Tag Archives: otoritas jasa keuangan

Perencanaan Keuangan

4 Tips Biar Hidup Tak Berantakan Gara-gara Judi Online!


Jakarta –

Godaan judi online muncul di mana-mana. Namun, jangan sampai terkena jebakan judi online apalagi sampai ketagihan dan hidup jadi berantakan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan selama ini judi online berkeliaran bagaikan jebakan yang dibungkus sangat rapih, jangan sampai jadi korban.

“Judi online bukan solusi, tapi itu jebakan yang dibungkus rapih. Jangan tunggu jadi korban baru sadar. Stop sekarang sebelum semuanya berantakan,” tulis akun resmi @kontak157 di Instagram, Minggu (19/10/2025).


OJK memberikan 4 tips dan trik agar tidak terjebak judi online. Ini daftarnya:

Pertama, ubah rasa penasaran untuk mencoba judi online jadi hal produktif. Daripada coba peruntungan dengan saru atau dua kali bermain judi online lebih baik cari kegiatan produktif yang menghasilkan cuan. Seperti buka usaha, investasi, ataupun menabung.

Kedua, atur sirkulasi keuangan dengan baik. Saat keuangan berantakan godaan cari cuan cepat akan makin besar. Nah semua pihak harus hati-hati, biasanya yang menjanjikan cuan besar, cepat, dan tanpa risiko macam yang ada di iklan judi online adalah jebakan.

Ketiga, jangan percaya iklan yang terlihat resmi. Kadang-kadang ada judi online yang tampilannya mirip aplikasi keuangan, jangan sampai terjebak.

Keempat, edukasi diri dan orang sekitar. Lebih baik cari banyak literasi soal bahaya judi online dan sebarkan ke orang sekitar, misalnya teman dan keluarga untuk bisa saling membentengi diri.

(kil/kil)



Sumber : finance.detik.com

Perencanaan Keuangan

Siapkan Dana Darurat Biar Hidup Nggak Melarat


Jakarta –

Tak ada yang pernah tahu masalah keuangan apa yang akan dialami seseorang di masa depan. Karenanya memiliki dana darurat menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan kestabilan keuangan.

Dalam hal ini dana darurat dapat berfungsi sebagai cadangan keuangan atau bantalan ekonomi saat menghadapi berbagai situasi mendesak seperti biaya berobat, kehilangan pekerjaan, kebutuhan perbaikan rumah, atau kebutuhan mendadak lainnya.

Sehingga kepemilikan dana darurat ini tak lagi sekadar pilihan, namun kebutuhan guna melindungi diri secara finansial dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jika tidak dilakukan, besar kemungkinan uang yang dimiliki bisa habis dalam sekejap saat terjebak masalah keuangan tertentu.


“Rumah bocor, jadi boncos karena nggak punya dana darurat? Belum lagi kalau sakit, kendaraan rusak, atau masalah lainnya yang tidak terduga. Yuk, jadi Sobat cerdas keuangan yang tanggap mengatasi masalah dengan dana darurat!” imbau OJK dalam unggahan Instagram resminya (@sikapiuangmu), Minggu (19/10/2025).

Berikut 3 cara menyiapkan dana darurat yang perlu dilakukan segera ‘ala’ Otoritas Jasa Keuangan:

1. Hitung rata-rata pengeluaran bulanan
2. Alokasikan 10%-20% dari gaji bulanan selama 10 bulan ke depan untuk ditabung.
3. Lakukan penghematan dengan memangkas pengeluaran yang tidak perlu.

Simak juga Video: Dengerin Deh! Alasan Kamu Perlu Serius Siapin Dana Darurat

(kil/kil)



Sumber : finance.detik.com

Perencanaan Keuangan

Gaji Rp 5 Juta Kerja 5 Tahun Bisa Punya Rumah? Begini Hitungannya


Jakarta –

Memiliki rumah sendiri menjadi mimpi banyak orang. Tak terkecuali bagi orang-orang yang memiliki gaji pas-pasan, misalnya saja para pekerja dengan gaji Rp 5 juta per bulan.

Seberapa besar sih kemungkinan orang bergaji Rp 5 juta per bulan bisa mendapatkan rumah dalam waktu yang tak begitu lama, misalnya 5 tahun?

Melansir detikProperti, orang bergaji Rp 5 juta per bulan sangat mungkin untuk mendapatkan rumah dengan cicilan KPR. Setidaknya yang pertama harus dilakukan adalah mencicil KPR selama 5 tahun.


Menurut Perencana Keuangan dari Advisors Alliance Group Indonesia Andy Nugroho, seseorang bisa menyisihkan 10-30% pendapatan untuk menabung DP rumah yang akan dibeli. Nantinya, saat DP bisa dipenuhi dan lolos KPR, alokasi 10-30% tadi digeser untuk memenuhi cicilan dan juga urusan lain untuk rumah.

Misalnya, ada rumah dengan harga sekitar Rp 350 juta. Biasanya, untuk DP KPR perlu dibayar 10-30% dari harga rumah. Apabila DP yang harus dibayar 20% saja dari Rp 350 juta, maka jumlahnya Rp 70 juta.

Nah, untuk bisa bayar DP Rp 70 juta dengan gaji Rp 5 juta per bulan, 25% dari gaji bisa disisihkan setiap bulan, jumlahnya sekitar Rp 1,25 juta per bulan.

Tentukan Cicilan yang Terjangkau

Menentukan besar cicilan sesuai kemampuan adalah langkah krusial dalam menabung untuk beli rumah, apalagi dengan gaji yang terbatas. Andy menyarankan untuk mengikuti hitungan slik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu maksimal 30% dari penghasilan, kurang lebih sama seperti saat menyisihkan pendapatan untuk mencicil DP KPR.

Andy menyarankan sebisa mungkin jangan mengambil cicilan dengan batas maksimal karena masih ada perabotan yang harus dibeli setelah beli rumah.

Belum lagi harus memperhitungkan biaya tambahan saat memulai cicilan KPR, asuransi, pajak, biaya perawatan, biaya surat menyurat dan lainnya.

“Kadang karena kita beli rumah pertama atau rumah impian, cicilannya dipentokin sampai 30% dari penghasilan. Kita lupa kan beli rumah masih kosongan, belum ada isinya. Padahal di sisi yang lain perlu beli furniture untuk isi rumah,” tutur Andy.

Masyarakat juga bisa mempertimbangkan membeli rumah subsidi yang biaya DP dan cicilannya lebih murah. KPR subsidi sendiri bisa digunakan oleh orang yang batas maksimum gajinya yaitu Rp 8.000.000 atau Rp 10.000.000 khusus wilayah Papua dan Papua Barat, baik untuk gaji tetap maupun tidak tetap.

Cari Penghasilan Tambahan

Nah bila sudah mulai mencicil KPR, seseorang dengan gaji Rp 5 juta per bulan disarankan untuk mencari penghasilan tambahan. Bisa saja dengan mencari pekerjaan tambahan di luar pekerjaan utama.

Bisa juga dengan melakukan investasi dari uang bonus. Namun, penting untuk memilih jenis investasi yang tepat dan perhatikan faktor risiko dari setiap jenis investasi

Disarankan juga bagi orang dengan penghasilan Rp 5 juta per bulan saat mencicil rumah tidak punya utang yang lain, hal ini dilakukan agar bisa fokus membayar cicilan rumah.

(hal/eds)



Sumber : finance.detik.com

Perencanaan Keuangan

Simak! Tips buat Siapkan Dana Pensiun Agar Hari Tua Nyaman


Jakarta –

Di tengah akses internet yang serba cepat dan promo-promo barang yang sering ditemui di sosial media dapat membuat seseorang kalap untuk langsung memilih untuk membeli tanpa pikir panjang terhadap pembelian barang tersebut. Biasanya barang yang dibeli biasanya bukanlah barang prioritas yang dibutuhkan, melainkan barang yang dapat mendukung gaya hidup yang berlebihan.

Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui akun edukasi keuangannya @sikapiuangmu membagikan strategi untuk mempersiapkan program pensiun sejak dini agar tidak terganggu oleh gaya hidup.

Dalam unggahannya, OJK memberitahukan masyarakat perlu menyadari terlebih dahulu bahwa terdapat sejumlah gangguan yang bisa menyebabkan kita tidak memiliki tabungan di masa tua.


Pertama yakni, fomo gaya hidup atau selalu mengikuti tren gaya hidup yang terlihat di media sosial. Dalam hal ini pasalnya kita perlu melihat apakah kondisi keuangan kita memang benar bisa mengikuti gaya hidup yang ingin kita ikuti. Jangan sampai malah gaya hidup ini menyebabkan kita punya banyak hutang.

Kedua yakni belanja implusif karena adanya tawaran diskon yang hanya terjadi hari ini. Padahal barang yang didiskon tidak sedang kita butuhkan. Ketiga yakni overconsumption buat self-reward. Dalam hal ini kita perlu menyadari bahwa terlalu sering atau berlebihan membeli barang atau pengalaman sebagai bentuk “hadiah” untuk diri sendiri tidak terlalu baik. Hal ini bisa, berdampak negatif pada keuangan pribadi.

Terkahir yakni panic buying karena takut inflasi. Kondisi ini harus benar-benar diperhatikan sesuai dengan kebutuhan. Artinya jangan asal beli jika tidak dibutuhkan.

“Semua ini bikin kita mikir pendek, dan akhirnya tabungan untuk pensiun selalu ‘nanti-nanti’ aja,” ungkap unggahan @sikapiuangmu dikutip, Minggu (6/7/2025).

Dalam unggahan tersebut, OJK memberikan lima tips dari agar program pensiun tetap terjaga dan tidak terdistraksi:

  • Pertama, autodebit is your bestie.

Artinya begitu menerima gaji, segera potong minimal 10% untuk program pensiun. Anggap saja sebagai “tagihan wajib” untuk diri sendiri di masa depan.

  • Kedua, pisahkan rekening dan jangan diintip!

Buat satu rekening khusus buat tabungan pensiun. Rekening ini dibuat tanpa kartu debit, tanpa akses mobile banking agar tidak tergoda mengambil dana secara impulsif.

  • Ketiga, jangan tunggu mapan baru mulai

Tips ini penting dilakukan sesegera mungkin tanpa harus menunggu mendapatkan gaji yang besar. Intinya yakni konsistensi, bukan besaran nominal. Mulai dari Rp 50.000 per bulan pun asal rutin, hasilnya akan signifikan.

  • Keempat, investasi, bukan cuma nabung

Karena musuh kita adalah inflasi, manfaatkan program pensiun di instrumen jangka panjang seperti reksa dana pensiun, DPLK, dan program JHT dan JP dari BPJS Ketenagakerjaan.

  • Kelima, block out noise: Nggak semua tren harus kamu ikuti!

Dalam hal ini, penting untuk membedakan kebutuhan dengan keinginan. Terlalu sering mengikuti tren bisa mengganggu rencana keuangan jangka panjang.

Dengan menyiapkan tabung untuk pensiun, kamu bisa menikmati pensiun dini tanpa utang, hidup cukup tanpa bergantung pada anak, bisa traveling tanpa memikirkan tagihan

“Itu semua bisa kejadian asal kamu siapkan sekarang, bukan nanti,” katanya.

(kil/kil)



Sumber : finance.detik.com

Perencanaan Keuangan

Jangan FOMO! Siapkan Dana Pensiun Biar Hari Tua Nggak Sengsara

Jakarta –

Akses internet yang cepat dan gencarnya promo di media sosial sering membuat orang tergoda untuk membeli barang. Namun, barang yang dibeli bukanlah barang prioritas, melainkan demi gaya hidup berlebihan.

Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui akun edukasi keuangannya @sikapiuangmu membagikan strategi untuk mempersiapkan program pensiun sejak dini agar tidak terganggu oleh gaya hidup.

Dalam postingannya, OJK memberitahukan masyarakat perlu menyadari terlebih dahulu bahwa terdapat sejumlah gangguan yang bisa menyebabkan kita tidak memiliki tabungan di masa tua.


Pertama, FOMO gaya hidup atau selalu mengikuti tren gaya hidup yang terlihat di media sosial. Dalam hal ini pasalnya kita perlu melihat apakah kondisi keuangan kita memang benar bisa mengikuti gaya hidup yang ingin kita ikuti. Jangan sampai malah gaya hidup ini menyebabkan kita punya banyak utang.

Kedua, belanja impulsif karena adanya tawaran diskon yang hanya terjadi hari ini. Padahal barang yang didiskon tidak sedang kita butuhkan.

Ketiga, over consumption buat self-reward. Dalam hal ini kita perlu menyadari bahwa terlalu sering atau berlebihan membeli barang atau pengalaman sebagai bentuk hadiah untuk diri sendiri tidak terlalu baik. Hal ini bisa, berdampak negatif pada keuangan pribadi.

Keempat, panic buying karena takut inflasi. Kondisi ini harus benar-benar diperhatikan sesuai dengan kebutuhan. Artinya, jangan asal beli jika tidak dibutuhkan.

“Semua ini bikin kita mikir pendek, dan akhirnya tabungan untuk pensiun selalu ‘nanti-nanti’ aja,” ungkap unggahan @sikapiuangmu dikuitp, Minggu (6/7/2025).

Dalam unggahan tersebut, OJK memberikan lima tips dari agar program pensiun tetap terjaga dan tidak terdistraksi:

5 Tips Agar Pensiun Nggak Sengsara:

1. Autodebit Is Your Bestie

Artinya begitu menerima gaji, segera potong minimal 10% untuk program pensiun. Anggap saja sebagai tagihan wajib untuk diri sendiri di masa depan.

2. Pisahkan Rekening dan Jangan Diintip

Buat satu rekening khusus buat tabungan pensiun. Rekening ini dibuat tanpa kartu debit, tanpa akses mobile banking agar tidak tergoda mengambil dana secara impulsif.

3. Jangan Tunggu Mapan

Tips ini penting dilakukan sesegera mungkin tanpa harus menunggu mendapatkan gaji yang besar. Intinya yakni konsistensi, bukan besaran nominal. Mulai dari Rp 50.000 per bulan pun asal rutin, hasilnya akan signifikan.

4. Investasi

Karena musuh kita adalah inflasi, manfaatkan program pensiun di instrumen jangka panjang seperti reksa dana pensiun, DPLK, dan program JHT dan JP dari BPJS Ketenagakerjaan.

5. Jangan Ikuti Semua Tren

Dalam hal ini, penting untuk membedakan kebutuhan dengan keinginan. Terlalu sering mengikuti tren bisa mengganggu rencana keuangan jangka panjang.

Dengan menyiapkan tabung untuk pensiun, kamu bisa menikmati pensiun dini tanpa utang, hidup cukup tanpa bergantung pada anak, bisa traveling tanpa memikirkan tagihan

“Itu semua bisa kejadian asal kamu siapkan sekarang, bukan nanti,” tulisnya.

Tonton juga “Wacana Potong Gaji untuk Hari Tua” di sini:

(kil/kil)



Sumber : finance.detik.com

Perencanaan Keuangan

Jangan Panik, Begini Cara Siapkan Dana Pendidikan untuk Anak


Jakarta –

Setiap orang tua tentunya ingin yang terbaik untuk anak, termasuk soal pendidikan. Namun, tingginya biaya pendidikan di Indonesia, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, membuat banyak orang tua harus berpikir dua kali dalam merencanakannya.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), uang pangkal sekolah swasta rata-rata naik sebesar 10-15% setiap tahun, sementara inflasi pendidikan nasional mencapai 2,83%. Adapun kenaikan ini tak lepas faktor-faktor seperti inflasi pendidikan, pembangunan fasilitas sekolah, hingga biaya operasional sehingga membuat biaya masuk sekolah terus meningkat dari tahun ke tahun.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan ‘Statistik Penunjang Pendidikan 2024’, juga mencatat pada jenjang pendidikan tinggi, rata-rata total biaya pendidikan selama tahun ajaran 2023/2024 sekitar Rp 19,1 juta.


Sementara itu rata-rata total biaya pendidikan jenjang SMA/SMK sederajat mencapai Rp 10,19 juta. Kemudian, rata-rata total biaya pendidikan yang dikeluarkan peserta didik SD sederajat paling rendah di antara jenjang pendidikan lain yaitu sebesar 4,56 juta.

Dengan tingginya angka tersebut, persiapan dana pendidikan harus dimulai sedini mungkin. Tanpa strategi finansial yang tepat, impian orang tua untuk menyekolahkan anak di sekolah atau universitas favorit bisa tentunya akan menjadi beban berat.

Lantas apa saja tips perencanaan keuangan yang tepat untuk pendidikan anak?

Tips Mempersiapkan Dana Pendidikan Anak

1. Cari Informasi Biaya Pendidikan

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan riset mengenai biaya pendidikan di sekolah atau universitas yang menjadi target. Orang tua perlu mengetahui berbagai hal mulai dari, biaya pendaftaran dan uang pangkal, SPP atau biaya bulanan hingga inflasi pendidikan.

Selain itu, pastikan juga untuk survei terkait biaya perlengkapan seperti, seragam, buku, alat tulis) dan biaya kegiatan tambahan seperti, ekstrakurikuler dan studi tur. Pastikan juga perbedaan biaya pendidikan di sekolah swasta favorit atau universitas negeri lewat jalur mandiri.

2. Menghitung Biaya Pendidikan

Setelah memiliki data, langkah berikutnya adalah menghitung berapa dana yang dibutuhkan. Jika anak saat ini masih berusia 2 tahun, perhitungan bisa dimulai dari masa pre-schooll atau Taman Kanak-kanak (TK). Jangan lupa untuk memperhitungkan inflasi pendidikan, yang rata-rata mencapai 10-15% per tahun.

3. Pilih Instrumen Tabungan yang Tepat

Setelah mengetahui perkiraan dana yang harus disiapkan, orang tua bisa mulai mengumpulkannya dengan cara menabung. Pilih instrumen keuangan yang sesuai dengan jangka waktu dan profil risiko.

Salah satu cara cerdas untuk menyiapkan dana pendidikan anak adalah dengan Nabung Emas di Pegadaian. Pasalnya, nilai emas cenderung stabil dan tahan inflasi sehingga cocok dijadikan investasi jangka panjang. Saat biaya pendidikan naik, harga emas pun biasanya ikut naik sehingga membantu menjaga nilai tabungan Anda.

Tak hanya itu, emas juga mudah dicairkan saat dibutuhkan, termasuk saat membutuhkannya untuk membayar biaya pendidikan. Menariknya lagi, saat ini buka Tabungan Emas di Pegadaian Digital bisa mendapatkan Promo Gajian Emas. Nikmati diskon 1 % hingga Rp 50.000 untuk setiap pembukaan rekening Tabungan Emas dengan saldo awal minimal Rp 100.000.

Tak hanya itu, membuka Tabungan Emas di Pegadaian Digital juga terjamin keamanannya karena dijamin 100% emas fisik dan sudah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jadi, tunggu apa lagi? Segera persiapkan masa depan pendidikan anak sejak dini dengan buka Tabungan Emas di Pegadaian.

(anl/ega)



Sumber : finance.detik.com

Perencanaan Keuangan

Haruskah Ngutang ke Teman Demi Gaya Hidup?


Jakarta –

Dewasa ini, pemenuhan gaya hidup menjadi hal yang terus diupayakan seseorang. Alih-alih menaikkan citra personal, pemenuhan gaya hidup ini justru menjebak seseorang untuk terus berutang demi memenuhi kebutuhan primer tersebut.

Lantas, bagaimana cara menyikapi pemenuhan gaya hidup tanpa mengorbankan isi dompet?

Mengutip unggahan resmi akun yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) @kontak157 menyebut, gaya hidup sering kali menjebak seseorang. Pasalnya, pemenuhan kebutuhan ini seringkali dijadikan ajang pamer seseorang.


Bahkan tak jarang dana yang digunakan menggunakan pinjaman yang berujung menipu teman sendiri. Hal ini disinyalir terjadi lantaran seseorang tersebut berusaha terlihat mewah meski melalui utang.

“Demi hidup mewah, dia rela ngutang sana-sini. Eh, ujung-ujungnya malah nipu teman sendiri,” tulis unggahan @kontak157, dikutip Minggu (25/5/2025).

OJK mencatat ada empat penyebab seseorang berani berutang, bahkan rela menipu temannya untuk memenuhi gaya hidup. Pertama, ingin terlihat sukses di media sosial.

Kedua, gaya hidup yang lebih besar dari pemasukan. Ketiga, akses pinjaman yang semakin cepat dan mudah. Keempat, minimnya literasi keuangan.

Dalam unggahan lainnya pada akun yang sama, OJK mengingatkan publik untuk bijak dalam meminjam. Pasalnya, utang tidak hanya berdampak pada ketahanan finansial, melainkan juga beban mental.

OJK menyarankan publik untuk berutang sesuai dengan kemampuan membayar. Selain itu, OJK juga mengimbau dana pinjaman digunakan untuk memenuhi kebutuhan utama.

“Gaya hidup bisa nunggu, mental sehat nggak bisa ditunda. beban utang itu nyata, jangan sampai kamu tiap malam overthinking ya. Ayo bijak dalam berutang,” ucap narator dalam unggahan tersebut.

(kil/kil)



Sumber : finance.detik.com

Hikmah

Bedah Struktur Kepemilikan Saham untuk Lacak Keterlibatan Afiliasi Israel



Jakarta –

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 mengajak umat Islam mendukung Palestina. Salah satu caranya adalah memboikot produk yang terkait dengan Israel. Namun, gerakan boikot ini kerap salah sasaran.

Perusahaan nasional sering dituduh berafiliasi dengan Israel. Hoaks ini beredar luas dan membingungkan masyarakat. Padahal, tidak semua tuduhan itu benar.

Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, meluruskan kesalahpahaman ini. Ia menjelaskan, saham perusahaan nasional yang terdaftar di bursa bisa dibeli siapa saja, termasuk investor asing.


“Saham perusahaan nasional yang diperjualbelikan bebas di bursa, bisa dibeli siapa pun,” kata Cholil dalam acara detikcom Leaders Forum beberapa waktu lalu.

Cholil menegaskan, kepemilikan saham kecil oleh investor asing tidak akan mempengaruhi kebijakan perusahaan nasional tersebut. Yang perlu diwaspadai justru pemegang saham pengendali.

“Sasaran utama fatwa kami adalah pemegang kendali yang berpihak kepada Israel,” jelasnya.

Cholil memberikan penjelasan sederhana. Kepemilikan saham di bawah 5% misalnya tidak bisa menentukan arah bisnis perusahaan. Ini berbeda dengan pemegang saham pengendali. Mereka memiliki saham di atas 20% dan mengendalikan keputusan perusahaan.

“Kepemilikan kecil tidak berpengaruh terhadap kebijakan. Yang penting adalah siapa yang mengendalikan perusahaan,” ujar Cholil.

Cara Lacak Kepemilikan Saham

Publik kini didorong untuk lebih cermat memahami struktur kepemilikan perusahaan agar tidak salah menilai keterlibatan. Berikut beberapa langkah yang direkomendasikan oleh sejumlah lembaga keuangan dan regulator:

1. Cek Laporan Tahunan Perusahaan (Annual Report)

Laporan ini wajib dipublikasikan oleh emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dapat diakses melalui resminya. Di dalamnya terdapat data pemegang saham utama, struktur anak perusahaan, dan transaksi pihak terkait.

Jika dari laporan ini terlihat mayoritas saham dimiliki oleh investor lokal, maka perusahaan tersebut termasuk perusahaan nasional dan tidak bisa dikategorikan berafiliasi dengan Israel. Saham minoritas asing tidak otomatis memengaruhi arah kebijakan perusahaan.

2. Gunakan Data dari Regulator Resmi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui laman www.ojk.go.id menyediakan informasi tentang kepemilikan saham pengendali, laporan keterbukaan informasi, dan hasil pemeriksaan emiten.

Data OJK bisa menjadi acuan utama untuk memastikan pemegang saham pengendali berasal dari dalam negeri. Jika pengendali tercatat entitas lokal atau BUMN, maka perusahaan tergolong nasional.

3. Telusuri Pemegang Saham Institusional dan Asing

Investor besar seperti manajer aset, dana pensiun, atau bank investasi global sering memiliki saham di banyak perusahaan. Data mereka bisa dilacak lewat laporan publik dan database keuangan internasional seperti Bloomberg atau Refinitiv.

Keterlibatan investor asing tidak otomatis berarti dukungan atau afiliasi terhadap Israel. Hal ini berlaku jika investor asing hanya memegang porsi kecil (misalnya di bawah 5-10%) dan mayoritas saham masih dipegang pihak Indonesia.

4. Perhatikan Struktur Holding dan Anak Usaha Lintas Negara

Banyak perusahaan multinasional beroperasi lewat anak usaha di luar negeri. Analisis laporan keuangan konsolidasi bisa membantu melihat potensi afiliasi tidak langsung dengan perusahaan berbasis di Israel.

Jika induk dan pengendali utamanya tetap berbasis di Indonesia, maka perusahaan tersebut tidak tergolong berafiliasi Israel, meski memiliki anak usaha global. Struktur holding lintas negara bukan indikator keterlibatan politik, selama kepemilikan utamanya tetap lokal.

5. Cermati Peran Pemegang Saham Pengendali (Controlling Shareholder)

Menurut Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu), pemegang saham di atas 20% atau yang memiliki hak suara istimewa bisa dikategorikan sebagai pengendali. Arah kebijakan perusahaan secara hukum dan ekonomi dikendalikan oleh nasional jika ‘pengendali’-nya merupakan individu atau perusahaan lokal.

Dengan demikian, perusahaan tersebut bebas dari afiliasi politik atau ekonomi dengan Israel.

(hnu/ega)



Sumber : www.detik.com

Hikmah

Kemenag Bakal Bentuk Lembaga Pengelola Dana Umat, Himpun Semua Dana Keagamaan



Jakarta –

Kementerian Agama (Kemenag RI) akan membentuk Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU). Langkah tersebut dinilai menjadi instrumen strategis dalam mengoptimalkan potensi besar dana keagamaan masyarakat yang kini belum tergarap maksimal.

“Nah pundi-pundi umat yang sedemikian besarnya tadi itu, Presiden meminta kepada kami selaku Kementerian Agama supaya ini betul-betul diperhatikan. Ini luar biasa ini, maka itu diberikan tempat untuk mengelola ini semuanya, satu tempat yang sangat strategis di ibu kota nanti itu akan menjadi pusat pengelolaan dana umat itu,” ungkap Menteri Agama dalam Konferensi Pers 1 Tahun Kemenag Kawal Asta Cita Presiden di Gedung Kemenag, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).


LPDU, kata Menag, merupakan ungkapan spontanitas dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, Kementerian Agama nantinya akan proaktif menerjemahkan gagasan cerdas tersebut.

Nasaruddin menilai bahwa potensi dana umat seperti raksasa yang sedang tidur. Lewat LPDU, maka dana keagamaan seperti zakaat, infak, sedekah, wakaf, hibah, wasiat, kurban, akikah serta kafarah dapat dihimpun dalam satu sekretariat bersama.

“Setelah kami memaparkan pundi-pundi umat kita yang selama ini bagaikan raksasa yang sudah tidur. Nah kita akan mencoba untuk membangkitkan potensi ini,” ungkap pria yang juga menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal itu.

Menag mencontohkan praktik di Kuwait, masyarakat secara rutin menyisihkan sebagian kecil dari pengeluaran telepon seluler untuk wakaf tunai.

“Kalau di Kuwait itu ya, setiap bulan itu ada yang mengatakan 5% itu wakaf tunainya,” katanya.

“Kalau 200 juta umat Islam di Indonesia menyisihkan satu persen saja dari bonus handphone, dana yang terkumpul bisa mencapai ratusan miliar rupiah,” Imbuh Menag.

Selain sumber wakaf dan zakat, LPDU juga akan mengelola dana keagamaan lainnya, termasuk iuran kecil dari administrasi pernikahan dan perceraian. Demi memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel, pemerintah berencana membentuk lembaga khusus yang bekerja seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Dana umat tidak boleh dikelola semaunya. Harus ada peraturannya, siapa yang berhak untuk menghimpun dana, bagaimana cara membelanjakan dana itu, bagaimana aturannya, jadi tidak terjadi penumpukan,” ujar Menag Nasaruddin menguraikan.

Ia menegaskan bahwa LPDU tak hanya menyasar umat Islam. Kemenag akan berkoordinasi dengan perwakilan agama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha serta Konghuchu demi menghimpun dana keagamaan dari seluruh umat beragama.

“Semua agama punya mekanisme dan potensi pendanaan masing-masing. LPDU akan menjadi wadah pemberdayaan lintas agama,” tandas Menag.

(aeb/inf)



Sumber : www.detik.com

Khazanah

Muhammadiyah Dapat Izin Pendirian Bank Syariah, PP: Bukan Bank Umum



Jakarta –

PP Muhammadiyah mendapat izin pendirian bank syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyebut izin ini bukan untuk bank umum.

“Bank itu ada dua macam. Bank umum dan BPR/S (Bank Pembiayaan Rakyat/Syariah). Bulan Juni yang lalu OJK telah mengeluarkan izin kepada Muhammadiyah untuk menyelenggarakan bank syariah. Yaitu Bank Syariah Matahari (BSM),” kata Anwar dikonfirmasi detikHikmah, Selasa (1/7/2025).

“Tapi izin bank yang dikeluarkan oleh OJK tersebut bukanlah izin bank untuk Bank Umum Syariah Muhammadiyah tapi adalah izin untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muhammadiyah,” sambungnya.


Anwar menjelaskan, Muhammadiyah telah mengkonversi BPR konvensionalnya menjadi BPRS. Terbaru, BPR Matahari Artadaya milik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka menjadi BPR Syariah Matahari (BSM).

“Muhammadiyah secara organisatoris telah bersikap bahwa bunga (interest) adalah riba. Riba hukumnya adalah haram. Untuk itu Muhammadiyah telah mengkonversi BPR-BPR (konvensional) miliknya menjadi BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah),” jelasnya.

Saat ini, kata Anwar, Muhammadiyah telah memiliki sekitar 10 BPRS. Hal inilah yang membuat OJK menyebut Muhammadiyah berpeluang mendirikan Bank Umum Syariah.

Kemungkinan Buka Bank Umum Syariah Muhammadiyah

Menanggapi potensi pendirian Bank Umum Syariah Muhammadiyah, Anwar menyebut tidak menutup kemungkinan Muhammadiyah akan mewujudkannya.

“Dalam waktu dekat tentu belum tapi bukan tidak mungkin apalagi mengingat permintaan dari warga persyarikatan untuk adanya Bank umum Syariah Muhammadiyah sangat tinggi,” pungkasnya.

Sebelumnya, kabar pendirian bank syariah Muhammadiyah disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae. Dia menyebut izin akan keluar dalam waktu dekat.

“Iya sudah (diproses). Iya, kayaknya sudah mau keluar (izinnya) ini, enggak lama lagi. Mungkin sebulan ini lah, saya kira sudah keluar,” ujar Dian selepas Opening BSI International Expo 2025, di Jakarta International Convention Center, Kamis, (26/6/2025), dikutip dari CNBC Indonesia.

“Muhammadiyah itu akan mengeluarkan dulu yang namanya BPRS, nah itu akan menjadi prototype sebetulnya. Jadi apakah nanti akan bergerak ke arah bank komersial yang gede itu sedang mereka pikirkan,” pungkas Dian.

(kri/inf)



Sumber : www.detik.com