Tag: prabowo subianto

  • Akses Internet Sulit di Daerah, Prabowo Sebut Ada Teknologi Murah untuk Tiap Sekolah


    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada teknologi konektivitas murah yang dapat dipasang di setiap sekolah yang sulit mendapat internet dan wifi. Hal ini guna mendukung akses ke konten pelajaran pada bidang-bidang yang sulit, yang disiarkan via interactive flat panel (IFP) atau layar pintar untuk pembelajaran interaktif.

    Prabowo menjelaskan, guru-guru terbaik akan disiapkan studio untuk mengajar bidang-bidang yang sulit. Kontennya kemudian akan disiarkan ke seluruh pelosok Indonesia. Langkah ini ia harap membantu sekolah yang gurunya belum menguasai materi-materi tersebut.

    “Di gunung-gunung, pulau terpencil. Jangankan itu, saya yakin, di pinggir Jakarta ini juga masih banyak sekolah yang tidak punya guru-guru yang menguasai pelajaran-pelajaran yang susah,” ucapnya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025), disiarkan pada kanal YouTube Sekretariat Presiden.


    “Sekarang, dari tempat studio yang terpusat, (guru yang menguasai) bisa ngajar, bisa diterima oleh 330.000 sekolah yang sulit mendapat internet, wifi. Sekarang sudah ada teknologi sangat murah, bisa kita pasang di tiap sekolah, tidak terlalu mahal,” imbuhnya.

    Sebagai perbandingan, Prabowo mengatakan biaya pemasangan teknologi konektivitas untuk mendukung akses ke konten pembelajaran tersebut lebih murah dari berlangganan Starlink.

    “Starlink mugkin masih agak mahal untuk bayar tiap bulan, tapi sudah ada teknologi yang lebih murah,” ucapnya.

    Akses Konten, Layar Pintar IFP Ditambah

    Prabowo mengatakan, upaya penggunaan teknologi konektivitas ini diharapkan mendukung penggunaan layar pintar atau IFP yang berisi konten pengetahuan yang menarik bagi anak-anak.

    Ia menjelaskan, sekolah-sekolah direncanakan menerima tambahan 3 layar IFP per sekolah pada 2026. Sementara itu, 2 layar IFP tambahan direncanakan menyusul pada 2027.

    “Tahun depan rencananya adalah kita akan tambah tiga layar, ya. Hari, tahun ini, kita mampu satu layar, tahun depan kita akan bagi tiga layar. berarti di setiap sekolah akan ada empat ruangan yang punya layar ini. Mudah-mudahan tahun 2027 kita bisa tambah lagi 2 layar, jadi enam kelas tiap sekolah bisa punya layar,” ucapnya.

    “Jadi semua anak-anak kita mendapat akses kepada pengetahuan yang terbaik, terkini, dengan animasi dan dukungan yang terbaik. Saya dapat laporan dari Mendikdasmen bahwa antusiasme anak-anak sekarang meningkat untuk sekolah ya. Selain MBG, dia juga pelajarannya juga menarik,” sambung Prabowo.

    Berdasarkan catatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), target penyaluran IFP pada pertengahan Desember 2025 yakni diterima lebih dari 288.000 satuan pendidikan negeri dan swasta. Hingga 7 Oktober 2025, distribusinya mencapai 70.000 lebih sekolah termasuk SLB, memungkinkan siswa tunanetra dapat memanfaatkan fitur talkback pada layar interaktif.

    (twu/pal)



    Sumber : www.detik.com

  • Biaya Haji Bisa Turun dengan Efisiensi dan Pelaksanaan Bersih



    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto memaparkan keberhasilan dalam setahun kinerjanya, salah satunya di bidang haji. Prabowo menyebut telah menurunkan biaya haji dan mengupayakan terus turun.

    “Alhamdulillah kita sudah bisa turunkan biaya haji,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna setahun pemerintahannya, di Istana Negara, Jakarta dan disiarkan daring lewat YouTube Sekretariat Presiden, Senin (20/10/2025).


    Prabowo minta Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf untuk terus mengupayakan penurunan biaya haji. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan dua cara.

    “Saya minta (kepada Menteri Haji) biaya haji harus terus turun. Bisa, bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” sambungnya.

    Menurut catatan detikcom, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mengalami penurunan tahun ini, dari Rp 93,4 juta pada 2024 menjadi Rp 89,4 juta pada 2025. Ada penurunan sebesar Rp 4 juta.

    Dari biaya tersebut, biaya yang harus dibayar jemaah atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp 55,4 juta dan sisanya ditanggung dari nilai manfaat kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Perbandingannya 62 persen Bipih dan 38 persen nilai manfaat.

    Pemerintah belum menetapkan biaya haji 2026. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf akan membahas hal tersebut dalam Rapat Panitia Kerja BPIH bulan ini. Jadwalnya masih menunggu dari DPR RI.

    “Panja mungkin ya sekitar 20 Oktoberan ini. Tapi tergantung jadwal dari DPR,” kata Gus Irfan, sapaan akrabnya, usai menghadiri acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025) lalu.

    Gus Irfan berharap pelunasan biaya haji bisa mulai dilakukan sebelum Desember akhir tahun ini. Dia mengimbau calon jemaah haji menyiapkan dana dari sekarang.

    (kri/inf)



    Sumber : www.detik.com

  • Saudi Rela Ubah Undang-undang agar Indonesia Bisa Punya Kampung Haji



    Jakarta

    Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan rasa bangganya atas rencana pembangunan Kampung Haji di Makkah, Arab Saudi yang disebutnya sebagai momen bersejarah. Hal itu disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna setahun pemerintahannya di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

    “Tapi alhamdulillah pemerintah Arab Saudi untuk pertama kali dalam sejarah setuju pembangunan kampung Indonesia di Kota Makkah. Jadi pemerintah Arab Saudi akhirnya saya datangi berapa kali, saya lobi terus mungkin beliau kasihan sama kita. Untuk pertama kali dalam sejarah diizinkan negara asing memiliki lahan, memiliki tanah di kota suci,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyebutkan bahwa pemerintah bahkan kerajaan Saudi bahkan sampai mengubah undang-undangnya agar Indonesia bisa merealisasikan proyek pembangunan tersebut.


    “… diubah undang-undangnya khusus untuk kita. Kita negara pertama ya sesudah kita terserah yang lain menyusul ya. Tapi ini luar biasa ya,” jelas Prabowo

    Lebih lanjut, Prabowo juga menyebutkan ada sejumlah pilihan lahan Kampung Haji yang beberapa di antaranya berlokasi dekat dari Masjidil Haram.

    “Kita ditawarin kalau tidak salah ada berapa puluh lahan. Mudah-mudahan kita dapat lahan… kalau tidak salah ada beberapa lahan yang tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram, ada yang nyambung langsung ya,” terangnya.

    Adapun proyek pembangunan Kampung Haji akan diserahkan kepada Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan. Sementara itu, sumber dana proyek ini akan diperoleh dari Danantara.

    “Dan mudah-mudahan Menteri Agama sudah rintis dan sudah lihat terus. Nanti saya serahkan saja. Dan Kepala Danantara yang juga merintis. beliau bolak-balik ke situ sampai kepalanya botak,” jelas Prabowo.

    Prabowo berharap, dengan dibangunnya Kampung Haji di Makkah dapat mengefisienkan biaya penyelenggaraan ibadah haji Indonesia sehingga Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dapat ditekan dan pelayanan terhadap jemaah haji juga bisa dioptimalkan.

    “Mudah-mudahan tidak lama lagi kita punya kampung haji sendiri, Saudara-saudara. Berarti nanti fasilitasnya kita atur sendiri ya. Makan semuanya kita atur supaya tidak ada lagi kekurangan atau penyimpangan atau kekecewaan daripada jemaah haji kita. Ini saya kira terobosan luar biasa ya,” pungkasnya.

    (inf/erd)



    Sumber : www.detik.com

  • Prabowo Minta Perbanyak Prodi soal Air, Begini Respons Mendiktisaintek



    Jakarta

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto angkat bicara usai Presiden Prabowo Subianto meminta untuk memperbanyak program studi (prodi) soal air. Menanggapinya, Brian membenarkan permintaan tersebut.

    “Betul sekali, sebenarnya Bapak Presiden memang menitipkan beberapa program-program yang turunan dari Asta Cita,” tuturnya kepada wartawan usai acara Peluncuran Program Riset Prioritas Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2026, di Graha Diktisaintek Gedung D Lantai 2, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

    Brian mengaku sudah ada 18 program turunan Asta Cita yang dititipkan kepadanya. Terbaru, tentang penelitian atau kajian mengenai tata kelola air, terutama air bersih.


    “Kita sudah ada 18 (program turunan Asta Cita yang dititipkan), kemarin Bapak Presiden menitip lagi penelitian-penelitian dan kajian-kajian mengenai tata kelola air, terutama air bersih dan sebagainya,” sambungnya.

    Akan Jadi Topik Penelitian

    Brian tidak menyinggung secara langsung soal kehadiran timbulnya prodi-prodi baru tentang air di universitas. Ia menyebut permintaan Presiden Prabowo juga akan dijadikan sebagai topik penelitian di program riset prioritas.

    “Nah ini justru dengan permintaan Bapak Presiden tersebut, kita akan jadikan juga topik penelitian, jadi topik di program prioritas ini,” paparnya.

    Langkah ini diharapkan membuka ruang kajian yang lebih mendalam terhadap persoalan air di Indonesia. Penelitian tersebut nantinya akan melibatkan para dosen dari berbagai kampus di seluruh Tanah Air, guna menemukan solusi yang lebih komprehensif terhadap isu krisis air.

    “Sehingga nanti apa-apa yang perlu dikaji, bisa dilakukan penelitian lebih dalam dari dosen-dosen kita yang ada di kampus-kampus perguruan tinggi,” pungkasnya.

    Prabowo Ingin Air Bisa Bermanfaat

    Sebelumnya, permintaan Prabowo pada Brian berkaitan dengan pemanfaatan air. Ia ingin air bisa memberi manfaat, karena tidak mungkin bidang pangan Indonesia bisa aman kalau tidak ada air yang cukup.

    Pembelajaran tentang air menurut Prabowo akan mencakup tentang bagaimana cara mencari air, mengelola, distribusi, dan mencegah bencana. Sehingga, air di Indonesia bisa dimanfaatkan dengan baik.

    “Bagaimana mencari air, bagaimana mengelola distribusi air, bagaimana mencegah banjir, air harus jadi sumber produktivitas, jangan menjadi sumber bencana,” ujar Prabowo dikutip dari arsip detikEdu.

    Menurut Prabowo studi tentang air di Indonesia masih jarang diminati. Untuk itu, ia meminta agar Mendiktisaintek mempelajari apakah prodi-prodi universitas Indonesia sudah cukup mempelajari masalah air.

    “Kalau tidak salah bidang air ini masih sedikit yang dipelajari di fakultas-fakultas kita, ini tergolong mungkin hidrologi kalau tidak salah ya, hidrologi,” pungkas Prabowo.

    (det/pal)



    Sumber : www.detik.com

  • Prabowo Harap Sekolah Garuda Antarkan Anak RI Lolos Harvard-Oxford


    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto berharap program Sekolah Garuda mendorong banyak anak-anak Indonesia diterima di universitas terbaik di dunia. Termasuk di antaranya seperti Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), dan University of Oxford.

    “Kita berharap dengan program ini, nanti banyak anak-anak kita bisa masuk ke sekolah terbaik di dunia, Harvard, MIT, Oxford, dan sebagainya. Sekarang itu ditangani oleh Menteri Dikti dan Wamen, Wakil Menteri Dikti ya, Profesor Stella,” kata Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

    “Saya sendiri sudah, saya dulu di Harvard saya. Tapi hanya ke toko buku,” imbuhnya berkelakar.


    Sekolah Garuda

    Sekolah Garuda merupakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Prabowo untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia RI dan ekosistem sains dan teknologi (saintek). Siswanya akan menjalani pendidikan berbasis sains, teknologi, engineering, dan matematika (STEM).

    Prabowo menjelaskan, program ini selaras dengan harapan agar Indonesia untuk unggul di bidang sains dan teknologi. SDM-nya diharapkan mampu mengelola kekayaan alam RI.

    Kita butuh anak-anak pintar, kita butuh insinyur-insinyur, profesor-profesor, ahli matematika, ahli di semua bidang teknologi kita, negara yang sangat kaya. Kita punya mineral-mineral kritis, kita punya mineral-mineral yang disebut rare earth,” tuturnya.

    “Tapi kita harus punya para ilmuwan, para saintis, para experts, pakar yang mampu mengelola kekayaan-kekayaan kita. kita tidak boleh dibohongi lagi oleh bangsa-bangsa lain. Jadi, saudara-saudara, kita bikin sekolah unggulan yang kita beri nama SMA Garuda,” imbuh Prabowo.

    Ia menjabarkan, Sekolah Garuda juga terdiri dari unit-unit Sekolah Garuda Terintegrasi. Dalam skema ini, sekolah dan madrasah yang sudah ada sebelumnya kemudian diintegrasikan ke dalam payung Sekolah Garuda.

    Diketahui, ada pula Sekolah Garuda baru. Skema ini diperuntukkan bagi lokasi-lokasi yang belum memiliki sekolah sejenis di pelosok Indonesia. Kurikulumnya terdiri dari kurikulum nasional dan kurikulum internasional untuk mendukung siswa dalam persiapan melamar perguruan tinggi terbaik di dalam dan luar negeri.

    “Kurikulum itu kita pakai standar internasional ya, IB. International Baccalaureate. Sistem IB, berarti lulusan itu bisa diterima di universitas mana pun di dunia. Yang terbaik,” tuturnya.

    Daftar Sekolah Garuda

    Berikut daftar Sekolah Garuda Transformasi dan lokasi Sekolah Garuda baru:

    1. SMAN 10 Fajar Harapan Banda Aceh, Aceh
    2. SMA Unggul Del, Sumatera Utara
    3. MAN Insan Cendekia Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan
    4. SMAN Unggulan MH Thamrin, DKI Jakarta
    5. SMA Cahaya Rancamaya, Jawa Barat
    6. SMA Pradita Dirgantara, Jawa Tengah
    7. SMA Taruna Nusantara, Jawa Tengah
    8. SMAN Banua Kalsel, Kalimantan Selatan
    9. SMAN 10 Samarinda, Kalimantan Timur
    10. MAN Insan Cendekia Gorontalo, Gorontalo
    11. SMAN Siwalima Ambon, Maluku
    12. SMA Averos, Papua Barat Daya
    13. Lahan Sekolah Garuda Baru, Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung
    14. Lahan Sekolah Garuda Baru, Timor Tengah Selatan, NTT
    15. Lahan Sekolah Garuda Baru, Konawe, Sulawesi Tenggara
    16. Lahan Sekolah Garuda Baru, Bulungan, Kalimantan Utara

    (twu/pal)



    Sumber : www.detik.com

  • Kemenag Bakal Bentuk Lembaga Pengelola Dana Umat, Himpun Semua Dana Keagamaan



    Jakarta

    Kementerian Agama (Kemenag RI) akan membentuk Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU). Langkah tersebut dinilai menjadi instrumen strategis dalam mengoptimalkan potensi besar dana keagamaan masyarakat yang kini belum tergarap maksimal.

    “Nah pundi-pundi umat yang sedemikian besarnya tadi itu, Presiden meminta kepada kami selaku Kementerian Agama supaya ini betul-betul diperhatikan. Ini luar biasa ini, maka itu diberikan tempat untuk mengelola ini semuanya, satu tempat yang sangat strategis di ibu kota nanti itu akan menjadi pusat pengelolaan dana umat itu,” ungkap Menteri Agama dalam Konferensi Pers 1 Tahun Kemenag Kawal Asta Cita Presiden di Gedung Kemenag, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).


    LPDU, kata Menag, merupakan ungkapan spontanitas dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, Kementerian Agama nantinya akan proaktif menerjemahkan gagasan cerdas tersebut.

    Nasaruddin menilai bahwa potensi dana umat seperti raksasa yang sedang tidur. Lewat LPDU, maka dana keagamaan seperti zakaat, infak, sedekah, wakaf, hibah, wasiat, kurban, akikah serta kafarah dapat dihimpun dalam satu sekretariat bersama.

    “Setelah kami memaparkan pundi-pundi umat kita yang selama ini bagaikan raksasa yang sudah tidur. Nah kita akan mencoba untuk membangkitkan potensi ini,” ungkap pria yang juga menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal itu.

    Menag mencontohkan praktik di Kuwait, masyarakat secara rutin menyisihkan sebagian kecil dari pengeluaran telepon seluler untuk wakaf tunai.

    “Kalau di Kuwait itu ya, setiap bulan itu ada yang mengatakan 5% itu wakaf tunainya,” katanya.

    “Kalau 200 juta umat Islam di Indonesia menyisihkan satu persen saja dari bonus handphone, dana yang terkumpul bisa mencapai ratusan miliar rupiah,” Imbuh Menag.

    Selain sumber wakaf dan zakat, LPDU juga akan mengelola dana keagamaan lainnya, termasuk iuran kecil dari administrasi pernikahan dan perceraian. Demi memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel, pemerintah berencana membentuk lembaga khusus yang bekerja seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    “Dana umat tidak boleh dikelola semaunya. Harus ada peraturannya, siapa yang berhak untuk menghimpun dana, bagaimana cara membelanjakan dana itu, bagaimana aturannya, jadi tidak terjadi penumpukan,” ujar Menag Nasaruddin menguraikan.

    Ia menegaskan bahwa LPDU tak hanya menyasar umat Islam. Kemenag akan berkoordinasi dengan perwakilan agama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha serta Konghuchu demi menghimpun dana keagamaan dari seluruh umat beragama.

    “Semua agama punya mekanisme dan potensi pendanaan masing-masing. LPDU akan menjadi wadah pemberdayaan lintas agama,” tandas Menag.

    (aeb/inf)



    Sumber : www.detik.com

  • BPJPH Gelar Rakernas LP3H, Dorong Terbentuknya Ekosistem Halal yang Produktif



    Jakarta

    Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) tahun 2025. Rakernas ini bertujuan mendorong terbentuknya ekosistem Jaminan Produk Halal (JPH) yang semakin produktif untuk mendukung Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya baca satu persatu di Asta Cita, bahwa salah satu tujuan utamanya adalah untuk menjaga kedaulatan pangan, dan juga penguatan ekspor. Beruntung Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadikan kewajiban sertifikasi halal ini untuk melindungi segenap bangsa Indonesia,” terang Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keteranganya, dikutip pada Selasa (29/7/2025).

    Rakernas tersebut diikuti oleh 280 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal atau LP3H, dan 34 Satuan Tugas Layanan JPH dari seluruh Indonesia. Rakernas LP3H akan berlangsung selama 3 hari hingga 30 Juli 2025.


    Besar harapan, Rakernas ini menghasilkan langkah-langkah strategis demi memperkuat peran pendamping dalam mendukung percepatan sertifikasi halal di Indonesia.

    “Untuk itu, maka perlu adanya penguatan kolaborasi, peningkatan kapasitas SDM kita bersama, dan perluasan sosialisasi dan edukasi jaminan produk halal kepada masyarakat serta pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal,” sambung pria yang akrab disapa Babe Haikal itu.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala BPJPH tersebut juga mengapresiasi peran LP3H, P3H, dan Satgas Layanan JPH atas peran penting mereka dalam penyelenggaraan JPH.

    “Bapak Ibu sekalian adalah garda terdepan penyelenggaraan JPH. Anda semua turun langsung ke lapangan, mendampingi pelaku UMK dari Sabang sampai Merauke agar produknya bersertifikat halal,” tambahnya.

    Ia berharap, peran penting tersebut terus dilaksanakan dengan penuh ikhlas, tanggung jawab dan kesungguhan. Dengan begitu, diharapkan sertifikasi halal dapat terlaksana secara optimal, dan kebermanfaatan sertifikat halal dapat dirasakan semakin luas.

    Rakernas LP3H turut diisi dengan sesi diskusi bagi seluruh peserta terkait kebijakan dan regulasi JPH. Ini meliputi mekanisme sertifikasi halal melalui skema Self Declare, program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), hingga pembahasan teknis pelaksanaan sertifikasi halal di lapangan.

    Melalui rakernas tersebut, BPJPH juga mengapresiasi penghargaan kepada LP3H dan Satgas Layanan JPH atas capaian kinerja mereka dalam penyelenggaraan program SEHATI 2025.

    Turut hadir dalam rakernas Wakil Kepala BPJPH Afriansyah Noor, Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH Chuzaemi Abidin, Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Abd Syakur, serta Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Mamat Salamet Burhanuddin. Hadir juga para Kepala Biro, para Direktur, beserta jajaran BPJPH.

    (aeb/inf)



    Sumber : www.detik.com

  • MUI Minta Prabowo Pimpin Dunia Hentikan Genosida Gaza

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI BP) minta Presiden Prabowo Subianto memimpin seruan penghentian genosida di Gaza. Permintaan ini disampaikan dalam aksi solidaritas bertajuk “Bersatu Padu Selamatkan Gaza” di kawasan Monas, Jakarta Pusat kemarin.

    “Meminta kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk memimpin seruan dunia, khususnya negara-negara Islam, dalam menghentikan genosida dan pelaparan di Gaza,” bunyi pernyataan sikap yang dibacakan Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis dalam aksi, Minggu (3/8/2025), dilansir MUI Digital.

    “Serta mendorong terwujudnya kemerdekaan penuh bangsa Palestina sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945: “Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan,” sambungnya.


    Massa aksi juga menyerukan pemimpin negara-negara Islam dan lainnya untuk mengambil langkah konkret dalam menghentikan pembantaian serta pelaparan terhadap rakyat Gaza. Mereka juga mendesak Pemerintah Mesir dan Yordania memfasilitasi masuknya bantuan ke Gaza.

    Mereka juga minta umat Islam dan masyarakat secara umum memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel serta berdoa dengan qunut nazilah.

    Berikut pernyataan sikap selengkapnya:

    1. Mengutuk keras genosida yang terjadi di Gaza, Palestina berupa pembantaian dan pelaparan massal yang telah merenggut puluhan ribu nyawa tak berdosa, terutama dari kalangan perempuan dan anak-anak

    2. Menyerukan kepada seluruh pemimpin negara-negara Islam, serta pemimpin negara-negara lainnya yang masih memiliki nurani dan rasa kemanusiaan, untuk segera mengambil langkah konkret secepat-cepatnya dalam menghentikan pembantaian serta penggunaan pelaparan sebagai senjata perang terhadap rakyat Gaza

    3. Mendesak dan memohon kepada Pemerintah Mesir dan Yordania agar segera membuka blokade dan memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dalam jumlah yang cukup dan berkelanjutan

    4. Meminta kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk memimpin seruan dunia, khususnya negara-negara Islam, dalam menghentikan genosida dan pelaparan di Gaza, serta mendorong terwujudnya kemerdekaan penuh bangsa Palestina sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945: “Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.”

    5. Meminta seluruh umat Islam dan penduduk dunia untuk terus memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Zionis Israel, dan terus berdoa dengan Qunut Nazilah sampai genosida terhenti dan Palestina merdeka penuh.

    Aksi “Bersatu Padu Selamatkan Gaza” di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Minggu (3/8/2025) menjadi bentuk seruan moral atas tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung di Gaza, Palestina.

    Dilansir detikNews, dua perwakilan pemerintah hadir dan menyampaikan orasi, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Keduanya menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional.

    Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fakhri Hamzah, Mantan Ketua Muhammadiyah 2005-2010, Prof Din Syamsudin, penceramah kondang Ustaz Abdul Somad, Ustaz Das’ad Latif, Ustadzah Oki Setiawan, dan aktivis Muhammad Husein serta tokoh lainnya.

    Ketua Panitia Aksi, Ustaz Zaitun Rasmin, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan pemerintah terhadap aksi tersebut. Ia juga mengapresiasi kehadiran sejumlah pejabat negara sebagai bentuk nyata dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina.

    “Kami terima kasih pada Presiden Prabowo yang sangat peduli, dan tentu telah mengizinkan para menterinya untuk hadir di sini, mewakili beliau, menyatakan komitmen untuk menghentikan genosida, menghentikan pembantaian dan pelaparan massal tersebut,” kata Zaitun di hadapan awak media, Minggu (3/8/2025).



    Sumber : www.detik.com

  • UMKM Lampung Rasakan Dampak Positif Program 1 Juta Sertifikat Halal Gratis



    Jakarta

    Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memberikan kuota 44.000 kuota Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Se-Provinsi Lampung. Dalam skema ini, setiap pendamping proses produk halal mendapatkan alokasi terbesar yaitu Rp 150.000 dari alokasi biaya sertifikasi Rp 230.000 .

    Di Provinsi Lampung, program ini telah menjadi katalis positif yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena program 1 Juta Sertifikasi Halal Gratis membuka peluang kerja melalui pelatihan dan penugasan para Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dari berbagai lembaga pendamping.


    Hanafi Pane, salah satu P3H dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) ITERA Lampung, menuturkan bagaimana program ini telah mengubah hidupnya secara pribadi.

    “Karena program sertifikasi halal gratis yang Bapak gulirkan, saya memiliki penghasilan tambahan yang memadai. Saat ini saya juga telah menjadi penyelia halal, sehingga saya bisa membiayai kuliah secara mandiri. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo,” ujar Hanafi dalam keterangan tertulis Selasa, (5/8/2025).

    Cerita serupa datang dari Dedi Sunarlis, P3H dari Edukasi Wakaf Indonesia (EWI), yang menyebut bahwa program ini telah menjadi penyelamat bagi keluarganya.

    “Dengan adanya program sertifikat halal gratis, kehidupan keluarga kami dapat tertolong. Kami kini bisa hidup lebih layak, dan itu sangat berarti bagi kami,” katanya.

    Selain itu, Fadilah Teresia Siregar, dari EWI, menyampaikan bahwa program ini memberikan kelegaan ekonomi bagi banyak pendamping maupun pelaku usaha.

    “Kami sangat tertolong dengan adanya sertifikat halal gratis. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas kepedulian nyata ini,” ungkapnya.

    Bukan hanya para pendamping, para pelaku usaha penerima sertifikat halal gratis juga menyampaikan kesan positif terhadap program ini. Salah satunya Nini Martinawati, pemilik Nincan Store yang memproduksi makanan khas seperti empek-empek, tekwan, dan puding.

    “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah memfasilitasi sertifikat halal secara gratis. Dengan adanya sertifikat halal ini, omzet kami semakin melesat. Kami mohon agar program ini dilanjutkan karena masih banyak teman-teman UMKM yang belum memilikinya,” jelas Nini.

    UMKM lain yang juga merasakan manfaat program ini menyebutkan bahwa keberadaan sertifikasi halal secara gratis menumbuhkan kepercayaan konsumen dan membuka lebih banyak peluang kerja.

    “Program ini sangat berguna, terutama bagi konsumen dan pelaku usaha kecil. Karena gratis, UMKM merasa lebih semangat untuk maju. Selain itu, program ini juga menambah lapangan pekerjaan. Terima kasih Presiden Prabowo,” katanya.

    (ega/ega)



    Sumber : www.detik.com

  • Menag Prihatin Guru Madrasah Dibayar Rp 100 Ribu Sebulan, Bahkan Tak Digaji



    Jakarta

    Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan fakta memilukan tentang nasib guru madrasah di Indonesia. Menurutnya, masih banyak guru yang hanya mendapatkan upah Rp 100 ribu per bulan, bahkan tak sedikit yang mengajar tanpa digaji sama sekali.

    Hal ini disampaikan Nasaruddin usai menghadiri acara Silaturahmi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Lembaga Keagamaan 2025 di Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Rabu (6/8/2025).

    “Iya, bahkan banyak yang nggak digaji,” kata Nasaruddin Umar kepada wartawan.


    Namun, guru-guru tersebut masih tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Menurut Nasaruddin Umar, mereka ikhlas mengajar kerena Allah SWT.

    “Tetap jalan karena lillahi ta’ala,” tuturnya.

    Maka dari itu, pemerintah hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nasaruddin Umar mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesejahteraan rakyat.

    Menurutnya, kepedulian tersebut terlihat dari berbagai program yang diluncurkan. Seperti sekolah rakyat, makanan gratis, koperasi merah putih, perumahan rakyat, dan cek kesehatan gratis.

    Nah, inilah tugasnya pemerintah. Kita bersyukur, berterima kasih. Pak Prabowo sangat aktif membaca sesuatu yang hidup dalam masyarakat kita,” ujarnya.

    “Hasil pembacaan beliau maka lahirlah sekolah rakyat, makanan gratis, koperasi merah putih, lahirlah perumahan rakyat, lahirlah cek kesehatan gratis. Luar biasa, itu sangat memihak kepada rakyat,” lanjut pria yang juga menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal itu.

    Nasaruddin berharap, program-program tersebut dapat terus berlanjut dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Terutama para guru madrasah yang selama ini berjuang tanpa imbalan yang layak.

    “Kita doakan ya, semoga program-program ini berlanjut dan menyentuh semua lapis bawah,” pungkasnya.

    (hnh/inf)



    Sumber : www.detik.com