Tag Archives: Amerika

Pendidikan

DKI Bakal Larang Jual Daging Anjing dan Kucing, Pakar IPB Harap Berlaku Nasional


Jakarta –

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan akan segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang larangan perdagangan daging anjing dan kucing untuk konsumsi. Langkah ini diambil untuk mencegah penyebaran rabies di Jakarta.

“Mudah-mudahan Jakarta bisa jadi contoh bagi daerah lain,” kata Pramono, dikutip dari unggahan Instagram @dkijakarta, Selasa (14/10/2025).


Merespons rencana Pemprov DKI Jakarta, Guru Besar bidang Genetika dan Pemuliaan Ternak IPB University Prof Ronny Rachman Noor menilai upaya ini merupakan langkah maju.

“Rencana pelarangan perdagangan dan konsumsi daging anjing dan kucing oleh Pemprov DKI Jakarta walaupun terlambat dinilai merupakan langkah maju. Diharapkan langkah ini menjadi cikal bakal pelarangan total konsumsi dan perdagangannya di Indonesia,” tulis Ronny dalam laman IPB, dikutip Senin (20/10/2025).

“Angin segar yang dimulai dari pelarangan peredaran dan konsumsi daging anjing dan kucing di wilayah DKI Jakarta, diharapkan akan diikuti oleh peraturan di tingkat nasional,” imbuhnya.

Tradisi Konsumsi Daging Anjing-Kucing

Ia mengatakan, tradisi mengonsumsi daging anjing dan kucing sudah dilakukan selama ribuan tahun. Di beberapa wilayah di Asia, ada anggapan bahwa konsumsi anjing merupakan bagian dari ritual musiman dan punya manfaat medis.

Konsumsi daging anjing tak terbatas di negara-negara Asia. Warga di negara-negara Amerika dan Afrika tidak luput dari praktik ini.

Sementara itu, kendati konsumsi kucing kurang umum ketimbang daging anjing, praktiknya masih dijumpai di beberapa daerah. Penentangan muncul seiring pergeseran etika, kesehatan, dan budaya, memicu sebagian anak muda memilih tidak makan daging anjing dan kucing.

Di samping itu, berbagai organisasi mengkampanyekan bahaya makan daging kucing dan anjing. Praktik perdagangannya juga kian dikecam lantaran sebagian penjual menerima pasokan anjing dan kucing peliharaan yang dicuri.

Berbagai negara di Asia pun telah melarang sepenuhnya konsumsi anjing dan kucing. Termasuk di antaranya yaitu Taiwan, Hongkong, Thailand, dan India.

Tak Ada Bukti Khasiat Daging Anjing-Kucing

Prof Ronny menjelaskan, dari sisi nilai nutrisi, tidak ada bukti daging anjing dan daging lebih berkhasiat dibandingkan daging sapi.

“Daging sapi secara gizi bahkan lebih unggul daripada daging anjing dan kucing dalam hal kualitas protein, komposisi lemak, dan kepadatan mikronutrien. Sementara daging anjing dan kucing sebanding dalam makronutrien dasar, tetapi informasinya kurang banyak didokumentasikan karena kontroversial secara etika,” terangnya.

Sementara itu, dari sisi kandungan lemak, daging sapi lebih sehat ketimbang daging anjing karena kandungan lemak yang lebih sedikit. Ia mengungkapkan, kandungan zat besi, vitamin B, dan omega 3 daging sapi juga lebih unggul daripada daging anjing dan kucing.

“Daging sapi juga memiliki daya cerna yang lebih tinggi dibandingkan keduanya,” ujar Ronny.

Risiko Tertular Penyakit

Dari sisi kesehatan, Ronny menjelaskan, peredaran dan konsumsi daging anjing dan kucing sangat berisiko terhadap penyebaran zoonosis seperti rabies. Sederhananya, zoonosis merupakan penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia.

Rabies atau sakit anjing gila merupakan penyakit dari virus yang menular lewat gigitan atau kontak dengan hewan terinfeksi.

“Perdagangan anjing dan kucing hidup maupun dagingnya berperan besar dalam meningkatkan risiko penyebaran penyakit rabies ini,” kata Ronny.

Ia juga menyorot rendahnya tingkat kebersihan serta sanitasi pasar hewan informal dan ilegal, yang notabene tidak punya pengawas veteriner. Akibatnya manusia rentan terinfeksi Salmonella, E. coli, dan parasit lainnya.

“Pasar hewan hidup yang menjual anjing dan kucing bersama spesies lain turut menciptakan lingkungan yang kondusif bagi munculnya patogen zoonosis baru, serupa dengan wabah seperti COVID-19,” sambungnya.

Ia menambahkan, jika penyakit zoonosis dari anjing dan kucing menjadi wabah, maka pekerjaan dan perekonomian masyarakat jadi terdampak.

(twu/pal)



Sumber : www.detik.com

Khazanah

Negara Paling Religius di Dunia Versi CEOWORLD, Indonesia Urutan Berapa?


Jakarta –

Majalah CEOWORLD kembali merilis hasil survei global tentang tingkat religiusitas negara-negara di dunia. Survei ini melibatkan lebih dari 820.000 responden dari 148 negara, dan menghasilkan daftar negara paling religius serta negara paling sekuler di dunia.

Dalam laporan ini, sebagaimana dilansir dari laman resmi CEOWORLD, Somalia kembali menempati posisi pertama sebagai negara paling religius di dunia, diikuti oleh Niger dan Bangladesh. Sementara itu, negara-negara seperti Tiongkok, Estonia, dan Swedia menduduki peringkat terbawah sebagai negara dengan tingkat religiusitas paling rendah.

Somalia Kembali Menjadi Negara Paling Religius

Survei CEOWORLD menempatkan Somalia di posisi teratas, dengan 99,8% penduduknya menyatakan diri sebagai individu yang religius. Niger menyusul di posisi kedua dengan 99,7%, sementara Bangladesh menempati urutan ketiga dengan 99,5% populasi yang mengaku beriman dan menjalani nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.


Indonesia Masuk 10 Besar Negara Paling Religius di Dunia

Dalam analisis data terbaru, CEOWORLD juga mencatat sejumlah negara lain dengan tingkat religiusitas yang sangat tinggi. Indonesia masuk dalam daftar 10 besar, bersanding dengan beberapa negara dari Asia dan Afrika yang secara budaya dan sosial masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.

Dalam konteks survei ini, “Religius” diartikan sebagai pengabdian yang setia kepada realitas tertinggi atau Tuhan, termasuk ketaatan terhadap ajaran agama, kesungguhan dalam ibadah, serta komitmen terhadap prinsip spiritual. Namun demikian, CEOWORLD juga menekankan bahwa definisi religiusitas bisa berbeda-beda tergantung pada persepsi dan pengalaman masing-masing individu serta konteks budaya suatu negara.

10 Negara Paling Religius (h2)

1. Somalia 99.8
2. Niger 99.7
3. Bangladesh 99.5
4. Ethiopia 99.3
5. Yemen 99.1
6. Malawi 99
7. Indonesia 98.7
8. Sri Lanka 98.6
9. Mauritania 98.5
10. Djibouti 98.2

Negara-Negara Besar yang Tak Masuk 10 Besar

Meskipun dikenal sebagai negara yang menjadi tempat lahir berbagai agama besar, India hanya menempati peringkat ke-54 dalam hal persepsi religiusitas. Padahal, India adalah tempat asal agama Hindu, Buddha, Jainisme, dan Sikhisme.

Sementara itu, Amerika Serikat, yang secara konstitusional menjamin kebebasan beragama, justru berada di peringkat ke-104. Negara-negara lain seperti Irlandia dan Israel masing-masing menempati peringkat ke-110 dan ke-11.

Menariknya, meskipun Israel dikenal sebagai negara Yahudi, berdasarkan laporan International Religious Freedom dari Departemen Luar Negeri AS, hukum dasar negara itu menjamin kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah bagi semua warganya, tanpa memandang afiliasi keagamaan.

China Jadi Negara Paling Tidak Religius

Di sisi lain, China menjadi negara paling tidak religius di dunia. Kurang dari 10% penduduknya mengaku merasa religius. Setelah China, negara-negara yang menyusul sebagai paling tidak religius adalah:

Estonia – 16%

Swedia – 17%

Denmark – 19%

Republik Ceko – 21%

Norwegia – 21%

Hong Kong – 24%

Jepang – 24%

Inggris (UK) – 27%

Finlandia – 28%

Negara-negara ini umumnya memiliki masyarakat yang lebih sekuler, di mana pengaruh agama dalam kehidupan publik cenderung minimal.

Meski demikian, rata-rata 74,44% orang dewasa di seluruh negara yang disurvei masih menganggap agama sebagai hal yang sangat penting dalam hidup mereka. Namun, tingkat komitmen religius, seperti keanggotaan dalam agama, pentingnya agama dalam kehidupan pribadi, kehadiran dalam ibadah, hingga frekuensi doa, sangat bervariasi antar negara.

Survei dari CEOWORLD menunjukkan bahwa religiusitas tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan global, meskipun mengalami perbedaan yang mencolok antar wilayah. Negara-negara di kawasan Afrika dan Asia, seperti Somalia, Niger, dan Indonesia, menunjukkan komitmen tinggi terhadap nilai-nilai agama.

(dvs/lus)



Sumber : www.detik.com

Khazanah

1 Abad Mahathir Mohamad dan Ide Mata Uang Dunia Islam yang Tak Disukai Barat



Jakarta –

Eks Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad, ulang tahun ke-100 hari ini. Selain tubuhnya yang masih bugar, sosoknya juga dikenal dengan ide-ide yang menjadi sorotan.

Salah satunya soal keinginannya membuat mata uang tunggal dunia Islam, sebuah gagasan yang tak disukai negara Barat. Hal ini diceritakan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas saat mengenang sosok menarik dari Mahathir Mohamad.

“Saya bilang kepada beliau saya sangat mendukung ide dan gagasan tersebut. Lalu beliau tersenyum mesem kepada saya sambil berkata: Iya, tapi Amerika dan Barat, kata beliau, tidak suka dengan ide dan gagasan saya tersebut,” cerita Anwar Abbas dalam keterangannya, Kamis (10/7/2025).


Anwar Abbas juga menceritakan hal menarik lainnya dari Mahathir Mohamad. Mahatir, kata Anwar, adalah sosok yang lantang dan berani dalam menyampaikan kritik terutama soal kebijakan negara Barat dan Amerika yang banyak merugikan negara berkembang. Sampai-sampai orang menyebutnya “Soekarno kecil”.

Selain itu, tekad Mahathir memajukan ekonomi warga Melayu juga membuat Anwar terkesan. Termasuk cita-citanya membangun menara kembar yang kini terwujud.

“Mahathir sadar betul bila orang Melayu tidak memperhatikan dunia bisnis maka tentu orang Melayu di Malaysia meskipun mereka mayoritas tentu mereka tidak akan tidak bisa menjadi penentu. Untuk itu Mahatir punya program bagi membuat rakyat Melayu agar kembali ke bandar (kota/pasar) atau kembali menekuni dunia bisnis atau perdagangan,” ujarnya.

Mahathir Mohamad yang pernah menjabat sebagai PM Malaysia dua kali itu kini genap berusia 1 abad. Anwar Abbas turut mengucapkan selamat ulang tahun.

“Hari ini Mahathir Mohamad genap berusia 100 tahun atau 1 abad. Sebuah usia yang cukup panjang yang jarang didapat oleh banyak orang. Meskipun umur beliau sudah cukup lanjut namun fisik beliau tampak masih sehat,” kata Anwar.

Anwar yang pernah berdialog dengan Mahathir Mohamad mengatakan setidaknya ada tiga kiat Mahathir dalam menjaga kesehatannya agar tetap prima. “Pertama menjaga makanan, kedua rajin berolahraga, ketiga tidak pernah berhenti berpikir,” sebut Anwar.

“Selamat ulang tahun bapak Tun Mahathir semoga Allah SWT selalu memberi kesehatan dan kebugaran yang prima kepada bapak. Amin,” pungkas Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.

(kri/inf)



Sumber : www.detik.com

Khazanah

Negara Arab Kecam Serangan Israel di Suriah, Desak Rekonsiliasi Internasional



Jakarta –

Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan Israel terhadap wilayah Suriah. Situasi ini memicu respons tegas dari negara-negara Arab dan regional, yang menyuarakan solidaritas terhadap Suriah dan menentang segala bentuk pelanggaran kedaulatan negara tersebut.

Mengutip Saudi Gazette (17/7/2025), para menteri luar negeri dari 11 negara, yaitu Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Turki, Irak, Oman, Qatar, Kuwait, Lebanon, dan Mesir, mengeluarkan pernyataan bersama setelah melakukan konsultasi intensif selama dua hari. Mereka menekankan dukungan terhadap stabilitas Suriah serta menolak campur tangan eksternal dalam urusan dalam negerinya.

Pernyataan tersebut menyambut baik kesepakatan gencatan senjata di provinsi Sweida dan mendorong pelaksanaannya secara penuh demi melindungi warga sipil, memulihkan otoritas negara, dan menjaga persatuan nasional. Para menteri juga memuji komitmen Presiden Ahmad Al-Sharaa dalam menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan baru-baru ini di wilayah tersebut, serta mendukung upaya pemerintah menegakkan hukum dan mendorong rekonsiliasi.


Mereka mengecam serangan udara berulang Israel sebagai “pelanggaran nyata terhadap hukum internasional” dan memperingatkan bahwa tindakan semacam itu mengancam langsung kedaulatan Suriah serta berisiko mengganggu stabilitas kawasan. Dalam pernyataan itu disebutkan, “Keamanan Suriah adalah pilar penting bagi perdamaian regional yang lebih luas dan tidak boleh dikompromikan oleh permusuhan yang terus berlanjut.”

Negara-negara peserta juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk mendukung upaya rekonstruksi Suriah. Selain itu, mereka mendesak Dewan Keamanan PBB agar menjalankan tanggung jawabnya, termasuk memastikan penarikan Israel dari seluruh wilayah Suriah yang diduduki, menghentikan pelanggaran, dan menerapkan resolusi internasional yang relevan, khususnya Resolusi DK PBB 2766 dan Perjanjian Pemisahan Pasukan tahun 1974.

Pernyataan ditutup dengan penegasan atas komitmen kolektif terhadap diplomasi Arab yang terkoordinasi, dengan menempatkan kedaulatan, persatuan, dan stabilitas jangka panjang Suriah sebagai prioritas.

Sementara itu, laporan Arab News (17/7/2025) menyebutkan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga menyampaikan kecaman terhadap serangan Israel melalui pernyataan resmi di platform X. Dalam pernyataan tersebut, kementerian menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah pemerintah Suriah dalam menjaga keamanan dan stabilitas, serta menyerukan kepada komunitas internasional untuk mendukung Suriah dalam menghadapi pelanggaran yang terus dilakukan oleh Israel.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, turut membahas situasi tersebut dengan Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, pada hari Rabu (16/7). Pertemuan ini terjadi setelah Israel meluncurkan serangan udara di Damaskus yang menghancurkan sebagian gedung kementerian pertahanan dan menghantam area di dekat istana kepresidenan.

Mengutip Arab News, serangan ini menjadi eskalasi besar terhadap pemerintahan Presiden Ahmad Al-Sharaa, meskipun hubungan pemerintahannya dengan Amerika Serikat mulai membaik dan terdapat komunikasi keamanan dengan Israel.

Dalam waktu yang sama, puluhan orang dilaporkan tewas dalam bentrokan di kota Sweida dan sekitarnya. Kekerasan ini melibatkan pertikaian antara kelompok Druze, pasukan keamanan pemerintah, dan anggota suku Badui.

(inf/lus)



Sumber : www.detik.com

Khazanah

Profil Sleeping Prince Saudi yang Meninggal Dunia usai Koma 20 Tahun


Jakarta –

Pangeran Arab Saudi, Al Waleed bin Khaled bin Talal Al Saud atau dikenal sebagai Sleeping Prince meninggal dunia di usia 36 tahun. Ia menghembuskan nafas terakhirnya setelah koma selama 20 tahun.

Kabar meninggalnya Pangeran Al Waleed diumumkan oleh sang ayah, Pangeran Khaled bin Talal Al Saud melalui unggahan di platform X pada Sabtu (19/7/2025).

“Dengan hati yang percaya pada kehendak dan takdir Tuhan, dan dengan kesedihan dan duka yang mendalam, kami berduka cita atas kepergian putra terkasih kami, Pangeran Alwaleed bin Khaled bin Talal bin Abdulaziz Al Saud, semoga Tuhan mengasihaninya, yang telah meninggal dunia atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa hari ini.” tulisnya.


Profil Sleeping Prince Arab Saudi

Mengutip dari laman Times of India, Pangeran Al Waleed adalah putra sulung dari Pangeran Khaled bin Talal Al Saud sekaligus pengusaha miliarder Pangeran Al Waleed bin Talal. Sang ayah merupakan salah satu cucu pendiri Saudi, Raja Abdulaziz dan pemilik Perusahaan Perdagangan Al Nafood.

detikHikmah belum menemukan informasi rinci mengenai keturunan keberapa Pangeran Al Waleed maupun sang ayah, Pangeran Khaled bin Thalal. Sebelum mengalami kecelakaan, Pangeran Al Waleed dipandang sebagai salah satu anggota keluarga kerajaan dengan masa depan menjanjikan.

Alami Kecelakaan di Usia 15 Tahun hingga Koma Puluhan Tahun

Kecelakaan yang dialami Pangeran Al Waleed terjadi pada 2005 lalu ketika usianya 15 tahun. Kala itu, ia sedang menempuh pendidikan di akademi militer di London.

Usai kecelakaan, Pangeran Al Waleed dipindahkan ke King Abdulaziz Medical City di Riyadh, Arab Saudi. Sleeping Prince tersebut dirawat di sana hingga akhir hayatnya.

Walau mendapat perawatan medis darurat dan bantuan dari dokter spesialis Amerika serta Spanyol, Pangeran Al Waleed tak pernah sadar sepenuhnya. Ia berada di bawah pengawasan medis ketat selama hampir dua dekade.

Pangeran Al Waleed sempat membuat gerakan-gerakan kecil seperti mengangkat jari atau menggerakkan kepala pada 2019 silam. Tetapi setelah itu, tidak ada kemajuan pemulihan dari sang pangeran.

Kegigihan Sang Ayah Harapkan Kesembuhan Pangeran Al Waleed

Ayah dari Pangeran Al Waleed bin Thalal terus mengharapkan kesembuhan dari putranya. Ia bahkan menolak untuk mencabut alat penopang hidup yang terpasang di tubuh Pangeran Al Waleed.

Begitu juga dengan ibunya yang tetap mempertahankan dukungan hidup anaknya. Ia selalu berharap, merawat dan mendoakan Pangeran Al Waleed.

Pangeran Al Waleed Akan Disalatkan Minggu Sore

Melansir dari media sosial X Inside the Haramain, jenazah Pangeran Al Waleed akan disalatkan pada hari ini, Minggu (20/7/2025) di Masjid Imam Turki bin Abdullah di kota Riyadh setelah salat Ashar waktu setempat.

(aeb/inf)



Sumber : www.detik.com

Khazanah

Kerajaan Saudi hingga Dewan Imam Global Sampaikan Doa atas Wafatnya Pangeran Tidur Al Waleed



Jakarta –

Kabar wafatnya Pangeran Al Waleed bin Khaled bin Talal bin Abdulaziz Al Saud diumumkan Kerajaan melalui pernyataan resmi kantor berita Saudi (SPA). Pernyataan itu juga menyebut Pangeran Al Waleed akan dimakamkan pada Minggu, 20 Juli 2025 setelah salat Ashar waktu setempat.

“Yang Mulia Pangeran Al-Waleed bin Khaled bin Talal bin Abdulaziz Al Saud telah wafat. Salat jenazah akan dilaksanakan untuknya, insyaAllah, Ahad bertepatan dengan 25/1/1447 H.” bunyi pernyataan Pengadilan Tinggi Saudi dikutip dari SPA, Minggu (20/7/2025).

Nantinya, salat jenazah berlokasi di Masjid Imam Turki bin Abdullah di Riyadh. Kerajaan Saudi juga mendoakan agar almarhum yang juga dikenal sebagai Sleeping Prince itu diberi ampunan oleh Allah SWT.


“Semoga Allah melimpahkan rahmat, ampunan, dan keridhaan-Nya serta menempatkannya di surga-Nya yang luas. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepada-Nya kita akan kembali,” tulis pernyataan resmi tersebut.

Dewan Imam Global juga turut menyatakan belasungkawa dan berduka cita atas wafatnya Pangeran Al Waleed. Hal ini disampaikan melalui akun X resminya @ImamsOrg.

“Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepada-Nyalah kita akan kembali. Kami berdoa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada almarhum, menempatkan beliau di tempat yang mulia di surga-Nya yang kekal, dan melimpahkan kesabaran dan ketabahan bagi keluarga dan orang-orang yang beliau sayangi,” demikian pernyataan Dewan Imam Global.

Pangeran Al Waleed meninggal dunia pada usia 36 tahun setelah koma selama hampir dua dekade. Ia mengalami kecelakaan tragis di London pada 2005 lalu ketika sedang menjalankan studi di Akademi Militer Inggris.

Sejak kecelakaan itu, ia koma karena luka yang dideritanya. Kemudian, Pangeran Al Waleed dipindahkan ke King Abdulaziz Medical City di Riyadh, Arab Saudi.

Meski mendapat perawatan medis darurat dan bantuan dari dokter spesialis Amerika serta Spanyol, Pangeran Al Waleed tak pernah sadar sepenuhnya hingga akhirnya meninggal dunia.

(aeb/erd)



Sumber : www.detik.com

Khazanah

Prancis Akan Akui Negara Palestina, Saudi-Yordania Puji Macron



Jakarta –

Presiden Prancis Emmanuel Macron memutuskan negaranya akan mengakui kemerdekaan Palestina. Langkah bersejarah ini menuai pujian dari Arab Saudi dan Yordania.

Dilansir detikNews, Macron mengumumkan rencana tersebut pada Kamis (24/7/2025) waktu setempat. Prancis akan mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Banga-Bangsa (PBB) pada September mendatang.

“Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” tulis kepala negara Prancis tersebut di media sosial X dan Instagram.


Keputusan Macron itu menuai pujian dari Arab Saudi. Kerajaan menegaskan konsensus internasional tentang hak Palestina untuk mendirikan negara merdeka.

“Kerajaan memuji keputusan bersejarah ini, yang menegaskan kembali konsensus komunitas internasional tentang hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara merdeka mereka di perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” kata Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataan, dilansir dari Al Arabiya, Jumat (25/7/2025).

“Kerajaan menggarisbawahi pentingnya upaya berkelanjutan oleh negara-negara untuk menerapkan resolusi internasional dan menegakkan hukum internasional,” imbuh pernyataan itu.

Arab Saudi juga menyerukan semua negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina untuk mengambil langkah positif seperti yang dilakukan Prancis. Pihaknya juga minta negara-negara lain untuk mendukung perdamaian dan hak-hak sah rakyat Palestina.

Selain Arab Saudi, Yordania juga mengapresiasi keputusan Macron. “Ini adalah langkah ke arah yang benar menuju terwujudnya solusi dua negara dan berakhirnya pendudukan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania, Sufian Qudah, dalam sebuah pernyataan.

Status kenegaraan Palestina kini telah mendapat pengakuan oleh 142 negara, termasuk Prancis yang tengah berencana mengumumkan pada September. Sementara Israel dan Amerika Serikat sangat menentang pengakuan tersebut.

Berita selengkapnya baca di sini.

(kri/inf)



Sumber : www.detik.com

Khazanah

9 Poin Fatwa Ulama Dunia, Serukan Aksi Global Hentikan Kelaparan di Gaza


Jakarta –

Kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza semakin memburuk. Blokade yang dilakukan oleh penjajah Israel selama hampir lima bulan menyebabkan kelangkaan makanan, air, bahan bakar, serta pasokan medis dan kemanusiaan lainnya. Situasi ini memicu krisis kelaparan yang semakin mencekam.

Mengutip laporan Aljazeera, Kementerian Kesehatan Palestina mencatat sedikitnya 15 kematian akibat kelaparan dan kekurangan gizi setiap harinya, termasuk empat anak-anak. Per Sabtu (26/7), otoritas Kesehatan Gaza menyebut jumlah korban tewas akibat kekurangan gizi di wilayah tersebut telah mencapai 127 orang.

Terkait kondisi tersebut, Persatuan Ulama Muslim Dunia (International Union of Muslim Scholars/IUMS) mengeluarkan fatwa pada 22 Juli 2025 yang dimuat di laman iumsonline.org. Seruan ini ditujukan kepada umat Islam, pemimpin negara, serta lembaga-lembaga internasional untuk tidak tinggal diam atas kekejaman yang terjadi di Gaza.


Sebelumnya, pada 18 Juli 2025, Komite IUMS juga telah mengeluarkan pernyataan resmi yang diunggah melalui laman iumsonline.org. Pernyataan tersebut menyoroti penderitaan rakyat Palestina dan menyerukan tindakan global.

Presiden IUMS, Prof. Dr. Ali Mohieddin Al-Qaradaghi, dalam kesempatan itu menegaskan, “Jihad, dalam segala bentuknya, untuk menyelamatkan mereka adalah kewajiban bagi bangsa kita. Hentikan kelaparan di Gaza… Hentikan genosida sekarang juga!” serunya, mengajak seluruh umat Islam untuk bertindak nyata dalam membela warga Gaza.

Isi Fatwa Ulama Muslim Sedunia

Fatwa ini berisi sembilan poin seruan utama yaitu sebagai berikut:

Pertama: Kewajiban Negara-negara Muslim Menolong Gaza

Merupakan kewajiban syariat bagi negara-negara Islam dan pemerintahnya untuk bertindak cepat menyelamatkan saudara-saudari mereka yang terkepung, mengirimkan makanan dan obat-obatan, membuka perlintasan, dan memanfaatkan segala cara diplomatik, politik, hukum, dan ekonomi.

Setiap negara atau penguasa yang gagal bertindak harus bertanggung jawab di hadapan Allah, ikut serta dalam dosa membunuh setiap jiwa di Gaza, dan menanggung beban ketidakadilan yang besar di hadapan Tuhan mereka.

Kewajiban syariat ini ditunjukkan oleh nash-nash Al-Qur’an, Sunnah, ijma’, serta prinsip dan dasar syariat dan tujuannya. Kewajiban ini didasarkan pada pemenuhan hak baiat kepada orang-orang beriman dan kewajiban untuk melakukannya, mendukung yang tertindas, membantu yang tertindas, dan menyelamatkan yang lemah. Ini adalah bagian dari jihad yang diperintahkan oleh nash-nash syariat.

Kedua: Seruan kepada Rakyat Mesir

Komite menyerukan kepada bangsa Mesir yang bersaudara, dengan sejarahnya yang agung dan sikap-sikapnya yang terhormat, untuk segera membantu saudara-saudara mereka, menyelamatkan mereka, membuka penyeberangan, dan mengirimkan makanan kepada mereka, mengingat pengaruh lokal, regional, dan internasionalnya.

Hal ini merupakan salah satu kewajiban agama yang diperintahkan oleh Islam dan salah satu hak tetangga atas tetangganya.

Ketiga: Seruan kepada Imam Besar Al-Azhar

Komite menyerukan kepada Imam Besar Al-Azhar, dengan kedudukan dan sikapnya yang terkenal dalam mendukung umat, dan menyerukan kepadanya untuk memobilisasi pengaruh dan lembaganya guna melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kewajiban agamanya kepada saudara-saudaranya dalam menghadapi bencana permusuhan, penindasan, dan kerusakan di muka bumi ini.

Keempat: Mengingatkan Ulama dan Lembaga Keilmuan

Salah satu kewajiban agama para ulama adalah menjelaskan kebenaran kepada manusia, sebagaimana firman Allah SWT: “Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari orang-orang yang diberi Kitab Suci, (firman-Nya), ‘Kamu harus menjelaskannya kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya.'” [Ali Imran: 187]

Oleh karena itu, Komite mengingatkan semua lembaga keilmuan dan semua ulama agar memikul tanggung jawab besar ini untuk menunaikan kewajiban agama mereka dan mengambil tindakan dengan menggunakan semua cara yang sah dan mungkin, memobilisasi umat dan rakyatnya, dan menekan para pemimpin dan penguasanya untuk mengambil tindakan guna mencabut pengepungan dan mengirimkan makanan kepada rakyat Gaza.

Kelima: Keterlibatan Umat dan Organisasi Sipil

Komite juga mengeluarkan fatwa kepada umat, rakyatnya, dan organisasi-organisasinya mengenai kewajiban agama mereka untuk mendukung dan menyelamatkan saudara-saudari mereka, dan untuk melancarkan kampanye, demonstrasi, dan aksi bertahan di depan kedutaan besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, Uni Eropa, Tiongkok, dan Rusia untuk mendesak negara mereka agar mencabut blokade terhadap perempuan, lansia, dan anak-anak Gaza serta membuka penyeberangan. Ini adalah kejahatan kemanusiaan, yang ditolak oleh negara mereka dan semua konvensi kemanusiaan internasional.

Keenam: Seruan kepada Suku dan Klan Arab-Muslim

Komite juga mengeluarkan fatwa kepada suku-suku Arab dan Muslim di seluruh negara mereka untuk memenuhi kewajiban agama mereka di masing-masing negara dan mendesak negara mereka dengan menggunakan cara-cara yang tersedia untuk mematahkan blokade yang jahat dan tidak adil ini serta mengirimkan makanan, air, dan obat-obatan. Kami mengimbau mereka untuk menjunjung tinggi kesatriaan suku, darah, dan persaudaraan Islam.

Para syekh suku dan klan di negara-negara tetangga memiliki tanggung jawab agama untuk menyelamatkan saudara-saudari mereka dari genosida dan kelaparan serta untuk mengirimkan makanan dan bantuan medis kepada mereka.

Ketujuh: Imbauan kepada Lembaga Kemanusiaan Internasional

Komite menyerukan kepada organisasi-organisasi kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional untuk terlibat dalam advokasi hukum dan kemanusiaan melawan entitas tersebut dan tindakan-tindakannya, khususnya kelaparan genosida yang saat ini dilancarkannya terhadap lebih dari dua juta anak-anak, perempuan, lansia, dan masyarakat rentan.

Kedelapan: Peran Tokoh Publik dan Media Sosial

Telah diketahui secara luas bahwa kewajiban agama untuk menyelamatkan rakyat kita di Gaza dari kelaparan berlaku bagi setiap individu atau organisasi yang cakap. Kami secara khusus menyampaikan kepada semua pendakwah, profesional media, penulis, pemikir, dan influencer media sosial.

Mereka memiliki kewajiban agama untuk terus-menerus melakukan kampanye media hingga makanan terkirim kepada rakyat Gaza dan mereka diselamatkan dari genosida kriminal yang dilakukan oleh entitas sesat tersebut.

Kesembilan: Pembentukan Konvoi Bantuan Kemanusiaan

Komite menyatakan bahwa di antara cara wajib bagi Umat Islam dan masyarakat-individu, suku, dan lembaganya adalah pembentukan konvoi bantuan untuk mematahkan pengepungan yang tidak adil terhadap rakyat Gaza melalui darat dan laut.

Para ulama sepakat bahwa sudah menjadi kewajiban bersama untuk memfasilitasi apa pun yang dibutuhkan guna memenuhi pembentukan konvoi bantuan tersebut, termasuk memberlakukan hukum dan perjanjian internasional yang menjamin pemenuhan hak asasi manusia.

(inf/dvs)



Sumber : www.detik.com

Khazanah

Kian Banyak Bangsa Eropa Akui Negara Palestina, Setelah Prancis Kini Inggris



Jakarta –

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan Inggris siap mengakui negara Palestina. Langkah ini menanggapi meningkatnya kemarahan publik atas krisis kelaparan di Gaza.

Dilansir Reuters, Starmer menyatakan hal itu pada Selasa (29/7/2025), sehari setelah pembicaraan di Skotlandia dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump sendiri keberatan dengan rencana Inggris tersebut.


Inggris berencana mengakui kemerdekaan Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang. Starmer mengatakan pihaknya akan merealisasikan pernyataan itu kecuali Israel mengambil tindakan untuk mengizinkan lebih banyak bantuan ke Gaza, tak ada aneksasi Tepi Barat, dan berkomitmen pada solusi dua negara.

“Rakyat Palestina telah menanggung penderitaan mengerikan,” ujar Starmer dilansir Reuters.

“Sekarang, di Gaza, karena kegagalan bantuan yang dahsyat, kami melihat kelaparan, anak-anak yang terlalu lemah untuk berdiri, gambaran yang akan terus kami ingat seumur hidup. Penderitaan ini harus diakhiri,” tegasnya.

Kementerian Luar Negeri Israel turut menanggapi pernyataan Inggris. Dalam sebuah unggahan di X, pihaknya menyebut langkah Inggris merupakan “hadiah bagi Hamas” dan akan merugikan upaya gencatan senjata.

Langkah Inggris untuk mengakui negara Palestina di PBB akan menjadi kekuatan tambahan bagi Barat. Menyusul pengumuman yang sebelumnya disampaikan Prancis pada pekan lalu.

Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan negaranya akan mengakui kemerdekaan Palestina.

“Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” tulis kepala negara Prancis tersebut di media sosial X dan Instagram.

Keputusan tersebut mendapat pujian dari Arab Saudi. Kerajaan juga menyerukan negara-negara lain untuk melakukan langkah positif seperti yang dilakukan Prancis.

(kri/erd)



Sumber : www.detik.com

Khazanah

Saudi, Qatar dan Mesir Serukan agar Hamas Melucuti Senjata untuk Akhiri Perang Gaza



Jakarta –

Negara-negara Arab termasuk Qatar, Arab Saudi dan Mesir meminta Hamas untuk menyerahkan senjata dan mengakhiri kekuasaan di Gaza, Palestina. Seruan ini dilakukan untuk mengakhiri perang dengan cara menghidupkan solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.

Melansir dari Arab News pada Rabu (30/7/2025), 17 negara ditambah Uni Eropa dan Liga Arab menyepakati deklarasi yang menjadi bagian dari dokumen tujuh halaman dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Deklarasi berfokus pada penghidupan kembali solusi dua negara.


“Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka,” bunyi pernyataan dalam deklarasi tersebut.

Deklarasi ini menyusul seruan delegasi Palestina di PBB agar Israel dan Hamas meninggalkan Gaza yang memungkinkan otoritas Palestina mengelola wilayah pesisir tersebut. Negara Prancis yang menjadi tuan rumah konferensi bersama Arab Saudi itu menyebut deklarasi tersebut bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya.

“Untuk pertama kalinya, negara-negara Arab dan Timur Tengah mengecam Hamas, mengecam serangan 7 Oktober, menyerukan pelucutan senjata Hamas, menolak keikutsertaannya dalam pemerintahan Palestina, serta menyatakan niat untuk menormalisasi hubungan dengan Israel di masa depan,” ungkap Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot.

Deklarasi diteken bersama oleh Prancis, Inggris, dan Kanada di antara negara-negara Barat lainnya. Mereka juga menyerukan kemungkinan pengerahan pasukan asing untuk menstabilkan Gaza setelah berakhirnya peperangan. Meski demikian, Israel dan sekutunya Amerika Serikat tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

(aeb/lus)



Sumber : www.detik.com