Jakarta –
Pemerintah mengkaji opsi penghentian alokasi anggaran untuk dana abadi pendidikan yang mencapai Rp 20 triliun setiap tahun. Dana yang terkumpul kini hampir mencapai Rp 140 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan “suntikan” untuk dana abadi tersebut berasal dari anggaran pendidikan yang besarnya 20 % dari anggaran belanja negara dalam APBN.
“Kita tinjau apa harus diteruskan LPDP Itu dengan jumlah yang sudah hampir Rp 140 triliun itu. Jadi mungkin kita setop dulu,” ujarnya seperti dikutip dari detikFinance beberapa waktu lalu.
Ia menambahkan,”Jadi anggaran pendidikan 20% nanti sepenuhnya bisa digunakan untuk membenahi pendidikan termasuk riset dan alokasi pengembangan pendidikan perguruan tinggi bisa ditingkatkan.”
Dana tersebut akan dialihkan ke pengembangan riset sejalan dengan arahan Presiden Jokowi. Adapun penyaluran Beasiswa LPDP tetap berlanjut menggunakan dana abadi sebesar Rp136 triliun.
“LPDP tetap jalan. Saya juga kan ketua dewan penyantun kemarin kita sepakati, kita harus berani investasi ke tempat yang agak berisiko, tetapi memang juga menguntungkan,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, memberikan pendapatnya. Menurutnya, dana bisa dialihkan untuk mengentaskan isu lain dalam ranah pendidikan. Salah satunya isu pengangkatan guru honorer.
“Tidak apa-apa yang tadinya untuk dana abadi LPDP dialihkannya untuk menyelesaikan isu-isu hukum pokok pendidikan. Salah satunya adalah menuntaskan agenda pengangkatan guru honorer,” ujarnya kepada detikEdu, Jumat (19/1/2024).
Selain itu, dana yang dialihkan bisa juga menangani infrastruktur pendidikan. Menurutnya, fasilitas pendidikan perlu menjadi sorotan.
“Bisa untuk infrastruktur, karena PR kita juga infrastruktur pendidikan kita, sarana-prasarananya kan masih memprihatikan juga,” jelasnya.
Sampai Kapan Penghentian APBN Buat LPDP Akan Berlangsung?
Syaiful mengaku belum mengetahui persis waktu pengalihan dana tersebut. Namun ia mendorong perlunya perhitungan yang matang. “Apakah selama ini manfaat dari Rp136 triliun yang itu untuk pemberian beasiswa apakah dirasa cukup? Atau sebenarnya masih kurang?” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia meyakini pemerintah perlu menjelaskan skema beasiswa secara terbuka kepada masyarakat. “Saya kira perlu disambungkan. Sambungkan secara terbuka pada publik, baru nanti publik dan kita bisa menghitung,” ujarnya.
LPDP Sudah Menyediakan Dana Riset
LPDP sendiri telah mengadakan skema dana riset berupa Riset Inovatif Produktif atau RISPROS. Syaiful mengungkapkan apabila pengalihan dana diberikan untuk riset maka akan terjadi redundant.
“Kalau Pak Presiden bilangnya mau dialihkan ke riset itu, itu redundan,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.
“Saya kira pihak LPDP dan Kemenkeu perlu menjelaskan kepada Pak Presiden itu bahwa sebenarnya di LPDP sudah ada (dana) riset,” ujarnya.
Mengenai posisi Komisi X tentang penghentian alokasi dana LPDP ini, Syaiful menegaskan agar pemerintah perlu memberi penjelasan terlebih dahulu.
“Baru kita akan bersikap mendukung atau tidak. Karena saya merasa alokasi dana itu belum perlu untuk disetop karena kebutuhan kita untuk memberikan biaya bahkan harus ditingkatkan, dan saya merasa dengan sekarang yang ada ini belum memenuhi target,” pungkasnya.
(nir/pal)
