Tag: regulasi

  • Binance Raih Kemenangan Hukum di Kasus Alabama

    Platform pertukaran kripto terbesar di dunia, Binance, dikabarkan meraih kemenangan hukum penting dalam kasus yang berlangsung di pengadilan Alabama, Amerika Serikat.

    Kasus tersebut berkaitan dengan tuduhan bahwa aktivitas di platform Binance diduga digunakan untuk mendukung pendanaan terorisme oleh pihak ketiga.

    Dalam putusannya, pengadilan menolak klaim yang diajukan terhadap Binance, sehingga memberikan kemenangan penuh bagi perusahaan tersebut dalam sengketa hukum ini.

    Menurut laporan Cointelegraph, perkembangan ini menjadi salah satu kemenangan penting bagi Binance di tengah meningkatnya tekanan regulasi dan pengawasan terhadap industri kripto secara global.

    Putusan tersebut juga memperkuat narasi bahwa tidak semua tuduhan serius terhadap perusahaan kripto akan bertahan ketika diuji melalui proses hukum formal.

    Baca Juga: Dituding Terkait dengan Iran, Binance Gugat Wall Street Journal!

    Latar Belakang Gugatan terhadap Binance

    Kasus ini berawal dari gugatan yang menuduh bahwa aktivitas tertentu di platform Binance digunakan oleh pihak yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme.

    Penggugat berargumen bahwa Binance dianggap memiliki tanggung jawab atas penggunaan platformnya oleh aktor ilegal.

    Namun, dalam proses persidangan, pengadilan menilai bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk melanjutkan tuntutan terhadap perusahaan.

    Putusan ini menjadi penting karena menyentuh isu sensitif dalam industri kripto, yaitu sejauh mana platform pertukaran dapat dimintai pertanggungjawaban atas aktivitas pengguna di dalam sistem mereka.

    Sebagai platform global yang melayani jutaan pengguna, Binance kerap berada di pusat perdebatan terkait pengawasan transaksi, kepatuhan regulasi, serta pencegahan aktivitas ilegal di jaringan blockchain.

    Implikasi Hukum bagi Industri Kripto

    Kemenangan Binance dalam kasus ini dinilai dapat memberikan preseden penting bagi industri kripto secara keseluruhan.

    Salah satu perdebatan utama dalam regulasi kripto adalah apakah platform exchange harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakan pengguna yang memanfaatkan layanan mereka untuk aktivitas ilegal.

    Dalam banyak kasus, perusahaan teknologi dan platform digital sering berargumen bahwa mereka hanya menyediakan infrastruktur, sementara aktivitas pengguna berada di luar kendali langsung perusahaan.

    Putusan pengadilan Alabama ini memperkuat argumen tersebut, setidaknya dalam konteks kasus yang dihadapi Binance.

    Namun demikian, keputusan ini tidak berarti bahwa exchange kripto sepenuhnya terbebas dari kewajiban kepatuhan terhadap regulasi.

    Sebagian besar platform tetap diwajibkan untuk menerapkan prosedur Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML), serta sistem pemantauan transaksi guna mencegah aktivitas ilegal di dalam ekosistem mereka.

    Pandangan Analis terhadap Dampak Putusan

    Menurut analis industri, kemenangan hukum seperti ini dapat memengaruhi cara regulator dan publik menilai tanggung jawab platform kripto terhadap aktivitas pengguna.

    Tim riset dari Tokocrypto menilai bahwa hasil pengadilan ini berpotensi memperkuat posisi defensif Binance dalam menghadapi sengketa hukum serupa di masa depan.

    “Dari sisi regulasi, kemenangan hukum seperti ini penting karena bisa memengaruhi cara publik dan regulator menilai tanggung jawab exchange atas aktivitas ilegal pihak ketiga. Meski tidak menghapus tekanan compliance, hasil pengadilan yang menguntungkan Binance dapat memperkuat posisi defensifnya dalam sengketa hukum serupa di masa depan,” ungkap Tim Research Tokocrypto.

    Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun tekanan regulasi terhadap industri kripto masih tinggi, hasil pengadilan dapat membantu memperjelas batas tanggung jawab antara platform dan pengguna.

    Binance di Tengah Tekanan Regulasi Global

    Selama beberapa tahun terakhir, Binance menghadapi berbagai tantangan regulasi di berbagai yurisdiksi.

    Sebagai salah satu pemain terbesar di industri kripto, perusahaan ini sering menjadi sorotan regulator terkait kepatuhan terhadap aturan keuangan, perlindungan konsumen, serta pencegahan aktivitas ilegal.

    Namun di sisi lain, Binance juga terus memperluas upaya kepatuhan dengan meningkatkan sistem pemantauan transaksi, memperkuat kebijakan KYC, dan bekerja sama dengan otoritas di berbagai negara.

    Kemenangan hukum di Alabama menjadi salah satu perkembangan positif bagi perusahaan dalam menghadapi dinamika regulasi global yang semakin ketat.

    Baca Juga: Cadangan Bitcoin Binance Tembus Level Tertinggi Sejak 2024

    Prospek Sengketa Hukum Kripto ke Depan

    Kasus yang melibatkan Binance ini menunjukkan bahwa sektor kripto masih berada dalam fase evolusi regulasi.

    Banyak negara dan lembaga pengawas masih berupaya menentukan kerangka hukum yang tepat untuk mengatur industri yang berkembang sangat cepat ini.

    Putusan pengadilan seperti yang terjadi di Alabama dapat menjadi referensi penting bagi kasus serupa di masa depan, terutama terkait tanggung jawab platform digital terhadap aktivitas pengguna.

    Bagi industri kripto secara keseluruhan, perkembangan ini juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara inovasi teknologi, perlindungan pengguna, dan kepatuhan terhadap regulasi.

    Jika kerangka hukum yang lebih jelas dapat terbentuk, industri kripto berpotensi berkembang lebih stabil dengan kepercayaan yang lebih besar dari investor, regulator, dan masyarakat luas.


    Investasi dan trading kripto aman hanya di Tokocrypto. Ikuti Google News Tokonews untuk update berita crypto dan download aplikasi trading bitcoin & crypto sekarang.

    DISCLAIMER: Investasi aset kripto mengandung risiko tinggi dan segala keputusan investasi yang diambil oleh Anda berdasarkan rekomendasi, riset dan informasi seluruhnya merupakan tanggung jawab Anda. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko investasi tersebut. Konten ini hanya bersifat informasi bukan ajakan menjual atau membeli.

    Tokocrypto berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan.



    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Regulasi Kripto AS Mandek, Pasar Kembali Tak Pasti

    Upaya pemerintah Amerika Serikat untuk membangun kerangka regulasi yang lebih jelas bagi industri kripto kembali menghadapi hambatan waktu.

    Pimpinan United States Senate dilaporkan tidak memperkirakan bahwa RUU struktur pasar kripto akan disahkan sebelum bulan April.

    Pernyataan tersebut disampaikan oleh John Thune, salah satu pimpinan Senat AS, yang menilai proses legislasi untuk aturan pasar kripto masih membutuhkan waktu tambahan.

    Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan regulasi kripto di Amerika Serikat masih bergerak relatif lambat meskipun tekanan dari industri dan pelaku pasar terus meningkat.

    Bagi banyak perusahaan kripto, kepastian regulasi menjadi faktor penting untuk menentukan strategi bisnis, investasi, dan ekspansi di pasar Amerika Serikat.

    Baca Juga: Indiana Dorong RUU Pro-Kripto ke Gubernur, Usung Tiga Poin Utama

    RUU Market Structure Kripto Masih Dibahas

    RUU struktur pasar kripto merupakan salah satu inisiatif legislasi yang bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih jelas bagi aset digital di Amerika Serikat.

    Menurut laporan Cointelegraph, regulasi ini diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan mendasar dalam industri kripto, seperti:

    • Bagaimana aset kripto diklasifikasikan secara hukum
    • Lembaga mana yang memiliki kewenangan pengawasan utama
    • Aturan perdagangan dan perlindungan investor
    • Standar kepatuhan bagi perusahaan kripto

    Selama ini, industri kripto di AS sering menghadapi ketidakjelasan regulasi karena adanya tumpang tindih kewenangan antara berbagai regulator, termasuk U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

    RUU market structure diharapkan dapat memperjelas pembagian tanggung jawab antara lembaga-lembaga tersebut.

    Industri Kripto Menunggu Kepastian Regulasi

    Banyak perusahaan kripto dan investor institusional menilai bahwa Amerika Serikat membutuhkan kerangka regulasi yang lebih jelas agar industri dapat berkembang secara lebih stabil.

    Tanpa aturan yang pasti, perusahaan kripto sering menghadapi risiko hukum yang tinggi ketika menjalankan operasi di negara tersebut.

    Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah perusahaan kripto bahkan memilih untuk memperluas operasi ke yurisdiksi lain yang dianggap lebih ramah terhadap industri blockchain.

    Karena itu, proses legislasi yang lambat berpotensi membuat AS kehilangan sebagian momentum dalam kompetisi global untuk menarik inovasi di sektor kripto.

    Dampak Penundaan bagi Pasar

    Penundaan pembahasan RUU ini juga berdampak pada sentimen pasar dan keputusan investasi.

    Banyak investor institusional menunggu kepastian regulasi sebelum meningkatkan eksposur mereka terhadap aset kripto atau perusahaan berbasis blockchain di Amerika Serikat.

    Menurut analis dari **Tokocrypto, ketidakpastian regulasi yang berkepanjangan dapat memperlambat pertumbuhan industri.

    “Secara regulasi, penundaan seperti ini penting karena memperpanjang ketidakpastian bagi pelaku industri yang menunggu kejelasan hukum. Semakin lama pembahasan tertunda, semakin besar risiko pasar tetap bergerak dalam abu-abu kebijakan yang bisa menahan investasi, ekspansi, dan kepastian operasional di AS,” kata Tim Research Tokocrypto.

    Pernyataan tersebut menyoroti bahwa kejelasan hukum merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan industri kripto.

    Persaingan Regulasi Global

    Sementara Amerika Serikat masih membahas regulasi kripto, beberapa negara dan kawasan lain sudah lebih dulu mengadopsi kerangka hukum yang relatif jelas.

    Sebagai contoh, European Union telah mengesahkan regulasi Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) yang memberikan panduan komprehensif bagi perusahaan kripto yang beroperasi di wilayah Eropa.

    Langkah tersebut membuat banyak perusahaan melihat Eropa sebagai salah satu wilayah dengan kepastian hukum yang lebih baik untuk bisnis kripto.

    Jika proses legislasi di AS terus tertunda, beberapa analis khawatir negara tersebut dapat tertinggal dalam perlombaan global untuk menjadi pusat inovasi blockchain.

    Baca Juga: Kongres AS Siapkan Undang-Undang Kripto untuk Program 401(k)

    Masa Depan Regulasi Kripto di AS

    Meskipun belum diperkirakan akan lolos sebelum April, pembahasan RUU market structure kripto tetap menjadi prioritas bagi banyak anggota Kongres AS.

    Para pembuat kebijakan di Washington menyadari bahwa industri kripto telah berkembang menjadi sektor ekonomi yang signifikan dengan dampak global.

    Karena itu, banyak pihak berharap bahwa proses legislasi ini pada akhirnya dapat menghasilkan kerangka regulasi yang seimbang—mampu melindungi investor sekaligus mendukung inovasi teknologi.

    Bagi pelaku industri kripto, perkembangan regulasi di Amerika Serikat akan tetap menjadi faktor penting yang memengaruhi arah pasar global dalam beberapa tahun ke depan.


    Investasi dan trading kripto aman hanya di Tokocrypto. Ikuti Google News Tokonews untuk update berita crypto dan download aplikasi trading bitcoin & crypto sekarang.

    DISCLAIMER: Investasi aset kripto mengandung risiko tinggi dan segala keputusan investasi yang diambil oleh Anda berdasarkan rekomendasi, riset dan informasi seluruhnya merupakan tanggung jawab Anda. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko investasi tersebut. Konten ini hanya bersifat informasi bukan ajakan menjual atau membeli.

    Tokocrypto berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan.





    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Korea Selatan Siapkan AI untuk Kejar Pajak Kripto, Trader Bisa Terpantau?

    Pemerintah Korea Selatan berencana memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mengawasi transaksi kripto dan mendeteksi potensi penghindaran pajak. Langkah ini dilakukan menjelang penerapan pajak atas keuntungan investasi aset digital yang dijadwalkan mulai berlaku pada 2027.

    Dilaporkan Cointelegraph, Otoritas pajak negara tersebut, National Tax Service (NTS), telah membuka tender untuk membangun sistem analisis berbasis AI yang mampu memproses data perdagangan kripto dalam jumlah besar.

    Sistem AI untuk Analisis Transaksi Kripto

    Menurut laporan media lokal, proyek ini memiliki nilai sekitar 3 miliar won Korea Selatan atau sekitar US$2 juta.

    Sistem yang dikembangkan nantinya akan menggunakan teknologi artificial intelligence dan machine learning untuk menganalisis pola transaksi kripto serta mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan.

    Platform tersebut dirancang untuk mendeteksi pola transaksi tidak biasa yang berpotensi menunjukkan praktik penghindaran pajak atau pendapatan yang tidak dilaporkan.

    Dengan sistem ini, otoritas pajak dapat memproses data transaksi kripto dalam skala besar secara lebih sistematis.

    Menurut Tim Research Tokocrypto, dari sisi adopsi kebijakan, penggunaan AI oleh otoritas pajak memperlihatkan bahwa pasar crypto semakin diperlakukan sebagai bagian normal dari sistem pengawasan fiskal negara.

    “Semakin efektif alat seperti ini bekerja, semakin tinggi pula tuntutan kepatuhan bagi trader dan investor crypto di yurisdiksi yang agresif seperti Korea Selatan,” jelasnya.

    Baca Juga: Bithumb Terancam Suspensi 6 Bulan di Korea Selatan

    Pengembangan Sistem Dimulai Tahun Ini

    NTS berencana memilih kontraktor pengembang sistem pada Maret 2026. Setelah itu, proses perancangan sistem akan dimulai pada April.

    Tahap pengujian akan berlangsung sepanjang tahun, dengan rencana peluncuran program percontohan pada November.

    Jika seluruh tahap berjalan sesuai rencana, sistem AI tersebut diperkirakan mulai beroperasi secara penuh antara November hingga Desember tahun ini.

    Data analisis yang dihasilkan nantinya juga akan dibagikan kepada sejumlah lembaga pemerintah lain, termasuk Korea Customs Service dan Bank of Korea.

    Pajak Kripto Mulai Berlaku 2027

    Langkah ini merupakan bagian dari persiapan Korea Selatan untuk menerapkan pajak atas keuntungan investasi kripto mulai Januari 2027.

    Aturan tersebut akan mengenakan pajak sebesar 20% ditambah pajak lokal 2% terhadap keuntungan kripto tahunan yang melebihi 2,5 juta won atau sekitar US$1.700.

    Rencana pajak kripto ini sebenarnya telah disetujui sejak 2020, namun implementasinya beberapa kali ditunda akibat perdebatan politik dan penolakan dari sebagian pelaku industri.

    Dengan pengembangan sistem pengawasan berbasis AI, pemerintah Korea Selatan berharap dapat meningkatkan transparansi pasar kripto serta memastikan kepatuhan pajak dari para investor aset digital.

    Baca Juga: Kenalan Kang Jong Hyun, CEO Bithumb Kripto Dekat Park Min Young


    Investasi dan trading kripto aman hanya di Tokocrypto. Ikuti Google News Tokonews untuk update berita crypto dan download aplikasi trading bitcoin & crypto sekarang.

    DISCLAIMER: Investasi aset kripto mengandung risiko tinggi dan segala keputusan investasi yang diambil oleh Anda berdasarkan rekomendasi, riset dan informasi seluruhnya merupakan tanggung jawab Anda. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko investasi tersebut. Konten ini hanya bersifat informasi bukan ajakan menjual atau membeli.

    Tokocrypto berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan.



    Sumber : news.tokocrypto.com

  • SEC dan CFTC Sepakati Koordinasi Pengawasan Kripto AS

    Dua regulator keuangan utama Amerika Serikat, U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) dan U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), resmi menandatangani kesepakatan kerja sama untuk meningkatkan koordinasi dalam pengawasan pasar kripto dan sektor keuangan terkait.

    Langkah ini dipandang sebagai upaya penting untuk memperjelas pendekatan regulasi terhadap industri kripto di Amerika Serikat, yang selama beberapa tahun terakhir kerap menghadapi tumpang tindih kewenangan antara regulator.

    Melalui kesepakatan ini, SEC dan CFTC akan memperkuat koordinasi dalam berbagai aspek pengawasan, termasuk pertukaran informasi, investigasi bersama, serta pengembangan kerangka kebijakan yang lebih sinkron.

    Bagi industri kripto global, langkah tersebut menjadi sinyal bahwa regulator AS mulai bergerak menuju pendekatan yang lebih terintegrasi setelah lama dikritik karena kebijakan yang sering kali membingungkan pelaku industri.

    Baca Juga: Kasus SEC vs Justin Sun Berujung Denda $10 Juta, Tuduhan Dicabut

    Mengatasi Tumpang Tindih Regulasi

    Selama bertahun-tahun, industri kripto di Amerika Serikat menghadapi ketidakpastian regulasi karena perbedaan pendekatan antara SEC dan CFTC.

    SEC biasanya mengklasifikasikan banyak aset kripto sebagai sekuritas, yang membuatnya berada di bawah pengawasan hukum pasar modal.

    Sementara itu, CFTC cenderung melihat beberapa aset kripto, terutama Bitcoin dan Ethereum, sebagai komoditas.

    Perbedaan perspektif ini sering menimbulkan kebingungan bagi perusahaan kripto yang beroperasi di Amerika Serikat, terutama dalam menentukan regulator mana yang memiliki otoritas utama atas aktivitas mereka.

    Dengan adanya kesepakatan koordinasi ini, kedua lembaga berupaya memperbaiki komunikasi dan mengurangi konflik kewenangan yang sebelumnya kerap terjadi.

    Langkah ini juga diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan regulasi yang lebih konsisten bagi pelaku industri.

    Fokus pada Pengawasan Pasar Kripto

    Menurut laporan Cryptobriefing, kesepakatan antara SEC dan CFTC mencakup berbagai aspek penting dalam pengawasan pasar kripto.

    Salah satu fokus utama adalah pertukaran data dan informasi antara kedua lembaga untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

    Selain itu, regulator juga akan memperkuat koordinasi dalam investigasi terhadap potensi pelanggaran hukum, termasuk manipulasi pasar, penipuan, dan aktivitas ilegal lainnya di sektor kripto.

    Kerja sama ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pasar keuangan digital berkembang secara lebih transparan dan aman, tanpa menghambat inovasi teknologi blockchain yang sedang berkembang pesat.

    Dampak bagi Industri Kripto

    Bagi industri kripto, koordinasi antara SEC dan CFTC dapat membawa dua implikasi utama.

    Di satu sisi, kerja sama ini berpotensi mengurangi ketidakpastian regulasi yang selama ini menjadi salah satu hambatan terbesar bagi perusahaan kripto di Amerika Serikat.

    Dengan pendekatan yang lebih terpadu, perusahaan dapat memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai aturan yang harus mereka patuhi.

    Namun di sisi lain, koordinasi yang lebih kuat antara regulator juga dapat berarti pengawasan yang lebih ketat terhadap industri kripto.

    Artinya, perusahaan kripto kemungkinan akan menghadapi standar kepatuhan yang lebih tinggi, termasuk dalam hal transparansi operasional dan perlindungan investor.

    Pandangan Analis

    Tim Research Tokocrypto menilai bahwa kerja sama antara SEC dan CFTC merupakan perkembangan penting bagi arah regulasi kripto di Amerika Serikat.

    “Dari sudut regulasi, koordinasi seperti ini penting karena dapat mengurangi abu-abu kelembagaan yang selama ini membebani industri crypto di AS. Jika implementasinya benar-benar serius, hasilnya bisa berupa kerangka pengawasan yang lebih konsisten, meski sekaligus berpotensi memperkuat cakupan kontrol regulator terhadap sektor ini,” ungkap Tim Research Tokocrypto.

    Menurut mereka, keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada bagaimana kedua lembaga menerjemahkan kesepakatan tersebut ke dalam kebijakan nyata.

    Jika koordinasi berjalan efektif, industri kripto di AS dapat memperoleh kepastian hukum yang lebih baik.

    Menuju Kerangka Regulasi yang Lebih Jelas

    Perkembangan ini juga mencerminkan perubahan pendekatan regulator terhadap industri kripto yang semakin matang.

    Seiring dengan meningkatnya nilai pasar dan adopsi teknologi blockchain secara global, regulator keuangan semakin menyadari pentingnya kerangka pengawasan yang jelas dan terkoordinasi.

    Bagi investor dan perusahaan kripto, kepastian regulasi sering dianggap sebagai faktor kunci dalam menentukan keputusan investasi dan ekspansi bisnis.

    Dengan adanya kerja sama antara SEC dan CFTC, Amerika Serikat berpotensi bergerak menuju model pengawasan kripto yang lebih terstruktur.

    Meskipun demikian, industri masih akan memantau bagaimana kesepakatan ini diterapkan dalam praktik, serta apakah koordinasi tersebut benar-benar mampu mengurangi kebingungan regulasi yang selama ini menjadi tantangan utama di pasar kripto AS.


    Investasi dan trading kripto aman hanya di Tokocrypto. Ikuti Google News Tokonews untuk update berita crypto dan download aplikasi trading bitcoin & crypto sekarang.

    DISCLAIMER: Investasi aset kripto mengandung risiko tinggi dan segala keputusan investasi yang diambil oleh Anda berdasarkan rekomendasi, riset dan informasi seluruhnya merupakan tanggung jawab Anda. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko investasi tersebut. Konten ini hanya bersifat informasi bukan ajakan menjual atau membeli.

    Tokocrypto berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan.





    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Aplikasi Kripto Ini Yakin RI Bisa Jadi Pemain Pasar Global


    Jakarta

    PT Pintu Kemana Saja (PINTU), aplikasi crypto all-in-one meyakini Indonesia bisa menjadi pemain kunci pasar kripto global. Indonesia dianggap menjadi negara yang tanggap dalam mengatur perdagangan aset kripto dengan berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Berjangka Perdagangan Komoditi (BAPPEBTI).

    “Saya percaya Asia Tenggara merupakan kawasan yang sangat penting bagi industri crypto secara global khususnya Indonesia yang bisa menjadi pemain kunci yang menonjol di Asia Tenggara,” kata Chief Marketing Officer (CMO) PINTU, Timothius Martin dalam keterangan tertulis, Minggu (1/9/2024).

    Indonesia dinilai bisa menjadi pemain kunci pasar kripto yang menonjol di Asia Tenggara karena didukung banyak faktor positif di antaranya jumlah investor kripto yang mencapai 20 juta orang dengan nilai transaksi dalam enam bulan terakhir mencapai US$ 20 juta.


    “Angka tersebut sangat besar yang disumbang dari satu negara saja. Jadi pasar crypto di Asia Tenggara punya potensi yang besar karena didukung oleh regulasi yang ramah sehingga membuat penggunanya bisa berinvestasi dengan aman,” ucapnya.

    Indonesia menjadi negara yang tanggap dalam mengatur perdagangan aset kripto dengan berbagai regulasi di antaranya aturan yang mengkategorikan bahwa aset kripto diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, aturan tentang deretan aset kripto yang diizinkan untuk diperdagangkan, hingga peluncuran lembaga Self-Regulatory Organizations (SRO) yang diresmikan oleh BAPPEBTI untuk mengawasi perdagangan para pelaku usaha kripto agar dapat berlangsung dengan aman dan transparan.

    “Kerangka regulasi yang jelas dari BAPPEBTI hingga dukungan infrastruktur berbagai mitra dari bank-bank besar menjadikan industri crypto dalam negeri dapat tumbuh dengan baik. Saya meyakini juga, adopsi crypto yang sekarang baru mencapai 7% dari total jumlah populasi ini akan terus tumbuh karena potensinya masih sangat besar. Untuk mendukung peningkatan tersebut, kami akan fokus mengedukasi pasar domestik melalui platform aplikasi crypto all-in-one yang bisa digunakan untuk belajar menjelajahi dunia crypto,” ujar Timo.

    Aplikasi PINTU menjadi perusahaan berbasis teknologi blockchain yang menghadirkan fitur investasi crypto terlengkap di Indonesia. Tiga fitur utamanya antara lain aplikasi PINTU yang fokus pada investor pemula yang di dalamnya juga banyak fitur seperti Pintu Earn, Limit Order, dan Auto Dollar-Cost Averaging (DCA).

    Fitur kedua adalah Pintu Web3 Wallet, sebuah wallet kripto yang memberikan kemudahan akses ke berbagai aset crypto, mengoleksi non-fungible token (NFT), berinteraksi ke beragam Decentralized Applications (dApps), platform Decentralized Finance (DeFi), hingga Decentralized Exchange (DEX). Fitur ketiga yang terbaru adalah Pintu Pro dengan advanced fitur bagi trader Pro.

    “Coinfest Asia dihadiri dari berbagai negara tak terkecuali Eropa dan Amerika Serikat (AS). Saya melihat terdapat antusias dan minat yang besar untuk belajar tentang pasar crypto di Asia Tenggara ini yang memiliki banyak sekali keunikan dan use-cases crypto yang dapat dikembangkan seperti crypto remittance & industri game,” jelasnya.

    Spesifik pada industri game sendiri menjadi sektor yang sangat bersinggungan dengan kripto, ditambah jumlah gamers di Indonesia lebih dari 100 juta yang menjadikan potensi pengembangannya sangat besar.

    “Hemat saya, pasar crypto Indonesia bisa menjadi crypto hub di Asia Tenggara dan dapat membentuk tren global dunia crypto saat ini dan masa depan,” tutup Timo.

    (aid/das)



    Sumber : finance.detik.com