Tag: indonesia

  • ICCA dan ASPAKRINDO Dorong Tumbuh Kembang Industri Aset Kripto

    Asosiasi Konsumen Kripto Indonesia (ICCA) menjalin kerja sama strategis dengan Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO). Kemitraan ini akan berfokus dalam lingkup pengembangan edukasi, literasi publik dan perlindungan konsumen dalam perdagangan aset kripto di Indonesia.

    Ketua ICCA, Rob Rafael Kardinal mengatakan kondisi pasar aset kripto di Indonesia saat ini memang masih sangat muda, hal ini kemudian mendorong ICCA dan ASPAKRINDO sebagai asosiasi yang menaungi para pelaku di industri ini untuk bekerja sama.

    “Melalui kolaborasi ini kami ingin sama-sama mendorong tumbuh kembang industri aset kripto di Indonesia melalui berbagai aktivitas yang akan difokuskan untuk mendorong edukasi, literasi publik, dan perlindungan konsumen serta pedagang aset kripto di Indonesia,” katanya dalam acara penandatangan MoU di Jakarta, pada Kamis (14/10). 

    Dukung literasi dan perlindungan pelaku industri kripto ICCA dan ASPAKRINDO tandatangani MoU kerja sama. Foto: ICCA
    Dukung literasi dan perlindungan pelaku industri kripto ICCA dan ASPAKRINDO tandatangani MoU kerja sama. Foto: ICCA

    Baca juga: Asosiasi ICCA dan PKHAKI Hadir Dukung Perkembangan Aset Kripto di Indonesia

    Lindungi Pelaku Usaha Kripto

    Ketua ASPAKRINDO, Teguh Kurniawan Harmanda mengatakan kolaborasi ini sama-sama memahami pentingnya kerja sama antara seluruh pihak terkait terutama di industri aset kripto demi menjamin terbentuknya industri yang sehat dan bisa mengayomi seluruh pelaku industri tersebut.

    “Kami pastinya berharap dengan kerjasama ini ASPAKRINDO dan ICCA bisa membantu mendukung tumbuh kembang industri kripto di Indonesia,” ujarnya.

    Sebagai industri yang masih cukup baru industri aset kripto saat ini memang sedang melalui masa perkembangan yang cukup masif. Mulai naiknya peminat terhadap industri ini baik, dari sisi konsumen dan pedagang.

    Kedua organisasi ini juga mendorong urgensi untuk adanya berbagai kegiatan yang bersifat edukatif dan berfokus pada perlindungan para pelaku untuk memberikan perlindungan baik dalam bentuk pengetahuan mengenai industri kripto bagi masyarakat. Kolaborasi ini juga bertujuan untuk bersama-sama mendorong advokasi perlindungan konsumen dan pedagang kripto. 

    Konsisten Edukasi

    ICCA sendiri sebelumnya juga secara konsisten telah mendorong pertumbuhan edukasi dan literasi masyarakat melalui kegiatan edukasi publik seperti ICCA Blockchain Edufest 2022 yang diselenggarakan pertengahan tahun ini.

    Ketua Umum ASPAKRINDO, Teguh Kurniawan Harmanda di acara Web3 Community Event, pada Jumat 26 Agustus 2022
    Ketua Umum ASPAKRINDO, Teguh Kurniawan Harmanda di acara Web3 Community Event, pada Jumat 26 Agustus 2022. Foto: Tokocrypto.

    Baca juga: Bank Indonesia: CBDC Dapat Atasi Hambatan Inklusi Keuangan

    Serta juga ICCA secara konsisten terus melakukan kegiatan diskusi dan advokasi strategis mengenai aset kripto bersama berbagai pihak regulator terkait termasuk diskusi strategis bersama Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. 

    Pertumbuhan Industri Kripto

    Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kemendag merilis angka terbaru terkait jumlah investor dan volume transaksi perdagangan aset kripto di Indonesia. Hasilnya sejak awal tahun 2022 ini, terjadi penurunan yang cukup signifikan.

    Dalam data terbaru yang dirilis, pada 2021, total nilai transaksi perdagangan aset kripto mencapai Rp 859,5 triliun. Sedangkan, total nilai transaksi pada Januari—Agustus 2022 tercatat sebesar Rp 249,3 triliun atau turun 56,35 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

    Sementara dari sisi jumlah investor, per Agustus 2022 terdapat 16,1 juta pelanggan dengan rata-rata kenaikan jumlah pelanggan terdaftar sebesar 725 ribu pelanggan per bulan. Artinya jumlah investor kripto di Indonesia terus mengalami pertumbuhan.



    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Bappebti Sebut Transaksi Kripto RI Turun, Apa Penyebabnya?

    Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kemendag merilis angka terbaru terkait jumlah investor dan volume transaksi perdagangan aset kripto di Indonesia. Hasilnya sejak awal tahun 2022 ini, terjadi penurunan yang cukup signifikan.

    Dalam data terbaru yang dirilis, pada 2021, total nilai transaksi perdagangan aset kripto mencapai Rp 859,5 triliun. Sedangkan, total nilai transaksi pada Januari—Agustus 2022 tercatat sebesar Rp 249,3 triliun atau turun 56,35 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

    Sementara dari sisi jumlah investor, per Agustus 2022 terdapat 16,1 juta pelanggan dengan rata-rata kenaikan jumlah pelanggan terdaftar sebesar 725 ribu pelanggan per bulan. Artinya jumlah investor kripto di Indonesia terus mengalami pertumbuhan.

    Ketua Umum ASPAKRINDO, Teguh Kurniawan Harmanda di acara Web3 Community Event, pada Jumat 26 Agustus 2022
    Ketua Umum ASPAKRINDO, Teguh Kurniawan Harmanda di acara Web3 Community Event, pada Jumat 26 Agustus 2022. Foto: Tokocrypto.

    Baca juga: Tingkat Bitcoin Hash Rate Capai ATH Baru di Tengah Crypto Winter

    Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO), Teguh Kurniawan Harmanda, melihat penurunan volume transaksi kripto di Indonesia merupakan efek domino dari apa yang terjadi di global. Market kripto global tengah dihantam oleh situasi makroekonomi yang kurang baik sepanjang tahun ini.

    “Guncangan sistem keuangan global bisa memberikan efek cukup besar bagi pasar kripto. Guncangan tersebut adalah situasi makroekonomi yang goyah akibat resesi dan geopolitik yang memanas. Hal ini bisa membuat situasi crypto winter bisa terjadi,” kata pria yang akrab disapa Manda.

    Guncangan Ekonomi Global

    Menurutnya, market kripto yang lesu juga didorong oleh kebijakan moneter AS, yang membuat investor kurang bergairah. Seperti diketahui, menurut Statista, AS memiliki volume perdagangan Bitcoin terbanyak di bursa.

    Ilustrasi aset kripto di Indonesia.
    Ilustrasi aset kripto di Indonesia.

    Baca juga: Kenal Aset Kripto DODO, Fundamental Protokol Blockchain DeFi Optimal

    Pengetatan kebijakan The Fed menaikkan suku bunga acuannya guna menekan inflasi bisa mengancam market kripto. Kenaikan suku bunga akhirnya menyebabkan harga komoditas yang lebih tinggi dan daya beli melemah, investor akan menjauhi market.

    “Kenaikan harga kebutuhan pokok membuat investor untuk wait and see. Ini yang mulai terasa di Indonesia, investor memilih menunggu momen yang tepat untuk masuk kembali ke market kripto, di saat situasi makroekonomi sudah stabil,” jelasnya.



    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Pemerintah Indonesia Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto

    Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah berhasil mengantongi penerimaan negara dari pajak kripto sebesar Rp 126,7 miliar per Agustus 2022. Kebijakan pajak kripto sendiri mulai diterapkan sejak 1 Mei lalu.

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjelaskan kementeriannya telah menerapkan kebijakan pajak kripto sejak empat bulan lalu atau Mei 2022. Kebijakan tersebut diharapkan bisa memberi efek positif terhadap penerimaan negara dan optimalisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Pajak atas komoditas kripto ini berlaku pada 1 Mei 2022, yang mulai dibayarkan dan dilaporkan pada Juni 2022,” Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa September 2022, Senin (27/9) dikutip Antara.

    Ilustrasi aset kripto
    Ilustrasi aset kripto

    Baca juga: Riset: Pajak Kripto di Indonesia Salah Satu yang Terendah di Dunia

    Rincian Pajak Kripto

    Lebih lanjut Sri Mulyani merinci, pajak kripto tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas transaksi aset kripto melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri dan penyetoran sendiri senilai Rp 60,76 miliar.

    Kemudian, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri atas pemungutan oleh non bendaharawan Rp 65,99 miliar. Angka tersebut alami kenaikan sejak pelaporan bulan Juni lalu, nilai PPh 22 atas transaksi aset kripto sebesar Rp 23,08 miliar. Sementara itu, untuk PPN mencapai Rp 25,11 miliar.

    Ketentuan pungutan pajak atas transaksi aset kripto, baik PPh maupun PPN, tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 68/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

    Ilustrasi aset kripto di Indonesia.
    Ilustrasi aset kripto di Indonesia.

    Baca juga: Tokocrypto Setor Pajak Transaksi Kripto Pengguna Puluhan Miliar Rupiah

    Tarif Pajak Kripto

    Ketentuan PPh yang dipungut atas transaksi aset kripto adalah PPh Pasal 22 yang bersifat final. Bila perdagangan aset kripto dilakukan melalui platform yang terdaftar Bappebti, PPh Pasal 22 final yang dikenakan sebesar 0,1%.

    Sementara, apabila perdagangan dilakukan melalui platform yang tidak terdaftar di Bappebti, tarif PPh Pasal 22 final yang berlaku atas transaksi tersebut adalah sebesar 0,2%.

    Sedangkan untuk pengenaan PPN, penyerahan aset kripto melalui platform yang terdaftar Bappebti dikenai PPN sebesar 1% dari tarif umum atau sebesar 0,11%.



    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Investor Aset Kripto di Indonesia Tembus 16,1 Juta Pelanggan

    Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merilis data terbaru terkait jumlah investor aset kripto di Indonesia. Dari data tersebut, investor kripto telah tembus 16,1 juta pelanggan per Agustus 2022.

    Plt. Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko, mengatakan dalam periode Januari-Agustus 2022, rata-rata kenaikan jumlah investor kripto terdaftar sebesar 725 ribu pelanggan per bulan.

    “Hal ini menunjukkan minat masyarakat untuk berinvestasi di perdagangan aset kripto terus meningkat. Sehingga, Beppebti menilai perlu adanya pengawasan yang baik untuk menjaga agar kondisi perdagangan aset kripto di Indonesia tetap kondusif,” kata Didid dalam siaran persnya dikutip Rabu (5/10).

    Transaksi Turun

    Pertumbuhan industri kripto saat ini sedang mengalami pelambatan. Didid mengungkap kondisi pasar yang berubah-ubah adalah sesuatu yang wajar.

    Plt. Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko. Sumber: Bappebti.
    Plt. Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko. Sumber: Bappebti.

    Baca juga: Riset: 88% Pekerja di Indonesia Siap Rapat di Metaverse

    Pada 2021, total nilai transaksi perdagangan aset kripto mencapai Rp 859,5 triliun. Sedangkan, total nilai transaksi pada Januari—Agustus 2022 tercatat sebesar Rp 249,3 triliun atau turun 56,35 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

    Meski begitu, Didid menambahkan, Indonesia adalah salah satu negara yang mengadopsi pengaturan kripto tercepat. Bappebti memandang bahwa pengaturan perdagangan aset kripto wajib dilakukan terkait perlindungan dana nasabah, memberikan kepastian hukum berusaha, dan memandang dinamika perdagangan aset kripto sebagai sesuatu yang baik.

    Perketat Aturan

    Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Tirta Karma Senjaya, menjelaskan sebagai regulator lokal untuk aset kripto, Bappebti turut mengatur aset mana yang diizinkan untuk diperdagangkan dan masuk ke whitelist.

    “Dalam menentukan aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia, Bappebti telah menetapkan peraturan bagi suatu jenis aset kripto untuk dapat diperdagangkan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka pada pasal 3,” ungkap Tirta.

    Ilustrasi Bappebti.
    Ilustrasi Bappebti.

    Baca juga: Diterpa Isu KDRT Rizky Billar, Koin Kripto Leslar Anjlok Tenggelam

    Ketentuan yang ditetapkan adalah berbasis distributed ledger technology, berupa aset kripto utilitas (utilty crypto) atau aset kripto beragun aset (crypto backed asset), dan telah memiliki hasil penilaian dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang ditetapkan Bappebti.

    Adapun hasil penilaian dengan AHP wajib mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut, nilai kapitalisasi pasar (market cap) aset kripto (CoinMarketCap), masuk dalam transaksi bursa aset kripto besar di dunia, memiliki manfaat ekonomi, dan telah dilakukan penilai risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.



    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Riset: 88% Pekerja di Indonesia Siap Rapat di Metaverse

    Riset terbaru mengatakan sudah banyak pekerja atau karyawan di Indonesia yang siap untuk melakukan rapat di metaverse. Literasi mengenai konsep metaverse atau dunia virtual semakin membuahkan hasil.

    Penelitian global yang dilakukan oleh Ciena, mendapati kesiapan para pekerja profesional untuk berkolaborasi di dunia virtual. Menariknya, riset itu mengungkap sebanyak 98% responden di Indonesia mengakui nilai tau value dari rapat virtual.

    Bahkan, 88% responden telah menyatakan siap berpartisipasi dalam rapat kerja di metaverse dibandingkan tool konferensi video yang sudah ada. Kesediaan untuk memanfaatkan lingkungan kerja virtual baru ini, lebih tinggi dibandingkan rata-rata global sebesar 78%.

    Ilustrasi metaverse
    Ilustrasi metaverse.

    Baca juga: Kenal Aset Kripto DODO, Fundamental Protokol Blockchain DeFi Optimal

    Efisien Rapat di Metaverse

    Penelitian yang melakukan survei terhadap 15.000 profesional bisnis di 15 negara ini menemukan bahwa 66% pekerja Indonesia mengakui betapa efisiennya rapat virtual.

    Salah satu keunggulannya adalah minimnya distraksi atau celah untuk ngobrol, dibandingkan dengan rapat tatap muka. Sementara lebih dari setengah (55%) responden setuju bahwa rapat virtual bisa menciptakan lingkungan yang memudahkan kolaborasi.

    Hambatan

    Terlepas dari tumbuhnya keinginan untuk memanfaatkan platform kerja virtual, masih ada penghalang untuk mengadopsi platform ini secara luas. Sebanyak 59% responden Indonesia yakin bahwa performa jaringan internet yang tidak bisa diandalkan adalah alasan utama perusahaan enggan menggunakan platform kerja virtual.

    bekerja lewat metaverse
    Ilustrasi bekerja lewat metaverse.

    Baca juga: Grup K-pop Aespa Luncurkan Koleksi NFT Bersama Blake Kathryn

    Faktor hambatan lain adalah kekhawatiran tak mempunyai hardware yang tepat (52%), atau teknologi yang belum tersedia (43%).

    “Agar antusiasme ini menjadi kenyataan, kita membutuhkan infrastruktur yang tepat untuk menciptakan tempat kerja masa depan. Jaringan kita harus cepat, bisa beradaptasi dan memiliki latensi yang rendah, serta memiliki bandwidth yang memadai untuk mendukung lingkungan kerja virtual-reality baru kita,” kata Dion Leung, Regional Managing Director, Ciena ASEAN.



    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Bappebti: Indonesia Negara Pengadopsi Pengaturan Kripto Tercepat

    Tingkat adopsi aset kripto di Indoneisa menurut sejumlah organisasi diklaim cukup tinggi. Bappebti sebagai lembaga pengawas perdagangan kripto di Indonesia pun mengakui, bahwa pengaturan tentang aset digital tersebut salah satu tercepat di dunia.

    Plt. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Didid Noordiatmoko, mengatakan Indonesia adalah salah satu negara yang mengadopsi pengaturan kripto tercepat.

    Bappebti memandang bahwa pengaturan perdagangan kripto wajib dilakukan terkait perlindungan dana nasabah, kepastian hukum berusaha, dan memandang dinamika transaksi aset kripto sebagai sesuatu yang baik.

    “Kementerian Perdagangan melalui Bappebti mengatur perdagangan aset kripto dalam sejumlah peraturan sebagai upaya memberikan perlindungan kepada konsumen dan kepastian berusaha, meningkatkan investasi di dalam negeri atau mencegah capital outflow, meningkatkan penerimaan pajak bagi negara, mencegah kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta membuka lapangan kerja baru di bidang teknologi informasi,” kata Didid dalam keterangan resminya.

    Ilustrasi aset kripto
    Ilustrasi aset kripto

    Baca juga: Market Awal Pekan: Investor Kripto Berharap ‘Uptober’ Terulang

    Dukung Ekonomi Digital

    Pemerintah selalu mendukung pertumbuhan perdagangan aset kripto di Indonesia yang merupakan bagian dari ekonomi digital yang sedang berkembang. Hal ini dibuktikan dengan data Gross Merchandise Value (GMV) yang menyebutkan, pada 2021, Indonesia merupakan negara teratas di ASEAN dengan nilai ekonomi digital sebesar US$ 70 miliar.

    Di sisi lain, jumlah investor aset kripto terdaftar di Indonesia sampai dengan Agustus 2022 tercatat sebesar 16,1 juta pelanggan dengan rata-rata kenaikan sebesar 725 ribu pelanggan per bulan. Sedangkan, total nilai transaksi pada Januari—Agustus 2022 tercatat sebesar Rp 249,3 triliun atau turun 56,35 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

    Ilustrasi aset kripto dan uang rupiah. Foto: Shutterstock.
    Ilustrasi aset kripto dan uang rupiah. Foto: Shutterstock.

    Baca juga: Diterpa Isu KDRT Rizky Billar, Koin Kripto Leslar Anjlok Tenggelam

    Penurunan transaksi tersebut, menurut Didid merupakan hal yang wajar. Meski, begitu pertumbuhan jumlah investor terus terjadi dan akan diproyeksikan akan meningkat.

    “Hal ini menunjukkan minat masyarakat untuk berinvestasi di perdagangan aset kripto terus meningkat. Sehingga, Beppebti menilai perlu adanya pengawasan yang baik untuk menjaga agar kondisi perdagangan aset kripto di Indonesia tetap kondusif,” ungkapnya.



    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Peluang Karir di Industri Blockchain dan Web3: Potensi di Indonesia

    Industri blockchain dan Web3 telah menjadi sorotan utama di dunia teknologi, dan potensi karir yang menarik di sektor ini semakin berkembang di Indonesia. Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi pemain utama dalam industri ini.

    Perkembangan teknologi blockchain, yang merupakan dasar dari mata uang kripto dan aplikasi terdesentralisasi, telah membuka pintu bagi peluang karir yang menarik di berbagai bidang, termasuk pengembangan perangkat lunak, keamanan informasi, analisis data, manajemen proyek, dan lainnya.

    Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa perusahaan dan startup di Indonesia telah mulai mengadopsi teknologi blockchain dan Web3 untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan rantai pasokan, dan menciptakan solusi inovatif dalam berbagai sektor, termasuk keuangan, logistik, e-commerce, dan administrasi publik. Dengan adopsi yang semakin luas dan pertumbuhan ekosistem blockchain yang pesat, permintaan akan tenaga kerja yang memiliki pemahaman dan keterampilan di bidang ini juga meningkat.

    Industri ini menciptakan banyak peluang karir baru. Faktanya, menurut laporan Hired 2021, permintaan untuk pengembang blockchain telah melonjak hingga 517% dibandingkan tahun sebelumnya. Di Indonesia, seiring dengan semakin tingginya adopsi teknologi ini, peluang kerja di bidang blockchain dan Web3 juga semakin beragam.

    1. Pengembang Blockchain/Web3

    Pengembang adalah tulang punggung industri blockchain dan Web3. Mereka menciptakan dan mengoptimalkan protokol blockchain, merancang smart contracts, dan membangun aplikasi desentralisasi (dApps). Penguasaan terhadap bahasa pemrograman seperti Solidity dan pengetahuan mendalam tentang kriptografi adalah beberapa keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini.

    2. Ahli Kriptografi

    Kriptografi adalah inti dari keamanan dan privasi dalam blockchain. Seorang ahli kriptografi akan merancang algoritma dan sistem keamanan untuk melindungi data dan transaksi di blockchain dari serangan dan manipulasi.

    3. Analis Blockchain

    Analis blockchain bekerja untuk memahami dan menganalisis data blockchain. Mereka mencari tren dan pola, melakukan analisis pasar, dan memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan, investor, dan pengguna.

    Ilustrasi teknologi blockchain. Sumber: Leewayhertz.
    Ilustrasi teknologi blockchain. Sumber: Leewayhertz.

    Baca juga: Ridwan Kamil Siapkan Beasiswa Pendidikan Teknologi Blockchain

    4. Konsultan Blockchain

    Konsultan blockchain membantu organisasi memahami bagaimana teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam operasi mereka. Mereka juga membantu dalam mengimplementasikan solusi blockchain dalam praktek bisnis sehari-hari.

    5. Ahli Hukum Teknologi Blockchain

    Dengan munculnya teknologi baru, juga muncul tantangan hukum baru. Ahli hukum teknologi blockchain membantu perusahaan dan individu dalam navigasi melalui hukum dan regulasi yang berlaku.

    Potensi di Indonesia

    Menurut data dari Statista, pada tahun 2021, ada sekitar 11% pengguna internet di Indonesia yang memiliki kripto, sebuah angka yang menunjukkan minat yang cukup besar terhadap teknologi blockchain. Lebih jauh lagi, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan dukungan terhadap pengembangan industri ini. Pada tahun 2020, Indonesia meluncurkan “Indonesia Blockchain Hub”, bertujuan untuk menjadi pusat pengembangan dan inovasi blockchain di negara ini.

     CEO Tokocrypto, Yudhono Rawis, berbagi visi yang sama tentang potensi karir yang ditawarkan oleh industri Web3 dan blockchain. Yudho menggambarkan Web3 dan NFT sebagai peluang besar yang masih di tahap awal.

    “Industri blockchain dan Web3 masih sangat early. Kesempatan untuk berpartisipasi masih sangat besar. Saya yakin blockchain dan Web3 yang dikombinasikan dengan AI dan machine learning adalah inovasi yang akan mengubah dunia dalam 5-10 tahun ke depan. Kita bisa berpartisipasi, baik itu sebagai player, user, atau karir.”

    CEO Tokocrypto, Yudhono Rawis di Web3 On Campus - Binus University pada hari Jumat, 16 Juni 2023. Sumber: IDNFT.
    CEO Tokocrypto, Yudhono Rawis di Web3 On Campus – Binus University pada hari Jumat, 16 Juni 2023. Sumber: IDNFT.

    Baca juga: Menggali Potensi Metaverse dalam Transformasi Industri Jasa Keuangan

    Dalam konteks ini, peluang karir di industri blockchain dan Web3 di Indonesia tampak sangat menjanjikan. Keterampilan yang berkaitan dengan blockchain dan Web3 semakin dicari oleh perusahaan lokal dan internasional yang beroperasi di Indonesia. Selain itu, seiring dengan perkembangan dan penerimaan yang semakin luas dari teknologi ini, peluang kerja akan terus bertambah dan beragam.

    Dengan demikian, bagi mereka yang ingin mengejar karir di era digital, industri blockchain dan Web3 dapat menjadi pilihan yang sangat baik. Seiring dengan pertumbuhan industri ini, akan ada lebih banyak peluang untuk belajar, berinovasi, dan memajukan karir di bidang yang sangat menjanjikan ini.

    “Seiring adopsi teknologi ini yang semakin meluas, permintaan akan tenaga kerja yang terampil dalam bidang ini diperkirakan akan terus meningkat. Menjelajahi karir di bidang blockchain dan Web3 dapat menjadi pilihan yang menarik,” pungkas Yudho.



    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Alasan Tingkat Adopsi Kripto Vietnam Tinggi, Kalahkan Indonesia

    Vietnam telah dinobatkan sebagai negara yang memiliki tingkat adopsi kripto tertinggi di dunia berdasarkan laporan Chainalysis. Negeri Naga Biru itu mampu mengalahkan Indonesia yang berada diperingkat 20 besar.

    Sebuah riset terbaru dari Chainalysis merilis indeks yang mengukur adopsi kripto global di tahun 2022, hasilnya Indonesia berada di urutan ke-20.

    Chainalysis menyebutkan dalam Indeks Adopsi Kripto Global 2022, Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang berpenghasilan menengah ke bawah yang memiliki pertumbuhan adopsi kripto yang tinggi. Meskipun, Indonesia kalah dengan Vietnam yang menduduki nomor satu.

    Tingkat adopsi kripto yang tinggi Vietnam adalah fenomena yang membingungkan, sehingga menimbulkan pertanyaan. Ini beberapa faktor penyebabnya.

    Tidak Ada Pajak Kripto

    Dikutip Cointelegraph, ada banyak alasan mengapa tingkat adopsi kripto di Vietnam sangat tinggi dan salah satunya adalah, tak seperti di Indonesia, di mana transaksi aset kripto dikenai pajak. Tidak ada pajak kripto di Vietnam.

    Saat ini, pemerintah Vietnam bahkan tidak mengakui kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Sementara otoritas pajak negara telah menunjukkan minat untuk mengenakan pajak pada aset digital tersebut, mereka tidak memiliki mandat untuk menetapkannya sebagai aset kena pajak. Dengan demikian, hukum Vietnam sebagian besar diam dalam hal perpajakan kripto.

    Ilustrasi pajak aset kripto.
    Ilustrasi pajak aset kripto. Foto: Shutterstock.

    Baca juga: Riset: Adopsi Kripto Tumbuh Subur di Indonesia

    Akibatnya, lembaga keuangan di dalam negeri dilarang menanganinya. Namun, warga negara Vietnam diizinkan untuk memiliki dan memperdagangkan kripto.

    Kurangnya pajak kripto membuatnya menjadi instrumen investasi yang ideal, sehingga adopsi meningkat. Imbalannya adalah bahwa hukum Vietnam tidak melindungi pengguna kripto, jika terjadi penipuan atau kerugian.

    Banyak Penduduk Tidak Punya Rekening Bank

    Banyak orang Vietnam memiliki akses terbatas ke layanan keuangan tradisional. Menurut sebuah studi tahun 2021 yang dilakukan oleh Statista, negara ini menempati urutan kedua di antara 10 negara teratas yang tidak memiliki rekening bank. Laporan tersebut menyoroti bahwa sekitar 69% warga tidak memiliki akses ke layanan perbankan.

    Perkiraan Bank Dunia menunjukkan bahwa lebih dari 61% penduduk negara itu tinggal di daerah pedesaan, di mana akses ke layanan perbankan modern terbatas. Kekosongan ini dengan cepat diisi oleh jaringan blockchain dan aset kripto.

    Konsep blockchain yang revolusioner seperti keuangan terdesentralisasi (DeFi) juga mendapatkan daya tarik di antara investor kripto Vietnam yang ingin mendapatkan kredit untuk tujuan investasi kripto.

    Vietnam juga berada di peringkat kedua di antara negara-negara dengan penggunaan DeFi tertinggi di dunia, menurut laporan Chainalysis Global DeFi Adoption Index 2021.

    Biaya Transfer Uang

    Pada tahun 2021, warga negara Vietnam yang tinggal di luar negeri mengirim uang ke negaranya lebih dari US$ 18 miliar dalam bentuk remitansi, dan itu membuat rekor baru, menjadikan negara itu penerima remitansi terbesar kedelapan di dunia. Ini adalah peningkatan 3% dari US$ 17,2 miliar yang tercatat pada tahun 2020.

    Ilustrasi transfer uang dan kripto.
    Ilustrasi transfer uang dan kripto.

    Baca juga: Analisa: Kripto Mulai Bersemi Kembali, Imbas Dolar AS Turun

    Bagi orang Vietnam yang secara teratur mengirim uang ke keluarga mereka di kampung halaman, biaya transfer seringkali terlalu tinggi. Biaya tambahan biasanya termasuk biaya administrasi dan nilai tukar. Menurut statistik Bank Dunia, biaya pengiriman uang ke Vietnam rata-rata sekitar 7% pada 2020.

    Biaya selangit, di samping kurangnya akses ke layanan pengiriman uang oleh penduduk yang tidak memiliki rekening bank, telah membuat transfer aset kripto menjadi pilihan yang menarik bagi orang Vietnam yang tinggal di luar negeri untuk membantu mendukung keluarga mereka di rumah.

    Sementara, blockchain memang memiliki biaya transaksi lebih rendah dibandingkan dengan jaringan pengiriman uang konvensional, dan lebih jauh lagi adalah P2P dan tidak bergantung pada perantara untuk menyelesaikan transaksi.

    Meningkatnya Popularitas GameFi

    Game blockchain dengan insentif finansial, sering disebut sebagai GameFi, menggunakan model ekonomi inovatif yang memungkinkan pengguna mendapatkan hadiah saat bermain. Hadiah biasanya dalam bentuk NFT dan aset kripto.

    Karena kripto berada di jantung lingkungan GameFi, banyak gamer belajar bagaimana mereka bekerja sebagai bagian dari gameplay, memberikan jalan lain untuk diadopsi.

    Menurut survei State of GameFi 2022 Chainplay pada bulan Agustus, 75% investor kripto GameFi mengatakan bahwa mereka mulai berinvestasi dalam aset digital setelah bergabung dengan platform GameFi.

    GameFi, terutama game play-to-earn (P2E), sangat populer di Vietnam dan telah berkontribusi besar pada adopsi kripto di negara tersebut. Menurut laporan penelitian tahun 2021 yang diterbitkan oleh layanan agregasi data Finder, Vietnam menempati urutan keenam dalam daftar negara dengan persentase gamer P2E tertinggi.

    Game Berbasis NFT, Axie Infinity Indonesia
    Ilustrasi Axie Infinity.

    Baca juga: Pemerintah Indonesia Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto

    Kripto Lindung Nilai Terhadap Inflasi

    Warga Vietnam, sepanjang sejarah, lebih suka menggunakan mata uang nasional lainnya seperti dolar Amerika Serikat selama masa gejolak ekonomi dan hiperinflasi. Dalam beberapa tahun terakhir, orang Vietnam juga telah mengumpulkan aset, seperti emas untuk lindung nilai terhadap inflasi.

    Kemunculan aset kripto juga menyebabkan lebih banyak warga Vietnam menggunakannya untuk melakukan lindung nilai terhadap inflasi daripada aset berwujud seperti emas.

    Sementara, bank sentral Vietnam telah memperingatkan individu dan institusi agar tidak berurusan dengan mata uang virtual karena sifatnya yang lincah, berkurangnya kepercayaan pada dong Vietnam telah menyebabkan lebih banyak investor Vietnam beralih ke mata uang digital.

    Menurut data yang berasal dari Statista, Bitcoin (BTC), yang banyak digunakan oleh investor sebagai lindung nilai terhadap inflasi, saat ini merupakan aset kripto paling populer di negara tersebut.

    Adopsi kripto di Vietnam akan bertahan, karena semakin banyak orang yang menemukan kenyamanan dan peluang pada aset digital. Namun, peraturan yang ekstensif tampaknya masih jauh. Bank Negara Vietnam memiliki waktu hingga 2023 untuk mempelajari pro dan kontra dari aset kripto dan menghasilkan rekomendasi kebijakan.



    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Kemendag Bakal Perketat Regulasi Exchange Kripto di Indonesia

    Kementerian Perdagangan berencana untuk mengeluarkan regulasi baru terkait pengelolaan pedagang atau exchange aset kripto di Indonesia. Aturan ini akan diyakini akan menjadikan industri aset kripto lebih sehat, transparan dan efisien ke depannya.

    Melansir Deal Street Asia, Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, mengatakan akan ada regulasi yang mewajibkan dua pertiga dari dewan direksi dan komisaris exchange kripto adalah warga negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di negara tersebut.

    Menurutnya, langkah ini diambil menyusul masalah keuangan yang dihadapi oleh pedagang aset kripto, Zipmex. Exchange tersebut sendiri memiliki fokus pada pasar di kawasan Asia Tenggara, bukan hanya Indonesia.

    “Kami tidak mau sembarangan memberikan izin, jadi hanya yang memenuhi syarat dan kredibel,” kata Jerry kepada wartawan seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI.

    Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga di acara peresmian T-Hub Solo pada Jumat (18/8). Foto: Dok. Tokocrypto.
    Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga di acara peresmian T-Hub Solo pada Jumat (18/8). Foto: Dok. Tokocrypto.

    Baca juga: Tokocrypto Dukung NXC International Summit 2022, Akselerasi Startup Web3 di Indonesia

    Bappebti akan Terbitkan Aturan Baru

    Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kemendag akan segera menerbitkan aturan baru, meski menurut Jerry, belum ada waktu kepastian hal tersebut akan terjadi.

    Plt. Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko, menjelaskan dalam rapat dengar pendapat tersebut, bahwa pihak akan memastikan regulasi yang mewajibkan dua pertiga dewan direksi adalah WNI dapat mencegah manajemen puncak melarikan diri ketika ada masalah terhadap perusahaannya.

    Bappebti juga memandang perlu untuk penyempurnaan ekosistem kripto di Indonesia dengan fokus perlindungan kepada konsumen. Perihal ini, Bappebti sudah menjalankan syarat seperti beberapa penyempurnaan izin pedagang aset kripto di antaranya: Penyertaan modal minimal yang sebelumnya Rp 50 miliar, menjadi Rp 100 miliar dengan memperhatikan skala bisnis dan net aset.

    Baca juga: Potensi Web3 Tingkatkan Ekonomi Digital Indonesia



    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Riset: Adopsi Kripto Tumbuh Subur di Indonesia 

    Adopsi aset kripto di Indonesia diyakini akan terus tumbuh hingga 10 tahun ke depan. Sebuah riset terbaru dari Chainalysis merilis indeks yang mengukur adopsi kripto global di tahun 2022, hasilnya Indonesia berada di urutan ke-20.

    Chainalysis menyebutkan dalam Indeks Adopsi Kripto Global 2022, Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang berpenghasilan menengah ke bawah yang memiliki pertumbuhan adopsi kripto yang tinggi. Meskipun, Indonesia kalah dengan Vietnam yang menduduki nomor satu. 

    Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO), Teguh Kurniawan Harmanda, melihat masuknya Indonesia dalam daftar Indeks Adopsi Kripto Global 2022 versi Chainalysis cukup membanggakan. Pasalnya dalam laporan yang sama tahun lalu, Indonesia belum masuk ke posisi 20 negara teratas.

    “Laporan ini cukup membuktikan bahwa pertumbuhan aset kripto di Indonesia itu masih terus berjalan dalam hal baik, meski market sedang lesu. Adopsi kripto yang tinggi ini didorong oleh penetrasi teknologi lebih luas dan edukasi investasi yang terus dilakukan, bersamaan regulasi yang aman melindungi konsumen,” kata pria yang akrab disapa manda.

    Acara "Web3 Community Meetup 2022" di T-Hub by Tokocrypto Bali pada 26 Agustus 2022. Foto: Tokocrypto.
    Acara “Web3 Community Meetup 2022” di T-Hub by Tokocrypto Bali pada 26 Agustus 2022. Foto: Tokocrypto.

    Baca juga: Menakar Bisakah Indonesia Jadi Crypto Hub Dunia?

    Menurut Manda adopsi kripto di Indonesia sudah lebih baik dibandingkan tahun lalu, walaupun dalam masa crypto winter. Aspek nilai transaksi perdagangan aset kripto di Indonesia memang cenderung menurun, khususnya sejak awal tahun 2022. 

    Misalnya, pada Juni 2022, nilai transaksi kripto tercatat hanya Rp 20 triliun, turun 65,5% turun dibanding periode Juni 2021 sebesar Rp 58,06 triliun. Penurunan disebabkan oleh kondisi situasi makroekonomi dan inflasi yang yang tinggi di beberapa negara.

    Manda menjelaskan mungkin saat ini terlihat investor telah menjauh dari aset kripto yang lebih tradisional seperti Bitcoin mengingat berarish market, mereka mulai beralih ke aset yang dibangun dengan project utilitas yang menarik di dunia Web3, metaverse dan unsur teknologi blockchain lainnya yang membuatnya lebih mudah diakses.

    “Adopsi di Indonesia didorong oleh aset kripto yang lebih tradisional yang ditawarkan melalui exchange dan platform teknologi keuangan. Namun, di sisi lain, instrumen kripto tradisional kini kurang diminati, saat ini pertumbuhan yang tinggi ada di project kripto berbasis Web3 yang di mana banyak beralih ke aplikasi, seperti NFT dan game,” jelas Manda.

    Web3
    Ilustrasi Web3.

    Baca juga: Wamendag: Indonesia Bakal Punya Bursa Kripto Pertama di Dunia

    Masyarakat Tertarik Web3

    Lebih lanjut, Manda mengungkap perkembangan industri blockchain, khususnya Web3 di Indonesia, kini sudah jauh lebih baik dan dikenal lebih luas oleh masyarakat. Web3 sudah menjelma menjadi sebuah lahan baru yang memiliki potensi pengembangan dan keuntungan lebih besar, karena bicara terkait teknologi masa depan dengan konsep yang hampir sama dengan internet.

    Terlepas dari peringkat adopsi, laporan Chainalysis juga menunjukkan meskipun adopsi kripto lebih lambat di tengah bear market, tapi masih lebih tinggi dari periode sebelum bull run pada tahun 2020.

    “Kami yakin aset kripto, Web3 dan segala hal lainnya di dunia blockchain akan melihat adopsi yang cukup tinggi dan meluas dalam 10 tahun ke depan. Untuk memacu adopsi, pengalaman pengguna harus ditingkatkan. Keamanan juga penting, misalnya pemain kripto harus berlisensi dan bersertifikat. Kemudian, edukasi tentang manfaat dan kegunaan dari teknologi yang dikembangkan untuk meraih tingkat kepercayaan yang tinggi di masyarakat,” pungkas manda.



    Sumber : news.tokocrypto.com