Tag Archives: edukasi

Perencanaan Keuangan

Menebus Harga Mahal Literasi Keuangan hingga ke Pulau Terluar


Geser –

Literasi keuangan adalah modal utama agar bisa mengelola, memahami, dan mengambil keputusan yang bijak untuk setiap rupiah yang kita miliki. Jika literasi keuangan masyarakat rendah, kerugiannya bisa dirasakan di level individu, keluarga, hingga negara.

Bak rem dan setir di mobil, tanpa literasi keuangan yang baik, maka risiko kecelakaan atau bahkan terjerumus dalam jurang sangat mungkin terjadi.

Literasi keuangan yang buruk, sama saja dengan merencanakan kegagalan untuk masa depan.”

Perjalanan ke Pulau Terluar

Pagi itu pesawat kami mendarat di Ambon pukul 06.40 Waktu Indonesia Timur (WIT). Tak ada matahari yang menyambut saat itu meski waktu kedatangan kami sudah cukup pagi.


Ambon sedang memasuki musim hujan. Dan jika sudah begitu, hujan akan seharian menemani tanpa lelah dari pagi ketemu pagi.

Dengan hujan yang menemani seharian, perjalanan udara dari Jakarta yang ditempuh selama 3,5 jam pun semakin terasa lelahnya. Namun mengeluh pada momen ini rasanya sama seperti kapal yang berlabuh sebelum berlayar, mengingat perjalanan kami masih sangat jauh menuju Pulau Geser di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku.

Panorama Pulau Geser dan Ambon di Maluku UtaraPanorama Pulau Geser di Maluku Foto: Didik DH

Pulau Geser adalah salah satu pulau paling timur dari wilayah Kepulauan Maluku. Permata kecil di sebelah timur Indonesia ini punya panorama bahari yang menawan serta catatan sejarah yang hebat sebagai bagian dari jalur rempah dunia.

Pulau Geser merupakan pulau yang teduh dan menenangkan. Jika melihat di peta, maka pulau ini sekilas tak bakal kelihatan lantaran luasnya yang teramat kecil. Pulau yang memiliki luas sekitar 3 km2 ini bisa dikelilingi hanya dengan berjalan kaki, sehingga kita tidak akan menemukan mobil atau kendaraan bermotor roda empat di sini.

Namun jumlah penduduknya cukup banyak. Bahkan pulau terpencil ini punya satu kampus, yakni Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Seram Timur. Pulau Geser juga menyimpan sejarah yang cukup penting dalam perjalanan Indonesia. Presiden Sukarno disebut pernah mampir dan bermalam di pulau ini sebagai bagian dari upaya aktif memperjuangkan kembalinya Irian Barat ke Indonesia, yang saat itu masih dikuasai Belanda.

Panorama Pulau Geser dan Ambon di Maluku UtaraPulau Geser juga merupakan pintu perdagangan bagi Kebupaten Seram Timur, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Raja Ampat di Papua Barat Foto: Didik DH

Sayangnya, aksesnya terbilang cukup sulit. Letaknya lebih dekat ke Sorong di Papua Barat dibandingkan ke Ambon. Meski waktu tempuh bisa dipangkas dengan menggunakan pesawat, namun jadwal penerbangan juga kerap kali terkendala pada kondisi cuaca yang tak selalu baik. Jadwalnya pun hanya di hari tertentu.

Jalur darat pun kami pilih untuk menembus Pulau Geser dari Ambon. Jika non-stop, perjalanan yang akan menggunakan moda transportasi laut dan darat-melewati tiga kabupaten ini, bisa menembus hingga 24 jam.

Maka kami memilih membaginya dalam dua poin perhentian, yakni Ambon ke Bula di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang ditempuh dalam waktu kurang lebih 15 jam, dan Bula ke Pulau Geser yang ditempuh sekitar 3,5 jam.

Perjalanan ke Pulau Geser adalah bagian dari upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan literasi keuangan di wilayah 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar). Peningkatan literasi keuangan tengah masif dilakukan OJK bersama para stakeholder di seluruh Indonesia melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

Gerakan ini bukan sekadar edukasi, tetapi juga mencakup pemetaan daerah dengan indeks literasi dan inklusi rendah, seperti Papua, Maluku, dan wilayah timur lainnya. OJK lalu menyesuaikan strategi edukasi dengan kebutuhan lokal, seperti pendekatan berbasis komunitas dan kolaborasi dengan tokoh masyarakat.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dilakukan OJK dan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada gap antara indeks literasi dan inklusi keuangan pada masyarakat, yakni 66,46% untuk literasi dan 80,51% untuk inklusi. Hal ini menunjukkan jumlah produk dan layanan keuangan yang diakses masyarakat lebih tinggi dari pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan itu sendiri.

Padahal, tanpa literasi keuangan yang baik dan timpang dengan inklusivitasnya, dapat membuka celah terjadinya kegagalan yang berulang, bahkan kejahatan.

“Literasi keuangan perlu menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mengembangkan inklusinya. Terciptanya inklusi keuangan, atau penetrasi masyarakat unbankable untuk memiliki akses ke produk keuangan formal, harus dibarengi dengan literasi keuangan untuk menciptakan pemahaman dan kepercayaan,” ujar Peneliti dan Analis Kebijakan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Muhammad Nidhal.

Pulau Geser sendiri merupakan salah satu wilayah di Kabupaten SBT yang literasi keuangannya masih rendah. Sebagai gambaran, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK pada 2022 mencatat tingkat literasi keuangan di Provinsi Maluku berada pada angka 40,78%, sedangkan tingkat inklusi keuangannya 78,70%. Disparitas ini menunjukkan bahwa meskipun banyak masyarakat yang telah menggunakan layanan keuangan, namun pemahaman mereka tentang produk keuangan masih belum optimal, apalagi di wilayah yang lebih terpencil lagi.

Kabupaten SBT; yang merupakan salah satu dari enam kabupaten di Provinsi Maluku yang masuk daftar daerah tertinggal menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020, juga punya wilayah-wilayah yang literasi keuangannya masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang memilih menggunakan jasa rentenir atau pinpri (pinjaman pribadi) dengan bunga selangit dibandingkan meminjamnya ke bank yang notabene legal dan punya bunga kredit jauh lebih wajar dibandingkan rentenir.

Hal ini diamini oleh Bupati SBT, Fachri Husni Alkatiri. Fachri bilang, ada semacam kendala psikologis saat masyarakat berinteraksi dengan bank.

“Ada kebutuhan cepat (akan uang), jumlahnya banyak, tapi kalau lewat bank sulit prosesnya, sehingga masyarakat memilih jalur lebih mudah yang ditawarkan oleh entitas yang masih dipertanyakan legalitasnya.” kata Fachri saat ditemui detikcom di kantornya.

Fachri bahkan menyebut, masyarakat di SBT masih banyak yang menggunakan jasa pengiriman pihak ketiga untuk mengirimkan uang dengan bayaran yang tidak murah atau jauh lebih mahal ketimbang menggunakan fasilitas perbankan. Masyarakat juga tak segan-segan meminjam ke jasa pinjaman pribadi yang menawarkan bunga 20%.

“Saya rasa banyak masyarakat saya yang belum cukup akrab dengan layanan perbankan. Contoh urusan mendapatkan permodalan, justru memilih pilihan ke yang menyusahkan masyarakat itu sendiri, seperti ke jasa yang belum jelas statusnya.” jelas Fachri.

OJK diharapkan bisa menjembatani persoalan ini. Masyarakat diharapkan bisa meningkatkan literasinya tentang fungsi bank dan jasa keuangan lainnya yang diawasi oleh OJK, sehingga dana yang dimiliki masyarakat pun bisa terjaga dan tidak digerogoti oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab yang mencari keuntungan besar.

Harga Mahal Literasi Keuangan

Rovel Ayal, Asisten Manajer OJK Provinsi Maluku, mengatakan tantangan terbesar meliterasi masyarakat di wilayah 3T soal keuangan adalah cara komunikasi. Dia bilang, pihaknya harus bisa membumikan ‘bahasa langit’ yang dipakai untuk menjelaskan soal literasi keuangan ke masyarakat wilayah 3T.

“Kalau ke masyarakat paling bawah itu nggak bisa pakai bahasa tinggi. Jadi harus disertai dengan contoh kasus.” katanya.

Peningkatan Literasi Keuangan di Pulau GeserPeningkatan Literasi Keuangan OJK Maluku ke ASN di Bula, Seram Bagian Timur. Foto: Dea Duta Aulia

Contohnya, saat tim literasi keuangan OJK Maluku memberikan edukasi keuangan pada para aparatur sipil negara (ASN) yang ada di Bula, SBT. Tim literasi keuangan OJK Maluku mencatat, banyak ASN yang kreditnya mandek di BPR.

OJK harus menjelaskan bagaimana tanggung jawab dan konsekuensi masyarakat yang gagal dalam melunasi utangnya. Tak jarang masyarakat bertanya soal bagaimana cara menghapus catatan kredit yang buruk pada SLIK OJK agar bisa melakukan kredit untuk kebutuhan yang lain.

“Banyak ASN yang terjerat risiko keuangan sehingga menjadi kewajiban bagi OJK dalam upaya menggencarkan sosialisasi edukasi keuangan yang bertujuan untuk melindungi keuangan masing-masing dan menjadi deteksi dini skema investasi ilegal.” kata Rovel.

Panorama Pulau Geser dan Ambon di Maluku UtaraPeningkatan Literasi Keuangan di Pulau Geser. Foto: Didik DH

Tak cuma soal cara berkomunikasi, lokasi wilayah 3T yang umumnya sulit diakses juga jadi tantangan. Belum lagi jika kondisinya seperti pulau Geser yang masuk dalam provinsi Maluku, perjalanan panjang nan melelahkan sudah tentu harus dilalui. Dalam perjalanan, tak jarang kami menemui jalan yang terputus akibat longsor atau banjir, melewati bukit, gunung, dan lembah.

Tapi semua lelah itu terbayarkan saat kegiatan edukasi literasi keuangan yang menjadi bagian dari gerakan nasional cerdas keuangan gagasan OJK itu dihadiri oleh lebih dari 100 peserta di Desa Geser, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku. Peserta yang terdiri dari para ibu, bapak, dan siswa-siswi madrasah tersebut dengan antusias mengikuti paparan soal pentingnya merencanakan dan meningkatkan literasi keuangan.

Hal ini terbukti dengan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat Pulau Geser yang bertanya soal keuangan pada kegiatan edukasi literasi keuangan ini. Mulai dari tawaran meminjam dana dengan mudah yang datang lewat SMS hingga aplikasi pesan instan dan media sosial, juga seberapa penting memulai sebuah investasi.

Peningkatan Literasi Keuangan di Pulau GeserPeningkatan Literasi Keuangan di Pulau Geser. Foto: Dea Duta Aulia
Panorama Pulau Geser dan Ambon di Maluku UtaraPeningkatan Literasi Keuangan di Pulau Geser. Foto: Didik DH

Pulau Geser menjadi rumah bagi masyarakat pesisir di Kecamatan Seram Timur. Mereka sehari-hari ada yang bekerja sebagai nelayan, pedagang, atau bertani. Salah satu poin penting yang harus disampaikan ke masyarakat dengan literasi keuangan yang rendah adalah pentingnya merencanakan keuangan dengan baik.

Bahwa bekerja tanpa punya perencanaan keuangan yang baik sama saja merencanakan sebuah kegagalan untuk masa depan. Hal ini penting diketahui masyarakat di wilayah 3T agar dapat menjaga ekonominya, tidak digerogoti oleh rentenir, sehingga kesejahteraannya bisa terus meningkat dan berkelanjutan.

Dengan semakin bertambahnya inklusivitas keuangan di tengah era digitalisasi atau internet, maka literasi keuangan sangat penting untuk dikejar oleh masyarakat. Tanpa literasi keuangan yang baik, maka jebakan-jebakan yang beredar di internet ataupun di sekitar kita senantiasa mengintai.

OJK dalam modul edukasi literasi keuangannya menyampaikan, ada dua hal yang menjadi rumus untuk mendeteksi sebuah tawaran investasi yang ilegal atau bodong, yakni mengecek legalitasnya dan kelogisan tawarannya. Beberapa karakteristiknya seperti legalitas yang tidak jelas, menawarkan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat, klaim tanpa risiko, hingga penawaran dengan memanfaatkan tokoh masyarakat/agama/public figure.

Sejumlah kejahatan digital lainnya juga perlu diwaspadai pada era internet saat ini. Mulai dari social engineering, yang merupakan tindakan memanipulasi psikologis korban untuk mendapatkan data dan informasi pribadi dengan tujuan membobol akun keuangan korban.

Lalu ada phising yang memancing korban untuk mendapatkan informasi atau data pribadi. Kemudian skimming, yang mencuri informasi keuangan pada kartu ATM dengan cara menyalin data pada strip magnetik kartu tersebut. Dan yang tak kalah gres saat ini adalah pinpri (pinjaman pribadi) yang modus umumnya menawarkan pinjaman dari perorangan pribadi kepada pihak peminjam dengan syarat menyerahkan data pribadi peminjam sehingga dapat disalahgunakan.

Jangan sampai masyarakat Pulau Geser harus terjebak pada utang berbunga tinggi yang dilakukan pada entitas-entitas ilegal. Jangan sampai literasi keuangan yang rendah membuat mereka kehilangan tabungan atau investasi karena tertipu, memiliki gaya berbelanja yang tidak sehat, hingga kesenjangan ekonomi yang kian melebar.

Rendahnya literasi keuangan bukan cuma bikin orang susah mengatur uang, tapi juga bikin ekonomi nasional “bocor” – baik lewat investasi bodong, utang bermasalah, maupun konsumsi yang tidak produktif. Sebuah harga mahal yang harus ditebus meski harus ke pulau terluar sekalipun.

Tonton juga video “OJK Catat Jumlah Investor Kripto RI Tembus Angka 13,71 Juta” di sini:

(eds/ara)



Sumber : finance.detik.com

Perencanaan Keuangan

Jangan Cuma Menabung, Kenali Aset Masa Depan


Jakarta –

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tingginya tekanan terhadap daya beli masyarakat, literasi keuangan menjadi fondasi penting untuk membangun ketahanan finansial pribadi. Meski ekonomi Indonesia tumbuh 4,87% (yoy) pada kuartal I 2025 menurut data Kementerian Keuangan, tantangan eksternal seperti suku bunga tinggi dan ketegangan geopolitik tetap membayangi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai perekonomian Indonesia masih cukup resilien. “Perekonomian Indonesia menunjukkan performa yang cukup tangguh di tengah perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Dalam kondisi ini, kebutuhan akan edukasi keuangan yang relevan dan mudah dipahami menjadi semakin mendesak. Salah satu tokoh yang aktif mengedukasi publik adalah Angga Andinata, konsisten menyuarakan pentingnya pemahaman terhadap Bitcoin sebagai bagian dari strategi keuangan jangka panjang.


Saat itu, harga Bitcoin masih berada di kisaran Rp250 juta. Kini, dengan harga yang telah melonjak signifikan, edukasi yang disampaikan Angga terbukti memberi dampak nyata bagi banyak orang. Melalui berbagai kanal digital dan pertemuan langsung, ia rutin menyampaikan materi keuangan secara praktis-mulai dari pengelolaan keuangan dasar, dana darurat, hingga pengenalan terhadap aset masa depan seperti Bitcoin.

“Edukasi keuangan harus berkembang. Kita tidak bisa hanya bicara menabung, tapi juga mengenali instrumen yang punya potensi lindung nilai dan kebebasan finansial,” jelasnya dalam salah satu sesi daring.

Angga juga dikenal aktif menjangkau komunitas di berbagai daerah dengan akses literasi terbatas. Testimoni atas dampak edukasinya datang dari beragam kalangan-dari individu yang kini lebih paham mengatur keuangan, hingga yang merasakan transformasi signifikan dalam hidup mereka.

Meski demikian, sejumlah pengamat tetap mengingatkan pentingnya kehati-hatian. “Bitcoin memang menarik, tapi volatilitasnya tinggi. Edukasi harus menyampaikan potensi dan risiko secara seimbang,” ujar Dian Wibowo dari Institute for Financial Literacy Indonesia.

Menanggapi hal itu, Angga menegaskan pendekatannya selalu objektif dan rasional. “Saya tidak mengajak orang bermimpi instan. Justru yang saya dorong adalah pemahaman menyeluruh, supaya mereka bisa membuat keputusan berdasarkan kapasitas dan tujuan keuangan masing-masing,” ungkapnya.

Dengan pendekatan yang konsisten, inklusif, dan berorientasi jangka panjang, Angga Andinata kini dikenal sebagai salah satu penggerak literasi keuangan digital yang memberi dampak luas di tengah dinamika ekonomi yang tak menentu.

Tonton juga “Kabar Buruk dari Sri Mulyani Tentang Ekonomi Global” di sini:

(fdl/fdl)



Sumber : finance.detik.com

Diet

Peliknya Masalah Gizi Anak di Balik Viralnya Kasus Kecacingan di Indonesia


Jakarta –

Kasus balita di Bengkulu yang mengeluarkan cacing dari mulut dan hidung baru-baru ini menyita perhatian publik. Balita bernama Khaira Nur Sabrina, usia 1 tahun 8 bulan, diketahui mengalami infeksi cacing gelang (Ascaris lumbricoides) dengan kondisi gizi buruk, anemia, hingga adanya larva cacing di paru-paru.

Sebelumnya, kasus serupa juga ditemukan di Sukabumi, Jawa Barat. Seorang balita, Raya, meninggal karena sepsis dan mengeluarkan cacing dari tubuhnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono menekankan pentingnya faktor kebersihan (higiene) dan gizi dalam mencegah penyakit tersebut. Ia mengingatkan, edukasi harus digencarkan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.


Fenomena ini membuka mata bahwa kecacingan bukan hanya persoalan medis biasa, melainkan masalah gizi dan kesehatan masyarakat yang kompleks. Infeksi cacing dapat mengganggu penyerapan nutrisi, memicu anemia, hingga menghambat tumbuh kembang anak. Kasus-kasus tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa peran gizi seimbang, perilaku hidup bersih, serta akses layanan kesehatan yang baik merupakan pondasi utama dalam mencegah penyakit yang kerap luput dari perhatian ini.

Kecacingan dan Kaitannya dengan Gizi Anak

Cacingan terjadi akibat infeksi cacing parasit yang umumnya ditularkan melalui tanah atau makanan yang terkontaminasi. Tidak pakai alas kaki, tidak mencuci tangan dengan benar, dan buang air sembarangan adalah penyebab lainnya.

Pada anak-anak, kondisi kecacingan bisa menimbulkan dampak serius. Cacing yang bersarang di usus menyerap nutrisi dari makanan yang seharusnya digunakan tubuh untuk tumbuh kembang. Akibatnya, anak bisa mengalami penurunan nafsu makan, anemia, kekurangan energi kronis, hingga gagal tumbuh (stunting). Jika tidak segera ditangani, bahkan kecacingan dapat menimbulkan infeksi yang berat seperti perdarahan saluran cerna, kerusakan organ vital tertentu, hingga kematian.

Menurut World Health Organization (WHO), pada tahun 2023, lebih dari 267 juta anak prasekolah di dunia berisiko mengalami infeksi cacing, dan sebagian besar berada di negara berkembang, termasuk Indonesia. Infeksi ini tidak hanya menyebabkan gangguan fisik, tetapi juga bisa menurunkan konsentrasi dan prestasi belajar anak karena tubuh kekurangan zat gizi penting, terutama vitamin A, zat besi, dan protein.

Dampak Cacingan pada Status Gizi

Balita adalah kelompok usia yang paling rentan terhadap dampak gizi buruk akibat cacingan. Salah satu penelitian yang menemukan bahwa anak yang mengalami kecacingan memiliki risiko lebih tinggi mengalami underweight dan anemia dibandingkan anak yang tidak terinfeksi diterbitkan dalam Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia pada tahun 2019.

Studi dalam Jurnal Ilmu Biologi dan Pendidikan Biologi menemukan bahwa kecacingan juga dapat memperburuk defisiensi zat gizi makro dan zat gizi mikro, seperti vitamin A dan zinc, yang berperan penting dalam imunitas. Anak yang terinfeksi cacing lebih mudah terserang penyakit infeksi lain, sehingga terjadi gizi buruk yang dapat memperlemah daya tahan tubuh, cacing semakin berkembang, dan kesehatan anak kian memburuk.

Pendapat Ahli: Masalah Gizi dan Pelayanan Kesehatan

Prof dr Tjandra Yoga Aditama, SpP(K), Direktur Pascasarjana Universitas YARSI sekaligus Adjunct Professor Griffith University, menilai kasus di Bengkulu mencerminkan tiga hal penting. Pertama, kecacingan masih banyak ditemukan pada anak Indonesia dan tergolong penyakit tropis yang terabaikan. Kedua, kondisi ini berkaitan erat dengan kekurangan gizi pada anak yang masih menjadi tantangan besar di masyarakat. Ketiga, penguatan layanan rumah sakit sangat diperlukan, terutama dalam kemampuan menangani kasus kecacingan berat.

Pernyataan ini menegaskan bahwa persoalan kecacingan tidak bisa hanya diselesaikan dengan obat cacing massal, tetapi juga membutuhkan pendekatan menyeluruh yaitu mulai dari gizi, kebersihan lingkungan, hingga kapasitas fasilitas kesehatan.

Peran Pemerintah, Tenaga Kesehatan, dan Masyarakat

Pemerintah memiliki peran besar dalam program pencegahan kecacingan nasional, salah satunya dengan pemberian obat cacing secara massal dua kali setahun bagi anak usia sekolah. Namun, keberhasilan program ini bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan cakupan yang merata, termasuk di daerah pedesaan dan terpencil.

Tenaga kesehatan di lapangan perlu aktif memberikan edukasi gizi dan higiene kepada orang tua, guru, dan anak-anak. Misalnya, pentingnya mencuci tangan dengan sabun, memasak makanan hingga matang, dan minum air bersih. Selain itu, pemantauan status gizi anak melalui posyandu juga penting agar kasus gizi buruk akibat kecacingan bisa dideteksi lebih dini.

Masyarakat sendiri memiliki peran dalam membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Sebagaimana yang terdapat di dalam Permenkes No. 15 Tahun 2017 PHBS dapat dilakukan melalui cuci tangan pakai sabun, menggunakan air bersih untuk rumah tangga, menjaga kebersihan dan keamanan makanan, menggunakan jamban sehat, mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat. Orang tua juga perlu memastikan anak-anak tidak bermain di tanah tanpa alas kaki, menjaga kebersihan kuku, serta menyediakan makanan bergizi seimbang di rumah. Partisipasi aktif masyarakat dapat memperkuat program pemerintah dan tenaga kesehatan dalam menurunkan angka kecacingan.

Pencegahan dari Sisi Gizi

Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan dari sisi gizi dan kesehatan anak agar kasus serupa tidak terulang:

1. Pemberian makanan bergizi seimbang

  • Sumber protein hewani (ikan, telur, daging ayam, hati) penting untuk pertumbuhan dan memperbaiki jaringan tubuh.
  • Sayur dan buah kaya vitamin serta mineral untuk daya tahan tubuh.

2. Pencegahan anemia dengan zat besi

  • Balita perlu asupan zat besi dari daging merah, hati, atau suplemen sesuai anjuran tenaga kesehatan.
  • Vitamin C dari buah segar membantu penyerapan zat besi lebih optimal.

3. Sanitasi dan perilaku hidup bersih

  • Cuci tangan dengan sabun sebelum makan.
  • Gunakan alas kaki saat bermain di luar.
  • Jaga kebersihan rumah dan lingkungan dari kotoran hewan.

4. Program pemberian obat cacing rutin

  • WHO dan Kementerian Kesehatan RI menganjurkan anak usia 1-12 tahun diberi obat cacing setiap enam bulan sekali.

Kesimpulan

Kasus balita di Bengkulu yang mengalami kecacingan hingga cacing keluar dari mulut menjadi peringatan keras bahwa masalah ini masih nyata di Indonesia. Kecacingan tidak hanya merugikan kesehatan, tetapi juga berdampak pada status gizi, tumbuh kembang, dan masa depan anak.

Upaya bersama diperlukan dari pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk menanggulangi masalah yang tidak boleh dianggap sepele ini. Pencegahan melalui edukasi higiene, pemberian obat cacing rutin, serta pemenuhan gizi seimbang adalah kunci utama. Jika tidak ditangani serius, kecacingan akan terus menjadi lingkaran masalah yang mengancam generasi muda penerus bangsa.

(mal/up)



Sumber : health.detik.com

Sehat

Wamenkes Bagikan Kabar Terbaru Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan


Jakarta –

Sudah lebih dari satu dekade berlalu, wacana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan belum juga terlaksana. Wakil Menteri Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Prof Dante Saksono Harbuwono menyebut rencana tersebut masih dalam pembahasan.

Meski begitu, pemerintah disebutnya tidak tinggal diam dalam upaya pemberian edukasi kepada masyarakat terkait bahaya konsumsi tinggi gula, yang juga tersebar di pangan olahan maupun pangan siap saji.

Menurut Prof Dante, penerapan cukai MBDK juga tak akan berjalan efektif bila tidak dibarengi dengan edukasi masif di masyarakat.


“Nah nanti urusan cukai masih kita dalam proses pembahasan. Tetapi kita terus melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi potensi obesitas dan diabetes, tinggal mengurangi makanan bergula, tinggi kalori, dan sebagainya,” tutur Prof Dante saat ditemui di Mall of Indonesia (MOI), Jakarta Utara, Rabu (15/10/2025).

“Yang paling penting adalah sekarang adalah edukasi. Cukainya kita naikin kalau edukasinya tidak masif juga tidak akan berhasil,” lanjutnya.


Ia juga menekankan sejumlah fasilitas kesehatan perlu lebih banyak meningkatkan layanan promotif dan preventif. Bukan tanpa sebab, hal ini dinilai bisa menekan angka kematian lebih banyak saat identifikasi atau diagnosis penyakit diketahui dan ditangani lebih awal.

Salah satunya melalui skrining faktor risiko yang kerap memicu penyakit tidak menular dengan bebas kasus tertinggi di Indonesia seperti jantung, masalah ginjal, hingga stroke.

“Jadi edukasi menjadi sangat penting. Seperti rumah sakit primaya sekarang melakukan terapi kuratif, mereka juga melakukan terapi promotif dan preventif untuk melakukan dan mengedukasi masyarakat,” pungkasnya.

(naf/up)



Sumber : health.detik.com

Sehat

Kemenkes Ungkap 800 Ribu Lebih Anak RI ‘Zero Dose’ Imunisasi, Inikah Pemicunya?


Jakarta –

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengungkapkan jumlah anak yang belum mendapatkan imunisasi sama sekali atau zero-dose di Indonesia masih tinggi. Pada tahun ini, tercatat ada sekitar 836.789 anak di Indonesia yang masih zero-dose.

Angka tersebut sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2024 dengan 973.378 kasus, tapi jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 dengan 372.965 kasus.

Hal ini cukup memprihatinkan mengingat pemberian imunisasi rutin sesuai jadwal memiliki peran penting untuk pencegahan penyakit pada anak dan mengantisipasi munculnya wabah atau kejadian luar biasa (KLB).


“Saat ini kita menduduki peringkat keenam, di dunia untuk negara yang jumlah anaknya belum mendapatkan imunisasi,” ujar Direktur Imunisasi Kemenkes Prima Yosephine, ketika ditemui awak media di Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025).

Prima mengungkapkan ada total ada ratusan KLB yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2025 hingga pekan ke-36. Ini meliputi 66 KLB campak pasti di 52 kabupaten/kota, 198 KLB pertusis di 133 kabupaten/kota, dan 57 KLB difteri di 50 kabupaten/kita.

Ia mengatakan kelengkapan imunisasi ini harus terus dikejar. Kalau anak sudah terlanjur terkena penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), maka penanganannya akan lebih berat. Terlebih, belum ditambah risiko penyebaran yang lebih luas.

“Kalau kena ya bisa menularkan kepada anak-anak lain di sekitarnya. Kalau anak-anak yang nggak diimunisasi berkumpul di satu tempat, tentu nggak terbentuk kekebalan kelompoknya. Oleh karena itu, tempat daerah itu akan sangat mungkin atau mendapat kejadian luar biasa, wabah dalam konteks kecil, tapi itu sudah wabah,” sambungnya.

Berkaitan dengan masih tingginya angka zero-dose pada anak-anak di Indonesia, Prima menyebut masih ada keraguan soal vaksinasi di tengah masyarakat. Meski edukasi terkait manfaat imunisasi terus digencarkan, ada banyak juga pemahaman yang menentang imunisasi.

Berdasarkan survei yang dilakukan UNICEF Nielsen pada tahun 2023, sebanyak 12 persen persen orang tua takut dengan efek samping sehingga enggan membawa anak imunisasi. Beberapa faktor lain yang juga memengaruhi meliputi takut disuntik lebih dari satu kali, jadwal imunisasi tidak pas, tidak ada ongkos, akses sulit, hingga merasa imunisasi tidak ada manfaatnya.

“Adanya keraguan vaccine hesitancy masyarakat. Karena mereka bingung di satu pihak mereka mendapat kabar pentingnya imunisasi, tapi di lain pihak, gencar juga orang-orang yang menyuarakan ‘hati-hati dengan imunisasi’, ‘yakin imunisasi bikin sehat?’. Kita perlu bergandengan tangan untuk bisa membuat keraguan di masyarakat ini berubah menjadi kepastian,” tandasnya.

Berikut lima wilayah dengan angka zero-dose tertinggi di Indonesia:

  1. Jawa Tengah – 158.941 kasus
  2. Jawa Timur – 79.973 kasus
  3. Sumatera Utara – 66.886 kasus
  4. Jawa Barat – 55.936 kasus
  5. Lampung – 41.169 kasus

(avk/suc)



Sumber : health.detik.com

Sehat

Kemenkes Ungkap Wacana Label Nutri-Level, Direncanakan Berlaku 2027


Jakarta –

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengungkap mekanisme penerapan label nutri-level pada produk makanan dan minuman. Nantinya, label ini akan menunjukkan mana pilihan makanan atau minuman yang lebih sehat hingga cenderung tinggi gula, garam, dan lemak.

Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan penerapan nutri-level untuk produk pangan masuk dalam tahap edukasi. Saat ini, pemerintah belum mewajibkan perusahaan menggunakan label tersebut, alias bersifat sukarela.

Pihaknya juga ditekankan masih menyusun aturan terkait penerapan Nutri-level, meliputi regulasi penanggulangan penyakit dan edukasi cara membaca Nutri-level.


“Jadi itu seperti tahapan untuk supaya bisa masyarakat tahu. Kan kita sebenarnya sudah banyak kan (label makanan sehat) misalnya pilihan sehat. Nah, sekarang jangan nanti ada di situ (ada label nutri-level), tapi mereka tetap nggak aware bahwa mereka seharusnya membaca, ini nutri-level misalnya merah, berarti kandungan gulanya yang tinggi,” jelas Nadia ketika ditemui awak media di Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

Nadia mengingatkan, makanan yang nantinya mendapatkan level ‘merah’ menandakan tinggi GGL. Ini untuk membuat masyarakat lebih sadar dengan makanan atau minuman apa saja yang dikonsumsi dalam sehari.

Misalnya, sudah mengonsumsi makanan atau minuman level merah dengan kadar garam atau gula tinggi, maka asupan makanan selanjutnya harus memilih menu yang lebih rendah garam dan gula.

“Artinya buat masyarakat sadar, ‘oh, saya sudah konsumsi makanan yang warnanya (level) merah atau minuman merah, berarti kalau saya mau konsumsi itu dua kali sehari, itu saya harus lebih berhati-hati’. Karena berarti sudah melebih konsumsi,” sambungnya.

Meski saat ini pemasangan nutri-level masih masih bersifat sukarela karena dalam masa edukasi, nantinya pelabelan ini akan diwajibkan. Edukasi saat ini dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI untuk makanan dan minuman kemasan dan Kementerian Kesehatan untuk makanan siap saji.

Ia mengatakan pelabelan ini direncanakan akan mulai menjadi kewajiban pada 2027, atau 2 tahun setelah masa edukasi selesai.

“Iya (2027), kalau nutri-level edukasi dua tahun. Setelah dua tahun, itu menjadi mandatory (wajib). Artinya begitu diundangkan ada masa grace period 2 tahun,” katanya.

“Kalau buat kadarnya, nanti sifatnya voluntary. Jadi semua perusahaan itu nanti sifatnya akan melaporkan bahwa kadar gula saya sekian, kadar garam saya sekian, dan dia voluntary untuk menempelkan itu,” tandas Nadia.

(avk/naf)



Sumber : health.detik.com

Sehat

Skrining Gratis Kanker Payudara 3.304 Perempuan, Siloam Raih Rekor MURI


Jakarta –

Siloam International Hospitals (Siloam) menorehkan sejarah baru dalam upaya pencegahan kanker payudara di Indonesia. Sebanyak 3.304 perempuan berpartisipasi dalam pemeriksaan USG kanker payudara gratis di Lippo Plaza Yogyakarta.

Pemeriksaan ini mencatat jumlah peserta tertinggi yang pernah diraih dalam satu periode pelaksanaan event on-site.

Atas capaian tersebut, Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) secara resmi menganugerahkan Rekor MURI bertajuk ‘Pemeriksaan USG Kanker Payudara kepada Perempuan Terbanyak Secara Seri’ kepada Siloam.


Komitmen Siloam untuk Deteksi Dini dan Akses Kesehatan Perempuan

tagsite

(Foto: dok. Siloam)

Executive Director Siloam Hospitals Yogyakarta, Siti Nurtata Rizki menyampaikan rasa bangga atas antusiasme masyarakat dan tim medis dalam menyukseskan kegiatan ini.

“Capaian 3.304 peserta bukan sekadar angka, tetapi bukti nyata bahwa kesadaran akan deteksi dini semakin tumbuh di masyarakat. Kami bangga menjadi bagian dari gerakan nasional untuk melindungi perempuan dari kanker payudara, dan kami akan terus memperluas jangkauan program ini ke lebih banyak daerah di Indonesia,” ujarnya Siti, dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

Ia menambahkan kegiatan yang digelar selama 7 hari ini (13-19 Oktober 2025) tidak hanya menghadirkan layanan pemeriksaan gratis, tetapi juga edukasi dan konsultasi yang membantu peserta memahami pentingnya pemeriksaan rutin sebagai langkah pencegahan.

Menurut data Global Cancer Observatory (GLOBOCAN) 2022, kanker payudara masih menjadi jenis kanker paling banyak ditemukan di Indonesia, dengan lebih dari 66.000 kasus baru setiap tahunnya.

Jumlah ini mencakup sekitar 30% dari seluruh kasus kanker pada perempuan. Namun, lebih dari 60% pasien diketahui datang dalam kondisi stadium lanjut, yang berdampak pada penurunan signifikan tingkat kelangsungan hidup.

Data dari Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) menunjukkan bahwa tingkat harapan hidup pasien yang terdeteksi sejak stadium awal dapat mencapai 90%, sedangkan bila baru terdiagnosis pada stadium lanjut hanya berkisar 20-30%.

Karena itu, program skrining seperti yang dijalankan oleh Siloam memiliki peranan penting dalam menurunkan angka kematian akibat keterlambatan deteksi.

Bagian dari Program SELANGKAH: Semangat Lawan Kanker

tagsite

(Foto: dok. Siloam)

Kegiatan ini merupakan bagian dari program sosial berkelanjutan SELANGKAH (Semangat Lawan Kanker) yang telah dijalankan Siloam sejak 2023. Melalui inisiatif ini, Siloam telah memberikan pemeriksaan kanker payudara gratis kepada lebih dari 45.000 perempuan di berbagai daerah di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesadaran dan akses terhadap deteksi dini.

Sebelumnya, Siloam juga menggelar Langkah Merdeka Auction Night di Jakarta, di mana dana hasil lelang karya seni digunakan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan skrining kanker payudara gratis di berbagai wilayah.

Bagi Siloam, rekor ini lebih dari sekadar pencapaian angka. Penghargaan dari MURI menjadi simbol perjuangan bersama dalam meningkatkan kesadaran deteksi dini kanker payudara di Indonesia.

“Kami percaya bahwa setiap langkah kecil menuju kesadaran dapat menyelamatkan banyak nyawa. Rekor ini kami persembahkan untuk seluruh perempuan Indonesia-karena bersama, kita bisa melawan kanker payudara,” kata Siti.

Pengakuan dan Makna di Balik Rekor MURI

Dalam kesempatan yang sama, Ketua MURI Semarang Ari Andriyani menyampaikan apresiasinya kepada Siloam atas inisiatif dan dampak sosial yang dihasilkan dari program ini.

“Rekor ini bukan hanya pengakuan atas jumlah peserta, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap komitmen Siloam dalam mengedepankan kesehatan masyarakat. Kami melihat kegiatan ini sebagai contoh kolaborasi yang inspiratif antara dunia kesehatan, komunitas, dan masyarakat luas,” ungkapnya.

(SILOAM HOSPITAL/gif)



Sumber : health.detik.com

Pendidikan

Australia Siap Larang Medsos untuk Anak di Bawah 16 Tahun Per 10 Desember 2025



Jakarta –

Australia telah meluncurkan kampanye edukasi tentang panduan membantu anak-anak melepaskan diri dari media sosial. Kampanye ini dilakukan jelang penerapan batas usia 16 tahun nasional pertama di dunia.

Pelarangan medsos ini akan berlaku efektif pada 10 Desember 2025. Platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, X, dan YouTube dapat dikenakan denda hingga 50 juta dolar Australia atau sekitar Rp 538 miliar jika mereka gagal mencegah anak di bawah 16 tahun memiliki akun.


Komisioner eSafety Australia, Julie Inman Grant, menyatakan pada Jumat lalu (17/10/2025) bahwa situs web lembaganya, esafety.gov.au, merinci undang-undang tersebut. Pesan-pesan kesadaran juga akan disiarkan mulai Minggu (19/10/2025) melalui saluran digital, televisi, radio, dan papan reklame.

“Kami ingin anak-anak memiliki masa kanak-kanak. Kami ingin orang tua merasa tenang, dan kami ingin kaum muda – pemuda Australia – memiliki tiga tahun lagi untuk mempelajari siapa diri mereka sebelum platform mengambil alih siapa diri mereka,” ujar Menteri Komunikasi Anika Wells kepada wartawan, merujuk pada batas usia de facto 13 tahun untuk akun media sosial berdasarkan undang-undang privasi AS.

Pembatasan usia di Australia telah menimbulkan polarisasi, dengan beberapa pakar memperingatkan perubahan tersebut akan merugikan sekaligus melindungi anak-anak. Dikutip dari Independent, lebih dari 140 akademisi Australia dan internasional menandatangani surat terbuka kepada pemerintah tahun lalu yang menentang pembatasan usia media sosial karena dianggap terlalu tumpul untuk mengatasi risiko secara efektif.

Meskipun ada peringatan tersebut, undang-undang tersebut disahkan dengan dukungan yang sangat besar tahun lalu. Platform-platform media sosial memiliki waktu satu tahun untuk mencari tahu cara mematuhinya tanpa teknologi yang sangat akurat untuk memverifikasi usia.

Inman Grant mengatakan pembatasan usia media sosial akan menjadi peristiwa yang sangat monumental bagi banyak anak muda.

Ia menyampaikan, agensinya menawarkan daftar periksa dan topik pembuka percakapan tentang cara-cara untuk melakukan transisi, seperti mengikuti influencer online melalui situs web, alih-alih akun media sosial.

“Bagaimana kita mulai menyapih mereka dari media sosial sekarang agar tidak mengejutkan pada 10 Desember? Bagaimana kita membantu mereka mengunduh arsip dan kenangan mereka, dan bagaimana kita memastikan mereka tetap terhubung dengan teman-teman dan mengetahui adanya dukungan kesehatan mental jika mereka merasa sedih ketika tidak terikat dengan ponsel mereka selama liburan?” tambahnya.

Langkah Australia ini diawasi dengan ketat oleh negara-negara yang memiliki kekhawatiran yang sama tentang dampak media sosial pada anak-anak.

Duta Besar Denmark untuk Australia, Ingrid Dahl-Madsen, mengatakan pemerintahnya akan memanfaatkan kepemimpinannya di Dewan Uni Eropa saat ini untuk mendorong agenda perlindungan anak-anak dari bahaya media sosial.

“Ini merupakan tantangan global dan kami semua sedang mencari cara terbaik untuk mengelolanya, dan kami mencontoh Australia, dan kami akan melihat apa yang dilakukan Australia,” ujar Dahl-Madsen kepada Australian Broadcasting Corp di Melbourne, Senin lalu.

“Sangat penting bagi Australia, Denmark, dan Uni Eropa untuk berbagi pelajaran, membandingkan pengalaman, dan semoga dapat mendorong kemajuan praktis dalam hal ini,” tambahnya.

Pemerintah Denmark pekan lalu mengusulkan undang-undang batas usia 15 tahun. Namun, Dahl-Madsen mengatakan Denmark akan mempertimbangkan untuk mengizinkan orang tua mengecualikan anak-anak mereka yang berusia 13-14 tahun. Australia tidak memiliki pengecualian serupa.

(nah/nwk)



Sumber : www.detik.com

Pendidikan

Pemprov DKI Luncurkan KJP Try Out Khusus Siswa Kelas 12, Apa Manfaatnya?



Jakarta –

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo resmi meluncurkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Try Out bagi siswa kelas 12 SMA. Apa manfatnya?

Diketahui, bantuan ini akan memberi kesempatan bagi siswa untuk mengikuti try out gratis persiapan masuk perguruan tinggi.


“Harapannya agar para siswa mendapatkan kesempatan yang adil dan setara, yang kemudian membuat mereka lebih percaya diri untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi sesuai pilihannya masing-masing,” ujar Pramono dalam Antara, Selasa (21/10/2025).

Adapun KJP Try Out ini melibatkan 472 siswa kelas 12 yang merupakan penerima KJP Plus dari enam SMA negeri di Jakarta. Pramono juga telah menginstruksikan Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta agar melanjutkan program ini di wilayah lain.

“Jakarta Timur ini sebagai inisiator, sebagai pemula. Mudah-mudahan program ini berkelanjutan dan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan swasta yang dilakukan secara creative financing,” kataPramono.

Manfaat KJP Try Out

Melalui programKJP Try Out, siswa diharapkan dapat mengukur kemampuan akademik dan mengikuti simulasi ujian yang sesungguhnya. Selain itu, try out juga dapat meningkatkan daya saing dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Seluruhprogres try out dapat dipantau secara langsung. Hasilnya bisa dijadikan bahan evaluasi belajar siswa.

Sebanyak 20 siswa terbaik akan diberi bimbingan intensif dari tim guru Naiju (platform digital edukasi) sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras dan dedikasi mereka. Adapun materi yang diujikan sesuai dengan struktur, yaitu Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Literasi yang dilakukan sebanyak lima kali dalam periode waktu Oktober 2025-Februari 2026.

Program ini akan diperluas hingga 40 SMA negeri lain di wilayah Jakarta Timur dengan total peserta 3.304 siswa.

(nir/twu)



Sumber : www.detik.com

Khazanah

Menag Luncurkan Gerakan Sadar Pencatatan Nikah untuk Gen Z di Car Free Day Jakarta



Jakarta –

Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar meluncurkan Gerakan Sadar Pencatatan Nikah (Gas Pencatatan Nikah) di event Car Free Day (CFD) Jakarta, Minggu (6/7/2025). Acara ini diikuti ribuan warga, terutama generasi muda, sebagai bagian dari kampanye nasional pentingnya pencatatan pernikahan.

Dikutip dari keterangan tertulis yang diterima detikHikmah, kegiatan ini digelar oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) Kementerian Agama. Dengan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat, terutama Generasi Z, kampanye ini bertujuan menanamkan pentingnya mencatat pernikahan secara resmi, bukan hanya sebagai syarat administratif, tetapi sebagai perlindungan hukum bagi keluarga.

“Jangan sampai kita terbawa arus budaya luar yang abai terhadap pernikahan. Indonesia harus tetap menjaga nilai-nilai luhur dalam membangun keluarga,” tegas Menag di hadapan peserta,” ujar Menag dalam sambutannya.


Menag Nasaruddin menegaskan, pencatatan nikah bukanlah formalitas semata. Lebih dari itu, ia adalah langkah legal yang sangat penting untuk menjamin hak-hak suami, istri, dan anak-anak di masa depan. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama, termasuk para petugas di Kantor Urusan Agama (KUA), untuk aktif mengedukasi masyarakat mengenai hal ini.

“Saya mohon betul jajaran Kementerian Agama sampai tingkat bawah ikut mengedukasi masyarakat bahwa pencatatan nikah itu bagian dari perlindungan hak suami, istri, dan anak-anak mereka,” tuturnya.

Nikah Massal Gratis bagi Masyarakat

Dalam kesempatan tersebut, Menag juga menyinggung salah satu tantangan yang sering dihadapi masyarakat, yakni biaya nikah. Tak sedikit pasangan yang menunda atau bahkan menghindari pencatatan nikah resmi karena menganggap prosesnya mahal.

Sebagai solusi, Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Islam telah menjalankan program nikah massal gratis. Program ini menyediakan berbagai fasilitas mulai dari pakaian pengantin, rias, mahar, hingga pencatatan resmi, semuanya tanpa biaya.

“Bimas Islam baru saja memfasilitasi 100 pasangan untuk menikah secara gratis. Ke depan, kita targetkan hingga 1.000 pasangan bisa menikah dengan sah dan tercatat,” lanjut Menag.

Lebih dari Sekadar Cinta, Ini tentang Identitas dan Tanggung Jawab

Menag juga menekankan bahwa pernikahan bukan hanya tentang rasa cinta antara dua insan, tetapi juga soal membangun identitas dan budaya bangsa.

“Perkawinan itu bukan hanya soal cinta, tapi juga identitas budaya dan tanggung jawab sosial. Kita harus tetap berpijak pada nilai-nilai kita sendiri,” pungkasnya.

Dengan pencatatan nikah yang sah dan legal, masyarakat tidak hanya mendapatkan kepastian hukum, tapi juga ikut menjaga struktur sosial yang sehat dan bermartabat.

Peluncuran Gas Pencatatan Nikah ini merupakan salah satu agenda dari program Peaceful Muharram 1447 H, yang digagas oleh Ditjen Bimas Islam Kemenag. Kegiatan ini berlangsung sejak 22 Juni hingga 16 Juli 2025, dan mencakup berbagai kegiatan religius dan sosial yang melibatkan masyarakat luas.

(dvs/inf)



Sumber : www.detik.com