Tag: regulasi

  • NYSE Arca Kantongi Izin SEC, Perdagangan Opsi Multi-Aset Kripto

    Regulator pasar modal Amerika Serikat kembali mengambil langkah progresif dalam integrasi aset kripto ke dalam sistem keuangan tradisional.

    Cryptobriefing menyebut, Securities and Exchange Commission (SEC) resmi menyetujui perubahan aturan yang memungkinkan NYSE Arca untuk mencatat opsi atas trust berbasis komoditas yang memegang beberapa aset kripto sekaligus.

    Keputusan ini menandai pergeseran penting dari kebijakan sebelumnya yang hanya mengizinkan produk berbasis satu aset (single-asset trust).

    Dengan aturan baru ini, pasar kini membuka jalan bagi produk multi-asset trust, yang memungkinkan investor mendapatkan eksposur terhadap beberapa kripto dalam satu instrumen sekaligus.

    Baca Juga: SEC Menyerah? Regulasi Kripto Tak Lagi Keras

    Evolusi Produk Kripto Terstruktur

    Langkah ini mencerminkan evolusi signifikan dalam pengembangan produk kripto terstruktur. Sebelumnya, investor yang ingin melakukan hedging atau strategi derivatif harus berurusan dengan aset tunggal seperti Bitcoin atau Ethereum secara terpisah.

    Kini, dengan adanya opsi berbasis multi-asset trust, investor dapat mengelola risiko dan eksposur secara lebih efisien dalam satu produk.

    Ini sangat relevan bagi institusi yang membutuhkan fleksibilitas tinggi dalam mengelola portofolio kripto mereka.

    Namun demikian, akses terhadap produk ini tidak dibuka secara bebas. SEC tetap menerapkan standar yang ketat untuk memastikan hanya aset kripto yang matang dan likuid yang dapat masuk ke dalam trust tersebut.

    Syarat Ketat untuk Setiap Aset

    Dalam aturan baru ini, setiap aset kripto yang ingin dimasukkan ke dalam trust harus memenuhi sejumlah kriteria penting.

    Salah satu syarat utama adalah memiliki nilai pasar harian rata-rata minimal US$700 juta selama periode 12 bulan.

    Selain itu, aset tersebut juga harus terhubung dengan pasar derivatif yang memiliki surveillance-sharing agreement dengan NYSE Arca.

    Mekanisme ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan mencegah manipulasi pasar, yang selama ini menjadi perhatian utama regulator.

    Pendekatan ini menunjukkan bahwa meskipun SEC mulai membuka ruang inovasi, pengawasan tetap menjadi prioritas utama.

    Dampak bagi Investor dan Industri

    Persetujuan ini membawa implikasi besar bagi investor, khususnya institusi. Dengan hadirnya opsi multi-asset, strategi hedging menjadi lebih fleksibel dan efisien.

    Investor tidak lagi perlu membuka posisi terpisah untuk setiap aset, melainkan dapat mengelola risiko dalam satu instrumen terintegrasi.

    Selain itu, produk ini juga membuka peluang diversifikasi yang lebih luas tanpa harus keluar dari kerangka regulasi yang ketat.

    Ini menjadi nilai tambah penting, terutama bagi institusi yang memiliki batasan kepatuhan dalam berinvestasi di aset kripto.

    Tim Research Tokocrypto menilai bahwa langkah ini merupakan tonggak penting dalam perkembangan pasar derivatif kripto.

    “Ini ekspansi regulasi yang penting karena pasar opsi untuk produk multi-asset memberi investor kanal hedging dan eksposur yang jauh lebih fleksibel dengan guardrail yang tetap ketat. Dampaknya jelas positif buat legitimasi produk kripto terstruktur, tapi akses tetap disaring keras sehingga cuma aset besar dan cukup matang yang bisa lolos,” ungkap Tim Research Tokocrypto.

    Pernyataan ini menegaskan bahwa manfaat utama dari kebijakan ini adalah peningkatan legitimasi, bukan sekadar ekspansi akses.

    Seleksi Ketat, Pasar Lebih Kredibel

    Meskipun membuka peluang baru, aturan ini secara tidak langsung juga menyaring aset kripto yang dapat berpartisipasi.

    Hanya aset dengan kapitalisasi besar, likuiditas tinggi, dan infrastruktur pasar yang matang yang berpotensi memenuhi kriteria.

    Hal ini berpotensi memperkuat dominasi aset kripto utama seperti Bitcoin dan Ethereum dalam produk-produk keuangan terstruktur.

    Di sisi lain, aset dengan kapitalisasi kecil atau likuiditas rendah kemungkinan besar akan tetap berada di luar radar produk institusional.

    Namun, pendekatan ini justru dapat meningkatkan kredibilitas pasar secara keseluruhan. Dengan standar yang jelas dan pengawasan yang ketat, risiko manipulasi dan ketidakstabilan dapat ditekan.

    BacaJuga: NYSE Siap Tokenisasi Saham, Sinyal Bullish Besar untuk Kripto

    Menuju Integrasi yang Lebih Dalam

    Persetujuan SEC terhadap opsi multi-asset trust di NYSE Arca menjadi sinyal bahwa integrasi antara pasar kripto dan keuangan tradisional semakin dalam.

    Produk-produk yang sebelumnya dianggap kompleks kini mulai mendapatkan tempat dalam kerangka regulasi yang jelas.

    Bagi industri kripto, ini adalah langkah maju menuju adopsi yang lebih luas, khususnya di kalangan institusi. Sementara bagi regulator, ini menunjukkan pendekatan yang semakin adaptif terhadap inovasi, tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian.

    Ke depan, perkembangan ini berpotensi membuka jalan bagi lebih banyak produk turunan berbasis kripto yang lebih kompleks, namun tetap berada dalam pengawasan yang terstruktur dan transparan.


    Investasi dan trading kripto aman hanya di Tokocrypto. Ikuti Google News Tokonews untuk update berita crypto dan download aplikasi trading bitcoin & crypto sekarang.

    DISCLAIMER: Investasi aset kripto mengandung risiko tinggi dan segala keputusan investasi yang diambil oleh Anda berdasarkan rekomendasi, riset dan informasi seluruhnya merupakan tanggung jawab Anda. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko investasi tersebut. Konten ini hanya bersifat informasi bukan ajakan menjual atau membeli.

    Tokocrypto berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan.





    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Franklin Templeton Akuisisi Unit Kripto CoinFund: TradFi Makin Agresif!

    Raksasa manajemen aset global Franklin Templeton kembali menegaskan komitmennya di sektor kripto dengan mengakuisisi 250 Digital, sebuah spin-off dari CoinFund.

    Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk memperkuat lini bisnis investasi aset digital aktif serta memperluas jangkauan layanan kepada investor institusional.

    Menurut laporan Cryptobriefing, akuisisi ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi kelanjutan dari serangkaian inisiatif Franklin Templeton di ruang kripto.

    Dalam beberapa waktu terakhir, perusahaan telah meluncurkan produk ETF berbasis Bitcoin dan Ethereum, serta menjalin kolaborasi strategis dengan Ondo Finance untuk pengembangan ETF berbasis token.

    Selain itu, mereka juga terlibat dalam pengembangan kolateral tokenized bersama Binance melalui platform Benji.

    Baca Juga: Franklin Templeton Ajukan ETF Solana, Langkah Besar Industri Kripto

    Dari Produk Pasif ke Strategi Aktif

    Langkah mengakuisisi 250 Digital menandai pergeseran penting dalam pendekatan Franklin Templeton terhadap aset kripto.

    Jika sebelumnya fokus utama berada pada produk investasi pasif seperti ETF, kini perusahaan mulai masuk lebih dalam ke ranah strategi aktif yang membutuhkan keahlian khusus dan infrastruktur berbasis kripto.

    Dengan mengintegrasikan tim dan teknologi dari 250 Digital, Franklin Templeton berupaya memperkuat kapabilitas dalam mengelola portofolio aset digital secara dinamis, termasuk dalam hal riset, alokasi aset, hingga strategi perdagangan.

    Perubahan ini mencerminkan tren yang lebih luas di industri, di mana institusi keuangan tradisional tidak lagi sekadar “ikut serta”, tetapi mulai membangun keunggulan kompetitif di sektor kripto.

    Memperkuat Posisi di Pasar Institusional

    Akuisisi ini juga mempertegas fokus Franklin Templeton pada segmen investor institusional, yang kini menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan pasar kripto.

    Dengan meningkatnya permintaan terhadap produk yang lebih kompleks dan terkelola secara profesional, kebutuhan akan manajer aset yang memahami kedua dunia (tradisional dan kripto) menjadi semakin penting.

    Integrasi 250 Digital memungkinkan Franklin Templeton menawarkan solusi yang lebih komprehensif, mulai dari investasi langsung di aset kripto hingga produk terstruktur dan strategi berbasis tokenisasi.

    Tim Research Tokocrypto melihat langkah ini sebagai indikasi kuat bahwa adopsi institusional telah memasuki fase baru.

    “Ini sinyal adopsi institusional yang nyata karena pemain tradfi besar tidak lagi cuma bikin produk pasif, tapi mulai membeli talenta dan infrastruktur native-crypto untuk memperdalam distribusi. Kalau tren seperti ini berlanjut, batas antara manajer aset tradisional dan pemain kripto murni bakal makin kabur—ldan itu bullish buat integrasi jangka panjang, bukan sekadar headline musiman,” kata Tim Research Tokocrypto.

    Pernyataan ini menyoroti bahwa akuisisi seperti ini bukan hanya soal ekspansi bisnis, tetapi juga transformasi struktural dalam industri keuangan.

    Tren Konvergensi yang Semakin Jelas

    Langkah Franklin Templeton mencerminkan tren konvergensi antara dunia keuangan tradisional (TradFi) dan ekosistem kripto. Jika sebelumnya kedua sektor ini berjalan relatif terpisah, kini batasnya semakin kabur.

    Perusahaan keuangan besar mulai mengadopsi teknologi blockchain, sementara perusahaan kripto semakin mengadopsi praktik dan standar institusional.

    Hasilnya adalah ekosistem hybrid yang menggabungkan kecepatan inovasi Web3 dengan stabilitas dan kepercayaan TradFi.

    Dalam konteks ini, akuisisi 250 Digital bisa dilihat sebagai langkah strategis untuk mempercepat integrasi tersebut, sekaligus mengamankan posisi Franklin Templeton dalam kompetisi global yang semakin ketat.

    Dampak Jangka Panjang bagi Industri

    Secara jangka panjang, langkah ini berpotensi mendorong standar baru dalam pengelolaan aset digital.

    Dengan masuknya pemain besar yang memiliki sumber daya dan jaringan luas, industri kripto dapat mengalami peningkatan dalam hal transparansi, likuiditas, dan akses pasar.

    Namun, di sisi lain, meningkatnya dominasi institusi juga dapat mengubah dinamika pasar, termasuk dalam hal kompetisi dan distribusi nilai.

    Meski demikian, arah pergerakan sudah semakin jelas: integrasi antara TradFi dan kripto bukan lagi kemungkinan, melainkan kenyataan yang sedang berlangsung.

    Baca Juga: Masa Depan Solana di TradFi: Langkah Besar Menuju ETF Spot

    Akuisisi 250 Digital oleh Franklin Templeton menjadi bukti bahwa adopsi kripto oleh institusi telah memasuki tahap yang lebih dalam dan strategis.

    Bukan hanya sekadar menghadirkan produk, tetapi juga membangun fondasi operasional yang kuat melalui talenta dan teknologi native-crypto.

    Bagi industri secara keseluruhan, langkah ini menjadi sinyal positif bahwa masa depan keuangan akan semakin terintegrasi yang menggabungkan kekuatan sistem tradisional dengan inovasi dari dunia blockchain.


    Investasi dan trading kripto aman hanya di Tokocrypto. Ikuti Google News Tokonews untuk update berita crypto dan download aplikasi trading bitcoin & crypto sekarang.

    DISCLAIMER: Investasi aset kripto mengandung risiko tinggi dan segala keputusan investasi yang diambil oleh Anda berdasarkan rekomendasi, riset dan informasi seluruhnya merupakan tanggung jawab Anda. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko investasi tersebut. Konten ini hanya bersifat informasi bukan ajakan menjual atau membeli.

    Tokocrypto berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan.





    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Perketat Aturan, Hong Kong Tunda Penerbitan Lisensi Stablecoin HKD

    Ambisi Hong Kong untuk menjadi pusat stablecoin teregulasi di Asia menghadapi ujian serius.

    Hingga awal April 2026, Hong Kong Monetary Authority (HKMA) belum juga menerbitkan satu pun lisensi stablecoin berbasis dolar Hong Kong (HKD), meskipun sebelumnya menargetkan peluncuran pertama pada Maret.

    Penundaan ini menjadi sorotan karena sebelumnya otoritas telah memberi sinyal kuat bahwa lisensi akan segera hadir sebagai bagian dari strategi besar menjadikan Hong Kong sebagai pusat inovasi kripto dan tokenisasi aset.

    Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses pembuatan regulasi untuk lisensi stablecoin HKD tersebut berjalan lebih lambat dari ekspektasi.

    BacaJuga: Hong Kong Berambisi Jadi Pusat Kripto Global, Mungkinkah?

    Terancam Kehilangan Momentum

    Laporan dari CoinDesk menegaskan bahwa belum adanya lisensi yang disetujui menciptakan ketidakpastian di kalangan pelaku industri.

    Padahal, pasar telah lebih dulu merespons secara positif rencana tersebut, bahkan sebelum implementasi nyata dimulai.

    Tim Research Tokocrypto menilai kondisi ini sebagai sinyal adanya kesenjangan antara visi kebijakan dan kecepatan eksekusi.

    “Ini isu regulasi yang penting karena menunjukkan jurang antara ambisi kebijakan dan kecepatan implementasi nyata. Semakin lama lisensi pertama tertahan, semakin besar risiko Hong Kong kehilangan momentum narasi sebagai hub stablecoin Asia, terutama ketika pemain pasar sudah lebih dulu mem-price optimismenya,” ungkap Tim Research Tokocrypto.

    Pernyataan tersebut menyoroti dinamika penting dalam industri kripto: ekspektasi sering kali bergerak lebih cepat dibanding regulasi. Ketika ekspektasi tidak segera diikuti realisasi, kepercayaan pasar bisa mulai tergerus.

    Tantangan Dari Negara Lain

    Stablecoin berbasis fiat seperti HKD sendiri memiliki peran strategis dalam menjembatani sistem keuangan tradisional dengan ekosistem blockchain.

    Dengan regulasi yang jelas, Hong Kong berpotensi menarik partisipasi institusi besar, termasuk bank dan perusahaan fintech global.

    Namun, tanpa kejelasan lisensi, banyak pelaku industri cenderung mengambil posisi menunggu. Situasi ini membuka ruang bagi yurisdiksi lain untuk bergerak lebih cepat.

    Dalam lanskap global yang kompetitif, wilayah seperti Singapura atau Uni Emirat Arab berpotensi memanfaatkan momentum untuk menarik likuiditas dan inovasi yang sebelumnya diharapkan mengalir ke Hong Kong.

    Di sisi lain, pendekatan hati-hati HKMA juga bukan tanpa alasan. Regulasi stablecoin menyentuh aspek sensitif seperti stabilitas sistem keuangan, transparansi cadangan aset, hingga perlindungan konsumen.

    Dalam konteks ini, proses evaluasi yang ketat terhadap calon penerbit menjadi langkah penting untuk memastikan fondasi yang kuat.

    Namun demikian, dilema antara kehati-hatian dan kecepatan menjadi semakin nyata. Industri kripto berkembang dengan sangat cepat, dan keterlambatan dalam pengambilan keputusan bisa berdampak langsung pada daya saing sebuah yurisdiksi.

    Meski menghadapi keterlambatan, peluang Hong Kong untuk tetap menjadi pemain utama di sektor ini belum sepenuhnya tertutup. Statusnya sebagai pusat keuangan global masih menjadi keunggulan yang sulit disaingi.

    Jika HKMA mampu merilis lisensi dalam waktu dekat dengan kerangka regulasi yang solid dan transparan, kepercayaan pasar berpotensi pulih.

    BacaJuga: Pengadilan Hong Kong Akui Cryptocurrency Sebagai Properti

    Konsistensi Visi dan Eksekusi

    Pada akhirnya, penundaan ini bukan sekadar soal mundurnya jadwal, tetapi juga tentang bagaimana pasar menilai konsistensi antara visi dan eksekusi.

    Bagi investor dan pelaku industri, langkah berikutnya dari HKMA akan menjadi penentu apakah Hong Kong masih mampu mempertahankan momentumnya dalam perlombaan menjadi pusat stablecoin di Asia.


    Investasi dan trading kripto aman hanya di Tokocrypto. Ikuti Google News Tokonews untuk update berita crypto dan download aplikasi trading bitcoin & crypto sekarang.

    DISCLAIMER: Investasi aset kripto mengandung risiko tinggi dan segala keputusan investasi yang diambil oleh Anda berdasarkan rekomendasi, riset dan informasi seluruhnya merupakan tanggung jawab Anda. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko investasi tersebut. Konten ini hanya bersifat informasi bukan ajakan menjual atau membeli.

    Tokocrypto berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan.





    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Alabama Legalkan DAO Lewat DUNA Act: Status Hukum Web3 Kini Jelas!

    Langkah besar dalam evolusi regulasi kripto kembali datang dari Alabama.

    Negara bagian tersebut resmi mengesahkan DUNA Act, menjadikannya yurisdiksi kedua di Amerika Serikat setelah Wyoming yang memberikan status badan hukum kepada DAO (Decentralized Autonomous Organization).

    Kebijakan ini dinilai sebagai terobosan penting dalam menjembatani kesenjangan antara dunia blockchain dan sistem hukum tradisional.

    Dengan pengesahan ini, DAO kini tidak lagi sekadar entitas digital tanpa bentuk legal, melainkan dapat beroperasi secara resmi layaknya organisasi konvensional.

    Baca Juga: Cara Memilih Proyek DAO yang Tepat dan Contoh Proyek DAO

    Status Hukum yang Selama Ini Ditunggu

    Melalui DUNA Act, DAO di Alabama memperoleh sejumlah hak fundamental yang sebelumnya sulit diakses.

    Mereka kini dapat memiliki properti, menandatangani kontrak, hingga terlibat dalam proses hukum, baik sebagai pihak yang menggugat maupun digugat.

    Lebih dari itu, regulasi ini juga memberikan perlindungan hukum bagi anggota dan administrator DAO dari tanggung jawab pribadi, selama organisasi tersebut memenuhi kriteria tertentu.

    Salah satu syarat utama adalah memiliki minimal 100 anggota dan beroperasi untuk tujuan nonprofit bersama.

    Perkembangan ini menjadi jawaban atas salah satu tantangan terbesar yang selama ini dihadapi DAO, yakni ketidakjelasan status hukum di dunia nyata.

    Tanpa pengakuan legal, banyak DAO kesulitan menjalankan aktivitas dasar seperti membuka rekening bank, mengelola treasury, atau menandatangani perjanjian formal.

    Dari Eksperimen ke Struktur Formal

    Selama beberapa tahun terakhir, DAO berkembang pesat sebagai model organisasi berbasis blockchain yang mengedepankan transparansi dan tata kelola terdesentralisasi.

    Namun, di balik inovasi tersebut, banyak DAO masih beroperasi di “area abu-abu” dari sisi regulasi.

    Sebuah laporan dari Cointelegraph menyoroti bahwa langkah Alabama ini menjadi sinyal kuat bahwa regulator mulai serius mengakomodasi model organisasi Web3 dalam kerangka hukum yang ada.

    Perjelas Status Hukum

    Tim Research Tokocrypto melihat pengesahan ini sebagai momen krusial bagi perkembangan DAO, khususnya di Amerika Serikat.

    “Ini langkah regulasi yang penting karena salah satu masalah terbesar DAO selama ini memang status hukum di dunia nyata, bukan narasi governance-nya. Kalau tren ini diikuti negara bagian lain, DAO berbasis AS bakal punya pijakan operasional yang jauh lebih solid untuk bangun treasury, kontrak, dan struktur organisasi tanpa terus hidup di area abu-abu,” ujar Tim Research Tokocrypto.

    Pernyataan ini menegaskan bahwa tantangan utama DAO bukan lagi pada konsep atau teknologi, melainkan pada legitimasi hukum yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan sistem keuangan dan hukum tradisional.

    Dampak Lebih Luas bagi Ekosistem Web3

    Legalisasi DAO di Alabama berpotensi menciptakan efek domino di tingkat nasional.

    Jika negara bagian lain mengikuti langkah serupa, maka Amerika Serikat bisa menjadi salah satu pusat utama pengembangan DAO secara global.

    Dengan kepastian hukum, DAO akan lebih mudah menarik partisipasi institusi dan investor besar.

    Struktur organisasi yang lebih jelas juga membuka peluang untuk pengelolaan dana yang lebih profesional, termasuk dalam pembangunan treasury skala besar.

    Di sisi lain, regulasi ini juga membantu mengurangi risiko bagi individu yang terlibat dalam DAO.

    Perlindungan terhadap tanggung jawab pribadi menjadi faktor penting, terutama dalam ekosistem yang sebelumnya minim kepastian hukum.

    Namun, seperti halnya regulasi kripto lainnya, implementasi DUNA Act juga akan menjadi kunci. Bagaimana aturan ini diterapkan dalam praktik akan menentukan seberapa efektif ia dalam mendorong adopsi DAO secara lebih luas.

    Baca Juga: Threshold Network Restrukturisasi DAO, Fokus pada Profit Token T

    Menuju Masa Depan DAO yang Lebih Legal dan Terstruktur

    Langkah Alabama menandai fase baru dalam perjalanan DAO dari eksperimen digital menuju entitas yang diakui secara hukum.

    Dengan fondasi regulasi yang semakin jelas, DAO kini memiliki peluang lebih besar untuk berkembang menjadi alternatif organisasi yang kompetitif di era digital.

    Meski demikian, tantangan masih ada, terutama dalam harmonisasi regulasi antar negara bagian dan integrasi dengan sistem hukum federal.

    Namun satu hal yang pasti, arah pergerakan sudah semakin jelas: DAO tidak lagi sekadar konsep futuristik, melainkan mulai menjadi bagian nyata dari lanskap ekonomi global.

    Bagi pelaku industri kripto, perkembangan ini menjadi sinyal positif bahwa inovasi Web3 perlahan mendapatkan tempat dalam sistem hukum yang lebih luas.

    Dan jika tren ini berlanjut, masa depan DAO bisa jadi jauh lebih terstruktur, kredibel, dan berkelanjutan.


    Investasi dan trading kripto aman hanya di Tokocrypto. Ikuti Google News Tokonews untuk update berita crypto dan download aplikasi trading bitcoin & crypto sekarang.

    DISCLAIMER: Investasi aset kripto mengandung risiko tinggi dan segala keputusan investasi yang diambil oleh Anda berdasarkan rekomendasi, riset dan informasi seluruhnya merupakan tanggung jawab Anda. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko investasi tersebut. Konten ini hanya bersifat informasi bukan ajakan menjual atau membeli.

    Tokocrypto berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan.



    Sumber : news.tokocrypto.com

  • AS Buka Konsultasi Publik Aturan Stablecoin via GENIUS Act

    Pemerintah Amerika Serikat kembali memperjelas arah regulasi stablecoin dengan membuka masa komentar publik atas rancangan aturan baru yang akan menentukan batas kewenangan antara regulator federal dan negara bagian.

    Inisiatif ini dipimpin oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat sebagai bagian dari implementasi kerangka legislasi yang lebih luas di bawah GENIUS Act.

    Dalam proposal tersebut, pemerintah federal membuka ruang bagi negara bagian untuk tetap berperan dalam pengawasan stablecoin, namun dengan batasan yang cukup ketat.

    Negara bagian diperbolehkan mengawasi penerbit stablecoin dengan kapitalisasi pasar di bawah US$10 miliar, selama rezim regulasinya dianggap “setara” dengan standar federal.

    Langkah ini mencerminkan pendekatan hibrida, memberikan fleksibilitas di level lokal, namun tetap menjaga kontrol pusat atas risiko sistemik yang lebih besar.

    Baca Juga: Senat AS Loloskan GENIUS Act: Regulasi Federal Pertama untuk Stablecoin

    Standar Ketat untuk Menjaga Stabilitas

    Rancangan aturan ini menegaskan bahwa tidak semua model stablecoin akan mendapatkan ruang.

    Untuk dapat beroperasi di bawah pengawasan negara bagian, issuer wajib memenuhi sejumlah persyaratan ketat yang berfokus pada stabilitas dan transparansi.

    Stablecoin harus didukung cadangan penuh 1:1 dengan kas atau aset yang sangat likuid, memastikan bahwa setiap token yang beredar memiliki jaminan yang jelas.

    Selain itu, issuer diwajibkan melakukan pelaporan bulanan secara rutin, mematuhi regulasi anti pencucian uang (AML) dan sanksi, serta dilarang melakukan praktik rehypothecation, yakni penggunaan ulang aset cadangan untuk tujuan lain yang berisiko.

    Kerangka ini secara eksplisit menutup celah bagi model stablecoin yang selama ini mengandalkan struktur cadangan kompleks atau praktik yang kurang transparan.

    Menyaring Model Bisnis di Industri Stablecoin

    Laporan dari Cointelegraph menyoroti bahwa pendekatan ini bukan sekadar soal pembagian kewenangan, tetapi juga upaya menyaring model bisnis dalam industri stablecoin.

    Tim Research Tokocrypto menilai arah kebijakan ini sudah cukup tegas dalam menentukan siapa yang akan diuntungkan dan siapa yang akan tersingkir.

    “Arah regulasinya jelas: stablecoin boleh tumbuh di level negara bagian, tapi sandbox-nya sempit dan nggak ada ruang buat model cadangan abal-abal. Kerangka ini menguntungkan issuer yang sudah siap patuh dan transparan, sekaligus menekan model yield-bearing atau struktur agresif yang selama ini hidup dari area abu-abu hukum,” kata Tim Research Tokocrypto.

    Pernyataan ini menegaskan bahwa regulasi baru tidak hanya berfungsi sebagai pengaman sistem, tetapi juga sebagai filter bagi inovasi yang dianggap terlalu berisiko.

    Keseimbangan antara Inovasi dan Risiko

    Dengan membuka masa komentar publik, Departemen Keuangan AS memberi kesempatan bagi pelaku industri, regulator lokal, dan masyarakat untuk memberikan masukan sebelum aturan ini difinalisasi.

    Proses ini penting mengingat kompleksitas ekosistem stablecoin yang melibatkan berbagai kepentingan, mulai dari inovasi teknologi hingga stabilitas keuangan.

    Pendekatan yang diambil menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin sepenuhnya mematikan inovasi di level negara bagian. Namun, ruang eksperimen yang diberikan tetap dibatasi secara ketat untuk mencegah potensi krisis yang bisa merembet ke sistem keuangan yang lebih luas.

    Dalam konteks ini, batas kapitalisasi US$10 miliar menjadi garis pemisah yang jelas. Stablecoin yang tumbuh melampaui ambang tersebut kemungkinan akan berada di bawah pengawasan federal yang lebih ketat, mencerminkan kekhawatiran terhadap dampak sistemiknya.

    Implikasi bagi Masa Depan Stablecoin

    Rancangan aturan ini berpotensi membentuk ulang lanskap stablecoin di Amerika Serikat.

    Issuer yang sudah mengedepankan transparansi dan kepatuhan kemungkinan akan semakin diuntungkan, sementara model yang mengandalkan imbal hasil tinggi atau struktur kompleks akan menghadapi tekanan regulasi yang lebih besar.

    Di sisi lain, negara bagian masih memiliki peluang untuk menjadi pusat inovasi, meski dalam ruang yang lebih terbatas. Kompetisi antar yurisdiksi lokal bisa tetap terjadi, namun dalam koridor yang lebih terstandarisasi.

    Pada akhirnya, langkah ini mencerminkan upaya regulator untuk menemukan titik keseimbangan antara mendorong inovasi dan menjaga stabilitas.

    Bagi industri kripto, ini menjadi sinyal bahwa era regulasi yang lebih terstruktur semakin dekat—dan hanya pemain yang siap beradaptasi yang akan mampu bertahan.


    Investasi dan trading kripto aman hanya di Tokocrypto. Ikuti Google News Tokonews untuk update berita crypto dan download aplikasi trading bitcoin & crypto sekarang.

    DISCLAIMER: Investasi aset kripto mengandung risiko tinggi dan segala keputusan investasi yang diambil oleh Anda berdasarkan rekomendasi, riset dan informasi seluruhnya merupakan tanggung jawab Anda. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko investasi tersebut. Konten ini hanya bersifat informasi bukan ajakan menjual atau membeli.

    Tokocrypto berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan.



    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Texas Mulai Godok Regulasi Ketat untuk Kripto dan Prediction Market

    Negara bagian Texas mulai mengambil langkah serius dalam membentuk arah kebijakan aset digital.

    Dan Patrick, Letnan Gubernur Texas, secara resmi memasukkan studi terkait crypto, blockchain, dan prediction markets ke dalam agenda interim legislative charges tahun 2026 untuk komite Senat negara bagian.

    Langkah ini menjadi fondasi awal menuju pembahasan regulasi yang lebih komprehensif dalam sesi legislatif berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada Januari 2027.

    Menurut laporan Cointelegraph, fokus utama dari kajian ini mencakup potensi celah hukum (loopholes) dalam aktivitas prediction market, sinkronisasi aturan negara bagian dengan regulasi federal, serta evaluasi risiko aset digital bagi masyarakat Texas.

    Baca Juga: Texas Sahkan Cadangan Bitcoin, Langkah Bersejarah Keuangan Digital

    Fokus pada “Gambling Loopholes” dan Prediction Market

    Salah satu perhatian utama dalam agenda ini adalah fenomena meningkatnya popularitas prediction market, platform yang memungkinkan pengguna bertaruh pada hasil suatu peristiwa di masa depan, seperti pemilu atau kondisi ekonomi.

    Pemerintah Texas melihat adanya potensi “gambling loopholes” atau celah hukum yang memungkinkan aktivitas ini berjalan di luar kerangka regulasi perjudian yang ada.

    Oleh karena itu, komite Senat akan melakukan kajian mendalam untuk menentukan apakah prediction market perlu diatur lebih ketat atau bahkan dibatasi.

    Isu ini menjadi semakin relevan karena prediction market sering kali bersinggungan dengan teknologi blockchain dan aset kripto, yang membuat pengawasannya menjadi lebih kompleks.

    Sinkronisasi dengan Regulasi Federal

    Selain itu, Texas juga akan mengevaluasi bagaimana kebijakan negara bagian dapat diselaraskan dengan regulasi federal terkait crypto.

    Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat memang menghadapi tantangan dalam menciptakan kerangka hukum yang konsisten untuk aset digital.

    Dengan adanya inisiatif ini, Texas berupaya memastikan bahwa pendekatan regulasinya tidak bertentangan dengan kebijakan nasional, sekaligus tetap memberikan ruang bagi inovasi teknologi.

    Langkah ini dinilai penting mengingat peran Texas sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri kripto di AS, terutama dalam sektor mining dan infrastruktur blockchain.

    Evaluasi Risiko Aset Digital

    Agenda lain yang tak kalah penting adalah penilaian terhadap risiko aset digital, baik dari sisi investor maupun stabilitas sistem keuangan.

    Pemerintah Texas ingin memahami potensi dampak negatif dari adopsi kripto, termasuk volatilitas harga, risiko penipuan, hingga implikasi terhadap perlindungan konsumen.

    Kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang seimbang antara perlindungan pengguna dan dukungan terhadap inovasi.

    Dampak Nasional yang Lebih Luas

    Langkah Texas ini tidak hanya berdampak di tingkat lokal, tetapi juga berpotensi memengaruhi arah regulasi kripto secara nasional.

    Sebagai salah satu negara bagian terbesar dan paling berpengaruh di AS, kebijakan yang diambil Texas sering kali menjadi referensi bagi wilayah lain.

    Tim riset dari Tokocrypto menilai bahwa inisiatif ini merupakan sinyal penting bagi industri.

    “Texas sedang membentuk pijakan kebijakan formal untuk menentukan seberapa jauh crypto dan prediction markets akan diterima atau dibatasi di tingkat negara bagian. Arahnya penting, sebab Texas bukan pemain kecil: kalau negara bagian ini mulai memperketat atau memperjelas sikap, efek politik dan presedennya bisa terasa nasional,” kata Tim Research Tokocrypto.

    Pernyataan ini menegaskan bahwa arah kebijakan Texas dapat menjadi indikator awal bagi tren regulasi kripto di seluruh Amerika Serikat.

    Antara Inovasi dan Regulasi

    Di satu sisi, Texas dikenal sebagai wilayah yang relatif ramah terhadap industri kripto. Namun di sisi lain, meningkatnya kompleksitas teknologi dan risiko yang menyertainya mendorong pemerintah untuk mengambil pendekatan yang lebih hati-hati.

    Kajian ini mencerminkan upaya untuk menemukan titik keseimbangan antara mendorong inovasi dan memastikan keamanan serta kepatuhan hukum.

    Baca Juga: RUU Cadangan Bitcoin Texas Lolos Pembacaan, Segera Disahkan?

    Inisiatif Texas untuk mengkaji crypto, blockchain, dan prediction market menandai babak baru dalam perkembangan regulasi aset digital di Amerika Serikat.

    Dengan fokus pada celah hukum, sinkronisasi regulasi, dan evaluasi risiko, langkah ini berpotensi membentuk arah kebijakan yang lebih jelas di masa depan.

    Jika hasil kajian ini berujung pada regulasi yang lebih tegas, dampaknya bisa meluas tidak hanya di Texas, tetapi juga ke tingkat nasional, menjadikannya salah satu perkembangan yang patut diperhatikan oleh pelaku industri kripto global.


    Investasi dan trading kripto aman hanya di Tokocrypto. Ikuti Google News Tokonews untuk update berita crypto dan download aplikasi trading bitcoin & crypto sekarang.

    DISCLAIMER: Investasi aset kripto mengandung risiko tinggi dan segala keputusan investasi yang diambil oleh Anda berdasarkan rekomendasi, riset dan informasi seluruhnya merupakan tanggung jawab Anda. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko investasi tersebut. Konten ini hanya bersifat informasi bukan ajakan menjual atau membeli.

    Tokocrypto berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan.



    Sumber : news.tokocrypto.com

  • New Hampshire Rilis Obligasi Bitcoin: Era Baru Utang Publik Dimulai!

    Langkah baru dalam adopsi institusional kripto kembali muncul dari Amerika Serikat.

    Sebagaimana dikutip dari Coindesk, New Hampshire Business Finance Authority tengah menyiapkan penerbitan obligasi publik pertama yang dijamin oleh Bitcoin, sebuah inovasi yang berpotensi mengubah cara aset digital digunakan dalam sistem keuangan tradisional.

    Obligasi ini bahkan telah mendapatkan provisional rating Ba2 dari Moody’s, menjadikannya salah satu eksperimen paling serius dalam mengintegrasikan Bitcoin ke dalam pasar utang publik (fixed income).

    Baca Juga: Geger! JPMorgan Terbitkan Surat Utang AS Pertama di Blockchain Solana

    Struktur Obligasi Berbasis Bitcoin

    Dalam skema utang berbasis BTC yang dirancang, Bitcoin akan digunakan sebagai jaminan (collateral) utama untuk mendukung penerbitan obligasi.

    Aset BTC tersebut akan disimpan secara kustodian oleh BitGo, salah satu penyedia layanan penyimpanan aset digital terkemuka.

    Untuk mengurangi risiko volatilitas harga Bitcoin, struktur ini dilengkapi dengan mekanisme overcollateralization sebesar 1,6x.

    Artinya, nilai Bitcoin yang dijaminkan harus 60% lebih tinggi dari nilai obligasi yang diterbitkan.

    Selain itu, terdapat sistem forced liquidation yang akan secara otomatis menjual jaminan BTC jika rasio loan-to-value (LTV) memburuk melewati batas tertentu.

    Mekanisme ini dirancang untuk melindungi investor dari risiko penurunan harga Bitcoin yang tajam.

    Menariknya, pihak otoritas juga menegaskan bahwa tidak ada dana publik negara bagian yang digunakan untuk menjamin pembayaran obligasi ini, sehingga risiko tetap berada dalam struktur transaksi, bukan pada anggaran pemerintah.

    Uji Nyata Integrasi Kripto dan Keuangan Tradisional

    Langkah ini menandai fase baru dalam evolusi Bitcoin sebagai aset finansial. Selama ini, BTC lebih sering digunakan sebagai aset treasury perusahaan atau sebagai underlying dalam produk ETF.

    Namun, penggunaan sebagai jaminan dalam instrumen utang publik membuka dimensi baru dalam integrasi dengan sistem keuangan tradisional.

    Dengan adanya rating dari Moody’s, produk ini juga mendapatkan validasi awal dari lembaga pemeringkat kredit global, sesuatu yang jarang terjadi dalam dunia kripto.

    Potensi Masuk ke Pasar Fixed Income

    Jika struktur obligasi ini berhasil menarik minat investor dan berjalan sesuai rencana, dampaknya bisa sangat besar.

    Bitcoin berpotensi masuk ke pasar fixed income, sebuah sektor yang jauh lebih besar dan mapan dibandingkan pasar kripto itu sendiri.

    Tim riset dari Tokocrypto menilai bahwa langkah ini merupakan tonggak penting dalam adopsi institusional.

    “Bitcoin tidak lagi hanya dipakai sebagai treasury asset atau ETF underlying, tapi mulai diuji sebagai jaminan dalam instrumen utang publik yang diperingkat lembaga kredit utama. Kalau struktur seperti ini lolos pasar, BTC bisa pelan-pelan masuk ke kanal fixed income tradisional, dan itu level integrasi yang jauh lebih dalam daripada headline adopsi biasa,” ujar Tim Research Tokocrypto.

    Pernyataan ini menegaskan bahwa penggunaan Bitcoin dalam instrumen utang publik dapat membuka jalur baru bagi integrasi aset digital dalam sistem keuangan global.

    Risiko dan Tantangan

    Meski inovatif, skema ini tetap memiliki sejumlah risiko yang perlu diperhatikan. Volatilitas harga Bitcoin menjadi faktor utama yang dapat memengaruhi stabilitas struktur obligasi.

    Selain itu, penerimaan investor terhadap instrumen berbasis kripto masih menjadi tanda tanya, terutama di kalangan investor institusional yang cenderung konservatif.

    Regulasi juga menjadi faktor kunci. Kejelasan hukum dan perlindungan investor akan sangat menentukan apakah model ini dapat direplikasi di wilayah lain..

    Baca Juga: Oklahoma Lebih Dekat Sahkan RUU Cadangan Strategis Bitcoin

    Penerbitan obligasi publik berbasis Bitcoin oleh New Hampshire Business Finance Authority menandai langkah berani dalam mengintegrasikan kripto ke dalam pasar keuangan tradisional.

    Dengan dukungan rating dari Moody’s dan struktur mitigasi risiko yang ketat, proyek ini menjadi uji nyata bagi masa depan Bitcoin di sektor fixed income.

    Jika berhasil, model ini tidak hanya akan memperluas use case Bitcoin, tetapi juga membuka jalan bagi adopsi yang lebih dalam di tingkat institusional—melampaui sekadar narasi dan menuju implementasi nyata dalam sistem keuangan global.


    Investasi dan trading kripto aman hanya di Tokocrypto. Ikuti Google News Tokonews untuk update berita crypto dan download aplikasi trading bitcoin & crypto sekarang.

    DISCLAIMER: Investasi aset kripto mengandung risiko tinggi dan segala keputusan investasi yang diambil oleh Anda berdasarkan rekomendasi, riset dan informasi seluruhnya merupakan tanggung jawab Anda. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko investasi tersebut. Konten ini hanya bersifat informasi bukan ajakan menjual atau membeli.

    Tokocrypto berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan.





    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Australia Resmi Atur Kripto: Semua Exchange Wajib Punya Izin!

    Australia mengambil langkah besar dalam industri kripto dengan mengesahkan regulasi komprehensif pertama yang mewajibkan exchange dan penyedia kustodian untuk memiliki izin resmi layanan keuangan.

    Undang-undang ini menjadi titik balik penting yang membawa industri aset digital masuk ke dalam kerangka regulasi keuangan utama.

    Exchange dan kustodian wajib punya lisensi

    Melalui Corporations Amendment (Digital Assets Framework) Bill 2025, seluruh platform kripto kini harus memperoleh Australian Financial Services Licence (AFSL). Artinya, mereka akan berada di bawah standar yang sama seperti broker dan manajer investasi.

    Dilaporkan Bitcoin Magazine, regulasi ini juga memperkenalkan dua kategori baru, yaitu digital asset platforms (exchange) dan tokenized custody platforms (penyedia kustodian aset tokenisasi).

    Kedua kategori ini diwajibkan memenuhi berbagai persyaratan, mulai dari perlindungan dana nasabah, kecukupan modal, transparansi informasi, hingga mekanisme penyelesaian sengketa.

    Fokus pada perlindungan pengguna

    Alih-alih mengatur aset kripto secara langsung, regulasi ini menargetkan pihak perantara yang mengelola dana pengguna. Pendekatan ini dirancang untuk mencegah kasus-kasus seperti penyalahgunaan dana, pencampuran aset, hingga kegagalan platform yang merugikan pengguna.

    Selain itu, regulator Australia juga mendapatkan kewenangan lebih luas untuk mengatur tata kelola, manajemen risiko, dan sistem kustodi.

    Platform yang tidak mematuhi aturan ini dapat dikenakan sanksi hukum.

    Baca juga: Ripple Akuisisi Perusahaan Australia Demi Lisensi

    Masih ada ruang untuk inovasi

    Meski regulasi diperketat, pemerintah tetap memberikan ruang bagi pelaku industri skala kecil. Platform dengan dana di bawah A$5.000 per pengguna dan volume transaksi tahunan di bawah A$10 juta tidak diwajibkan memenuhi seluruh persyaratan lisensi.

    Langkah ini bertujuan menjaga keseimbangan antara perlindungan investor dan pertumbuhan inovasi di sektor kripto.

    Menurut Tim Research Tokocrypto, ini jelas regulasi yang material karena Australia akhirnya bergerak dari pendekatan abu-abu ke kerangka lisensi dan perlindungan dana yang lebih formal.

    “Dampaknya bisa positif untuk legitimasi industri jangka panjang, tetapi biaya compliance bagi exchange dan kustodian kemungkinan naik tajam dalam fase transisi,” jelasnya.

    Menuju adopsi institusional yang lebih luas

    Seiring dengan regulasi ini, dana pensiun besar di Australia, Hostplus, juga tengah mempertimbangkan untuk menyediakan akses Bitcoin dan aset digital lainnya bagi hampir dua juta anggotanya.

    Jika terealisasi, langkah ini dapat membuka arus dana baru dari sektor institusi ke pasar kripto.

    Dengan regulasi yang lebih jelas dan terstruktur, Australia kini memposisikan diri sebagai salah satu negara yang siap menangkap peluang besar di industri keuangan digital global.

    Baca Juga: RLUSD Jadi Kunci? Masa Depan XRPL di Tangan Stablecoin Ripple


    Investasi dan trading kripto aman hanya di Tokocrypto. Ikuti Google News Tokonews untuk update berita crypto dan download aplikasi trading bitcoin & crypto sekarang.

    DISCLAIMER: Investasi aset kripto mengandung risiko tinggi dan segala keputusan investasi yang diambil oleh Anda berdasarkan rekomendasi, riset dan informasi seluruhnya merupakan tanggung jawab Anda. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko investasi tersebut. Konten ini hanya bersifat informasi bukan ajakan menjual atau membeli.

    Tokocrypto berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan.





    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Kanada Usulkan Larangan Donasi Kripto untuk Politik

    Pemerintah Kanada tengah mengusulkan kebijakan kontroversial yang berpotensi mengubah lanskap penggunaan kripto dalam politik.

    Melalui Bill C-25, otoritas federal ingin melarang donasi kripto untuk berbagai entitas politik, mulai dari partai, kandidat, hingga pihak ketiga dalam kampanye pemilu.

    Langkah ini diambil dengan alasan utama bahwa aset kripto dinilai sulit dilacak dan berpotensi dimanfaatkan untuk intervensi asing dalam proses demokrasi.

    Baca Juga: Stablecoin Lokal Pertama Kanada Siap Meluncur 2026!

    Larangan Menyeluruh untuk Donasi Kripto

    Dalam proposal tersebut, larangan tidak hanya berlaku untuk partai politik, tetapi juga mencakup kandidat individu, asosiasi riding (struktur lokal partai), kontestan kepemimpinan partai, dan third-party election advertisers.

    Dengan cakupan yang luas, kebijakan ini secara efektif akan menutup seluruh jalur penggunaan kripto sebagai alat pendanaan politik di Kanada.

    Pemerintah berargumen bahwa transparansi dalam pendanaan politik sangat penting, sementara karakteristik kripto, terutama dalam aspek anonimitas, menjadi tantangan besar dalam pengawasan.

    Sanksi Ketat bagi Pelanggaran

    Tidak hanya melarang, Bill C-25 juga memperkenalkan sanksi yang cukup keras bagi pelanggaran aturan ini.

    Penerima donasi kripto diwajibkan untuk mengambil tindakan dalam waktu 30 hari, dengan memilih opsi untuk mengembalikan dana kepada pengirim, menghancurkan aset kripto tersebut, atau menyetorkan dana ke Receiver General (otoritas keuangan negara).

    Jika tidak dipatuhi, pelanggar dapat dikenakan denda administratif hingga dua kali nilai donasi. Selain itu, hukuman maksimum juga ditingkatkan secara signifikan untuk memberikan efek jera.

    Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah Kanada tidak hanya ingin membatasi, tetapi juga secara aktif mencegah penggunaan kripto dalam sistem politik.

    Risiko Intervensi Asing

    Sebagaimana dikutip dari The Block, salah satu kekhawatiran terbesar di balik kebijakan ini adalah potensi penggunaan kripto untuk mendanai aktivitas politik oleh pihak asing.

    Karena transaksi kripto dapat dilakukan lintas negara dengan relatif mudah dan dalam beberapa kasus sulit dilacak, pemerintah melihat ini sebagai celah yang dapat dimanfaatkan untuk memengaruhi hasil pemilu.

    Dengan melarang donasi kripto, Kanada berharap dapat memperkuat integritas sistem pemilu dan mencegah potensi manipulasi eksternal.

    Regulasi Defensif

    Tim riset dari Tokocrypto menilai bahwa langkah ini lebih didorong oleh kekhawatiran negara dibandingkan dorongan inovasi.

    “Ini jelas regulasi defensif yang lahir dari paranoia negara terhadap anonimitas politik, bukan dari semangat inovasi. Kalau Kanada dan Inggris sama-sama mulai menutup jalur donasi kripto, ruang penggunaan aset digital di ranah politik bisa cepat menyempit di negara demokrasi maju lainnya,” kata Tim Research Tokocrypto.

    Pandangan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa regulasi serupa dapat menyebar ke negara lain, terutama di kawasan dengan sistem demokrasi yang kuat.

    Dampak ke Industri Kripto

    Larangan ini berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap persepsi penggunaan kripto di sektor publik.

    Di satu sisi, kebijakan ini dapat memperkuat narasi bahwa kripto masih dianggap berisiko dalam konteks transparansi dan keamanan.

    Namun di sisi lain, langkah ini juga dapat memicu diskusi lebih luas tentang bagaimana teknologi blockchain sebenarnya dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi, bukan justru menguranginya.

    Jika negara-negara lain mengikuti langkah Kanada, maka penggunaan kripto dalam aktivitas politik global bisa semakin terbatas.

    Tren Global Regulasi Ketat

    Langkah Kanada juga mencerminkan tren global di mana pemerintah semakin berhati-hati terhadap penggunaan kripto dalam sektor sensitif seperti politik dan keuangan publik.

    Negara-negara seperti Inggris juga mulai menunjukkan pendekatan yang lebih ketat terhadap penggunaan aset digital dalam konteks tertentu.

    Hal ini menandakan bahwa regulasi kripto tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada stabilitas politik dan keamanan nasional.

    Baca Juga: Hakim-Kanada-Tunjuk-Perwakilan-Hukum-untuk-Nasabah-Quadriga-CX.jpg

    Usulan larangan donasi kripto di Kanada melalui Bill C-25 menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah semakin serius mengawasi penggunaan aset digital dalam ranah politik.

    Meskipun bertujuan menjaga integritas pemilu, kebijakan ini juga berpotensi mempersempit ruang inovasi dan adopsi kripto di sektor publik.

    Ke depan, arah regulasi global akan menjadi faktor kunci dalam menentukan sejauh mana kripto dapat digunakan di luar sektor finansial tradisional, termasuk dalam sistem demokrasi modern.


    Investasi dan trading kripto aman hanya di Tokocrypto. Ikuti Google News Tokonews untuk update berita crypto dan download aplikasi trading bitcoin & crypto sekarang.

    DISCLAIMER: Investasi aset kripto mengandung risiko tinggi dan segala keputusan investasi yang diambil oleh Anda berdasarkan rekomendasi, riset dan informasi seluruhnya merupakan tanggung jawab Anda. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko investasi tersebut. Konten ini hanya bersifat informasi bukan ajakan menjual atau membeli.

    Tokocrypto berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan.



    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Proyek Wajib Transparan Soal Market Maker

    Binance kembali mengambil langkah tegas dalam meningkatkan transparansi pasar kripto dengan merilis pedoman baru terkait peran market maker dalam proses listing token.

    Dalam kebijakan terbaru ini, Binance mewajibkan setiap proyek untuk mengungkap identitas market maker, termasuk badan hukum yang terlibat serta detail kontrak kerja sama.

    Selain itu, bursa juga secara eksplisit melarang praktik profit-sharing dan guaranteed return yang selama ini kerap menjadi area abu-abu dalam industri.

    Langkah ini menandai upaya serius Binance untuk memperbaiki integritas pasar, khususnya pada fase awal perdagangan token baru.

    Baca Juga: Binance Resmi Integrasi RLUSD, Stablecoin Ripple Makin Ekspansif!

    Wajib Transparansi: Siapa Market Maker di Balik Token?

    Salah satu poin utama dalam aturan baru ini adalah kewajiban bagi proyek untuk mengungkap secara jelas siapa pihak market maker yang mereka gunakan.

    Market maker sendiri memiliki peran penting dalam menyediakan likuiditas dan menjaga stabilitas harga di pasar.

    Namun, kurangnya transparansi selama ini sering membuka celah untuk manipulasi harga dan volume perdagangan.

    Dengan aturan ini, Binance ingin memastikan bahwa hubungan antara issuer token dan market maker tidak lagi tersembunyi dari publik maupun regulator.

    Larangan Skema “Abu-Abu”

    Selain transparansi, Binance juga melarang secara tegas dua praktik yang dinilai berisiko tinggi:

    • Profit-sharing: Pembagian keuntungan antara proyek dan market maker
    • Guaranteed return: Jaminan keuntungan tertentu kepada market maker

    Kedua skema ini sering dianggap sebagai potensi konflik kepentingan, karena dapat mendorong manipulasi harga demi mencapai target profit tertentu.

    Dengan melarang praktik tersebut, Binance berupaya menciptakan mekanisme pasar yang lebih fair dan berbasis permintaan nyata.

    Aturan Ketat untuk Peminjaman Token

    Binance juga memperketat aturan terkait peminjaman token kepada market maker.

    Dalam pedoman baru, setiap perjanjian pinjaman harus menjelaskan secara rinci bagaimana token tersebut boleh digunakan.

    Menurut laporan Coindesk, tujuan aturan ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan, seperti dumping besar-besaran atau manipulasi likuiditas yang merugikan investor ritel.

    Jika ditemukan pelanggaran, Binance menegaskan akan mengambil tindakan cepat, termasuk blacklist terhadap market maker yang terlibat.

    Perspektif Industri: Menyasar Area Gelap

    Tim riset dari Tokocrypto menilai kebijakan ini sebagai langkah penting dalam membersihkan salah satu area paling problematik di industri kripto.

    “Langkah ini menunjukkan Binance sedang mencoba menutup salah satu area paling gelap dalam pasar kripto: hubungan kotor antara issuer dan market maker yang bisa memelintir volume serta harga,” tutur Tim Research Tokocrypto.

    “Kalau penegakannya benar-benar keras, aturan ini bisa meningkatkan integritas listing baru, tapi juga berisiko membuka betapa busuknya praktik likuiditas semu yang selama ini dibiarkan hidup,” imbuhnya.

    Pernyataan ini menyoroti bahwa meskipun aturan baru membawa potensi perbaikan, implementasinya akan menjadi kunci utama keberhasilan.

    Dampak ke Pasar Kripto

    Kebijakan ini berpotensi memberikan dampak luas terhadap ekosistem kripto, terutama bagi proyek baru yang ingin listing di Binance.

    Di satu sisi, aturan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dengan memastikan bahwa harga dan volume lebih mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya.

    Namun di sisi lain, proyek yang selama ini bergantung pada praktik likuiditas buatan mungkin akan kesulitan memenuhi standar baru ini.

    Hal ini juga bisa menyebabkan penurunan jumlah listing dalam jangka pendek, karena hanya proyek dengan struktur yang lebih transparan dan profesional yang mampu memenuhi persyaratan.

    Menuju Pasar yang Lebih Sehat

    Langkah Binance ini mencerminkan tren yang lebih besar di industri kripto: pergeseran menuju transparansi dan akuntabilitas.

    Seiring meningkatnya perhatian regulator global, bursa kripto dituntut untuk menerapkan standar yang lebih tinggi guna melindungi investor dan menjaga stabilitas pasar.

    Jika kebijakan ini berhasil diterapkan secara konsisten, bukan tidak mungkin akan menjadi standar baru yang diikuti oleh bursa lain.

    Baca Juga: Dituding Terkait dengan Iran, Binance Gugat Wall Street Journal!

    Aturan baru Binance terkait market maker menjadi sinyal kuat bahwa industri kripto sedang bergerak menuju fase yang lebih matang.

    Dengan menutup celah manipulasi dan meningkatkan transparansi, perusahaan berupaya menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih adil dan terpercaya.

    Namun, seperti yang disoroti pelaku industri, tantangan terbesar bukan pada aturan itu sendiri, melainkan pada seberapa konsisten dan tegas aturan tersebut ditegakkan di lapangan.


    Investasi dan trading kripto aman hanya di Tokocrypto. Ikuti Google News Tokonews untuk update berita crypto dan download aplikasi trading bitcoin & crypto sekarang.

    DISCLAIMER: Investasi aset kripto mengandung risiko tinggi dan segala keputusan investasi yang diambil oleh Anda berdasarkan rekomendasi, riset dan informasi seluruhnya merupakan tanggung jawab Anda.

    Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko investasi tersebut. Konten ini hanya bersifat informasi bukan ajakan menjual atau membeli.

    Tokocrypto berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan.





    Sumber : news.tokocrypto.com