Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan berhasil mengantongi realisasi penerimaan pajak dari transaksi aset kripto mencapai Rp 48,19 miliar. Angka itu didapat pada realisasi penerimaan pajak kripto pada bulan Juni lalu atau satu bulan sejak mulai diberlakukan pada Mei 2022.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkap penerimaan pajak tersebut berasal dari PPh 22 atas transaksi aset kripto melalui PPMSE dalam negeri dan penyetoran sendiri Rp 23,08 miliar. Kemudian, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri atas pemungutan oleh non bendaharawan Rp 25,11 miliar.

“Kita mendapatkan Rp23,01 miliar untuk PPh Pasal 22 dan PPN dalam negerinya Rp25,11 miliar,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN pada Rabu (27/7).

Untuk diketahui, pajak atas transaksi aset kripto sendiri mulai dipungut sejak 1 Mei 2022 seiring dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 68/2022. Pajak mulai dibayarkan serta dilaporkan oleh para exchanger pada Juni 2022.

Baca juga: Tokocrypto Setor Pajak Transaksi Kripto Pengguna Puluhan Miliar Rupiah

Adapun, PPh yang dipungut atas transaksi aset kripto adalah PPh Pasal 22 yang bersifat final. Bila perdagangan aset kripto dilakukan melalui exchanger yang terdaftar Bappebti, PPh Pasal 22 final yang dikenakan adalah sebesar 0,1%. Serta, apabila penyerahan dilakukan melalui exchanger tidak terdaftar di Bappebti, tarif PPN naik 2 kali lipat menjadi sebesar 0,22 persen.

Tokocrypto Telah Setor Pajak Transaksi Kripto Pengguna Miliaran Rupiah

Tokocrypto pun telah menjalankan kewajiban sebagai badan/lembaga yang memungut pajak transaksi aset kripto. Selama penerapan PMK 68 yang sudah berjalan dua bulan selama periode Mei-Juni, Tokocrypto sudah menyetorkan pajak transaksi kripto para penggunanya sebesar Rp 37 miliar (US$ 2,5 juta) ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Jika berdasarkan data Kemenkeu, pada Mei 2022 realisasi penerimaan pajak dari transaksi aset kripto mencapai Rp 48,19 miliar, maka Tokocrypto berkontribusi hampir separuhnya atau 50%. Pada bulan Mei 2022, Tokocrypto menyetor pajak sebesar Rp 21 miliar. Sementara, pada Juni 2022 mencapai Rp 16 miliar.

Baca juga: Tanya Jawab Lengkap Aturan Pajak Aset Kripto yang Wajib Dipahami

CEO Tokocrypto, Pang Xue Kai, mengatakan Tokocrypto terus berkomitmen untuk menjalankan aturan pajak transaksi aset kripto sesuai dengan PMK 68. Adanya aturan pajak kripto bisa memberikan efek positif terhadap kepastian bagi investor dan pelaku industri kripto di Indonesia.

“Kami sangat senang dapat memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak kepada negara. Potensi penerimaan yang besar dari aset kripto bisa dioptimalkan untuk pembangunan merupakan sebuah upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Kai.

Kai menjelaskan dengan pemberlakuan aturan pajak kripto atau PMK 68, ini menambah legitimasi industri aset kripto yang sedang berkembang. Di samping itu, setiap pemegang aset kripto di Indonesia akan mendapatkan kepastian perpajakan yang sangat jelas dengan tarif yang bersahabat.

Pajak transaksi aset kripto telah berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Mei 2022 lalu. Menariknya penerapan kebijakan tersebut dianggap oleh sebuah riset terbaru menjadi tarif pajak yang terendah di dunia.

Riset terbaru yang dilakukan Forex Suggest menyebut Indonesia masuk daftar negara yang memiliki tarif pajak kripto terendah di dunia. Meski begitu, Indonesia masih kalah di bandingkan tujuh negara lainnya yang membebaskan transaksi aset kripto dari pajak.

Negara-negara yang belum menerapkan pajak aset kripto dalam riset berjudul “Worldwide Crypto Readiness Report” adalah Hong Kong, Swiss, Panama, Portugal, Jerman, Malaysia dan Turki.

“Tujuh negara berbagi tempat teratas untuk pajak kripto terendah karena keuntungan yang diperoleh dari perdagangan aset kripto dibebaskan dari pajak capital gain untuk individu,” kata laporan tersebut.

Baca juga: Tokocrypto Market Signal 27 Juli 2022: Gerak Kripto Maju Teratur, Awas Tersungkur

Negara-negara Bebas Pajak Kripto

Hong Kong menganggap kripto sebagai komoditas digital, bukan mata uang, jadi capital gain tidak berlaku. Ini juga mirip dengan sikap Swiss tentang kripto yang menganggapnya sebagai aset kekayaan pribadi, yang tidak dikenakan pajak capital gain.

Sementara, Portugal dan Panama juga tidak menganggap aset kripto sebagai alat pembayaran yang sah oleh karena itu pajak capital gain tidak berlaku untuk keuntungan. Malaysia tidak menganggap kripto sebagai alat pembayaran yang sah atau aset modal, membiarkannya bebas pajak bagi investor retail, meskipun jika itu merupakan sumber pendapatan reguler, itu dikenakan pajak penghasilan.

Investor retail di Turki juga tidak perlu khawatir tentang pajak capital gain, karena pemerintah tidak memiliki peraturan untuk individu yang memegang kripto, meskipun bisnis yang berurusan dengan kripto harus membayar pajak perusahaan 20% atas keuntungan mereka.

Baca juga: Potensi Pertumbuhan Adopsi Kripto di Asia Tenggara

Jerman mengambil pendekatan yang berbeda, dengan beberapa ketentuan untuk investor swasta. Pajak capital gain tidak berlaku jika aset kripto ditahan lebih dari satu tahun.

Indonesia Terapkan Tarif Pajak Terendah

Dalam laporan Forex Suggest, disebut Indonesia mengambil tempat kedua sebagai negara yang membebankan investor retail hanya 0,1% pajak capital gain atas keuntungan kripto mereka. Transaksi kripto juga dikenakan pajak pertambahan nilai di Indonesia berdasarkan undang-undang baru ini.

Kemudian tempat berikutnya adalah negara Amerika Selatan, Chili. Negara ini membebankan biaya kepada investor swasta minimal 4% untuk investasi kripto mereka. Tidak seperti banyak negara lain, Chili tidak memiliki klasifikasi terpisah untuk capital gain, jadi setiap keuntungan yang diperoleh dianggap sebagai pendapatan dan dikenakan pajak yang sesuai.