Pemerintah Inggris resmi memberlakukan moratorium langsung terhadap donasi politik menggunakan kripto.
Kebijakan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Keir Starmer ini diambil sebagai respons atas kekhawatiran meningkatnya potensi pendanaan asing tersembunyi yang dapat memengaruhi sistem demokrasi.
Crypto Dianggap Berisiko untuk Transparansi Politik
Dilaporkan Coindesk, larangan ini mencakup seluruh bentuk donasi crypto tanpa batas nominal. Pemerintah menilai bahwa sifat anonim dari aset digital dapat dimanfaatkan untuk menyembunyikan asal-usul dana, khususnya dari pihak asing.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk menekan campur tangan asing dalam politik domestik Inggris, sekaligus menempatkan crypto sebagai isu serius dalam konteks keamanan demokrasi.
Hasil Rycroft Review Jadi Dasar Kebijakan
Keputusan ini didasarkan pada Rycroft Review, laporan independen yang menyoroti lemahnya sistem pengawasan terhadap donasi berbasis crypto. Meski tidak merekomendasikan larangan permanen, laporan tersebut menyarankan penghentian sementara hingga regulasi yang lebih ketat dapat diterapkan.
Penulis laporan, Philip Rycroft, menegaskan bahwa fokus utama adalah melindungi integritas proses demokrasi, bukan kepentingan partai politik tertentu.
Menurut Tim Research Tokocrypto, ini contoh jelas bagaimana kripto kini diperlakukan bukan cuma sebagai isu keuangan, tapi juga risiko demokrasi dan keamanan nasional.
“Kalau pendekatan seperti ini menyebar ke negara lain, area politik dan pendanaan kampanye bisa jadi salah satu medan regulasi paling keras terhadap penggunaan aset digital yang anonim,” tuturnya.
Baca juga: Hyperliquid Donasikan $254.000 ke ZachXBT, Siapa ZachXBT?
Aturan Baru dan Sanksi Tegas
Dalam implementasinya, partai politik diberikan waktu 30 hari untuk mengembalikan donasi crypto yang telah diterima setelah undang-undang resmi diberlakukan. Jika tidak dipatuhi, pelanggaran dapat berujung pada sanksi pidana.
Selain itu, pemerintah juga membatasi donasi dari luar negeri, termasuk dari warga Inggris di luar negeri, maksimal sebesar £100.000 per tahun. Kebijakan ini akan dimasukkan ke dalam Representation of the People Bill yang saat ini sedang dibahas di parlemen.
Kontroversi Politik Muncul
Pengumuman kebijakan ini memicu reaksi keras di parlemen. Sejumlah anggota dari partai Reform UK bahkan melakukan walkout sebagai bentuk protes.
Dalam pernyataannya, Starmer juga melontarkan kritik tajam terhadap pemimpin Reform UK, Nigel Farage, dengan menyebut bahwa ia bersedia mengatakan apa saja selama ada imbalan finansial.
Moratorium Sementara, Tapi Sulit Dicabut
Meski disebut sebagai langkah sementara, dimasukkannya aturan ini ke dalam undang-undang membuat kebijakan tersebut tidak mudah untuk dicabut di masa depan. Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini diperlukan untuk memastikan transparansi dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem politik.
Kebijakan ini sekaligus menandai meningkatnya perhatian regulator global terhadap peran cryptocurrency, tidak hanya dalam sektor keuangan, tetapi juga dalam stabilitas politik dan tata kelola demokrasi.
Baca juga: Contoh Nyata Manfaat Aset Kripto: Venezuela Andalkan USDT di Tengah Inflasi
Investasi dan trading kripto aman hanya di Tokocrypto. Ikuti Google News Tokonews untuk update berita crypto dan download aplikasi trading bitcoin & crypto sekarang!
DISCLAIMER: Investasi aset kripto mengandung risiko tinggi dan segala keputusan investasi yang diambil oleh Anda berdasarkan rekomendasi, riset dan informasi seluruhnya merupakan tanggung jawab Anda. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko investasi tersebut. Konten ini hanya bersifat informasi bukan ajakan menjual atau membeli
Tokocrypto berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan.
