, khususnya Amerika Serikat, untuk memikul tanggung jawab hukum dan moral mereka untuk mengambil tindakan segera. Hal tersebut dilakukan untuk memaksa Israel menghentikan agresi yang sedang berlangsung terhadap Jalur Gaza dan eskalasi berbahaya di Tepi Barat yang diduduki.

    Berikut daftar 31 negara asal Menteri Luar Negeri meneken pernyataan bersama terkait kecaman keras terhadap visi Israel Raya Netanyahu.

    1. Arab Saudi
    2. Aljazair
    3. Bahrain
    4. Bangladesh
    5. Chad
    6. Komoro
    7. Djibouti
    8. Mesir
    9. Gambia
    10. Indonesia
    11. Irak
    12. Yordania
    13. Kuwait
    14. Lebanon
    15. Libya
    16. Maladewa
    17. Mauritania
    18. Maroko
    19. Nigeria
    20. Oman
    21. Pakistan
    22. Palestina
    23. Qatar
    24. Senegal
    25. Sierra Leone
    26. Somalia
    27. Sudan
    28. Suriah
    29. Turki
    30. Uni Emirat Arab
    31. Yaman

    (aeb/lus)



    Sumber : www.detik.com

  • Muhammadiyah Sebut Aksi Israel Pindahkan Warga Gaza Awal ‘Israel Raya’


    Jakarta –

    Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas mengecam keras rencana Israel yang ingin memindahkan paksa warga dari Gaza utara ke selatan. Menurutnya, langkah ini adalah bagian dari “rencana jahat” Israel untuk mencaplok wilayah Gaza sepenuhnya.

    Anwar Abbas menyebut pemindahan paksa ini adalah langkah awal dari impian Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mendirikan Negara Israel Raya.

    “Jangankan akan memindahkan warga Gaza utara ke selatan, Netanyahu dan Donald Trump malah ingin mengevakuasi seluruh rakyat Gaza ke luar negeri, termasuk ke Indonesia,” ujar Anwar Abbas dalam keterangannya, Senin (18/8/2025), dikutip detikNews.


    “Mereka mengatakan hal itu karena mereka katanya akan membangun kembali Gaza yang porak poranda. Padahal sejatinya mereka ingin mencaplok Gaza dan menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari negara Israel,” imbuhnya.

    Anwar Abbas menjelaskan, impian Negara Israel Raya mencakup seluruh wilayah Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania, sebagian Mesir, Arab Saudi, dan Irak. Oleh karena itu, langkah pemindahan warga Gaza utara ke selatan adalah bagian dari strategi zionis untuk menguasai Gaza secara bertahap.

    “Jadi usaha pihak Israel memaksa warga Gaza utara untuk pindah ke selatan itu merupakan bagian dari strategi mereka untuk menduduki dan menguasai Gaza secara bertahap dalam konteks mendirikan Israel Raya yang sudah menjadi cita-cita dari zionis Israel,” tegasnya.

    PBB Diharapkan Turun Tangan

    Anwar Abbas mendesak agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan para pemimpin dunia tidak tinggal diam. Ia berharap PBB bisa mencegah rencana jahat Israel yang berdalih demi keamanan warga.

    “Untuk itu kita berharap agar dunia termasuk PBB jangan berdiam diri dan harus bisa mencegah tindakan Israel tersebut karena tindakan ini jelas-jelas merupakan bagian dari niat jahat Israel untuk mencaplok wilayah Gaza yang sangat strategis tersebut secara bertahap,” pungkas Wakil Ketua Umum MUI itu.

    Seperti diketahui, rencana Israel untuk memindahkan warga Gaza utara ke selatan telah memicu kekhawatiran internasional. Pihak militer Israel beralasan relokasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan warga karena mereka akan memulai serangan baru.

    Bahkan, militer Israel menjanjikan tenda dan peralatan perlindungan di zona relokasi, sebagaimana dilansir Reuters, Minggu (17/8/2025).

    Namun, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan justru menyatakan keprihatinan. Mereka khawatir rencana Israel ini hanya akan menambah penderitaan bagi 2,2 juta penduduk di wilayah kantong tersebut.

    Selengkapnya baca di sini.

    (hnh/kri)



    Sumber : www.detik.com

  • Raja dan Putra Mahkota Saudi Ucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80


    Jakarta –

    Raja Arab Saudi, Penjaga Dua Masjid Suci, Salman bin Abdulaziz Al Saud, bersama Putra Mahkota yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam rangka Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025.

    Ucapan ini disampaikan melalui pernyataan resmi yang dikutip dari Saudi Press Agency (SPA) dan dipublikasikan melalui akun resmi mereka di platform X (sebelumnya Twitter).

    “The Custodian of the Two Holy Mosques and HRH the Crown Prince Congratulate the President of #Indonesia on Independence Day. (Penjaga Dua Masjid Suci dan Putra Mahkota mengucapkan selamat kepada Presiden Indonesia pada Hari Kemerdekaan.)” tulis unggahan SPA, dikutip Minggu 17 Agustus 2025.


    Pesan ini menunjukkan kedekatan hubungan antara kedua negara yang terus mengalami kemajuan di berbagai bidang.

    Komitmen Dua Negara untuk Memperkuat Kerja Sama

    Sebelumnya, pada 2 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman di Istana Al-Salam, Jeddah. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin menyepakati peningkatan kerja sama strategis di sektor ekonomi, investasi, dan energi.

    Dikutip dari laman resmi Presiden RI, nilai perdagangan antara Indonesia dan Arab Saudi dalam lima tahun terakhir telah mencapai USD 31,5 miliar. Kedua negara sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan, memperkuat kerja sama bisnis melalui forum Saudi-Indonesian Business Council, serta mempercepat penyelesaian Perjanjian Perdagangan Bebas antara Indonesia dan negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC).

    Di bidang energi, kerja sama antara Indonesia dan Arab Saudi mencakup pasokan minyak, pembangunan kilang, industri petrokimia, pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, hidrogen bersih, hingga penerapan kecerdasan buatan (AI).

    Kedua negara juga sepakat untuk mendorong transfer teknologi, riset bersama, serta menyusun peta jalan dalam menciptakan iklim investasi yang sehat di sektor mineral. Kesepakatan ini menjadi bagian dari visi jangka panjang yang sejalan dengan Visi Arab Saudi 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045.

    Penguatan Layanan Haji dan Umrah

    Hubungan erat juga terlihat dalam sektor transportasi, khususnya pelayanan jemaah haji dan umrah. Berdasarkan informasi dari Kementerian Perhubungan RI, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq Bin Fawzan Al-Rabiah, di Jakarta pada 30 April 2025 lalu.

    Dalam pertemuan tersebut, ditandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara RI dan Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi (GACA). MoU ini membahas keselamatan penerbangan, keamanan, serta penambahan rute penerbangan.

    Kini, pesawat dari Arab Saudi dapat mendarat di Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Denpasar.

    Sebaliknya, penerbangan dari Indonesia bisa langsung menuju Jeddah, Riyadh, Dammam, Madinah, dan Taif. Selain itu, pemerintah Indonesia juga meminta tambahan slot penerbangan Garuda Indonesia saat musim haji, serta pemindahan terminal kedatangan jemaah dari Terminal Haji ke Terminal 1 di Bandara Internasional Raja Abdulaziz, Jeddah.

    Menteri Tawfiq menyambut positif usulan tersebut dan menyampaikan dukungan penuh untuk peningkatan kerja sama transportasi, khususnya dalam layanan haji dan umrah.

    Ucapan selamat dari Raja dan Putra Mahkota Arab Saudi kepada Presiden Indonesia menggambarkan hubungan kedua negara yang erat dan saling mendukung di berbagai bidang. Indonesia dan Arab Saudi terus memperkuat kerja sama berdasarkan kepercayaan bersama, visi pembangunan jangka panjang, serta komitmen untuk menghadapi tantangan global bersama.

    (inf/dvs)



    Sumber : www.detik.com

  • Negara Islam Ini Tak Pernah Dijajah Bangsa Asing



    Jakarta –

    Banyak negara di dunia mengalami penjajahan oleh kekuatan asing. Meski demikian, sejarah mencatat ada negara Islam yang tak pernah merasakan penjajahan sama sekali.

    Adalah Arab Saudi. Negara di Timur Tengah yang menjadi pusat lahirnya Islam ini diketahui tak pernah menjadi koloni negara mana pun meski menjadi bagian dari Kesultanan Utsmaniyah selama ratusan tahun dan berhubungan dekat dengan Inggris.


    Pada 1915, Kerajaan Inggris menandatangani Perjanjian Darin dengan Abdulaziz Al Saud yang menetapkan Arab Saudi sebagai protektorat Inggris tetapi bukan koloni. Sebagai imbalannya, Inggris membantu Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya mengakhiri kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah dan Arab Saudi resmi berdiri pada 1932, demikian menurut World Atlas.

    Abdulaziz Al Saud yang juga dikenal dengan Ibnu Saud pada saat itu melakukan sejumlah peperangan untuk menaklukkan wilayah di Jazirah Arab. Menurut Encyclopedia Britannica, pada 23 September 1932, Ibnu Saud mengeluarkan dekrit untuk menyatukan wilayah Najd dan Hijaz dalam Kerajaan Arab Saudi. Kerajaan ini mendapat pengakuan internasional penuh sebagai negara merdeka sejak tanggal tersebut.

    Pendapatan negara sebelumnya bergantung pada ziarah, bea cukai, dan pajak. Namun, hal itu terus menurun hingga Ibnu Saud memprakarsai eksplorasi minyak. Ia menandatangani konsesi pertamanya dengan perusahaan minyak Amerika, Standard Oil Company of California. Produksi minyak mogok dan hampir berhenti beroperasi selama Perang Dunia II, membuat Ibnu Saud hampir bangkrut.

    Selama Perang Dunia II, Arab Saudi berada di posisi netral, tak ikut perang. Namun, menjelang akhir perang, eksploitasi minyak kembali berlanjut.

    Sebagai bangsa yang tak pernah dijajah, masyarakat Arab Saudi tak pernah mengalami kekejaman dan penghinaan lazimnya negara terjajah. Menurut sebuah tulisan yang terbit di Arab News pada 1 April 2003 lalu, warga Arab Saudi membenci penjajahan dan memandang perang melawan Irak sebagai perang kolonial.

    Selain Arab Saudi, Iran dan Afghanistan juga tercatat sebagai negara yang tak pernah dijajah. Barat, termasuk Inggris dan Rusia, pernah berupaya masuk tapi tak bisa menaklukkannya.

    (kri/erd)



    Sumber : www.detik.com

  • Potensi Industri Halal Indonesia Besar, Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi



    Selangor –

    Chairman Halal Lifestyle Center Indonesia Dr. Sapta Nirwandar menyebut potensi di sektor industri halal Tanah Air sangat besar. Jika dikelola secara serius melalui kolaborasi dan kerjasama lintas bidang, sektor industri halal bisa menjadi salah satu penopang untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Banyak sekali pendapatan yang didapat dari sektor Industri halal. Misalnya dari bagian produksinya, distribusi hingga bahan baku.


    “Jadi kita harapkan pertumbuhan ekonomi bisa (disumbang) dari sektor halal industri,” kata Sapta ketika berbincang dengan detikcom di sela World Islamic Tourism & Trade Expo (WITEX 2025) di Selangor, Malaysia Minggu 24 Agustus 2025.

    Sapta menyebut potensi industri halal di Indonesia sangat besar. Namun tantangannya adalah bagaimana mewujudkan potensi tersebut.

    “Kita selalu bicara potensi besar, tetapi bagaimana potensi itu menjadi reality itu tantangannya,” papar Sapta.

    Menurut dia salah satu tantangan industri halal adalah masih susahnya kolaborasi dan sinergi lintas sektor. Saat ini hampir semua pihak yang terkait industri halal sering masih jalan sendiri-sendiri.

    Padahal semestinya mereka bisa berkolaborasi, bersama dalam satu ekosistem industri halal. Dia mengilustrasikan, misalnya di bidang halal tourism. Bidang ini tentu saja bergantung pada bagaimana kemudahan wisatawan asing masuk ke Indonesia, proses imigrasi, transportasi, hotel yang ramah muslim juga restoran halal.

    “Kita harus bersama-sama supaya lebih cepat untuk menjadikan industri halal atau ekonomi syariah Indonesia menjadi kelas dunia,” kata Sapta.

    Sebagai catatan dalam laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2023, industri halal Indonesia menempati posisi tiga besar pada the Global Islamic Economy Indicator (GIEI). Indonesia berada di posisi tiga setelah Arab Saudi dan Malaysia.

    (lus/lus)



    Sumber : www.detik.com

  • Negara Arab Kompak Katakan Israel Lakukan Genosida di Gaza



    Jakarta –

    Negara-negara Arab mengecam Israel atas bencana kelaparan yang secara resmi diumumkan di Gaza. Arab Saudi, Kuwait, Yordania dan Gulf Cooperation Council (GCC) atau Dewan Kerjasama Teluk menuduh Tel Aviv melakukan kejahatan berat terhadap warga sipil yang kelaparan dan menyerukan intervensi internasional yang mendesak.

    Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Saudi menuduh Israel melakukan genosida terhadap warga sipil di Gaza, menggambarkan bencana kelaparan tersebut sebagai “Noda di hati nurani umat manusia.”

    Kementerian tersebut mengatakan bahwa bencana kelaparan yang dikonfirmasi oleh Integrated Food Security Phase Classification (IPC) yang didukung PBB adalah akibat langsung dari kejahatan sistematis yang dilakukan oleh tentara Israel, termasuk menghalangi bantuan kemanusiaan dan pemindahan paksa warga negara sipil yang terkepung.


    “Kerajaan Arab Saudi menyatakan keprihatinannya yang mendalam setelah laporan IPC dan deklarasi resmi bencana kelaparan di Gaza,” kata Kementerian tersebut.

    Berlanjut kejahatan ini tanpa pencegahan atau akuntabilitas merupakan aib bagi komunitas internasional.

    Riyadh mengutuk apa yang disebutnya sebagai “Kejahatan Genosida Berulang” oleh pasukan Israel dan mendesak masyarakat Internasional khususnya anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah-langkah mendesak guna mengakhiri kelaparan dan menghentikan perang permusuhan Israel terhadap rakyat Palestina.

    Kuwait juga mengecam kebijakan kelaparan, penindasan dan pemindahan paksa Israel di Gaza.

    Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri mendesak masyarakat Internasional untuk menghentikan genosida yang sedang berlangsung di Gaza dan meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatan terhadap kemanusiaan dengan mengutip Resolusi Dewan Keamanan PBB 2417, yang melarang penggunaan kelaparan sebagai senjata perang.

    Gulf Cooperation Council (GCC) juga mendesak tekanan internasional segera kepada Israel untuk membuka penyeberangan dan mengizinkan bantuan kemanusiaan tanpa batas masuk ke Gaza.

    Sekretaris Jenderal GCC, Jasem al-Budaiwi menyebut kelaparan tersebut sebagai akibat dari “kebijakan kelaparan yang tidak manusiawi” Israel dan menegaskan kembali dukungannya terhadap hak-hak Palestina dan perlindungan di bawah hukum internasional.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania, Sufyan Qudah, menyebut deklarasi tersebut sebagai “indikator berbahaya dari situasi kemanusiaan yang sangat buruk di Jalur Gaza, akibat kebijakan dan tindakan tidak manusiawi sistematis pemerintah Israel yang telah menjadikan kelaparan sebagai senjata melawan Palestina.”

    Ia mengecam pembatasan berkelanjutan Israel terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, yang menurutnya telah menyebabkan “tingkat kelaparan yang mengkhawatirkan.”

    Qudah menyerukan kepada masyarakat internasional untuk “bertindak segera dan tanpa penundaan untuk memaksa Israel mengakhiri agresinya terhadap Gaza, mengakhiri kelaparan dan bencana kemanusiaan yang disebabkan oleh agresi tersebut, dan memastikan masuknya bantuan yang cukup dan berkelanjutan ke Jalur Gaza.”

    Dilansir Anadolu Agency, laporan terbaru IPC yang dirilis Jumat (23/8/2025) lalu mengonfirmasi kondisi kelaparan sudah terjadi di Gaza yang mempengaruhi lebih dari 500.000 orang. Krisis ini yang digambarkan oleh badan-badan PBB sebagai sepenuhnya buatan manusia, diproyeksikan akan menyebar lebih jauh ke selatan dalam beberapa minggu mendatang, kecuali jika respons kemanusiaan skala besar segera diizinkan.

    Para pejabat PBB dan badan-badan kemanusiaan menyalahkan blokade Israel, penghancuran infrastruktur sipil, pengungsian berulang, dan pembatasan ketat pengiriman bantuan sebagai penyebab utama bencana kelaparan ini.

    Israel telah membunuh hampir 62.300 warga Palestina di Gaza sejak Oktober 2023. Kampanye militer telah menghancurkan wilayah kantong tersebut, yang kini menghadapi bencana kelaparan.

    November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang yang dilakukannya di wilayah kantong tersebut.

    (lus/kri)



    Sumber : www.detik.com