Kripto dan Semua Post

Tag: pendidikan

  • 6 Beasiswa S1-S3 dengan Tujuan Kampus di Asia Tenggara, Tertarik Daftar?



    Jakarta –

    Menempuh pendidikan di luar negeri adalah impian banyak orang. Kini tak perlu jauh-jauh ke Eropa atau Amerika, karena sudah banyak beasiswa kuliah gratis dengan tujuan kampus di Asia Tenggara.

    Beberapa pemerintah negara di kawasan Asia Tenggara telah menyediakan langsung beasiswa bagi warga Indonesia. Begitu juga kampus-kampus di Asia Tenggara banyak yang tertarik menawarkan bantuan kuliah bagi pelajar di Tanah Air.

    Ada beberapa beasiswa dengan cakupan kampus di Asia Tenggara yang bisa dicoba detikers. Berikut informasi beasiswa-beasiswanya sebagaimana dikutip dari laman masing-masing penyedia:


    Daftar Beasiswa S1-S3 dengan Tujuan Kampus di Asia Tenggara

    1. Singapore International Graduate Award (Singa)

    Beasiswa Singapore International Graduate Award (Singa) berlaku bagi mahasiswa yang ingin fast track dari lulus S1 lanjut langsung S3. Ada banyak pilihan kampus yang bisa dipilih seperti Nanyang Technological University (NTU) hingga National University of Singapore (NUS).

    Adapun bidang penelitian doktoral yang tersedia mencakup bidang biomedical sciences, computing and information sciences, engineering and technology, dan physical sciences.

    Keuntungan penerima beasiswa Singa akan mendapatkan biaya kuliah secara penuh, biaya bulanan sebesar S$2.700, tunjangan kedatangan S$1.000, dan biaya tiket pesawat S$1.500. Jika detikers tertarik dengan beasiswa ini bisa pantau terus informasi pendaftaran pada laman https://www.a-star.edu.sg/Scholarships/for-graduate-studies/singapore-international-graduate-award-singa.

    2. Royal Thai Government Scholarship

    Beasiswa berikutnya dengan cakupan kampus di Asia Tenggara adalah Royal Thai Government Scholarship. Bantuan kuliah ini disediakan oleh Asian Institute of Technology.

    Jika detikers tertarik kuliah S2 atau S3 di Thailand maka beasiswa ini bisa jadi salah satu opsi. Pembiayaan beasiswa sudah termasuk biaya pendaftaran, akomodasi, dan biaya hidup.

    Untuk melihat persyaratan lebih lengkap tentang Royal Thai Government Scholarship detikers bisa mengunjungi laman https://ait.ac.th/financial/royal-thai-government-scholarships/ ya.

    3. Brunei Darussalam Government Scholarship

    Brunei Darussalam Government Scholarship berlaku untuk menempuh pendidikan di Universiti Brunei Darussalam (UBD), Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Universiti Teknologi Brunei atau Politeknik Brunei.

    Beasiswa akan menanggung biaya kuliah secara fully funded untuk jenjang D3-S1. Selain gratis kuliah, awardee juga akan menerima tunjangan pribadi BND$500,00, tunjangan makan BND$150,00, dan tunjangan buku tahunan sebesar BND$600,00.

    Syarat utama agar bisa mendaftar beasiswa ini harus berusia 18-25 tahun dan mempunyai nilai IELTS minimal 6 atau TOEFL PBT minimal 550. Terkait persyaratan lainnya bisa dilihat di https://ubd.edu.bn/admission/scholarship/.

    4. ASEAN Undergraduate Scholarship

    Apakah detikers ingin lanjut kuliah di National University of Singapore (NUS)? Beasiswa ini menyediakan pembiayaan kuliah khusus di kampus tersebut.

    NUS menyediakan kesempatan kuliah S1 gratis bagi warga di ASEAN lewat beasiswa ini. Mahasiswa akan memperoleh bantuan berupa tunjangan hidup tahunan sebesar S$5.800, tunjangan komputer S$1.750, dan tunjangan akomodasi tahunan S$3.000.

    Untuk bisa daftar beasiswa ini calon mahasiswa tidak boleh tengah mendapat beasiswa lain. Untuk lebih jelasnya, detikers bisa melihat informasi beasiswa di https://nus.edu.sg/oam/scholarships/.

    5. Malaysia International Scholarship (MIS)

    Beasiswa MIS disediakan bagi mahasiswa dari 38 negara Persemakmuran dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), termasuk Indonesia. MIS menyasar calon mahasiswa yang berminat meneruskan pendidikan S2 dan S3.

    Beasiswa ini menyediakan uang kuliah gratis dan tunjangan bulanan sebesar Rp5,2 juta setiap bulan. Persyaratan yang harus disiapkan mulai sekarang untuk daftar beasiswa ini salah satunya skor minimal 550 pada TOEFL atau 6,0 untuk IELTS.

    Untuk informasi dokumen hingga tata cara daftar, bisa dilihat lewat laman https://biasiswa.mohe.gov.my/INTER/index.php ya.

    6. DAAD In-Country/In-Region Scholarship Programme

    DAAD menyediakan kesempatan kuliah di beberapa kampus di Asia Tenggara bagi warga Indonesia. Cakupan beasiswa ini terdiri dari biaya kuliah, biaya hidup bulanan, tunjangan studi dan penelitian, dan tunjangan cetak skripsi akhir.

    Tujuan beasiswa ini adalah untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan kelompok yang kurang beruntung serta memperkuat kapasitas organisasi, keuangan, dan personel lembaga mitra. Sehingga pelamar perempuan lebih diprioritaskan.

    Jika penasaran dan ingin mendaftar beasiswa ini, detikers bisa mengunjungi laman resminya di https://www.daad.de/en/information-services-for-higher-education-institutions/.

    Nah, itulah sederet beasiswa S1-S3 dengan tujuan kampus di wilayah Asia Tenggara. Kalau detikers tertarik daftar yang mana nih?

    (cyu/faz)



    Sumber : www.detik.com

  • Sederet Alasan Dana KJP dan KJMU Dicabut, Salah Satunya Punya Mobil



    Jakarta –

    Ada sederet alasan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bisa dicabut. Apa saja?

    Seperti diketahui, Provinsi DKI Jakarta telah menyalurkan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Tahap II Tahun 2024 mulai Jumat (6/12).

    Pencairan dana dilakukan secara bertahap kepada 523.622 siswa peserta KJP Plus dan 15.648 mahasiswa peserta KJMU yang sesuai kriteria. Dana ini diharapkan dapat digunakan oleh penerima untuk keperluan pendidikan.


    Harapannya, Pemprov DKI Jakarta dapat memperbaiki sistem pendidikan dengan program ini demi pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas.

    Secara teratur, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan evaluasi terkait penerima KJP dan KJMU. Apabila penerima dinilai tidak layak menerima bantuan, maka KJP atau KJMU akan dicabut.

    Sesuai regulasi, bantuan sosial ini diberikan secara selektif, tidak terus-menerus, dan tepat sasaran untuk memberikan perlindungan sosial bagi keluarga tidak mampu.

    Lantas, apa saja alasan dana KJP dan KJMU dicabut? Simak penjelasannya seperti dilansir dari Instagram @dkijakarta.

    Alasan Dana KJP dan KJMU Dicabut

    KJP Plus

    1. Tidak termasuk dalam kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu
    2. Mengundurkan diri atas kemauan pribadi
    3. Memiliki kendaraan roda empat (mobil)
    4. Memiliki aset berupa tanah atau bangunan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) >Rp1 miliar
    5. Melanggar larangan sebagai penerima bantuan sosial KJP Plus

    KJMU

    1. Tidak termasuk dalam kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu
    2. Penerima lanjutan lebih dari 10 semester
    3. Memiliki kendaraan roda empat (mobil)
    4. Memiliki aset berupa tanah atau bangunan dengan NJOP >Rp1 miliar
    5. Melanggar larangan sebagai penerima bantuan sosial KJMU
    6. Pendaftar baru lebih dari semester empat
    7. Menerima bantuan lain yang bersumber dari APBN/APBD
    8. Capaian IPK dua semester berturut-turut di bawah standar minimal
    9. Bukan warga DKI Jakarta

    Besaran Dana KJP

    1. SD/MI

    Jumlah penerima: 242.919 siswa
    Biaya Rutin: Rp 135 ribu/bulan
    Biaya Berkala: Rp 115 ribu/bulan
    Total Besaran Dana: Rp 250 ribu/bulan
    Tambahan SPP untuk SD/MI Swasta 6 bulan: Rp 130 bulan

    2. SMP/MTs

    Jumlah penerima: 147.341 siswa
    Biaya Rutin: Rp 185 ribu/bulan
    Biaya Berkala: Rp 115 ribu/bulan
    Total Besaran Dana: Rp 300 ribu/bulan
    Tambahan SPP untuk SMP/MTs Swasta 6 bulan: Rp 170 ribu/bulan

    3. SMA/MA

    Jumlah penerima: 48.876 siswa
    Biaya Rutin: Rp 235 ribu/bulan
    Biaya Berkala: Rp 185 ribu/bulan
    Total Besaran Dana: Rp 420 ribu/bulan
    Tambahan SPP untuk SD/MI Swasta 6 bulan: Rp 290 ribu/bulan

    4. SMK

    Jumlah penerima: 83.403 siswa
    Biaya Rutin: Rp 235 ribu/bulan
    Biaya Berkala: Rp 215 ribu/bulan
    Total Besaran Dana: Rp 450 ribu/bulan
    Tambahan SPP untuk SD/MI Swasta 6 bulan: Rp 240 ribu/bulan

    5. PKBM

    Jumlah penerima: 1.083 siswa
    Biaya Rutin: 185 ribu/bulan
    Biaya Berkala: Rp 115 ribu/bulan
    Total Besaran Dana: RP 300 ribu/bulan

    Besaran Dana KJMU

    Besaran dana yang diberikan pada penerima KJMU adalah Rp 1,5 juta per bulan atau Rp 9 juta per semester. Dana bisa digunakan untuk biaya pendukung personal seperti biaya buku, makanan, dan transportasi.

    Itulah sederet alasan dana KJP dan KJMU bisa dicabut.

    (nir/nwk)



    Sumber : www.detik.com

  • KJP 146 Ribu SIswa Jakarta Dicabut, DPRD Minta Verifikasi Ulang Data



    Jakarta –

    DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) melakukan verifikasi ulang data penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus 2024. Hal itu untuk mengetahui secara langsung penyebab dicabutnya 146 ribu status kepemilikan KJP berdasarkan pemadanan data dan verifikasi tahap II Tahun 2024.

    Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi DK Jakarta Agustina Hermanto menyatakan banyak penerima KJP Plus yang dicabut tidak sesuai dengan kriteria. Artinya, mereka masih layak untuk menerima KJP Plus.

    “Intinya gini, kita ingin yang kemarin dicabut atau dimatikan yang memang layak dapat dihidupkan kembali. Tapi kalau memang pendataan ternyata memang faktanya punya mobil atau salah sasaran, kalau begitu silahkan dijelaskan,” ujar Agustina dalam laman DPRD DK Jakarta dikutip Sabtu (14/12/2024).


    Data dan verifikasi pendaftar KJP Plus tahap II Tahun 2024 telah selesai dipadankan. Dari data 669.716 penerima, telah dilakukan penyesuaian anggaran untuk jumlah penerima KJP Plus maksimal sebanyak 523.622. Sehingga dilakukan seleksi secara prioritas menggunakan data pemeringkatan kesejahteraan atau desil dari data Regsosek.

    Selain itu, Agustina mengimbau agar Disdik memberi penjelasan secara rinci kepada orangtua siswa penyebab status anaknya tidak lagi sebagai penerima KJP Plus. Ia mendorong sebuah forum untuk masyarakat diberikan kesempatan untuk menyanggah kondisi dan keadaannya.

    “Saya sudah tekankan yang memang berhak dicabut tolong kasih forum untuk menyanggahnya. Mereka daftar aja susah, daftar ulang susah makanya saya bilang diberitahu kalau untuk ke depannya harusnya tidak langsung dicoret tanya dulu diskusi dulu dan segala macamnya,” tegasnya.

    “Kita pastikan bahwa didata ulang tapi kalau memang berhak dan memang tidak masuk boleh nyangga dan di tetap diaktifkan jangan dibatalkan gitu jadi dikasih waktu,” tambah dia.

    Ia berharap, setelah evaluasi ini Disdik memiliki langkah konkret untuk mengatasi permasalahan di lapangan terkait pencabutan penerima KJP Plus.

    Kepala Disdik Pastikan akan Verifikasi Ulang Pencabutan Penerima KJP Plus

    Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan DK Jakarta Sarjoko memastikan akan melakukan verifikasi ulang terkait pencabutan penerima KJP Plus. Hal itu akan dilakukan dengan menyesuaikan dari hasil penetapan pagu anggaran pemadanan data dan verifikasi pendaftar KJP Plus tahap II Tahun 2024.

    “Sesungguhnya kita inginnya semua harus tepat sasaran tetapi kalau ada kondisi-kondisi di lapangan ternyata tidak sesuai dengan faktual untuk itu menjadi informasi yang baru yang perlu kita verifikasi ulang,” pungkas dia.

    Tentang KJP Plus

    Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DK Jakarta dari kalangan masyarakat kurang mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK. Program ini dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DK Jakarta.

    Besaran dana KJP Plus berbeda setiap jenjang sekolahnya, yakni:

    1. SD/MI

    Jumlah penerima: 242.919 siswa
    Biaya Rutin: Rp 135 ribu/bulan
    Biaya Berkala: Rp 115 ribu/bulan
    Total Besaran Dana: Rp 250 ribu/bulan
    Tambahan SPP untuk SD/MI Swasta 6 bulan: Rp 130 bulan

    2. SMP/MTs

    Jumlah penerima: 147.341 siswa
    Biaya Rutin: Rp 185 ribu/bulan
    Biaya Berkala: Rp 115 ribu/bulan
    Total Besaran Dana: Rp 300 ribu/bulan
    Tambahan SPP untuk SMP/MTs Swasta 6 bulan: Rp 170 ribu/bulan

    3. SMA/MA

    Jumlah penerima: 48.876 siswa
    Biaya Rutin: Rp 235 ribu/bulan
    Biaya Berkala: Rp 185 ribu/bulan
    Total Besaran Dana: Rp 420 ribu/bulan
    Tambahan SPP untuk SD/MI Swasta 6 bulan: Rp 290 ribu/bulan

    4. SMK

    Jumlah penerima: 83.403 siswa
    Biaya Rutin: Rp 235 ribu/bulan
    Biaya Berkala: Rp 215 ribu/bulan
    Total Besaran Dana: Rp 450 ribu/bulan
    Tambahan SPP untuk SD/MI Swasta 6 bulan: Rp 240 ribu/bulan

    5. PKBM

    Jumlah penerima: 1.083 siswa
    Biaya Rutin: 185 ribu/bulan
    Biaya Berkala: Rp 115 ribu/bulan
    Total Besaran Dana: RP 300 ribu/bulan

    Adapun dana bantuan KJP Plus dapat digunakan untuk:

    Buku tulis
    Buku gambar
    Buku pelajaran
    Alat tulis seperti pensil, pulpen, penghapus dan rautan
    Alat gambar seperti macam-macam penggaris, pensil warna, spidol, cat/kertas warna, buku dan atau kertas gambar dan jangka
    Alat dan atau bahan praktik
    Seragam sekolah dan kelengkapannya
    Sepatu dan kaos kaki sekolah
    Tas sekolah
    Pakaian olahraga sekolah
    Buku pelajaran penunjang
    Kudapan bergizi
    Kacamata sebagai alat bantu penglihatan
    Alat bantu pendengaran
    Kalkulator scientific
    USB flashdisk sebagai alat simpan data
    Seragam pramuka dan kelengkapannya
    Pembayaran kegiatan ekstrakurikuler yang tidak dibiayai oleh Biaya Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah
    Komputer/Laptop

    (nir/nir)



    Sumber : www.detik.com

  • Kemendiktisaintek Upayakan Tambahan Kuota KIP-Kuliah, Tapi …..



    Jakarta –

    Pihak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) RI tengah mengupayakan peningkatan kuota KIP-Kuliah. Hal ini diungkapkan oleh Plt Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tjitjik Srie Tjahjandarie dalam peluncuran Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Tahun 2025.

    Tjitjik turut menyinggung, meski Mendikbudristek sebelumnya, Nadiem Anwar Makarim telah membatalkan soal kenaikan uang kuliah tunggal (UKT), bukan berarti biaya penyelenggaraan pendidikan turun.

    “Tahun 2024 ini kan sudah terbit kebijakan dari menteri bahwa tidak boleh ada kenaikan UKT. Nah, tidak boleh ada kenaikan UKT itu bukan berarti bahwa biaya penyelenggaraan pendidikan atau biaya kuliah tunggalnya itu turun karena sebenarnya kita ingin mempertahankan standar layanan untuk pendidikan,” ujar Tjitjik.


    Walau demikian, Tjitjik juga menyebut Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri atau BOPTN untuk 2025 relatif sama dengan 2024. Saat ini, pihak Kemendiktisaintek juga tengah mengusahakan penambahan kuota KIP Kuliah.

    “Oleh karena itu, salah satu strategi saat ini adalah kita sedang mengusahakan untuk peningkatan kuota atau jumlah KIP Kuliah untuk tahun 2025,” kata Tjitjik.

    “Ini mohon saja doanya upayanya seperti apa, tapi kembali ini juga sangat bergantung pada Kementerian Keuangan,” imbuhnya.

    Pendaftaran KIP Kuliah 2025 Hampir Sama dengan 2024

    Pada acara yang sama, Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB, Prof Dr Ir Eduart Wolok, ST, MT menyampaikan pendaftaran KIP Kuliah untuk tahun ini hampir sama dengan tahun sebelumnya.

    “Hampir tidak ada perubahan sebenarnya dengan proses yang sebelumnya,” kata Prof Eduart.

    Perlu dicatat, KIP Kuliah hanya berlaku untuk pemilihan prodi di PTN di bawah Kemendiktisaintek. Sedangkan untuk perguruan tinggi keislaman negeri atau PTKIN, ada kebijakan tersendiri.

    “Itu nanti teman-teman yang di PTKIN pasti sudah memiliki pola dan mekanisme tersendiri untuk KIP-K nya. Kalau yang kami atur secara langsung terkait dengan KIP-K di Kemdiktisaintek,” imbuh Prof Eduart.

    (nah/nwy)



    Sumber : www.detik.com

  • Beasiswa Telkom University x MasukKampus 2025, Gratis Biaya Pendidikan


    Jakarta –

    Telkom University dan lembaga bimbingan belajar MasukKampus membuka pendaftaran beasiswa 2025. Siswa bisa mendaftar Beasiswa Telkom University x MasukKampus paling lambat 15 Desember 2024.

    Beasiswa ini dapat digunakan untuk mendaftar ke prodi-prodi vokasi (D3, D4) maupun akademik (S1) di Telkom University kampus Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Purwokerto. Lulusan tahun 2023 dan 2024 juga dapat mendaftar.

    Beasiswa Telkom University x MasukKampus 2025 terdiri dari dua jenis pendanaan. Jenis beasiswa unggulan meliputi biaya pendidikan penuh sampai lulus. Sedangkan jenis beasiswa pintar meliputi bebas biaya uang pangkal dan sumbangan biaya pendidikan.


    Syarat Beasiswa Telkom University x MasukKampus 2025

    Berikut syarat dan ketentuan pendaftaran Beasiswa Telkom University x MasukKampus 2025 seperti dirangkum dari laman dan akun resmi Telkom University dan MasukKampus:

    • Siswa SMA, SMK, MA, atau yang sederajat.
    • Lulusan tahun 2023, 2024, atau 2025.
    • Hasil scan rapor sekolah semester 1-4.
    • Sertifikat penghargaan, prestasi akademik atau nonakademik, dan/atau sertifikat organisasi jika ada.
    • Memilih maksimal 2 prodi.
    • Melengkapi berkas hingga tahap submit seluruh data pendaftaran.
    • Follow akun Instagram @sbmtelkom, @telkomuniversity, dan @masukkampus.

    Jadwal Beasiswa Telkom University x MasukKampus 2025

    • Pendaftaran: 18 November-15 Desember 2024
    • Pengumuman hasil seleksi tahap 1-administrasi: 31 Desember 2024
    • Pelaksanaan seleksi tahap 2-Tes Potensi Skolastik (TPS): 2-5 Januari 2025
    • Pengumuman hasil seleksi tahap 2: 7 Januari 2025
    • Pelaksanaan seleksi tahap 3-wawancara: 13-16 Januari 2025
    • Pengumuman akhir: 22 Januari 2025

    Informasi lebih lanjut tentang Beasiswa Telkom University x MasukKampus 2025 bisa diakses melalui https://masukkampus.smbbtelkom.ac.id, atau kontak 0811-2233-9123 (Telkom University) atau 0851-8319-1238 (MasukKampus). Semoga berhasil, detikers!

    (twu/faz)



    Sumber : www.detik.com

  • Baznas Buka Beasiswa Sekolah Gratis Berasrama untuk Siswa SMP, Ini Syaratnya



    Jakarta –

    Sekolah Cendekia Baznas (SCB) kembali menawarkan beasiswa bagi calon siswa SMP di Indonesia. Beasiswa ini berlaku untuk tahun pelajaran 2025/2026.

    SCB sendiri merupakan sekolah yang berada di bawah pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Republik Indonesia (RI). Siswa yang belajar di sekolah ini diberikan pembebasan biaya 100 persen.

    SCB merupakan sekolah unggulan bebas biaya dan berasrama bagi dhuafa berprestasi. Sekolah ini berdiri di atas tanah wakaf seluas 1,5 hektare di Desa Cemplang Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.


    Dikutip dari laman resminya, SCB fokus pada pendidikan adab Islami, akademik, kewirausahaan serta kepemimpinan dan organisasi.

    Salah satu keunggulannya lainnya dari sekolah yang diresmikan Januari 2015 ini adalah pembelajaran berbasis IT dan berprinsip ramah lingkungan.

    Apa saja syarat daftar sekolah gratis di SCB ini? Mengutip unggahan Instagram resmi SCB, berikut informasinya:

    Syarat Umum Daftar Beasiswa SCB 2025

    1. Beragama Islam
    2. Berasal dari keluarga dhuafa/ tidak mampu
    3. Lulus SD/ sederajat, usia maksimal 13 tahun pada 30 Juni 2025 (Jika lulusan Paket A harus mempunyai kelebihan/kemampuan khusus dan berijazah)
    4. Berbadan sehat dan tidak memiliki penyakit menular dengan melampirkan surat dari dokter
    5. Bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
    6. Tidak memiliki anggota keluarga yang sedang atau pernah mendapatkan beasiswa di Sekolah Cendekia Baznas
    7. Tidak mengundurkan diri saat dinyatakan lolos seleksi
    8. Berkomitmen menuntaskan pendidikan 6 tahun (sampai selesai SMA)

    Syarat Khusus Daftar Beasiswa SCB 2025

    1. Memiliki prestasi akademik dengan kriteria : Rata-rata nilai rapor kelas IV-V minimal 7.5 pada mata pelajaran Bahasa lndonesia, IPA, dan Matematika
    2. Mengisi formulir pendaftaran di https://bazn.as/SIMAKSCB
    3. Siap bertempat tinggal di asrama
    4. Mengumpulkan berkas seperti :
    – Fotocopy Kartu Keluarga
    – Fotocopy rapor kelas IV-V yang telah dilegalisasi oleh sekolah asal
    – Fotocopy SKTM
    – Fotocopy sertifikat prestasi (bila ada)
    – Fotocopy Kartu PIP (bila ada)

    Jadwal Seleksi Beasiswa SCB 2025

    • Pendaftaran online: 1 November – 11 Januari 2025:
    • Pengumpulan seleksi berkas: 21 Januari 2025
    • Tes akademik: 2 Februari 2025
    • Pengumuman tes akademik: 14 Februari 2025
    • Survei faktual, wawancara orang tua dan tes baca Al-Qur’an: 15 Februari – 6 Maret 2025
    • Pengumuman survei faktual: 24 Maret 2025
    • Tes psikotes: 27 April 2025
    • Pengumuman akhir: 20 Mei 2025

    Demikian informasi mengenai penawaran beasiswa sekolah di SCB untuk tahun 2025. Selamat mencoba detikers!

    (cyu/pal)



    Sumber : www.detik.com

  • Ada Beasiswa S1-S3 di Hungaria Deadline 20 Februari, Cus Daftar!



    Jakarta –

    Tempus Public Foundation membuka beasiswa bernama Bilateral State Scholarships Tahun Ajaran 2025-2026. Beasiswa ini dibuka untuk jenjang S1, S2, S3 dan program non-gelar.

    Penerima akan mendapat bantuan pendidikan dan tunjangan selama studi. Adapun pendaftaran dibuka secara gratis melalui https://scholarship.hu.

    Jenis Beasiswa yang Dibuka

    Ada empat jenis beasiswa yang bisa detikers ikuti, yakni:


    • Studi semester/parsial sarjana, magister, atau doktoral (3-10 bulan)
    • Studi sarjana, magister, atau doktoral penuh (masing-masing 36/24/36 bulan)
    • Kunjungan studi jangka pendek atau panjang (3 hari – 6 bulan)
    • Kursus musim panas (2-4 minggu)

    Cakupan Beasiswa Bilateral State Scholarships

    Pelamar yang diterima berhak mengikuti studi tanpa dipungut biaya apapun. Tunjangan bagi penerima beasiswa mencakup akomodasi, dan lain-lain, tergantung pada jenis beasiswa.

    Tunjangan dibayarkan oleh lembaga penerima, Tempus Public Foundation, atau oleh negara pengirim, juga tergantung pada jenis beasiswa.

    Deadline Pendaftaran Bilateral State Scholarships

    Studi semester/parsial sarjana, magister, atau doktoral (3-10 bulan): 20 February 2025

    Studi sarjana, magister, atau doktoral penuh (masing-masing 36/24/36 bulan): 20 February 2025

    Kunjungan studi jangka pendek atau panjang (3 hari – 6 bulan): 20 Februari 2025

    Kursus musim panas (2-4 minggu): 28 Maret 2024

    Syarat Dokumen Bilateral State Scholarships

    1. Formulir Pendaftaran
    2. Salinan Paspor dan Kartu Identitas
    3. Motivation Letter
    4. Salinan Transkrip Akademik
    5. Sertifikat Kemahiran Bahasa
    6. Surat Penerimaan dari Universitas Terkait
    7. Rencana Karier
    8. Surat Rekomendasi

    Informasi lebih lanjut mengenai Bilateral State Scholarships dapat detikers cek di laman https://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/scholarships/bilateral-state-scholarships.html atau https://tka.hu/international-programmes/4127/bilateral-state-scholarships. Tertarik mendaftar, detikers?

    (nir/pal)



    Sumber : www.detik.com

  • Beasiswa KJP Plus dan KJMU Tahap II 2024 Cair Hari Ini, Cek Rekening Sekarang!


    Jakarta –

    Bantuan dana pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dari pemerintah provinsi DKI Jakarta resmi dicairkan secara bertahap mulai Jumat, 6 Desember 2024. Hal ini diumumkan langsung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta.

    “Pencairan dana KJP Plus Tahap II 2024 bulan November dan Desember akan dilaksanakan secara bertahap mulai 6 Desember 2024,” tulis UPT P40P Disdik Jakarta dalam postingan Instagramnya dikutip Jumat (6/12/2024).

    Pengumuman serupa juga disampaikan untuk KJMU Tahap II Tahun 2024 di mana dananya akan dicairkan secara bertahap mulai 6 Desember 2024. Lalu berapa besaran dana yang akan didapatkan siswa dan mahasiswa? Cek informasinya di sini!


    Pencairan Dana KJP Plus Tahap II 2024

    Seperti yang diketahui KJP Plus merupakan bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah DKI Jakarta kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Pada pencairan dana kali ini, jumlah penerima KJP Plus Tahap II 2024 sebanyak 523.622 peserta didik yang tersebar di jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

    Pencairan dana dilakukan secara langsung ke rekening Bank DKI masing-masing peserta didik. Dengan catatan seluruh proses pembukaan rekening sudah diselesaikan.

    Besaran dana KJP Plus berbeda setiap jenjang sekolahnya, yakni:

    1. SD/MI

    • Jumlah penerima: 242.919 siswa
    • Biaya rutin: Rp 135 ribu/bulan
    • Biaya berkala: Rp 115 ribu/bulan
    • Total besaran dana: Rp 250 ribu/bulan
    • Tambahan SPP untuk SD/MI swasta 6 bulan: Rp 130 bulan

    2. SMP/MTs

    • Jumlah penerima: 147.341 siswa
    • Biaya rutin: Rp 185 ribu/bulan
    • Biaya berkala: Rp 115 ribu/bulan
    • Total besaran dana: Rp 300 ribu/bulan
    • Tambahan SPP untuk SMP/MTs swasta 6 bulan: Rp 170 ribu/bulan

    3. SMA/MA

    • Jumlah penerima: 48.876 siswa
    • Biaya rutin: Rp 235 ribu/bulan
    • Biaya berkala: Rp 185 ribu/bulan
    • Total besaran dana: Rp 420 ribu/bulan
    • Tambahan SPP untuk SD/MI swasta 6 bulan: Rp 290 ribu/bulan

    4. SMK

    • Jumlah penerima: 83.403 siswa
    • Biaya rutin: Rp 235 ribu/bulan
    • Biaya berkala: Rp 215 ribu/bulan
    • Total besaran dana: Rp 450 ribu/bulan
    • Tambahan SPP untuk SD/MI swasta 6 bulan: Rp 240 ribu/bulan

    5. PKBM

    • Jumlah penerima: 1.083 siswa
    • Biaya rutin: 185 ribu/bulan
    • Biaya berkala: Rp 115 ribu/bulan
    • Total besaran dana: RP 300 ribu/bulan

    Sebagai informasi, penggunaan biaya rutin maksimal yang dapat digunakan secara tunai ialah Rp 100 ribu setiap bulannya. Sisa biaya rutin dan biaya berkala dapat digunakan secara nontunai untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik.

    Pencairan Dana KJMU Tahap II 2024

    Bila KJP diberikan kepada anak sekolah, KJMU dikhususkan untuk mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dan berdomisili serta lahir di Jakarta yang tengah menempuh pendidikan tinggi. Penerima beasiswa merupakan mahasiswa jenjang pendidikan D3, D4, dan S1.

    Sama seperti KJP, KJMU juga dicairkan ke rekening bank DKI masing-masing penerima sebesar Rp 1,5 juta per bulan atau Rp 9 juta per semester dengan jumlah 15.648 penerima. Pencairan dana juga bisa diterima bila mahasiswa sudah menyelesaikan rangkaian pembukaan rekening.

    Bagi penerima baru, rangkaian proses pembukaan rekening yang harus dilalui yakni:

    • Datang ke Bank DKI untuk membuka rekening
    • Cetak buku tabungan dan ATM
    • Penyerahan buku tabungan dan ATM
    • Pemindahbukuan dana ke rekening penerima.

    Dari besaran dana Rp 9 juta per semester yang akan diterima nantinya, mahasiswa bisa menggunakannya untuk:

    • Biaya penyelenggaraan pendidikan, dikelola oleh PTN atau PTS mahasiswa bersangkutan
    • Biaya pendukung personal sebagai bantuan biaya hidup, melingkupi:
    • Biaya buku
    • Makanan bergizi
    • Transportasi
    • Perlengkapan atau peralatan dan biaya pendukung personal lainnya.

    Demikianlah informasi terkait pencairan dana KJP Plus tahap II dan KJMU tahap II 2024. Sesuai informasi yang disampaikan, pencairan dana akan dilakukan secara bertahap. Sehingga, ada kemungkinan peserta tidak menerima dana secara langsung pada 6 Desember 2024.

    Jika dalam jangka waktu lama dana juga belum cair, detikers bisa menghubungi pihak terkait melalui call center atau media sosial Instagram yakni @disdikdki, @upt.p4op, dan @jakone.mobile.

    Jangan lupa cek rekening kamu ya detikers!

    (det/nah)



    Sumber : www.detik.com

  • Kebut Teknologi Nuklir, BRIN Sebut Akan Ada Beasiswa LPDP


    Jakarta –

    Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan sejumlah rencana untuk mengebut pemajuan teknologi nuklir di Indonesia. Termasuk di antaranya pemberian beasiswa untuk mendukung talenta nuklir RI.

    “Jadi dengan demikian, kami berharap bisa mengejar ketertinggalan kita di teknologi nuklir secara umum dalam waktu sesingkat-singkatnya,” ucapnya dalam penganugerahan tokoh nuklir Siwabessy Award dan GA Siwabessy Memorial Lecture oleh BRIN di Gedung BJ Habibie BRIN, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Rencana Kebut Teknologi Nuklir RI

    Revitalisasi Reaktor Nuklir GA Siwabessy

    Handoko menjelaskan, saat ini BRIN menyediakan dua platform kolaborasi nuklir. Masing-masing khusus untuk bidang reaktor dan akselerator.


    Salah satunya untuk revitalisasi reaktor riset GA Siwabessy di Serpong, Tangerang Selatan, Banten.

    “Akan kami fokuskan sekaligus produksi radioisotop dan radiofarmaka di Indonesia,” ucapnya.

    Kerja Sama Teknologi buat PTLN

    Ia menyatakan pihaknya juga berencana menjalankan pengembangan bersama (joint development) teknologi reaktor untuk energi pada pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan menggandeng mitra mancanegara.

    “Saat ini dalam proses negosiasi,” kata Handoko.

    Ajak Warga Kampus Ikut Program

    Ia berharap skema-skema di atas dapat mendorong talenta nuklir RI, termasuk yang beraktivitas di perguruan tinggi, dapat turut bergabung dan memiliki platform tersebut.

    “Ini sesuatu yang tidak mungkin dilakukan universitas karena terlalu besar dan membutuhkan komitmen jangka panjang, dan full time researcher yang harus day-by-day ada di situ,” ucapnya.

    Beasiswa LPDP dan Program S2-S3

    Mengebut pertumbuhan talenta RI bidang nuklir, ia menambahkan lulusan S1 akan dapat mengikuti program S2-S3 berbasis penelitian di platform teknologi nuklir BRIN. Di samping itu, pihaknya juga menggandeng Lembaga Pengelola Dana Pendidikan untuk menyediakan beasiswa LPDP targeted bidang teknologi nuklir.

    “Nanti bagaimana mahasiswa dari ITB, UGM, Itera, dan seterusnya, bagaimana mereka bisa terlibat di situ, mereka bisa langsung menjadi S2-S3. Sebagian kita kirim dengan targeted scholarship yang dari LPDP juga, karena salah satu fokusnya adalah teknologi nuklir,” ucapnya.

    (twu/nah)



    Sumber : www.detik.com

  • Bagaimana Nasib KJP saat Sekolah Swasta Gratis Bergulir? Ini Jawaban Ketua DPRD



    Jakarta –

    Sekolah swasta gratis di DKI Jakarta akan segera dimulai pada tahun ajaran mendatang. Lantas, bagaimana nasib program KJP?

    Seperti diketahui, Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) adalah program bantuan yang didanai APBD Jakarta untuk siswa dari latar belakang ekonomi kurang mampu. Bantuan ini berupa bantuan tunjangan pendidikan dan SPP sekolah swasta.

    Mengenai hal ini, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin memastikan jika program KJP Plus akan tetap berlanjut. Hanya saja, komponen yang ada hanya mengakomodir tambahan biaya sekolah, seperti seragam sekolah, sepatu, topi, dan peralatan sekolah lainnya.


    “Sebenarnya komponen KJP itu untuk biaya sekolah. Sekarang sekolahnya udah gratis. Jadi KJP ada hanya untuk beli sepatu, kaos kaki, celana, baju, topi, dasi dan perlengkapan sekolah lainnya,” ujar Khoirudin dalam laman DPRD DKI Jakarta dikutip Rabu (4/12/2024).

    Masih Perlu Regulasi yang Kuat

    Lebih lanjut, Khoirudin mengatakan jika pihaknya telah menganggarkan Rp2,3 Triliun untuk Program Sekolah Swasta Gratis. Saat ini, masih diperlukan sebuah regulasi yang pasti mengenai pelaksanaan sekolah gratis.

    “Yang perlu waktu adalah persiapan regulasinya. Dananya sudah siap, dan kita sudah sepakat sesama eksekutif juga nggak ada masalah,” ujar Khoirudin.

    Ia mendorong agar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan segera direvisi agar aturan mengenai Program Sekolah Swasta Gratis memiliki dasar hukum yang kuat. Tujuannya agar kualitas pendidikan di DKI Jakarta memiliki kualitas yang sama, baik negeri maupun swasta.

    “Mudah mudahan regulasinya bisa cepat selesai, sehingga Juli besok bisa dilaksanakan,” harap Khoirudin.

    Alasan akan Ada Sekolah Swasta Gratis

    Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menjelaskan jika program ini diusulkan karena banyak siswa yang gagal masuk sekolah negeri lantaran zonasi hingga batasan usia. Akhirnya, mereka masuk ke sekolah swasta yang berbayar dan tidak menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

    Banyak dari siswa tidak mampu itu akhirnya kesulitan melunasi biaya sekolah sehingga beberapa dari mereka putus sekolah atau ijazahnya tertahan karena menunggak.

    “Yang seperti ini yang harus kita ubah. Dan banyak juga penerima KJP yang tidak tepat sasaran, antara lain justru mereka pakai KJP bukan untuk sekolah, untuk hal yang lain sebagainya. Maka itu kita harus tarik ke belakang dulu kenapa kita mau mengusulkan sekolah gratis,” jelasnya dalam laman DPRD Provinsi DKI Jakarta Selasa (12/11/2024) dikutip Rabu (4/12/2024)

    Sekolah Swasta Gratis di Kawasan Padat Penduduk

    Terkait penerapan kebijakan ini, Ima mengatakan sekolah swasta gratis akan berada di kawasan padat penduduk.

    “Yang pasti pertama, sekolah tersebut memang wilayah sekolah swasta di padat penduduk, yang kondisi wilayahnya banyak orang susahnya,” kata Ima pada Kamis (7/12/2024) lalu dalam detikNews dikutip Rabu (4/12/2024).

    “Dan yang kedua itu, tidak ada orang mampu yang sekolah di tempat tersebut itu yang jadi prioritas,” lanjutnya.

    (nir/nwk)



    Sumber : www.detik.com